Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Kamis, 10 Januari 2008

Pengacara Kartu Kredit

               3 comments   

Bapak NM.Wahyu Kuncoro SH Yang Terhormat,


Salam kenal dari saya, semoga Bapak selalu diberikan Rahmat dari Tuhan YME, amin. Kemudian, Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak menyangkut hukum, khususnya yang menyangkut kartu kredit dan Personal Loan.

1.Apakah benar kartu kredit/personal loan yang bermasalah dapat diselesaikan dengan jalur hukum seperti yang diiklankan di beberapa mass media/internet? dan apakah itu sah menurut hukum kita.


2.Tindakan para debt collector yang kasar dan cenderung mengintimedasi para pemilik kartu kredit/personal loan yang "nakal" dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan dapat dituntut secara hukum.


3.Para debt collector apakah diberi wewenang secara luas oleh pihak bank termasuk mengambil barang-barang milik pemilik kartu kredit yang "nakal" tersebut. padahal dalam aplikasi kartu kredit tidak disebutkan bahwa bank dapat mengambil barang-barang miliknya.

atas perhatian dan jawaban yang diberikan saya
sampaikan terima kasih.

Hormat saya,


Hidayat/Ps.Minggu


Jawab :


Dalam penyelesaian kartu kredit/ personal loan tidak ada cara lain selain membayar tagihan-tagihan tersebut. Apapun dalih dan dalihnya, utang tetap harus dibayar khan ? penyelesaian dengan jalur hukum seperti yang diiklankan dapat saya pastikan merupakan suatu hal yg menyesatkan. Sayangnya hingga kini belum ada yang melaporkan oknum2 tersebut ke polisi.


Jika benar mereka yang memasang iklan tersebut adalah seorang advokat maka secara hukum dan kode etik profesi advokat mereka dapat ditindak dan dikenakan sanksi.


Sehebat apapun para debt collector tidak bs kebal hukum. Jika tindakan mereka telah bersifat melanggar hukum jelas harus segera dilaporkan untuk ditindak. Teror dan intimidasi dalam penyelesaian utang piutang bukanlah suatu cara penyelesaian.


Tindakan mengambil barang (sita-menyita) tidak dapat dilakukan tanpa adanya surat penetapan dan perintah dari Pengadilan untuk penyitaan tersebut. Secara hukum, yg berhak melakukan penyitaan adalah hanyalah Pengadilan. Dalam permasalahan kartu kredit yang sya temui belum pernah ada surat kuasa pihak bank kepada pihak ketiga untuk melakukan penyitaan barang-barang milik kreditur. Jadi kalaupun ada maka wewenang yang diberikan pihak bank tersebut dapat dipidanakan