Rabu, 30 Juni 2010

Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Jual Beli

Dear Pak Wahyu,
Salam Sejahtera,
 

Orang tua saya mempunyai tanah seluas 2400m2 yang sedang dalam proses jual-beli. Tercantum di dalam perjanjian jual beli bahwa pembayaran dilakukan dalam 3 tahap. 
Tahap I (DP) dibayarkan 30% jatuh tempo tgl 12 April 2010,
tahap II 35% jatuh tempo 21 Juni dan 
tahap III 35% jatuh tempo  9 September 2010. 
Dalam perjanjiannya ditentukan lewat jatuh tempo denda 0.1% / hari dan perjanjian batal apabila 9 september 2010 belum dilunasi. Diluar perjanjian jual beli ini, ada perjanjian lain bahwa setelah di tandatangani-nya surat perjanjian jual beli, Pembeli boleh membangun tanah tersebut (yang dalam hal ini akan di buat perumahan dan saat ini sudah mulai dipasarkan). Akan tetapi sampai dengan saat ini tgl 29 Juni 2010 pembayaran yang berhasil kami terima hanya kira-kira 15% dari perjanjian (itupun setelah ditagih dan di transfer/kasih cash sedikit-dikit).  
Sekitar pertengahan Mei kemarin, pihak pembeli memberi kami giro mundur untuk pelunasan pembayaran tahap I yang ternyata tidak bisa dicairkan karena rekening sudah ditutup. 
Dari cerita diatas saya ingin bertanya, apakah dalam hal ini pengaduan cek / giro kosong tersebut bisa disebut pelanggaran pidana dengan tuduhan penipuan, dan yang pasti keterlambatan pembayaran bisa kami adukan sebagai wanprestasi ? 
Apakah karena adanya kejadian-kejadian tersebut, perjanjian yang menyatakan bahwa pembeli boleh membangun tanah tersebut bisa di bekukan (menghentikan pembangunan). Karena sampai saat ini pembangunan terus berjalan dan pihak pembeli menolak untuk menghentikan pembangunan dengan alasan adanya surat perjanjian tersebut.
 

Saya mohon bapak bisa membantu saya dalam mengklarifikasi masalah ini. Untuk jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih.

UC 

 
Jawab :
 
Terima kasih telah menghubungi saya ....

Terkait dengan cek kosong, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, yang dikatakan cek kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.

Jadi, secara hukum, penerbitan/ penarikan cek. bilyet giro kosong memang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dan diatur pasal 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.


Terkait dengan wanprestasi, perlu disampaikan bahwasanya Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata :


“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang."


Wanprestasi dapat diajukan bila terjadi debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :


a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjiakan,

Untuk menuntut dalil wanprestasi, hukum mensyaratkan harus melalui proses pernyataan lalai/ teguran dan atau somasi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Tanpa adanya peringatan/ teguran, orangtua Anda belum dapat mendalilkan si pembeli telah wanprestasi. Namun demikian, jika dalam perjanjian jual beli antara orangtua Anda dan si pembeli terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan maka hal tersebut sudah cukup bagi orang tua Anda mendalilkan bahwasanya pembeli telah melakukan wanprestasi

Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan, Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika
syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Dalam Pasal 1267 KUHPerdata dikatakan pula bahwasanya Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Jadi mendasarkan pada uraian diatas, orangtua Anda bisa saja mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli kepada Pengadilan Negeri mengingat si pembeli telah melakukan upaya penipuan dan tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

Senin, 28 Juni 2010

Pengunduran Diri Selaku Direktur

Yth Pak Wahyu.

Sebelumnya saya sangat berterimakasih untuk blog yang bapak buat ini, saya ingin bertanya tentang hak-hak saya dan hak-hak perusahaan, berikut kronologis permasalahan yang sedang saya alami.

1. Pada tahun 2008 saya diangkat sebagai salah seorang direksi di sebuah perusahaan
2. Pada akhir tahun 2009 saya mengundurkan diri dari perusahaan dengan alasan saya ingin berusaha sendiri.
Permasalahannya timbul ketika perusahaan tersebut meminta saya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum selama menjabat, dengan mengundang saya untuk ikut RUPS, namun saya menolak untuk datang, karena perusahaan tersebut minta saya untuk menandatangani perjanjian yang sifatnya merugikan saya

yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Bagaimanakah status saya di Perusahaan tersebut? apakah masih terdaftar sebagi direksi atau tidak
2. Apakah perusahaan tersebut dapat menuntut saya, karena tidak hadir dalam RUPS

demikian disampaikan terimakasih atas jawabannya pak
YP

JAWAB :

1) Pasal 15 ayat (1) huruf h UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menyatakan Anggaran dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 107 UU No. 40 Tahun 2007 yang menegaskan, Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Dalam penjelasan Pasal 107 huruf a dikatakan : Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS

Dalam Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007 dikatakan sebagai berikut :
  1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
  2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
  3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
  4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
  5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
  6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
  7. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
  8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
  9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.
Jadi, mendasar pada ketentuan pasal di atas maka jelas, oleh karena pengangkatan direksi dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS maka pemberhentian direksi pun harus dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS pula (meskipun dalam hal ini merupakan pengunduran diri atas kehendak direksi yang bersangkutan). 

2) Sebagaimana kita ketahui bersama, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwasanya Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Artinya, bisa dan sangat memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk dan atas nama perseroan menuntut pertangungjawaban Anda selaku direksi bilamana Anda tidak hadir dalam RUPS meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Kamis, 24 Juni 2010

Fatwa Waris dan Hak Ahli Waris Pengganti

Ass.Wr.WB
 
Saya buta masalah hukum, mohon sedikit pencarahan tentang nasehat hukum.
 
1. Ibu saya mempunyai 3 saudara yang kesemuanya laki-laki (sebut saja B,C dan D)
2. Ibu saya meninggal 8 tahun yang lalu
3 Adik ibu saya yang C juga sudah meninggal 30 tahun yang lalu dan belum berkeluarga
4. Adik yang B meninggal setahun yang lalu dan belum menikah.

Yang menjadi pertanyaan :
 
1. Si B meninggalkan harta berupa rumah dan harta bergerak lainnya. Apakah kami sebagai anak dari saudara perempuan juga mempunyai hak ?
2. Si D bersikukuh mengusai bahkan melakukan balik nama sertifikat si B. Apakah sah tanpa persetujuan kami sebagai waris penerus ?
3. Si D berkeras menerapkan dasar hukum islam, sehingga kami sebagai waris penerus (kakak perempuan si D) tidak mempunyai hak. Apa sah ?
4. Ketika si D melakukan proses balik nama, kami sebagai waris penerus apakah memang tidak perlu dihadirkan dalam memperoleh fatwa pengadilan ?
  
Atas kemurahan hati dan bantuannya kami sampaikan terima kasih yang se tulus tulusnya.
Wasallam


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Sebelum saya menjawab pertanyaan, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum waris, baik yang berlaku menurut KUHPerdata maupun yang menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwasanya Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (baca : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 832 KUHPerdata).

Dalam hukum waris, berlaku juga "ahli waris pengganti" yakni ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris "utama" karena telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. (Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 841 KUHPerdata). Bagian ahli waris pengganti sama seperti bagian ahli waris utama.

Penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. (Pasal 842 KUHPerdata, dalam hukum kompilasi hukum Islam, tidak diatur lebih lanjut tentang penggantian ahli waris, namun berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggantian ahli waris tetap diakui)

Berdasarkan prinsip hukum waris sebagaimana uraian di atas maka berikut disampaikan jawaban atas pertanyaan Anda :

1) Berdasarkan prinsip hukum waris yang berlaku, maka kiranya dapat dipersangkakan bahwasanya yang menjadi ahli waris adalah Alm. Ibu Anda dan D. Karena Ibu Anda meninggal terlebih dahalu daripada si B selaku pewaris maka anak-anak dari almarhum Ibu Anda dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris.

2) Tanpa adanya kesepakatan dari para ahli waris, tentunya apa yang dilakukan oleh si D adalah perbuatan melawan hukum yang tentunya dapat menimbulkan hak ahli waris yang lain untuk membatalkan prosers pembalikan nama sertifikat si B tersebut. 

3) Sesuai dengan prinsip hukum waris yang saya sampaikan di atas, dimana saya juga mengutip ketentuan hukum waris mendasarkan Kompilasi Hukum Islam, tentunya apa yang ditegaskan oleh si D tidaklah benar.

4) Fatwa/ Penetapan Pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Bahwasanya yang dimaksud "fatwa waris pengadilan" adalah penetapan pengadilan agama atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena sifatnya hanyalah permohonan seseorang maka tergantung pada si pemohon itu sendiri apakah dalam permohonannya melibatkan ahli waris yang lain atau tidak. Kalau dalam permohonannya si pemohon hanya menyebutkan dirinya sendiri sebagai ahli waris, tentunya Pengadilan Agama tidak akan memanggil ahli waris yang lain. Jadi, dikaitkan dengan pertanyaan, apakah Anda sebagai ahli waris pengganti perlu dihadirkan dalam memperolah fatwa pengadilan tersebut, jawabannya, harus diperiksa terlebih dahulu proses permohonan yang diajukan oleh si D tersebut. Bila dalam permohonan fatwa warisnya si D, tidak mencantumkan nama Anda atau ahli waris pengganti yang lain, besar kemungkinan ada "penyelundupan hukum" dalam permohonan fatwa waris yang diajukan oleh si D tersebut sehingga dengan demikian bilamana fatwa waris tersebut dirasa merugikan hak Anda sebagai ahli waris pengganti, tentunya Anda berhak mengajukan pembatalan atas fatwa tersebut ke Pengadilan.   

Asuransi Kredit

Dengan hormat,
Beberapa hari yang lalu ayah saya meninggal dunia, beliau masih mempunyai sangkutan kredit modal usaha/kerja dengan bank. Pada saat pihak bank mendatangi keluarga, dia memberitahukan bahwa kredit modal usaha itu tidak ada asuransinya sehingga keluarga harus membayar bunga tiap bulan dan melunasi kredit yang ada.

Yang menjadi pertanyaan,
1. Apakah peraturan perbankan Indonesia mewajibkan setiap bank untuk menyertakan asuransi jiwa dan barang jaminan kepada debitur pada saat pengajuan kredit, karena pada bank lain mengatakan bahwa kredit yang ayah ambil harusnya terdapat asuransi jiwa dan barang jaminan?

2. apakah peraturan tiap bank berbeda-beda? mohon pencerahannya.

mohon maaf apabila ada kesalahan dalam permintaan, terima kasih sebelumnya untuk jawaban dan penjelasannya.

hormat saya,
isy

Jawab : 
Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pada umumnya, dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah, Bank memberikan fasilitas tambahan berupa Asuransi kredit. Dalam pemberian fasilitas tambahan tersebut, bank bekerjasama dengan pihak asuransi (umumnya pula, hal ini diserahkan kepada pihak perusahaan asuransi yang masih terafiliansi dengan holding company pihak bank itu sendiri) untuk memprokteksi  atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank tersebut.

Usaha asuransi kredit ini diatur dalam Peraturan Menteri Kuangan No. 124-PMK.010/2008. Karena sifatnya hanyalah fasilitas tambahan tentunya tidak ada kewajiban bagi setiap untuk memberikan fasilitas tersebut, kesemuanya tergantung pada kebijakan masing-masing pihak bank dan juga tergantung pula pada si nasabah, mau atau tidak menerima fasilitas tambahan tersebut.

Rabu, 23 Juni 2010

Permintaan Waktu Untuk Menjawab Dalil Gugatan


Pak Wahyu Yth,

Persidangan saya sudah sampai pada tahap pembacaan hasil mediasi.
Sidang ini adalah atas gugatan cerai istri saya, dan hasil mediasi yang sudah kami lakukan dinyatakan gagal karena istri tetap pada keputusannya ( minta cerai ), sedangkan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya.

Pada sidang pembacaan hasil mediasi, hakim mengabulkan permintaan saya untuk memperpanjang waktu mediasi selama 30 hari. Dan setelah itu menurut hakim sidang akan dilanjutkan ke "Sidang Jawaban Gugatan" dari saya atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri saya.

Yang ingin saya tanyakan :

1. Pada saat "Sidang Jawaban Gugatan" nanti, bisakah saya meminta waktu lagi kepada hakim untuk menjawab dalil gugatan istri saya, dan jawaban tersebut bolehkah saya sampaikan secara tertulis ?

2. Berapa lama waktu ideal yang bisa saya ajukan ke majelis Hakim untuk menjawab dalil gugatan istri saya ?

3. Bila pada sidang-sidang berikutnya saya tidak bisa hadir, apakah saya harus membuat semacam surat ijin ke Majelis Hakim atau bagaimana menurut pendapat Bapak ? Dan apakah Hakim dapat memutuskan secara Verstek bila saya tidak bisa hadir tanpa ada informasi ?

Mohon jawabannya.

Terima kasih
Hendri

JAWAB :

Secara praktek hukum, pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan. Jika memang belum siap dengan jawaban, Anda diperkenankan untuk meminta "waktu tambahan" kepada Ketua Majelis.

Dalam segi hukum acara, tidak ada batasan waktu berapa lama anda diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun karena dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim terikat dengan prinsip Hukum Acara Perdata yang berbunyi : “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan“ (hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “ peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kemudian dalam pasal 5 ayat (2) UU tersebut ditegaskan, ”Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”), lazimnya, paling lama anda diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk segera mengajukan jawaban atas gugatan. Kelak, lewat dari waktu yang ditentukan, ternyata Anda tetap tidak bisa mengajukan jawaban, maka dianggap tidak menggunakan hak jawab anda

Pasal 127 HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT) menegaskan :

"Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet).

Jadi mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 HIR di atas, maka kalau anda hanya sekali mangkir dalam sidang, hakim hanya akan menunda persidangan sampai dengan persidangan berikutnya, terkecuali kalau Anda mangkir secara berturut-turut tidak hadir dalam persidangan, maka jelas hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Saran saya, sesibuk apapun sebaiknya anda tetap hadir, kalaupun anda terhalang tidak bisa hadir, sebaiknya anda menunjuk kuasa untuk mewakili anda.

NIKAH SIRI, prosesi dan ancaman hukumannya


Kepada Yth.

Bpk. NM Wahyu Kuncoro, SH
Di tempat

Saya Y, seorang perempuan umur 31 tahun, yang sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pria warga negara Amerika. Kami berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Alhamdulillah calon saya akan menjadi seorang Mualaf.

Yang menjadi pemikiran kami adalah, karena kami akan menggunakan Visa Tunangan (K1 Visa), yang mengharuskan kami menikah di Amerika, karena saya juga nanti akan pindah ke sana.
Sebetulnya keluarga saya telah menyetujui hubungan kami. Tapi, keluarga saya menginginkan kami menikah dulu di Indonesia, dimana menurut peraturan Visa itu tidak bisa dilakukan. Karena apabila kami menikah secara sah di mata hukum negara Indonesia dan ada catatan menikah sebelum kami menikah resmi di USA, saya akan mendapat masalah dan bisa dituduh penyalahgunaan Visa, yang ancamannya bisa dideportasi.

Sebagai informasi, file pengajuan Visa K1 kami telah masuk tanggal 13 Mei yang lalu, dan sekarang sedang waiting list untuk diproses. Kami tidak mau menempuh Visa K-3 (Spouse Visa) karena prosesnya lebih lama.

Kami memiliki "ide" apakah menikah siri bisa kami lakukan? Karena tidak ada catatan secara hukum, namun sekaligus keluarga sudah bisa diyakinkan bahwa calon saya benar Mualaf dan menikahi saya secara Islam.

Yang saya tanyakan selain apakah opsi menikah siri dapat dilakukan, juga saya ingin tanyakan prosesi menikah siri seperti apa? Dan apakah betul tidak ada catatan apapun maupun menandatangani dokumen apapun? Lalu apakah bila kami "ketahuan" telah menikah siri kelak suatu hari di USA, apakah saya akan mendapat masalah hukum?

Mohon penjelasan dan jalan keluarnya.

Terima kasih sebelumnya.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pada prinsipnya prosesi nikah siri itu sama dengan nikah resmi (pernikahan yang dicatatkan oleh Penghulu KUA), semua mendasarkan pada rukun yang disyaratkan hukum Islam seperti 2 (dua) saksi, mas kawin/mahar, dan akad nikah dalam ijab/kabul namun minus saksi dari mempelai perempuan. Adapun yang menjadi wali nikahnya bisa orang tua si perempuan atau seorang ulama (kyai/ ustadz) sebagai wali hakim.

Karena nikah siri tidak dicatatkan pelaksanaannya, tentunya tidak ada dokumen apapun yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai dan para saksi. Karena tidak ada proses pencatatan/ administrasi hukum tentunya nikah siri tidak akan ter-"deteksi" oleh negara, sepanjang para pihak yang menyaksikan pernikahan siri tersebut tidak mem-"buka mulut".

Dari segi hukum, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwasanya Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, sesungguhnya dalam hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) mengatur tindak pidana pelanggaran bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses sebagaimana ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur sebagai berikut :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11,13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3
(tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Selain itu, perlu diperhatikan pula ancaman pidana yang berlaku terhadap pelaksanaan nikah siri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 KUHPidana yang menegaskan :

"Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah"

Jadi, singkat kata, meskipun nikah siri, secara agama, dapat dikatakan sah namun dari segi hukumnya jelas tidak sah dan perlu diingat pula, kalau anda memaksakan untuk menikah siri, terlebih dengan orang asing, hukum tidak akan dapat melindungi hak-hak anda. Tidak itu saja, hukum juga tidak akan dapat melindungi hak-hak anak hasil perkawinan tersebut

Senin, 07 Juni 2010

Lisensi Hak Cipta


Dear Pak NM. Wahyu Kuncoro, S.H,

Mohon bantuan konsultasinya,

Saya banyak sekali jasa download film kartun/animasi, perDVD bisa Rp.5000 sd Rp.15.000,- Apakah secara hukum diindonesia hal tersebut diperbolahkan ? Jika tidak apakah ada aturuan agar kita bisa mamperoleh hak jual untuk film kartun/animasi ?

Thx
BW

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ..

Saya tidak tahu secara persis legal tidaknya jasa download tersebut, namun mendasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menegaskan bahwasanya pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Adapun kata "memperbanyak" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 mencakup pengertian kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Jadi hal ini jelas, download/ upload merupakan kegiatan memperbanyak suatu karya cipta. Jika hal itu dilakukan tanpa ijin, maka tindakan tersebut jelas melawan hukum dan pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kepada para pelakunya secara pidana maupun perdata.

Adapun sanksi pidana atas memperbanyak suatu karya cipta tanpa seijin pemegang hak cipta maka si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002).

Jadi, berdasarkan uraian di atas maka jika Anda ingin melegalkan usaha jasa download tersebut, Anda harus mendapat lisensi terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Adapun pengaturan tentang lisensi hak cipta diatur dalam pasal-pasal UU No. 19 Tahun 2002 sebagai berikut :

Pasal 45 ;
(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46;
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47;
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Jumat, 04 Juni 2010

Pekerja Hamil di-PHK


Assalamualaikum,

Dear.. Pak Wahyu...

Boleh minta tolong sarannya pak? Sebelumnya perkenalkan.. saya ID, jokam JS2 tangerang. Kemaren saya dipanggil HRD, bilang bahwa saya akan diterminate dengan alasan efisiensi kantor, krn project kantor berkurang. kondisi saya saat ini sedang hamil 2 bulan. Menurut pemikiran saya, alasan efisiensi hanya dibuat saja..karena sebelumnya kemarin saya dipanggil HRD, kenapa sering tidak masuk. trus saya bilang..saya lagi keadaan hamil dan usia 2 bulan. Di awal kehamilan saya terkena tipes dan disuruh bedrest sama dokter serta dikasih surat dokter. Dan setiap kali saya gak masuk 2 hari berturut-turut tersebut saya memakai surat dokter.

Menurut pak wahyu...dengan kondisi saya seperti ini..diphk alasan efisiensi, tapi dlm posisi hamil. paket kompensasinya seperti apa ya pak wahyu? Mohon pencerahannya..
AJKH.

Wassalam ,
ID

Jawab :

Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 yang menegaskan Pemutusan hubungan kerja dilarang : karena alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan;

Kembali ke topik, PHK dengan alasan efiensi, sesungguhnya alasan tersebut tidak mudah juga untuk dijadikan alasan Perusahan mem-PHK-kan karyawannya karena harus diajukan permohonan PHK-nya terlebih dahulu ke disnaker setempat dan mendapat ijin untuk melakukan PHK tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 2 Kepmenaker No. 150/200.

Terkait dengan kompensasi akibat PHK dengan alasan efiensi, Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwasanya pada pokoknya Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Karena Ibu tidak menguraikan masa kerja, saya tidak tahu, berapa kompensasi yang seharus diterima bila benar PHK tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi. Namun demikian bisa saya sampaikan kurang lebih sebagai berikut :

Kompensasi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 = 2 X pesangon + penghargaan + penggantian hak

* uang pesangon :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

* uang penghargaan masa kerja :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

* Penggantian hak meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Ketentuan ini sama seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Kepmenaker 150/ 200 jo. Kepmenaker 78/ 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Kepmenaker 150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN yang pada pokoknya mengatur Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain”. Yang dimaksud "atas persetujuan kedua belah pihak" adalah dalam kondisi tertentu, pekerja dan pengusaha boleh mengabaikan aturan yang ditetapkan, sepanjang memang ada kesepakatan dikedua belah pihak.

Kamis, 03 Juni 2010

Guru Tetap jadi Guru Tidak Tetap = PHK ?


Yth. Pak Wahyu,

Saya seorang guru tetap di suatu yayasan pendidikan swasta yang telah bekerja 5 tahun bulan juli mendatang. Bulan kemarin saya diminta pihak yayasan untuk memilih 2 alternatif sebagai kelanjutan saya menyongsong tahun ajaran baru yang dimulai bulan juli nanti :

Alt. 1 : Jika saya melanjutkan mengajar di sekolah ini, maka status saya dirubah dari guru tetap menjadi guru tidak tetap. Perlu saya jelaskan bahwa guru tetap minimum harus mempunyai jam kerja minimal 20 jam selama seminggu, dan memperoleh gaji tetap serta berbagai tunjangan mengajar. Sedangkan guru tidak tetap (guru honorer) hanyalah guru yang dibayar berdasarkan kedatangan saat guru tersebut mengajar, tidak mendapatkan gaji tetap apalagi tunjangan2.

Alt. 2 : Saya dipersilahkan mengundurkan diri dan yayasan akan mempertimbangkan 1 bulan gaji sebagai kompensasi saya selama ini.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah :

1. Apakah jika saya berubah status dari guru tetap menjadi guru tidak tetap dapat disamakan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pertimbangan bahwa saya tidak memperoleh gaji tetap dan tunjangan lainnya lagi ? Dengan kata laian apakah saya berhak memperoleh kompensasi berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2. Jika saya mengundurkan diri apakah saya berhak meminta kompensasi yang lebih besar dari yang ditawarkan pihak yayasan dengan mempertimbangkan masa kerja saya ?

Terimakasih atas jawabannya.

Salam,
ES

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Mengingat status Anda sebagai Pekerja Tetap yang akan dirubah menjadi Pekerja Tidak Tetap, maka secara hukum, tidak dapat terjadi sebelum status pekerja tetap dinyatakan berakhir terlebih dahulu. Jadi, real-nya, hubungan kerja Anda harus di-putuskan terlebih dahulu (tentu saja dengan kompensasi sesuai yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003) dan setelah itu, baru dilakukan ikatan hubungan kerja dengan status tidak tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tentu saja dalam hal ini harus merujuk dengan syarat pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 serta ketentuan Kepmenaker No. 100 Tahun 2004.

2) Karena status Anda adalah pekerja tetap, maka Anda berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal hukum ketenagakerjaan sebagai berikut :

UU No. 13 Tahun 2003 :

Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan, Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Lebih lanjut ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut dijabarkan lebih jelas dalam pasal 26 ketentuan KEPMENAKER NO. KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN yang menyatakan :

"Dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24"

Pasal 23 Kepmenaker No. 150/Men.2000 :

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan
sebagai berikut :

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ................. 2 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ................. 3 bulan upah;
c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ............... 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ............. 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ............. 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 lahun ............. 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ............. 8 bulan upah;
h. masa kerja 24 tahun atau lebih ......................................................10 bulan upah.

Pasal 24 Kepmenaker No. 150/Men.2000 :

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :

a. ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
b. ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan, istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang.
c. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tampat dimana pekerja diterima bekerja.
d. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
e. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Saya dilarang ketemu dengan Anak saya, pak



Pertama-tama perkenalkan, saya seorang ayah, usia 37 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan ( usia 8 dan 4 tahun ). Saya baru saja bercerai dan telah diputus oleh PN 2 bulan lalu dimana hak asuh kedua anak saya jatuh ke pihak istri. Istri saya juga bekerja.

Selama proses perceraian, saya 'masih diperbolehkan' berkunjung dan bermain dengan anak-anak meskipun sebatas hanya di teras depan rumah, membelikan kebutuhan anak, dan mainan anak. Saya dilarang untuk membawa anak-anak keluar ( misalnya ke mall ataupun mengantarkan les / kursus ), dan bila saya memaksa maka akan menimbulkan pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Hal ini sangat saya hindari, karena selain saya telah berjanji kepada anak untuk tidak bertengkar di depan mereka, hal ini juga tidak baik bagi anak-anak saya. Saya sudah mencoba berkali-kali membicarakan hal ini secara baik-baik dengan istri, akan tetapi selalu berujung pada pertengkaran. Bantuan dan dukungan dari keluarga istri pun tidak bisa diharapkan sama sekali.

Dan setelah ada putusan dari PN, bahkan saya dilarang sama sekali untuk bertemu dengan anak-anak. Saya bisa menemui anak hanya diluar pagar ( pagar dikunci dan tidak boleh dibuka ), dan semua barang yang telah saya belikan buat anak dikembalikan. Anak saya dimarahi bila menerima barang pemberian dari saya. Saya berkunjung bertemu anak dengan mencuri celah waktu setelah istri berangkat kerja atau sebelum pulang kerja. Pembantu yang merasa kasihan dengan saya, berani membuka pagar selama sekitar 10 menit, itupun kalau ketahuan resikonya bisa dipecat.

Terus terang saya sangat tertekan dengan kondisi ini, dan saya yakin demikianpun anak-anak. Saya berusaha sabar dan terus berdoa, tetapi hal ini terus membayang. Oleh karena itu, saya mohon advis dari Bapak, apa yang sebaiknya saya lakukan atau solusi apa yang terbaik bagi saya dalam menghadapi hal ini, karena berdiskusi baik-baik dengan pihak istri sudah tidak mungkin.

Mohon saran dan bantuannya pak Wahyu...dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Salam,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Sementara dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan sebagai berikut :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi sebenarnya mendasar pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan, meskipun salah satu dari orang tua yang bercerai dinyatakan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, tidak berarti dengan keputusan pengadilan tersebut ia berhak sewenang-wenang mencegah atau melarang orangtua yang lain untuk bercengkrama atau menikmati waktu bersama dan atau waktu berkunjung kepada Anaknya.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan, Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekal

Jadi jika benar mantan istri Anda telah bertindak mencegah dan melarang Anda untuk bertemu dengan anak anda maka cukup alasan bagi Anda untuk mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orangtua yang ia miliki.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan di atas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 yang menerangkan :

Pasal 26 ayat (1) :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 30 ;

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.