Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Senin, 07 Juni 2010

Lisensi Hak Cipta

               1 comment   

Dear Pak NM. Wahyu Kuncoro, S.H,

Mohon bantuan konsultasinya,

Saya banyak sekali jasa download film kartun/animasi, perDVD bisa Rp.5000 sd Rp.15.000,- Apakah secara hukum diindonesia hal tersebut diperbolahkan ? Jika tidak apakah ada aturuan agar kita bisa mamperoleh hak jual untuk film kartun/animasi ?

Thx
BW

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ..

Saya tidak tahu secara persis legal tidaknya jasa download tersebut, namun mendasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menegaskan bahwasanya pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Adapun kata "memperbanyak" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 mencakup pengertian kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Jadi hal ini jelas, download/ upload merupakan kegiatan memperbanyak suatu karya cipta. Jika hal itu dilakukan tanpa ijin, maka tindakan tersebut jelas melawan hukum dan pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kepada para pelakunya secara pidana maupun perdata.

Adapun sanksi pidana atas memperbanyak suatu karya cipta tanpa seijin pemegang hak cipta maka si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002).

Jadi, berdasarkan uraian di atas maka jika Anda ingin melegalkan usaha jasa download tersebut, Anda harus mendapat lisensi terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Adapun pengaturan tentang lisensi hak cipta diatur dalam pasal-pasal UU No. 19 Tahun 2002 sebagai berikut :

Pasal 45 ;
(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46;
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47;
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Jumat, 04 Juni 2010

Pekerja Hamil di-PHK


Assalamualaikum,

Dear.. Pak Wahyu...

Boleh minta tolong sarannya pak? Sebelumnya perkenalkan.. saya ID, jokam JS2 tangerang. Kemaren saya dipanggil HRD, bilang bahwa saya akan diterminate dengan alasan efisiensi kantor, krn project kantor berkurang. kondisi saya saat ini sedang hamil 2 bulan. Menurut pemikiran saya, alasan efisiensi hanya dibuat saja..karena sebelumnya kemarin saya dipanggil HRD, kenapa sering tidak masuk. trus saya bilang..saya lagi keadaan hamil dan usia 2 bulan. Di awal kehamilan saya terkena tipes dan disuruh bedrest sama dokter serta dikasih surat dokter. Dan setiap kali saya gak masuk 2 hari berturut-turut tersebut saya memakai surat dokter.

Menurut pak wahyu...dengan kondisi saya seperti ini..diphk alasan efisiensi, tapi dlm posisi hamil. paket kompensasinya seperti apa ya pak wahyu? Mohon pencerahannya..
AJKH.

Wassalam ,
ID

Jawab :

Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 yang menegaskan Pemutusan hubungan kerja dilarang : karena alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan;

Kembali ke topik, PHK dengan alasan efiensi, sesungguhnya alasan tersebut tidak mudah juga untuk dijadikan alasan Perusahan mem-PHK-kan karyawannya karena harus diajukan permohonan PHK-nya terlebih dahulu ke disnaker setempat dan mendapat ijin untuk melakukan PHK tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 152 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 2 Kepmenaker No. 150/200.

Terkait dengan kompensasi akibat PHK dengan alasan efiensi, Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwasanya pada pokoknya Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Karena Ibu tidak menguraikan masa kerja, saya tidak tahu, berapa kompensasi yang seharus diterima bila benar PHK tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi. Namun demikian bisa saya sampaikan kurang lebih sebagai berikut :

Kompensasi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 = 2 X pesangon + penghargaan + penggantian hak

* uang pesangon :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

* uang penghargaan masa kerja :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

* Penggantian hak meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Ketentuan ini sama seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Kepmenaker 150/ 200 jo. Kepmenaker 78/ 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Kepmenaker 150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN yang pada pokoknya mengatur Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain”. Yang dimaksud "atas persetujuan kedua belah pihak" adalah dalam kondisi tertentu, pekerja dan pengusaha boleh mengabaikan aturan yang ditetapkan, sepanjang memang ada kesepakatan dikedua belah pihak.

Kamis, 03 Juni 2010

Guru Tetap jadi Guru Tidak Tetap = PHK ?


Yth. Pak Wahyu,

Saya seorang guru tetap di suatu yayasan pendidikan swasta yang telah bekerja 5 tahun bulan juli mendatang. Bulan kemarin saya diminta pihak yayasan untuk memilih 2 alternatif sebagai kelanjutan saya menyongsong tahun ajaran baru yang dimulai bulan juli nanti :

Alt. 1 : Jika saya melanjutkan mengajar di sekolah ini, maka status saya dirubah dari guru tetap menjadi guru tidak tetap. Perlu saya jelaskan bahwa guru tetap minimum harus mempunyai jam kerja minimal 20 jam selama seminggu, dan memperoleh gaji tetap serta berbagai tunjangan mengajar. Sedangkan guru tidak tetap (guru honorer) hanyalah guru yang dibayar berdasarkan kedatangan saat guru tersebut mengajar, tidak mendapatkan gaji tetap apalagi tunjangan2.

Alt. 2 : Saya dipersilahkan mengundurkan diri dan yayasan akan mempertimbangkan 1 bulan gaji sebagai kompensasi saya selama ini.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah :

1. Apakah jika saya berubah status dari guru tetap menjadi guru tidak tetap dapat disamakan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pertimbangan bahwa saya tidak memperoleh gaji tetap dan tunjangan lainnya lagi ? Dengan kata laian apakah saya berhak memperoleh kompensasi berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2. Jika saya mengundurkan diri apakah saya berhak meminta kompensasi yang lebih besar dari yang ditawarkan pihak yayasan dengan mempertimbangkan masa kerja saya ?

Terimakasih atas jawabannya.

Salam,
ES

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Mengingat status Anda sebagai Pekerja Tetap yang akan dirubah menjadi Pekerja Tidak Tetap, maka secara hukum, tidak dapat terjadi sebelum status pekerja tetap dinyatakan berakhir terlebih dahulu. Jadi, real-nya, hubungan kerja Anda harus di-putuskan terlebih dahulu (tentu saja dengan kompensasi sesuai yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003) dan setelah itu, baru dilakukan ikatan hubungan kerja dengan status tidak tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tentu saja dalam hal ini harus merujuk dengan syarat pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 serta ketentuan Kepmenaker No. 100 Tahun 2004.

2) Karena status Anda adalah pekerja tetap, maka Anda berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal hukum ketenagakerjaan sebagai berikut :

UU No. 13 Tahun 2003 :

Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan, Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Lebih lanjut ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut dijabarkan lebih jelas dalam pasal 26 ketentuan KEPMENAKER NO. KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN yang menyatakan :

"Dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24"

Pasal 23 Kepmenaker No. 150/Men.2000 :

Besarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan
sebagai berikut :

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ................. 2 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ................. 3 bulan upah;
c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ............... 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ............. 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ............. 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 lahun ............. 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ............. 8 bulan upah;
h. masa kerja 24 tahun atau lebih ......................................................10 bulan upah.

Pasal 24 Kepmenaker No. 150/Men.2000 :

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :

a. ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
b. ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan, istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang.
c. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tampat dimana pekerja diterima bekerja.
d. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.
e. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Saya dilarang ketemu dengan Anak saya, pak



Pertama-tama perkenalkan, saya seorang ayah, usia 37 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan ( usia 8 dan 4 tahun ). Saya baru saja bercerai dan telah diputus oleh PN 2 bulan lalu dimana hak asuh kedua anak saya jatuh ke pihak istri. Istri saya juga bekerja.

Selama proses perceraian, saya 'masih diperbolehkan' berkunjung dan bermain dengan anak-anak meskipun sebatas hanya di teras depan rumah, membelikan kebutuhan anak, dan mainan anak. Saya dilarang untuk membawa anak-anak keluar ( misalnya ke mall ataupun mengantarkan les / kursus ), dan bila saya memaksa maka akan menimbulkan pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Hal ini sangat saya hindari, karena selain saya telah berjanji kepada anak untuk tidak bertengkar di depan mereka, hal ini juga tidak baik bagi anak-anak saya. Saya sudah mencoba berkali-kali membicarakan hal ini secara baik-baik dengan istri, akan tetapi selalu berujung pada pertengkaran. Bantuan dan dukungan dari keluarga istri pun tidak bisa diharapkan sama sekali.

Dan setelah ada putusan dari PN, bahkan saya dilarang sama sekali untuk bertemu dengan anak-anak. Saya bisa menemui anak hanya diluar pagar ( pagar dikunci dan tidak boleh dibuka ), dan semua barang yang telah saya belikan buat anak dikembalikan. Anak saya dimarahi bila menerima barang pemberian dari saya. Saya berkunjung bertemu anak dengan mencuri celah waktu setelah istri berangkat kerja atau sebelum pulang kerja. Pembantu yang merasa kasihan dengan saya, berani membuka pagar selama sekitar 10 menit, itupun kalau ketahuan resikonya bisa dipecat.

Terus terang saya sangat tertekan dengan kondisi ini, dan saya yakin demikianpun anak-anak. Saya berusaha sabar dan terus berdoa, tetapi hal ini terus membayang. Oleh karena itu, saya mohon advis dari Bapak, apa yang sebaiknya saya lakukan atau solusi apa yang terbaik bagi saya dalam menghadapi hal ini, karena berdiskusi baik-baik dengan pihak istri sudah tidak mungkin.

Mohon saran dan bantuannya pak Wahyu...dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Salam,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Sementara dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan sebagai berikut :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Jadi sebenarnya mendasar pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan, meskipun salah satu dari orang tua yang bercerai dinyatakan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, tidak berarti dengan keputusan pengadilan tersebut ia berhak sewenang-wenang mencegah atau melarang orangtua yang lain untuk bercengkrama atau menikmati waktu bersama dan atau waktu berkunjung kepada Anaknya.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan, Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekal

Jadi jika benar mantan istri Anda telah bertindak mencegah dan melarang Anda untuk bertemu dengan anak anda maka cukup alasan bagi Anda untuk mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orangtua yang ia miliki.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan di atas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 yang menerangkan :

Pasal 26 ayat (1) :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 30 ;

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.