Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Selasa, 25 Oktober 2016

Hak Waris yang Tertutup karena Wasiat

Kepada Yth.
Bapak Wahyu Kuncoro,

Kami sekeluarga ber 10, 7 orang anak bersaudara, ayah, ibu (istri kedua ayah) dan ibu (istri pertama ayah yang sudah cerai, tahun 1970).
Ayah kami meninggal tahun 2013.  

Anak dari istri pertama ayah adalah :
1. Anak ke-I, pria 
2. Anak ke-II, pria, saya sendiri, Ridlo G
3. Anak ke-III, pria almarhum, th 2012, mempunyai anak 1, laki-2.
Istri pertama ayah (ibu saya) masih hidup saat ini.

Anak dari istri kedua ayah adalah :
1. Anak ke-IV, wanita 
2. Anak ke-V, pria 
3. Anak ke-VI, pria 
4. Anak ke-VII, wanita 
Istri kedua ayah masih hidup saat ini

Suatu ketika, baru-2 ini kakak saya, Anak ke-I menuntut untuk segera dibagikan dan diberikan harta peninggalan kepada hak waris, akan tetapi adik tiri saya, Anak ke-V menjelaskan bahwa sebelum ayah meninggal ibu tiri saya telah membuat surat wasiat waris yang ditandatangani oleh ayah dan pejabat setempat, pak rt, pak lurah dan pak camat, yang isinya adalah hanya 4 adik tiri saya lah yang memiliki hak waris (yaitu anak ke-IV s/d anak ke-VII), sedang saya, kakak saya dan adik (almarhum) tidak ada hak nya karena memang tidak dituliskan dalam wasiat tersebut.

Ketika saya tanyakan lewat adik saya itu kenapa kok bisa seperti itu, ibu tiri saya menjelaskan bahwa ketika ayah saya cerai dengan ibu saya (istri pertama ayah) dulu sudah ada hak-2 yang diberikan, yaitu harta gono gini dan itu semua tentunya sudah termasuk dalam hak-2 anak-2 istri pertama ayah.

Jadi menurut beliau kami bertiga (anak istri pertama ayah) sudah tidak punya hak lagi terhadap harta waris ayah.

Pertanyaan nya apakah yang dilakukan oleh ibu tiri dan ayah saya itu sudah sesuai dengan hukum agama islam juga hukum negara ? Dan apakah juga tidak melanggarnya ? Apakah saya, kakak dan adik saya (anak dari istri pertama ayah) sudah tidak memiliki hak waris dari ayah saya, karena sudah di cerai dan diberikan harta gono gini ke ibu kandung saya ?
Dari peristiwa yang ada di keluarga besar saya ini hukum waris yang sebenarnya adalah seperti apa dan bagaimana, siapa yang berhak dan berapa besaran hak waris tersebut ? 

Demikian disampaikan, mohon di bantu untuk pencerahannya.
Kami tunggu jawabannya.

Salam dan Terimakasih banyak,



JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....


Oleh karena dalam uraian masalah dipertanyakan tentang hukum agama Islam, maka jawaban didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Inpres No. 1 Tahun 1991 dan ketentuan umum tentang wasiat yang diatur KUHPerdata.
Dalam hukum waris, Wasiat tidak menghilangkan hak-hak para ahli waris karena pada prinsipnya wasiat hanya diperkenankan 1/3 dari harta waris. Hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut : 


Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam :


(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.


(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.


Hal yang sama diatur pula dalam KUHPerdata, Pasal 931 KUHPerdata menegaskan, "Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup".

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Isalam dan Pasal 931 KUHPerdata di atas, maka jelas dan tegas bahwasanya wasiat harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Bukan dibuat dihadapan Pak RT, RW, Lurah atau Camat. Tanpa adanya akta notariat, maka wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jelas ditegaskan bahwasanya wasiat hanya diperkenakan 1/3 harta warisan. Ini berarti, pemberian wasiat tidak boleh merugikan hak-hak para ahli waris lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdata yang menegaskan, "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat". Bila pada kenyataannya, hak para ahli waris yang lain merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut, maka para ahli waris dapat mengajukan pembatalan wasiat ke Pengadilan. 


Berdasarkan uraian jawaban di atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya Anda dan saudara-saudara dari isteri Pertama tetap berhak mendapatkan warisan dari almarhum Ayah Anda karena apapun alasannya, Anda memiliki hubungan darah dengan almarhum Ayah sehingga tidak ada alasan untuk menghilangkan hak waris Anda.




Rabu, 14 September 2016

Beralihnya Kewajiban Pengelola Arisan

          ,      No comments   
Selamat siang,

Sekitar 1 tahun yang lalu Ibu saya mengadakan arisan sebagai bandar arisan dan beberapa tetangga sebagai peserta. sekitar 2 bulan yang lalu, ibu saya meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, ada beberapa pihak yang sudah mendapat jatah arisan, tidak mau lagi melakukan pembayaran uang arisannya. akibatnya pembayaran arisan kepada pihak yang belum dapat jatah arisan menjadi tertunda. yang mau saya tanyakan

     Bagaimana status arisan tersebut? dilanjutkan atau tidak

 Apakah pengelolaan diwarisi oleh ahli waris (ayah/saya)

 Apakah Ahli waris (ayah/saya) dapat dituntut secara hukum oleh peserta  arisan? sedangkan bandar arisan adalah ibu saya yang sudah meninggal

Apakah ahli waris (ayah/saya) dapat menuntut secara hukum kepada pihak yang tidak melakukan pembayaran uang arisan?

terimakasih



JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 


Hukum tidak memberikan definisi lengkap tentang kegiatan Arisan, namun demikian, kata arisan sesungguhnya menunjukkan pada pengertian kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dl sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan pengertiannya sebagaimana dimaksud di atas, kiranya didapat pemahaman bahwasanya arisan merupakan kegiatan perikatan diantara para peserta arisan dan pengelola yang bersama-sama melakukan persettujuan untuk mengumpulkan uang kepada salah seorang atau beberapa pengurus yang bertindak sebagai pengelola. Oleh karena sifatnya adalah perikatan maka jelas secara umum dalam kegiatan arisan berlaku ketentuan umum mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata pada pokoknya menegaskan bahwasanya Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertiannya, maka jelas persetujuan arisan yang telah ada tetap akan ada selama orang-orang yang melakukan perikatan tersebut belum mencabut atau menghapus persetujuan yang dibuat oleh mereka. Ini berarti, meskipun Ibu Anda sebagai pengelola arisan sudah meninggal, maka segala kewajiban almarhum Ibu sebagai pengelola arisan beralih kepada ahli warisnya (ayah Anda atau ahli waris lainnya). Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1261 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan, "jika kreditur meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya".

Selasa, 06 September 2016

Pelepasan Hak Waris WNA atas tanah

Selamat sore Bapak Wahyu Kuncoro, saya ingin bertanya tentang cara pengalihan hak atas warisan tanah.

Tanah ini diwariskan ke 3 orang anak, 2 adalah WNI dan 1 adalah WNA. Jika anak yang berstatus WNA ini harus mengalihkan hak atas tanah tersebut, apakah WNA bisa melakukan jual-beli/hibah atas tanah? Apa harus saudaranya yang WNI yang menjual/menghibahkan tanah tersebut sehingga WNA tersebut hanya menerima berupa uang saja? atau bisa tidak WNA tsb mengkuasakan (dengan surat kuasa) ke WNI untuk menjualkan tanah miliknya? atau adakah cara lain bagi WNA ini untuk melepas haknya?

VT

JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ...


Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menjelaskan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang – undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga- negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang – undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga–negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”


Dalam praktek agraria, bentuk pelepasan hak atas tanah WNA dilakukan melalui Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika bidang tanah yang mau dilepas tercatat atas namanya. Jika atas tanah tercatat atas nama banyak pihak atau melepaskan hak waris atas tanah objek waris, maka akta pelepasan hak tersebut dibuat dihadapan Notaris..

Berdasarkan penjelasan diatas, dikaitkan dengan pertanyaan Anda, maka kiranya didapat jawaban bahwasanya, karena si WNA mendapatkan tanah tersebut berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, maka si WNA tersebut terlebih dahulu membuat akta pelepasan hak waris dengan ganti rugi, bukan menjual atau menghibahkan bagiannya atau apalagi dengan memberikan kuasa kepada WNI.

Rabu, 31 Agustus 2016

Hibah ke anak tiri dan Pengurangan BPHTB

          ,      No comments   

Selamat siang pak, perkenalkan nama saya viliany, kondisi saat ini, saya adalah anak tiri dari ayah saya (hasil dari perkawinan ibu saya dengan suami yg lalu), ayah tiri saya tdk memiliki anak kandung.

Ibu saya dan ayah tiri saya tersebut sudah memiliki SURAT KAWIN, dan nama saya terdaftar dalam KARTU KELUARGA. hanya saja AKTE LAHIR saya masih berstatus sebagai ANAK DILUAR NIKAH.

yang ingin saya tanyakan :


1. apabila ayah tiri saya mempunyai rumah atas nama beliau. apakah nanti stlh ayah tiri saya meninggal, rumah tersebut merupakan milik saya atau saudara ayah saya nantinya?


2. apabila saya memilih jalan untuk di HIBAH. berapakah biaya yg harus di byrkan? apakah status saya sebagai anak di luar nikah bs memohon SKB untuk ayah saya. dan saya jg bs memperoleh pengurangan dalam pembyran BPHTB sebesar 50%?

terima kasih.

Regards,
vy

JAWAB


Terima kasih telah menghubungi saya ..
Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan ketentuan ini maka jelas, rumah peninggalan ayah tiri Anda bukan milik Anda karena secara hukum Anda tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah tiri.

Terkait dengan hibah, bisa saja dilakukan. Oleh karena objek hibah adalah benda tidak bergerak maka diperlukan akta hibah untuk legalitas peralihan kepemilikan atas objek tersebut. Adapun untuk pajak BPHTB, rumus perhitungannya adalah ([NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak (NJOPTK)] x5%) x 50%.

Terkait dengan pengurangan BPHTB, ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kuangan No. 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan, Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal:

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS); dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekononuan nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
4. Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger);
5. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
10. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program Pemerintah di bidang pertanahan atau Wajib Pajak yang Objek Pajaknya terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara.
11. Wajib Pajak yang Objek Pajaknya terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang perolehan haknya atau saat terutangnya terjadi 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya bencana.
12. Wajib Pajak yang Objek Pajaknya terkena bencana alam gempa-bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa yang perolehan haknya atau saat terutangnya terjadi 3 (tiga) bulan, sebelum terjadinya bencana.
c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
d. Tanah dan atau bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang selama masa rehabilitasi berlangsung yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat."

Apakah alasan pengurangan BPHTB Anda masuk diantara kondisi dan syarat yang ditentukan peraturan menteri keuangan di atas ? Jika memang alasan Anda masuk dalam kondisi dan syarat yang ditentukan, Anda berhak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Kepala KPPBB/ KPP Pratama yang wilayah hukumnya mencakup domisili objek hibah tersebut.

Rabu, 24 Agustus 2016

Kerjasama Bisnis Jadi Pidana

               No comments   
Dear Yth.
Bpk Wahyu Kuncoro, SH

Dengan hormat,
Mohon saran hukumnya.

Thn 2014 saya mengajukan proposal bisnis ke HIW, sy kerja sama dengan Pak Kelik (penyedia lahan, di dalam kota) utk membuat Foodcourt (bisnis Kuliner), utk RAB pembangunan sebesar 483jt, dan melalui HIW disepakati cair 1 sebesar 219juta (dia menjaminkan BPKB Mblnya utk pembangunan tahap pertama).

Seblumnya draf perjanjian kerjasama sdh sy buat untuk HIW dan utk yg pny lahan (draf, krn hrs dikomunikasikan ke semuanya, mana yg disetujui, mana yg diperbaiki). Dan disepakati paralel untuk mulai membangun lahan tersebut (acc Pak Kelik & HIW). Proses pembangunan dilakukan juga proses IMB yg ternyt diketahui lahan msh letter C dan msh lahan basah, konsekuensinya IMB jd tambh lama, tp pembangunan spt menguruk lahan, pondasi, buat saluran bawah pembuangan, septik tank sdh dilakukan, termasuk iklan di surat kabar.

Berjalannya waktu, ijin IMB hampir 4 bulan blm keluar, HIW instruksi ke saya kalau ada wacana baru, kalau pembangunan foodcourt sementara dipending tetapi dirubah pembangunan cafe di lahan HS (Kakak kandung HIW), dan menanyakan kesiapan dana sisa pembangunan Foodcourt bisa berapa? saya jawab ready 75jt, sya menyanggupi pembangunan Cafe di Lahan HS, dengan skema Sharing Modal, dan Sharing Loss/Profit. Ada 3 Investor: HIW, Saya, dan HS. Saya mempunyai aset dapur, 50jt, HIW = 100juta, HS=50jt.

Kembali lagi kalau skema kerja sama masih draft, krn harus dikomunikasikan semuanya lagi, seperti periode kerjasama berapa tahun.

Mei 2014, Cafe buka dgn saya sbg pengelola, dari bulan pertama mengelola skema kerja sama sdh tidak berjalan spt draf, yg HIW minta 100jt diangsur fix 1,7jt/bulan slm periode kerjasama, yg HS minta hak:

1.Sewa lahan sebesar Rp 1.250.000/bulan,
2.Ternyt HS hutang ke Bank sebesar Rp 100jt, dan minta angsuran bank itu beban saya sebesar 4,xjt/bulan,
3.Sharing profit, tdk mau sharing loss.

Selama 2 bulan saya negosiasi kalau mau bisnis bareng tdk spt itu.Bulan Pertama beroperasi, cafe bisa memberi uang spt keinginan HIW & HS, tetapi sy tidak mendapatkan bagian apa2. Bulan ke-2 Cafe berjalan, saya keberatan dan mengajukan mengundurkan diri sbg pengelola, pengelola disini berperan sbg: Marketing, Tukang Belanja, Bendahara, Jadi sungguh cape.

Saya menerbitkan surat ke HIW dan ke HS, kalau sy mengundurkan diri sbg pengelola murni, saya hanya jadi marketing cafe. Saat saya mengundurkan diri sbg pengelola, asset Cafe & SDM masih lengkap, cafe masih menghasilkan.

Berjalannya waktu, selama 1 thn terakhir mungkin krn mismanajemen, Cafe sepi dan saya disalahkan, skrg saya, istri dan anak2 diteror melalui sms,WA/BBM, utk mengembalikan uang HIW dan uang HS yg dibuat utk membangun cafe di lahan HS, termasuk diminggu-minggu ini mereka mengancam akan mensomasi saya melalui pengacara mereka, dengan pasal penggelapan.

Pertanyaan:


1.    Dari awal tidak ada surat perjanjian tertulis yg ditandatangai ke 3 bahkan ke 4 pihak krn baru draf, apakah ini kesalahan perdata/pidana?
2.    Hasil uang HIW, HS, dan uang saya sudah menjadi bangunan, landscape,asset Cafe sampai skrg yg bisa menghasilkan, dan itu dilahan HS, apakah saya hrs mengembalikan uang mereka pdhl uang mereka jd bangunan?
3.    HIW ngotot merubah perjanjiannya hutang piutang bukan kerjasama bisnis, jd saya dituntut utk mengembalikan uang sebesar 219jt + bungannya. Apakah bisa seperti ini?
4.    Apa yg hrs saya lakukan apabila mereka menuntut saya scr hukum?

Langkah2 musyawarah dan kekeluargaanya sdh sy tempuh, terakhir Januari 2016, dimana saat itu sy mengalah biar masalah selesei, krn msh keluarga, mending sy mengangsur dan minta angsuran 300-500rb/bulan, HIW tdk mau, mintanya 100% gaji saya full untuk mengangsur atau 28 Februari 2016, BPKB mobil yg dijaminkan di Bank hrs sdh ada di tangan HIW.

Mohon sarannya. 

Terima kasih Pak.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...


Berdasarkan uraian yang disampaikan, asumsi saya, permasalahan Anda adalah murni perdata karena dasar hubungan hukum Anda dengan HIW adalah adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya draft-draft kerjasama yang Anda tawarkan kepada ybs.

Oleh karena atas draft-draft kerjasama yang ditawarkan, meskipun HIW belum menandatanganinya namun pada kenyataannya kerjasama sudah berjalan maka secara hukum HIW dianggap telah melakukan persetujuan atas draft tersebut. Adapun dasar hukum HIW dianggap telah melakukan persetujuan atas draft tersebut adalah pasal-pasal KUHPerdata berikut:

Pasal 1320 KUHPerdata :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1.  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.  kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.  suatu pokok persoalan tertentu;
4.  suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1339 KUHPerdata :

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdata:
Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya Anda tidak dapat begitu saja didalilkan telah melakukan penggelapan (kecuali dapat dibuktikan) mengingat dalam kerjasama tersebut posisi HIW sendiri telah melakukan persetujuan atas kerjasama yang (telah) dijalankan Anda.