Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Jumat, 31 Juli 2009

BLACK LIST BI

               No comments   
Dear Bp. Wahyu Kuncoro,

Selamat siang pa,

Saya baca tentang sebuah badan hukum di Surabaya (mungkin bapak pernah baca di google/mengetahui hal ini), yang menyatakan bahwa mereka dapat memberikan solusi untuk meringankan beban kartu kredit, dan ini hanya satu2nya di Indonesia (pemilik kartu kredit harus datang ke Surabaya untuk menyerahkan semua kk nya). Semua tagihan dibayar lunas dan setiap bulan hanya perlu menyetor 3% ke badan hukum tersebut, dan bila pemilik KK dapat membayar lebih dari 3% dan melunasi semua hutang,maka tidak perlu lagi membayar fee tsb. Bahkan dari sisa limit bisa ambil tunai 2% atau istilahnya tidak tersisa limit (dianjurkan dipakai utk usaha yang profitnya lebih 3% per bulan atau fee yang harus dibayarkan ke badan hukum tsb).

Menurut bapak, apakah badan hukum tersebut benar adanya, apakah pemilik kartu kredit benar2 mendapat keringanan (mis. tidak black list di BI, seperti iklan pengacara di koran2) atau malah terjebak dalam suatu penipuan seumur hidup? Karena teman saya yang terbelit KK telah berusaha untuk meringankan pembayaran tiap bulan, salah satunya dengan menghubungi card collection di bank penerbit, namun jawaban mereka bisa tapi nantinya black list di BI.Berapa lama nama kita menjadi black list di BI, apakah setelah lunas semua tagihan bisa kembali baik atau black list selamanya?

Mohon kiranya saya mendapat jawaban dari bapak dan mohon maaf bila banyak pertanyaan yang diajukan.

Terima kasih banyak,


JAWAB :

Saya belum bisa memastikan apakah badan hukum yang Anda maksud tersebut sama seperti iklan-iklan jasa penyelesaian masalah kartu kredit yang ada dimedia massa. Dalam hal ini, saran saya, jika Anda berminat dengan jasa yang ditawarkan badan hukum dimaksud sebaiknya Anda tanyakan terlebih dahulu mekanisme kerja dan kinerja mereka. Perhatikan pula keluhan-keluhan para pemakai jasa seputar kinerja badan hukum dimaksud.

Sampai saat ini saya belum mengetahui secara tepat dasar hukum dari istilah "black list BI" yang Anda maksud. Sepengetahuan saya, berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, Gubernur Bank Indonesia mewajibkan semua bank dan atau lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia harus menyampaikan laporan informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil para debiturnya kepada pusat informasi kredit (credit bureau) Bank Indonesia. Dimana laporan profil para debiturnya tersebut, bank/ lembaga keuangan harus meng-update-nya minimal 1 kali dalam setahun