Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Sabtu, 14 Februari 2009

          No comments   

Dear pak Wahyu Kuncoro, S.H. dkk,

Saya sangat mengharapkan bantuan bapak untuk masalah dibawah ini.

Saya membeli sebidang tanah (Girik) yang berbatasan dengan tanah kehutanan (hutan lindung). Dan untuk terjaminnya secara hukum, sudah 5 bulan ini saya sedang mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut. (akte Jual Beli sudah ada).

Saat ini proses pengurusan SHM tersebut menjadi tersendat karena adanya masalah dimana di sebutkan bahwa pihak kehutanan tidak mau menandatangani surat batas tanah (utk pengurusan ke BPN) karena ada yang memindahkan patok batas dengan tanah kehutanan., yang merugikan kehutanan.(+/- 200(duaratus)m2, tanah yang saya beli 6.000(enamribu) m2)

Beberapa saat yang lalu, memang ada beberapa pekerja borongan yang saya tugaskan untuk membuat pagar karena lahan akan di tanami beberapa jenis tanaman., tapi saya sendiri tidak bisa memastikan apakah mereka memindahkan patok tersebut atau tidak.

Saya menjadi sangat kuatir karena menurut aparat kehutanan di lokasi, memindahkan patok / batas tersebut dapat di kenai sanksi hukum minimanl 5 (lima) tahun penjara.
Padahal secara pribadi saya sungguh2 tidak terlibat dengan urusan memindahkan patok2 tersebut.

Mohon bantuan bapak, dimana saya dapat membaca / mengetahui mengenai informasi2 sehubungan dengan sanksi tersebut atau aturan2 / hukum yang mengatur mengenai hal tersebut., sehingga saya mempunyai 'pegangan' untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi pihak2 terkait dan dalam proses pengurusan SHM.

Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuan bapak.

PRM

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Dalam kasus pertanahan dengan indikasi pidana berupa pemindahan patok/ batas tanah umumnya digolongkan dalam tindakan menghancurkan atau merusak barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 406 KUHPidana menyatakan sebagai berikut :

(1) barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamaya 2 tahaun dalapan bulan.

(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Jika pengrusakan barang, dalam hal ini patok tanah, dilakukan oleh dua orang lebih, maka tindakan tersebut diancam dengan hukum yang lebih berat, sebagaimana diatur Pasal 412 KUHPidana, dengan ancaman hukum ditambah dengan sepertiganya.

Kembali pada soal pengrusakan, jika pengrusakan tersebut dilakukan atas barang/ tanah yang digunakan untuk kepentingan umum maka pasal pidana yang berlaku adalah pasal 408 KUHPidana.