Konsultasi Hukum Gratis

Membatalkan perikatan jual beli

2012-01-10T10:26:00.000+07:00

Siang,

Saya mempunyai pertanyaan:

Saya melakukan pembelian ruko beberapa tahun yang lalu dengan si A (Penjual), pada saat pembelian, keadaannya masih dalam bentuk tanah (belum ada rukonya), kemudian kedepannya, dinyatakan bahwa tanah tersebut sengketa dan cicilan yang saya dan pembeli lainnya bayarkan akan digunakan untuk mengurus sengketa tersebut.

Setelah beberapa tahun berlalu, tanah tsb masih dalam status sengketa dan saya mulai memikirkan uang yang sudah dibayarkan tersebut tidak berkembang (uang mati), saya tanyakan ke si A, katanya masih diusahakan kemudian saya utarakan kalau saya mau jual saja kalau tidak ada perkembangan.

Beberapa minggu kemarin, si A menghubungi saya kalau dia menemukan pembeli, si B, kemudian saya, si A dan si B bertemu dan menyepakati secara lisan harga tertentu untuk penjualan ruko tersebut. Kami menandatangani sebuah kwitansi untuk DP 5 jt yang dibayarkan oleh si B (tanpa materai dan tidak di depan notaris).

Setelah itu saya mendengar kabar dan setelah saya cek ke notaris yang mengurus tanah tersebut, ternyata tanah tersebut telah dimenangkan oleh si A sejak 1 tahun yang lalu dan kondisi tanah tersebut saat ini tinggal mengurus akta. Saya merasa tertipu dan ingin membatalkan penjualan tersebut karena harga ruko tersebut di pasaran saat ini 2x lipat lebih mahal dari harga penjualan yang saya sepakati bersama si B.

Saya sudah membicarakan baik2 dengan si A dan B dan saya mau mengembalikan uang DP tersebut, tapi mereka berkeras memaksa saya harus menjual ruko tersebut ke si B.

Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah saya dapat membatalkan penjualan tersebut?

2. Apa kekuatan hukum yang mendasari bisa di batalkan atau tidak?

3. Apa saja kompensasi yang harus saya berikan kepada si B apabila dibatalkan?

Terima kasih.

Regards,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Oleh karena penjualan masih dilakukan dibawah tangan dan belum diikuti pengalihan hak kepemilikan maka Anda sebagai penjual dapat saja membatalkan perikatan jual beli dibawah tangan tersebut.

Pasal 1449 KUHPerdata menegaskan bahwasanya, Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata ini dapat dijadikan alasan sekaligus argumentasi hukum Anda guna membatalkan perikatan jual beli ruko yang Anda lakukan dengan si B karena secara jelas terdapat informasi menyesatkan yang diberikan A kepada Anda.

Konsekuensi adanya penyataan batal penjualan, maka akan menempatkan kondisi hukum atas ruko tersebut kembali seperti semula sebelum adanya perikatan yang Anda lakukan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1452 KUHPerdata yang menegaskan, pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.

Pasal 1453 KUHPerdata pada pokoknya menegaskan pula bahwasanya jika tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka orang yang menyatakan pembatalan perikatan tersebut wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Ini berarti Anda harus menanggung dan mengganti biaya, kerugian berikut bunganya (jika terdapat tuntutan bunga) yang telah dikeluarkan oleh si B atas perikatan jual beli yang telah dilakukannya dengan Anda.

Terima gadaian mobil leasing, apa dianggap penadah ?

2012-01-06T13:17:00.000+07:00

Saya memiliki permasalahan mengenai perihal gadai, sebelumnya rekan saya menawarkan mobil untuk digadai kepada saya milik Mr.A, Karena Mr. A sedang membutuhkan uang. Teman saya mengatakan jika mobil tersebut dalam status kredit yang akan lunas selama 5 bulan lagi. Karena percaya saya akhirnya menerima gadai mobil tersebut, walaupun kreditnya macet toh tinggal 5 bulan lagi sehingga ada kemungkinan saya yang melunasi angsuran tersebut (hal itu dibuktikan dengan kwitansi setoran terakhir Mr.A).

Setelah 3 bulan berjalan ternyata ada pihak leasing yang mendatangi saya untuk mengambil mobil, berdasarkan mereka mobil yang saya gadai tersebut belum membayar angsuran selama 9 bulan dan masih ada sisa angsuran 20 bulan kedepan. Saya tak bisa mempertahankan mobil tersebut. Saya merasa telah tertipu atas semua yang telah dijelaskan oleh teman saya, termasuk bukti setoran yang tinggal 5 bulan. Kwitansi pembayaran dan semua data transaksi masih saya simpan. Ketika saya tanyakan pada teman saya ternyata dia lepas tanggung jawab.

Yang jadi pertanyaan saya :

1. Apakah saya termasuk penadah, padahal sebelumnya beritikad baik untuk membantu Mr. A. ?

2. Bagaimana posisi teman saya tersebut ?

3. Bagaimana solusi secara hukum untuk menyelesaikan masalah ini ?

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 480 KUHPidana menyatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perhatikan unsur yang utama dalam pasal 480 KUHPidana diatas yakni tentang "diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan". Dikatakan "diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan" merunjuk pada pengertian bahwasanya barang tersebut diserahkan bukan oleh pemilik yang sebenarnya atau oleh kuasanya.

Dalam hukum perdata, perihal gadai diatur sebagai berikut :

Pasal 1150 KUHPerdata :

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan."

Dalam Pasal 1151 KUHPerdata, ditegaskan bahwasanya Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Jadi, pada dasarnya, gadai adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, bukan gadainya yang menjadi perjanjian pokok. Dalam hal yang diuraikan, jelas Anda menjadikan gadai sebagai yang utama/ yang pokok padahal gadai bukanlah perjanjian yang utama/ pokok. Disinilah pada akhirnya, Anda dapat dianggap sebagai penadah mengingat yang memberikan/ yang menggadaikan mobil tersebut bukanlah pemiliknya.

Dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan ditegaskan bahwasanya Sepanjang perjanjian Sewa Guna (leasing) masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha (leasing) berada pada Perusahaan Pembiayaan. Artinya, secara hukum, yang bisa menggadaikan mobil tersebut hanyalah pihak leasing ATAU orang yang mendapatkan kuasa dari pihak leasing untuk menggadaikan mobil tersebut.

Kembali pada permasalah yang disampaikan, kedudukan teman Anda dalam masalah yang dihadapi pada dasarnya tetap sebagai pihak yang bertanggungjawab pula. Dalam masalah Anda tersebut, Teman Anda tidak dapat begitu saja lepas tangan karena apapun alasannya ia telah bertindak sebagai perantara. Tanpa adanya keperantaraannya, tentunya mustahil khan Anda menerima gadaian tersebut ?

Lalu bagaimana solusinya ? dengan diserahkannya kembali barang tersebut kepada pemiliknya, secara perdata, sesungguhnya sudah lepas dari jeratan hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1720 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan :

"Bila ia (penerima titipan gadai) mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian atau barang hasil kejahatan, dan mengetahui pula siapa pemilik yang sebenarnya maka ia wajib memberitahukan kepada pemilik itu bahwa barang itu telah dititipkan kepadanya, serta mengingatkan agar ia memintanya kembali dalam waktu tertentu yang pantas. Bila orang itu lalai untuk meminta barang titipan itu maka penyimpan itu menurut undang-undang tidak dapat dituntut, jika ia menyerahkan barang itu kembali kepada orang yang menitipkan barang itu."

Namun demikian, secara pidana - jika ada tuntutan pidana dari si pemilik yang sebenarnya, mau tidak mau Anda memang harus membuktikannya secara hukum bahwasanya Anda memang benar tidak berniat mengambil keuntungan atas gadai mobil tersebut.

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK

2012-01-05T11:23:00.000+07:00

Yth. Bapak Wahyu

Saya mempunyai 2 anak umur 7 tahun dan 5 tahun, serta bercerai pada bulan Maret 2010, dan dari putusan pengadilan agama hak kuasa asuh anak jatuh pada istri dengan kewajiban untuk memberikan tunjangan anak sebulan Rp X dan saya juga punya kesepakatan untuk ketemu anak tiap 2 minggu sekali. Pada awal-awal pasca perceraian, saya masih bebas untuk ketemu anak. tetapi setelah beberapa bulan istri menuntut lebih uang tunjangannya tersebut dan sudah saya berikan sesuai kemauannya, karena hanya ingin ketemu anak. Tetapi hal itu tidak terlalu lama berlangsung karena saya makin dipersulit untuk ketemu anak. Karena itu, biar saya bisa ketemu anak, saya hanya akan memberikan uang tunjangan anak jika saya bisa bertemu anak.

Pada bulan November 2011, istri saya mengirimkan sms ke saya, kalau anak pertama saya pingin tinggal sama saya, dan ada smsnya juga yang mengatakan bahwa pendidikan anak pertama saya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Karena rumah saya di cibubur tetapi sekolah anak saya di kebunjeruk, saya ingin memindahkan sekolah anak ke daerah sekitar cibubur dan anaknya pun ingin pindah sekolah juga biar tidak terlalu pagi berangkat sekolahnya. Tetapi istri saya tidak menyetujui hal tersebut, dan malah meminta kalau anaknya tidak kuat berangkat sekolah dari cibubur untuk balik tinggal dengan dia lagi di daerah joglo. Sebagai tambahan informasi, anak saya sewaktu pindah untuk tinggal dengan saya, dia merasa diusir dari rumahnya dan tidak boleh tinggal lagi dengan ibunya. Karena itu saya merasa tidak mungkin mengembalikan anak saya ke rumah ibunya, karena dia pasti akan merasa lagi tidak boleh tinggal dirumah bapaknya. Yang menjadi ganjalan adalah walaupun anak pertama saya sudah ikut saya tetapi istri saya masih tetap ingin mendapatkan tunjangannya penuh, ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Istri saya setelah bercerai tidak punya penghasilan lain dan hanya memenfaatkan uang tunjangan untuk anak.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya bisa menuntut perubahan hak kuasa asuh anak dari ibunya?

Terima Kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal yang sama seperti di atur Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun isi pengaturan Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan :

"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selanjutnya, dalam Pasal 30 Jo. Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2002, pada pokoknya ditegaskan bahwasanya, dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan. Untuk itu, salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sseagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pertanyaan Anda, maka kiranya dapat dipahami bahwasanya Anda sebagai orangtua dapat mengajukan permohonan pengalihan hak asuh anak Anda tersebut dari mantan isteri kepada Anda kepada Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Dalam hal permohonan pengalihan hak asuh anak tersebut, tentunya harus diperkuat dengan bukti-bukti surat atau keterangan saksi yang mendukung alasan-alasan Anda mengajukan permohonan tersebut sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan Anda sebagai pemegang hak pengasuhan anak

Perjanjian Bisnis dengan Unsur Pidana

2011-12-06T10:12:00.000+07:00

Yth Bp Wahyu

Pada bulan Juli 2008, saya ditawari kerjasama oleh teman untuk berinvestasi di bidang usahanya yaitu konveksi. Dalam surat perjanjian, teman tersebut menjanjikan untuk memberi 2.5% per bulan setiap tgl 30 dimulai bln Agustus 2008 atas uang saya yang disetorkan untuk tambahan modal usahanya dan selain itu ia menawarkan jaminan berupa sertifikat rumahnya.

Saat itu sertifikat rumahnya sedang dijaminkan di bank namun berjanji akan melakukan pelunasan ke bank bln Oktober 2008 dan akan menyerahkan ke saya pada tgl 30 Oktober 2008, sebagai gantinya sementara saya dibukakan Bilyet Giro mandiri sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dana yang saya setorkan kepadanya.

Perjanjian investasi ini jatuh tempo dalam 1 tahun (seharusnya sudah selesai bl juli 2009). Dalam perjalanannya betul betul diluar dugaan, hasil 2.5% yang dijanjikan selalu telat bahkan telatnya pernah hampir 2 bln dan itupun harus saya tagih, sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada saya dengan berbagai alasan dan bilyet giro yang dibuka buat saya pun sampai jatuh tempo tidak ada dananya (kosong). Sampai perjanjian jatuh tempo uang saya tidak bisa diambil.

Saat ini uang yang tersisa di teman adalah Rp 56.650.000,- dan saya menginginkan sisa uang tersebut dapat dilunasi, saya capek harus menagih terus dan sepertinya orang trsbt tidak sadar atas kewajibannya (harus selalu ditagih) dan hanya janji-janji saja.

Pak Wahyu yang terhormat, pada pertengahan bulan November 2011 kemarin saya baru mengetahui ternyata sertifikat yang dijanjikan buat jaminan ke saya telah diambil oleh teman tsbt dari bank pada bln september 2011 (sisa kredit ybs telah dilunasi) namun anehnya ybs tidak pernah memberi tahu ke saya atau memberikannya ke saya sesuai yang ia janjikan. Saya mencoba memintanya tapi selalu ada aja alasan-alasan.

Pak wahyu yang terhormat, mohon kiranya diberikan saran kepada saya apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan saya ini, saya sangat lelah menghadapi orang ini, selalu jani-janji yang diberikan kepada saya tanpa realisasinya, dan sepertinya keluarganya pun tidak peduli dengan hal ini. Apakah persoalan saya ini menyangkut persoalan pidana dan perdata? Sanksi apa aja yang bisa dikenakan kepada orang tersebut? Kalau melalui jalur hukum apakah penyelesaiannya lama?

Demikian persoalan yang saya alami, saya sangat berharap sekali bapak berkenan membalas email saya ini. Terimakasih atas perhatian dan bantuannya, mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Alloh Swt berlipat ganda ....amiiin

Salam

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Permasalah yang disampaikan adalah Permasalahan Perdata dengan unsur pidana yang artinya dalam permasalahan yang dihadapi, Anda harus terlebih dahulu mengupayakan pidana sebelum melakukan upaya hukum secara perdata. Adapun unsur pidana yang dapat dijeratkan kepada teman Anda tersebut adalah masalah giro kosong yang notabene merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 378 KUHPidana dengan sanksi pidana penjara 4 tahun.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pastinya jika diupayakan penyelesaiannya melalui jalur hukum akan membutuhkan waktu yang relatif lama mengingat terlebih dahulu kepolisian akan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu atas permasalahan tersebut. Demikian juga jika langsung diupayakan melalui jalur perdata, Pengadilan akan terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut sebelum mengambil putusan.

Pembeli dituntut Ahli Waris, kenapa bukan si Penjual yang dituntut ?

2011-11-28T12:13:00.000+07:00

Yth Pak Wahyu,

Pada juli 2009 saya membeli sebidang tanah dan bangunan dari B, sudah bersertifikat hak milik B, sertifikat tersebut atas nama suami B sejak tahun 1997, proses jual beli dengan B melalui notaris dan semua ahli waris B ikut menandatangani akta jual beli tersebut, sebelum proses jual beli di notaris saya mengecek ke BPN kota setempat untuk melihat apakah tanah tersebut ada tersangkut masalah atau tidak dan ternyata menurut BPN tanah tersebut tidak ada masalah. Lalu notaris melakukan pengecekan lagi ke BPN hasilnya pun sama tidak ada masalah.

Setelah proses jual beli saya melakukan sertifikasi tanah tsb menjadi atas nama saya.

Pada november 2011 saya mendapat surat klaim dari pengacara ahli waris tanah penjual yang menjual tanah tersebut kepada B untuk mengosongkan tanah dan bangunan saya dan disebutkan telah sita jaminan pada juli 2009, namun sampai sekarang ini setelah saya tanyakan ke BPN menurut mereka tidak ada data permintaan sita jaminan atas tanah saya, dan saran mereka untuk mengabaikan surat tersebut.

Setelah saya tanyakan ke B, pihak B menatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan ahli waris tersebut, dan dia memang membeli tanah dari salah satu keluarga ahli waris tersebut, namun B mengatakan bahwa dulu dia pun melakukan pengecekan dan mengurus ke bpn sampai terbit sertifikat atas nama B.

Yang saya tanyakan :

apakah ahli waris tersebut melakukan gugatan tanah tersebut memang harus ke saya atau ke B?
apakah saya mempunyai kekuatan dimata hukum atas kepemilikan tanah tersebut mengingat saya melakukan transaksi jual beli dihadapan notaris?
apakah saya bisa menuntut ganti rugi kepada pihak B?
saran dari pak wahyu apa yang harus saya lakukan?

Terima Kasih

Yan

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Dalam Pasal 572 KUHPerdata ditegaskan bahwasanya, setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Pasal ini mengandung arti setiap orang dapat saja mengklaim bahwasanya ia adalah pemilik barang, selama, ia dapat membuktikan bahwasanya benar barang tersebut adalah miliknya. Dalam Pasal 574 KUHPerdata ditegaskan pula bahwasanya, pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal KUHPerdata diatas, maka tuntutan Ahli waris tersebut sudah benar secara hukum menuntut Anda sebagai pihak/ subjek yang terakhir menguasai barang/ bangunan/ tanah yang menjadi tuntutannya. Namun demikian, sudah seharusnya pula, para ahli waris (khususnya kuasa hukum ahli waris tsb) juga menuntut si B sebagai pihak yang mengalihkan kepemilikan atas objek yang mereka klaim tsb. Tanpa adanya tuntutan kepada si B, tentunya tuntutan tersebut menjadi kurang pihak.

2) Kekuatan kepemilikan tanah dapat diukur dengan indikator ketentuan-ketentuan aturan hukum sebagai berikut :

a. Pasal 584 KUHPerdata :

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu".

Asumsi saya, kepemilikan Anda atas tanah tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 584 KUHPerdata karena didasarkan oleh peristiwa perdata (jual - beli) yang dilakukan oleh orang yang berhak yakni si B selaku pemilik tanah (yang didasarkan pula sertifikat kepemilikan tanah atasnama si B).

b. Pasal 617 KUHPerdata :

"Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan".

Akta Jual beli Anda tentunya dibuat oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khan ?

c. Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :

"(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut".

Dari uraian yang disampaikan, dapat dipastikan bahwasanya sertifikat hak kepemilikan tanah tersebut sudah atas nama Anda. Ini berarti hak kepemilikan Anda sudah terdaftar sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Agraria.

d. Pasal 23 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan hak atas tanah dibuktikan dengan: asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan.

Dari uraian yang disampaikan, jelas bahwasanya Anda telah melakukan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan.

3) Pasal 1491 KUHPerdata menegaskan bahwasanya, Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 1492 KUHPerdata ditegaskan pula bahwasanya meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Sampai titik ini, jika pada dasarnya tuntutan ahli waris yang Anda maksud adalah benar adanya maka secara hukum, Anda dapat menuntut dan meminta ganti rugi kepada si B selaku penjual.

Kewajiban B selaku penjual untuk menanggung kerugian Anda, diperkuat pula oleh ketentuan Pasal 1494 jo. Pasal 1495 KUHPerdata yang menyatakan, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.

Pasal 1496 KUHPerdata menjamin bahwasanya, jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

pengembalian uang harga pembelian;
pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

4) Saran saya mungkin sama seperti saran pegawai BPN yakni abaikan saja apa yang menjadi tuntutan si kuasa hukum ahli waris tersebut mengingat apa yang dilakukan si kuasa hukum tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, seharusnya yang dilakukan ahli waris tersebut adalah membuktikan terlebih dahulu hak kepemilikan atas tanah tersebut, bukan langsung melakukan somasi/ menegur Anda apalagi mengusir dengan alasan tanah tersebut telah dilakukan sita jaminan.

Secara hukum, sita jaminan hanya dilakukan dan didasarkan adanya penetapan Pengadilan. Tanpa adanya penetapan pengadilan, tentunya sita jaminan tersebut hanyalah tuntutan kosong dan wajib diabaikan.

sahnya wasiat yang tidak memberikan bagian kepada anak - isteri

2011-11-19T21:44:00.001+07:00

Kepada yth,

Bpk. Wahyu

Selamat siang pak, saya Va, mau bertanya tentang pembagian warisan.

Kalau ayah ada membuat surat wasiat,bagaimana pembagian warisan tersebut?
Apakah wasiat tersebut akan sah bila saat diperiksa, tidak dilaporkan ke Kehakiman? Bila sah, apakah masih termasuk sah bila wasiat tersebut tidak memberikan pada istri (saat masih hidup) dan memberikan kepada pihak bukan keluarga?
Apakah bila dia sudah membuat surat wasiat, ahli waris (anak kandungnya) tidak mendapat warisan?
Bila ahli waris juga mendapat warisan, bagaimana pembagiannya utk ahli waris dan orang yang mendapat warisan dari surat wasiat?
Adakah ketentuan hukumnya? Bila ada, di undang-undang apa dan pasal berapa?

Terima kasih atas waktu yang telah anda luangkan untuk membacanya, semoga bapak berkenan menjawabnya.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

Secara singkat dan secara umumnya, pelaksanaan wasiat diawali dengan pembacaan akta wasiat oleh notaris pembuat akta wasiat atau pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pemberi wasiat dihadapan para ahli waris atau mereka yang diangkat dan mendapat bagian wasiat.

Sebelum pelaksanaan wasiat tsb, terlebih dahulu dirinci harta-harta peninggalan si pemberi wasiat dan menginventarisasikannya, lalu dilaksanakankanlah pembagiannya berdasarkan ketentuan atau ketetapan yang termuat dalam akta wasiat tsb.

Secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat dapat dibuat dengan ditulis tangan sendiri (akta olografis), dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Kesemua bentuk akta tersebut, harus disimpan di notaris. Kenapa notaris ? karena pada dasarnya wasiat adalah pengalihan hak kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 617 KUHPerdata yang menegaskan, "semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan" maka wasiat harus dibuat dalam suatu akta. Jadi, ukuran sah tidaknya wasiat bukan berdasarkan dilaporkan ke Departemen Kehakiman atau tidak, melainkan diukur dari bentuk wasiat itu sendiri, apakah wasiat tersebut dibuat dalam akta notariat atau tidak. Jika tidak dibuat dalam akta notariat maka wasiat tersebut secara hukum batal.

Oleh karena wasiat adalah pernyataan kehendak/ penetapan pewaris atas harta miliknya maka secara hukum sah-sah saja bila dalam wasiatnya tidak menetapkan bagian isteri atas harta peninggalannya atau menetapkan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga untuk menjadi ahli waris dan menikmati bagian dari harta peninggalan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 883 KUHPerdata yang menegaskan, "juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain".

Namun dalam dalam hal ini, tidak berarti isteri tidak mendapatkan haknya atas harta peninggalan. Isteri dapat meminta bagian harta bersama yang melekat atau yang tercampur dalam harta yang diwasiatkan.

Meskipun wasiat adalah pernyataan kehendak sepihak pewaris, akta wasiat tetap harus memperhatikan "legitimatie portie" yakni bagian warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdata). Adapun bagian legitimatie portie ini, berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata, adalah :

Bila pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah maka legitieme portie adalah 1/2 dari harta peninglan. Bila ada 2 (dua) anak, setiap berhak mendapat 2/3. Jika 3 atau lebih dari 3 anak maka masing-masing anak berhak 3/4.

Pelaksanaan pembagian harta peningalan antar ahli waris dengan ahli waris yang berdasarkan wasiat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menjumlahkan semua harta peninggalan kemudian ditambahkan dengan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa hidup pewaris yang kemudian dikurangi dengan utang-utang dari seluruh harta peninggalan itu. Dalam hal ini bagian mutlak (legitimatie portie) harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris kepada ahli waris dalam wasiat dilaksanakan.

Secara umum, waris dan wasiat diatur dalam buku II KUHPerdata.

Menjual warisan yang tidak ingin dijual

2011-11-18T10:20:00.000+07:00

Saya mempunyai hak waris atas sebuah rumah dan tanah yang berlokasi di surabaya, yang saat ini ditempati oleh keluarga alm. om saya. dulu pernah ada kesepakatan untuk menjualnya. di tengah proses pengurusan, om saya meninggal, dan akhirnya proses terhenti. setiap kali ada salah satu ahli waris yang membahas kelanjutan proses pengurusan penjualan rumah dan tanah warisan tersebut, diabaikan saja oleh keluarga alm. om saya entah apa alasannya. bahkan keluarga alm. om saya melarang ahli waris yang lain untuk menginjak rumah dan tanah tersebut.

Sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama kakak perempuan no. 1 yang sampai meninggal tidak menikah. Pemilik rumah dan tanah tersebut mempunyai 3 orang adik yang semuanya sudah meninggal. Adik laki-laki yang no. 1, mempunyai 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan (yang menempati rumah dan tanah tersebut). Adik perempuan yang no. 2 (yaitu mama saya) hanya mempunyai 1 anak perempuan. Adik laki-laki no. 3 (yang terakhir), mempunyai 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Pertanyaannya adalah:

1. dapatkah rumah dan tanah tersebut kami jual?

2. dan seperti apa prosesnya?

Terima kasih atas bantuan dan solusinya.

ii

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Rumah dan tanah tersebut bisa dijual oleh para ahli waris. Adapun dalam proses penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni seperti :

a. Penjualan Langsung yang dilakukan oleh salah satu ahli waris yang mendapat kuasa menjual dari para ahli waris atau penjualan objek waris yang dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli waris.

b. Penjualan dengan penetapan hakim. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1076 KUHPerdata yang menyatakan, "bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dari mereka, berpendapat bahwa barang-barang tetap dari harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya, dapat memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para wali pengawas dan pengampu pengawas, atau setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil secukupnya. Bila salah seorang dari para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu pemisahan harta itu".

Berdasarkan uraian yang disampaikan yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya objek harta waris tersebut dikuasai oleh ahli waris yang lain yang notabene seakan-akan ingin menguasai objek waris tersebut secara penuh, saran saya, sebaiknya dilakukan penjualan objek waris melalui penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan, tentunya tidak ada alasan bagi ahli waris yang lain untuk tidak membagi atau menjual objek waris tersebut.

Sertifikat Tanah dijaminkan ke Bank oleh Pencuri

2011-11-04T10:30:00.000+07:00

Salam Kenal.

Saya ingin bertanya tentang masalah yang sedang kami hadapi. Sekitar 1 bulan kemarin, keluarga kami dikejutkan dengan kedatangan seorang yang mengaku dari Bank memberitahukan bahwa keluarga kami telah menunggak angsuran 5x dan jika tidak segera dilunasi maka jaminan akan disita/dilelang.

Karena kami tidak merasa punya pinjaman di Bank tersebut maka kamipun menolak membayar dan mengatakan pada orang Bank tadi mungkin ada kekeliruan. Tetapi jawaban orang Bank tadi membuat kami tambah terkejut, dijelaskan bahwa sertifikat atas nama kakek kami, telah menjadi jaminan kredit oleh NH.

Kamipun mulai mencari informasi dan yang kami dapatkan memang benar sertifikat atas nama Kakek kami telah dijadikan jaminan kredit sebesar 70 juta oleh NH dengan cara memalsukan Kartu Keluarga dan KTP Kakek kami.

Perlu diketahui bahwa:

1. Tanpa kami sadari sertifikat tersebut telah dicuri NH

2. Kakek kami sudah meninggal 15 tahun yang lalu waktu berumur sekitar 90tahun.

3. Nenek sampai sekarang masih hidup dan berumur sekitar 80th.

4. Kakek dan Nenek mempunyai anak kandung 8, salah satunya meninggal 10th yang lalu.

5. NH tidak ada hubungan dengan keluarga kami.

6. Tidak ada satu keluarga kami/ahli waris yang ikut tandatangan akta kredit.

Yang ingin kami tanyakan :

1. Apakah sah perjanjian akta tsb mengingat keadaan diatas?

2. Bagaimana status jaminan tersebut, apakah bisa disita/dilelang?

3. Apakah kami bisa menuntut pihak bank karena telah melakukan keteledoran?

4. Apa yang harus kami lakukan?

Terimaksih...

AgBh

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata, ditegaskan bahwasanya suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 1328 KUHPerdata bahwasanya, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Berdasarkan parameter sah tidaknya suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata dan uraian-uraian tentang sebab-sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud uraian diatas, maka dapat dipastikan perjanjian kredit (hutang piutang antara bank dengan NH) tersebut TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

Kenapa ?

Dalam pemberian barang yang dijaminkan dalam kredit (hutang - piutang) tersebut bukanlah barang milik si NH, melainkan barang milik orang lain. Hal ini jelas - jelas melanggar ketentuan-ketentuan tentang penjaminan barang dalam hutang piutang sebagaimana dimaksud dan diatur KUHPerdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 1796 KUHPerdata pada pokoknya menegaskan, untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK dan atau DIPERLUKAN SUATU PEMBERIAN KUASA DENGAN KATA-KATA YANG TEGAS.

Selanjutnya, Pasal 619 KUHPerdata juga menegaskan bahwasanya kepada yang memperoleh barang TIDAK BOLEH DIBERIKAN akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa.

Pasal 1168 KUHPerdata juga menegaskan, Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu.

Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan ketentuan yang menegaskan :

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Berdasarkan uraian pasal diatas dikaitkan dengan pertanyaan, asumsi saya jelas bahwasanya perjanjian kredit antara bank dengan NH dengan mengikatkan jaminan yang sesungguhnya bukan barang milik NH, adalah BATAL DEMI HUKUM.

Terkait dengan jaminan, perlu diketahui bahwasanya Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit (hutang piutang) adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama (perjanjian kredit tersebut). Oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata maka tentunya keseluruhan dari perjanjian tersebut batal demi hukum. Ini berarti, jaminan tersebut tidak bisa disita atau dilelang.

Oleh karena perjanjian tersebut tidak sah dan jelas-jelas melawan hukum maka secara hukum tentunya Anda sebagai ahli waris sangat bisa dan sangat-sangat memungkinkan untuk menuntut pihak Bank atas keteledorannya tersebut.

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan, penipuan dan tipu muslihat tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan maka Anda harus melaporkan terlebih dahulu NH dan pihak Bank kepada pihak kepolisian guna dibuktikan unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan mereka tersebut. Kelak setelah terdapat putusan pidana yang menyatakan kesalahan mereka, barulah Anda dapat menuntut agar pihak Bank membebaskan dari segala hak tanggungan dan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kredit atas nama NH kepada Anda sebagai Ahli waris.

Dituntut oleh Penyusup dan Keluarganya

2011-11-02T09:43:00.000+07:00

Salam kenal pak, saya Hi (47) tinggal di Balikpapan. saya ingin berkonsultasi pak.

Beberapa waktu yg lalu ada seseorang yg masuk ke halaman rumah saya, padahal pagar rumah di gembok. ketika dia loncat masuk, dia menginjak paku. rumah tsb tidak ditinggali, karena hanya untuk simpan barang dagangan.

Masalahnya sekarang, keluarganya menuntut biaya pengobatan kepada saya, apa yg sebaiknya harus saya lakukan pak ? mohon bantuan pak ? terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 167 KUHPidana menyatakan :

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan ketentuan Pasal Pidana di atas, sesungguhnya perbuatan orang tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, orang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Meskipun rumah tersebut tidak ditempati, namun karena Anda sebagai pemilik rumah/ bangunan atau perkarangan yang jelas-jelas terkunci, ini berarti secara hukum, Anda telah memberitahukan dilarang masuk bagi orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan bila ternyata ada orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam pekarangan Anda, maka secara hukum sebagai pemilik rumah, Anda berhak mengadukan perbuatan orang tersebut kepada pihak berwajib setempat dan menuntut orang tersebut untuk dihukum.

Oleh karena perbuatan orang tersebut secara hukum merupakan perbuatan kejahatan tentunya tuntutan si pelaku dan keluarganya kepada Anda sangat tidak beralasan, baik secara logika maupun secara hukum.

CINTA KAMI MEMANG TERLARANG, tapi apa bisa dituntut secara hukum ?

2011-10-28T11:00:00.000+07:00

Salam kenal,

Saya adalah seorang pria berusia 24 tahun dan mempunyai pacar berusia 18 tahun. Kami telah berpacaran selama 3 tahun dengan hubungan yang awalnya disetujui oleh ortu, namun hal itu berubah ketika memasuki tahun ke- 2.

Kondisi yang saya alami saat ini adalah:

Pacar saya telah hamil 3 bulan, dan ketika saya menghadap ortu dari pacar saya dengan tujuan ingin bertanggung jawab untuk menikahinya, permintaan saya tersebut ditolak. Bahkan ada kata-kata dan indikasi bahwa orang tua pacar saya akan menggugurkan dengan alasan kesehatan dan berusaha menjauhkan kami berdua. Namun hal itu ditentang oleh kami berdua, kami bertekad untuk membesarkan anak itu berdua.

Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Apakah saya masih bisa dituntut secara hukum akan kasus ini? Klo bisa, dengan tuduhan apa?

2. Salahkah saya secara hukum apabila saya membawa pacar saya untuk tinggal ke rumah saya? Hal ini perlu dilakukan mengingat menjaga kondisi janin yg dikandung (mengingat ancaman ortu untuk menggugurkan)

3. Bisakah saya mengurus akte nikah, setelah anak kami lahir?

Demikian hal yang perlu kami tanyakan agar memohon bantuan untuk menjawab guna proses hukum yang berlaku..

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Hukum Indonesia mengenal konsep "usia belum dewasa" dan usia "dewasa". Yang dikatakan "usia belum dewasa" secara umum adalah mereka yang belum berumur 18 Tahun atau sudah menikah. Sedangkan yang dikatakan usia "dewasa" adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Berdasarkan konsep usia sebagaimana dimaksud di atas, maka sesungguhnya, usia pacar Anda masih belum dewasa dan dirinya masih dalam kekuasaan orangtua.

Pasal 287 KUHPidana menyatakan :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Selanjutnya, Pasal 332 ayat (1) angka 1 KUHPidana pada pokoknya juga menyatakan :

"Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan";

Berdasarkan kedua pasal pidana tersebut, sesungguhnya orangtua Pacar Anda masih dapat menuntut Anda karena apapun alasannya seharusnya Anda tidak melakukan persetubuhan dengannya.

Terkait dengan pertanyaan akta kelahiran Anak, oleh karena si anak lahir diluar perkawinan yang sah maka akta kelahiran anak tersebut akan diberi label "anak luar nikah". Saya secara pribadi sangat tidak menyarankannya, meskipun akta kelahiran anak tersebut bisa diurus oleh Anda, tanpa adanya ikatan perkawinan, sesungguhnya Anda akan menciptakan "kesalahan-kesalahan" yang lain.

Sudah berdamai, apakah masih bisa dituntut ?

2011-10-26T22:01:00.000+07:00

Nama saya BS.

Awal September saya terlibat dalam suatu pertengkeran dengan teman dekat saya, dan saya melakukan kekerasan. Kemudian kami berdua saling meminta maaf dan sepakat untuk melupakan kejadian tersebut. Ternyata dia melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi sebagai kasus penganiayaan. Lalu munculah Surat Pemanggilan kepada saya, sebagai SAKSI.

Singkat cerita, saya datang (ditemani teman saya/si Pelapor) menanggapi Surat Pemanggilan tsb dan kemudian di BAP. Hasilnya dari BAP tsb status saya berubah menjadi TERSANGKA.

Singkat cerita pada saat yang bersamaan saya di BAP,teman saya membuat Surat Pencabutan Laporan di atas kertas bermaterai.

Yang jadi pertanyaan adalah, Masih berlakukah kasus tersebut untuk menggugat saya? Kemudian benarkah kalo saya dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu?

Catatan: perkembangan berikutnya adalah teman saya/si pelapor tidak stabil emosinya dan mengancam saya terus mengenai kasus tersebut.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 351 KUHPidana menegaskan :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya, Pasal 352 KUHPidana menegaskan pula :

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan aturan hukumnya, Penganiayaan sesungguhnya termasuk dalam tindak pidana kejahatan. Karakteristik dari suatu laporan tindak pidana kejahatan adalah laporan tersebut tidak dapat dicabut oleh si pelapor. Negara, dalam hal ini pihak berwajib tetap harus menuntut tanggungjawab si pelaku meskipun si korban dengan si pelaku sudah berdamai. Jadi, dalam masalah yang Anda uraikan, secara hukum perkara tersebut tetap harus diproses hingga sampai diputus oleh Pengadilan.

Wajib lapor dapat dikenakan oleh tersangka tindak pidana yang tidak ditahan atau mendapatkan persetujuan penangguhan penahanan atau mendapatkan penahanan dalam kota. Asumsi saya, karena luka-luka si korban tidak terlalu parah atau si korban masih tetap beraktifitas, Anda hanya dikenakan pasal tentang penganiayaan ringan yang ancaman hukuman dibawah 5 tahun sehingga dalam hal ini penyidik kepolisian tidak melakukan penahanan atas diri Anda. Sebagai gantinya, Anda hanya dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali.

Ibu Hamil Ingin mengajukan cerai, bisa ?

2011-09-28T10:33:00.000+07:00

Selamat siang.

Saya mau tanya untuk proses perceraian.

Saya ingin mengajukan perceraian terhadap suami saya, kondisi saya saat ini sedang hamil 5 bulan dan data-data seperti KK, akte lahir anak yg pertama, surat nikah semua ada sama suami.

Masalah saya ingin bercerai terhadap suami, dari awal pernikahan tidak memberi nafkah, untunglah saya bekerja, jadi saya makan pakai uang saya sendiri. Suami saya suka main tangan, dan itu diketahui oleh orangtua saya, kami memiliki anak 9 bulan, dan kini dibawa oleh suami, untuk biaya bersalin anak pertama saya menabung bersama suami dengan tabungan a/n suami, ternyata uang tersebut tidak dibayarkan kepada RS malah hutang ke ibunya, awalnya saya percaya, dan akhirnya saya mengetahui print dari buku tabungan dia tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dan itu saya ketahui setelah 3 bulan melahirkan.

-apakah bukti tabungan tersebut bisa dijadikan bukti di pegadilan bahwa suami saya sudah tidak jujur?

-lalu bagaimana hak asuh terhadap anak saya yang pertama?

-bagaimana dengan data2 yang ada pada suami? seperti KK, akte anak, dan surat nikah? jika saya mengajukan gugatan cerai.

-apakah PA akan tetap memproses perceraian saya meskipun saya hamil? jika PA menolak, apa yang harus saya lakukan? karena sy ingin hidup tenang dan saya ingin hak perwalian anak ada pada saya. dan saya ingin hidup tenang dengan anak saya.

-berapa lama proses persidangan berlangsung? dan jika suami saya dipanggil serta tidak datang, apakah terus bisa diproses?

terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Perceraian adalah bagian dari Hukum Perdata. Dalam hukum perdata berlaku ketentuan bahwasanya, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (Pasal 1865 KUHPerdata).

Dalam Pasal 1866 KUHPerdata dikatakan bahwa alat pembuktian meliputi:

-bukti tertulis;

-bukti saksi;

-persangkaan;

-pengakuan;

-sumpah.

Berdasarkan uraian diatas, buku tabungan dapat dijadikan alat pembuktian, sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain seperti keterangan saksi dan atau persangkaan-persangkaan Anda yang pada pokoknya menyatakan benar bahwasanya suami anda telah tidak jujur.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Perkawinan, pada dasarnya dalam perceraian, anak tetap berada dalam pengasuhan berdua Bapak dan Ibu, namun bila pada kenyataannya Anda sebagai Ibu berkeinginan anak berada dalam penguasaan Anda, Anda dapat mengajukan permohonan hak pengasuhan atas Anak Anda tersebut.

Dalam praktek, hak pengasuhan anak dapat diajukan sekaligus bersamaan dengan permohonan cerai kepada Pengadilan dan berdasarkan pada beberapa yurisprudensi seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 jo.Yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973, pada pokoknya Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa dalam hal perceraian, oleh karena anak-anak yang masih dibawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka ibu kandung dapat diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya.

Bagi pemeluk Agama Islam, terkait permohonan hak pengasuhan anak dibawah umur, selain menggunakan argumentasi ketentuan yurisprudensi di atas dapat pula menjadikan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum sebagai dasar hukum untuk mendapatkan hak pengasuhan anak.

Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

Dalam hal terjadi perceraian :

a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Oleh karena Kartu Keluarga, akte anak dan surat nikah merupakan bukti dasar Anda untuk mengajukan gugatan cerai dan permohonan hak pengasuhan anak hendaknya Anda mengusahakan mendapatkan surat-surat tersebut dari Suami Anda. Bila pada kenyataannya Suami Anda tidak memberikannya, dalam hal ini, Anda dapat mengusahakan mendapatkan salinan-salinan surat tersebut kepada instansi pemerintahan yang menerbitkan surat-surat tersebut. Misal Kartu keluarga dapat dimintakan salinannya kepada pihak kelurahan, akta kelahiran anak surat nikah dapat dimintakan salinannya ke kantor catatan sipil yang menerbitkannya dan buku nikah dapat dimintakan salinannya ke KUA yang mencatatkan perkawinan Anda tersebut.

Terkait kondisi Anda, perlu diketahui bahwasanya kehamilan bukanlah penghalang orang untuk mengajukan gugatan cerai. Jadi, Anda tetap dapat mengajukan perceraian meskipun Anda dalam kondisi hamil.

Terkait dengan sikap Pengadilan, sepanjang argumentasi permohonan/ gugatan perceraian Anda kuat secara hukum dan didukung oleh alat-alat pembuktian maka tentunya tidak ada alasan Pengadilan Agama (PA) menolak permohonan cerai Anda. Jadi, dalam hal ini hendaknya Anda memperkuat argumentasi hukum perceraian tersebut dan mengupayakan dukungan dari keluarga atau kerabat Anda untuk dapat mau menjadi saksi dalam persidangan Anda. Tanpa adanya dukungan kesaksian maupun alat-alat pembuktian yang lain, tentunya permohonan cerai Anda dapat saja ditolak oleh Pengadilan Agama.

Secara umum proses persidangan berjalan antara 3 - 6 bulan sejak permohonan cerai didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan. Jika suami Anda telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 X namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, maka secara hukum suami Anda dianggap tidak menggunakan hak-nya untuk menjawab atau membantah gugatan cerai Anda karenanya Pengadilan akan tetap memproses dan memeriksa permohonan cerai Anda secara sepihak.

Kapan Asset Saya disita Bank ?

2011-09-21T11:34:00.000+07:00

Yang terhormat bapak NM. WAHYU KUNCORO, SH,

Saya mau taya mengenai proses sita jaminan oleh pihakbank pak, karena saya ada pinjaman terhadap bank selama jangkawaktu 4 tahun, dan sekarang baru berjalan bulan ke 3 dan saya sudahmenunggak bayar selama 36 hari.

Yang mau saya tanyakan karena pihak bank sudahmengeluarkan suratsp 2, apakah mereka akan menyita asset saya ? kalau iya kira2 berapa lama prosesnya dan bagaimanaprosedurnya pak?

Mohon bantuannya karena saya benar2 tdak mengertimasalah sita jaminan bank ini pak

terima kasih

gHA

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Terkait dengan permasalahan kredit macet, umumnya pihak Bankterlebih dahulu akan melakukan prosedur sebagai berikut :

1. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran.

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit inidilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Suatuhari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, apabila debiturbelum melakukan pembayaran angsuran, akan keluar laporan keterlambatan pembayarandari komputer credit admin atas nama debitur. Laporan keterlambatan pembayaran ini akandiserahkan oleh credit admin ke bagian marketing, yang kemudian akan ditindak lanjuti denganpemberitahuan keterlambatan ini kepadadebitur melalui telepon dan suratpemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan melalui surat dilakukan satu kali dalam satu bulanpertama. Sedangkan pemberitahuan melalui telepon dilakukan satu kali dalam satuminggu selama satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran.

Setelah melampauitenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya atautidak kooperatif, maka bank akan mengeluarkan suratteguran yang sifatnya lebih keras dari suratpemberitahuan. Suratteguran ini biasanya disertai dengan kehadiran pihak bank kepada debitur untukmeminta pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit. Hal ini dilakukanselama satu bulan kedua, dengan tempo kedatangan satu kali dalam satu minggu. Pada tahapan ini sesungguhnya bankmasih membuka penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan,namun bank akan memberikan catatan pada register kredit nasabah berupapenurunan status kreditur menjadi kredit dalam pengawasan khusus.

2. Memberikan suratperingatan.

Apabila telah lewat waktu satu bulan dari semenjakdiberikannya suratteguran tersebut debitur belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatifmenyelesaikan kewajibannya membayar kredit, maka Bank akan mengirimkan SuratPeringatan atau (SP) kepada debitur. Suratperingatan ini termasuk dalam kategori teguran keras, dengan dikeluarkannya surat peringatan ini makabank akan menurunkan status kredit debitur. Surat peringatan ini diberikan sebanyak 3(tiga) kali selama 3 (tiga) minggu dengan cara :

Bank akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepadadebitur, dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitur akanditurunkan dari kredit dalam perhatian khusus, menjadi kurang lancar.

Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanyatanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, maka bankakan menerbitkan SP-2 sebagaimana yang sudah Anda terima. Pemberian SP-2 inimenyebabkan bank menurunkan lagi status Anda sebagai debitur dari kredit kuranglancar menjadi kredit yang diragukan.

Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debiturbelum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif, maka selanjutnya bank akanmengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka bank akan menurunkanstatus kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet.

Dengan pemberian status kredit macet pada register nasabah,maka bank akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi jaminankredit. Pengamanan dalam hal ini bukan berarti penyitaan namun berupapengawasan pihak Bank atas asset yang menjadi jaminan. Dalam prakteknya,pengawasan ini dapat berupa pemasangan plang pemberitahuan yang ditanamkan/dilekatkan atas objek jaminan. Sebagai pemilik objek, Anda masih dapatmenguasai objek jaminan tersebut

3. Somasi melalui Pengadilan Negeri. (ini adalah proseduralternatif).

Somasi melalui Pengadilan Negeri, dilakukan Bank sebagaiupaya untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari lembaga hukum, dalamupaya pengembalian kredit yang telah dikucurkannya. Somasi ini sama sifatnyadengan surat peringatan, tetapi dilakukan dengan menggunakan kekuasaan hakim. Somasi melaluipengadilan ini sebenarnya dilakukan sebagai salah satu cara untuk”menakut-nakuti” debitur agar mau memenuhi kewajibannya membayar kredit.

Dalam hal ini permohonan somasi diajukan Bank secaratertulis kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili hukumdebitur atau domisili yang telah dipilih sesuai perjanjian kredit. Permohonanitu disertai dengan salinan berkas perjanjian kredit, dan bukti pemberian SP-1sampai dengan SP-3 oleh bank kepada debitur.

Dalam hal ini hakim akan memberikan somasi kepada debiturmaksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam setiap tenggang waktu pemberian somasitersebut hakim akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikanmasalah ini secara kekeluargaan dan berusaha mempertemukan bank dengan debiturtersebut.

Namun demikian apabila debitur telah 3 (tiga) kali diberisomasi oleh hakim tetap tidak kooperatif atau tidak didapatnya kesekapatanpenyelesaian antara bank dan kreditur, maka pengadilan selanjutnya akanmenetapkan sita jaminan atas objek jaminan Hak Tanggungan tersebut.

Terkait pelaksanaan sita jaminan atas objek jaminan HakTanggungan ada 3 (tiga) cara, yaitu :

a. Penjualan barang jaminan melalui lelang;

b. Penjualan barang jaminan tidak melalui lelang; dan

c. Penebusan barang jaminan

Dalam praktek, banyak ditemukan bank melakukan penjualanbarang jaminan tidak melalui lelang, tetapi masih memberikan kesempatan kepadanasabah debiturnya untuk menebus barang jaminan tersebut. Jika si nasabahdebitur tetap tidak menebusnya, Bank dapat melakukan penjualan langsung yangdilakukan dengan cara di bawah tangan berdasarkan persetujuan para pihak baikyang dilakukan secara tertulis maupun tidak. Hal ini dapat dilakukan karenaBank selaku pemegang Hak tanggungan mempunyai hak istimewa untuk melakukan parate eksekusi (pasal 6 Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yangberkaitan dengan Tanah)

Hak waris anak luar kawin

2011-09-08T07:01:00.000+07:00

Nama saya "Acn". Saya ingin menanyakan perihal harta warisan. Ayah saya mempunyai anak dari wanita lain. dan sekarang mulai terjadi perebutan harta, dimana pihak pendukung terhadap anak "luar nikah" tersebut menginginkan anak "luar nikah" tersebut menjadi salah satu penerima hak waris.

Saat ini Rumah yang kami tempati atas nama Ibu kandung saya. Pertanyaan saya, apakah anak "luar nikah" tersebut berhak hak waris atas rumah yang di buat atas nama Ibu kandung saya oleh Ayah saya? Jika Rumah tersebut di balik nama oleh ayah saya menjadi atas nama saya, apakah "anak luar nikah" bisa memperebutkan kembali rumah tersebut? Bagaimana perlakuan hukum terhadap "anak luar nikah" tersebut?

terima kasih

Acn

Jawab :

Dalam Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya dikatakan bahwasanya, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Waris merupakan bagian dari hubungan perdata antara ahli waris dengan pewaris yang diatur dalam hukum Perdata. Oleh karena anak yang terlahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tentu saja berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas, secara hukum si Anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan si ayahnya dan tidak berhak menjadi ahli waris/ mendapat bagian waris dari almarhum ayahnya.

Namun demikian, jika pada kenyataannya selama hidupnya atau pada akhir hayatnya si Ayah mengakui dan mengesahkan pengakuannya atas keberadaan si anak luar kawin tersebut, maka secara hukum si anak luar kawin tersebut berhak menjadi ahli waris dan mendapat bagian waris dari harta peninggalan si Ayah. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal-pasal Hukum KUHPerdata:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdata).
Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);
Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata);
Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);
Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata)
Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata).

Kembali pada pertanyaan, apakah si anak luar kawin berhak atas harta yang atas nama Ayah dan Ibu Anda ?

Anda harus ingat bahwasanya dalam harta bersama perkawinan ada bagian-bagian dari individu yang mengikat perkawinan tersebut sehingga dengan demikian ada harta bagian individu yang tercampur dalam harta bersama perkawinan. Jika perkawinan tersebut putus, entah karena perceraian atau kematian, maka bagian harta milik individu yang tercampur dalam harta bersama perkawinan harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada individu tersebut atau ahli warisnya. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, secara hukum si anak luar kawin tetap berhak atas harta yang atas nama ayah dan ibu anda, sepanjang memang dari harta tersebut terdapat bagian milik si Ayah.

Berdasarkan uraian jawaban pada pertanyaan pertama, kiranya dapat dipahami bahwasanya yang harus Anda perhatikan adalah, apakah Ayah Anda pernah mengakui keberadaan si anak luar kawin tersebut ? jika selama hidupnya Ayah Anda tidak pernah mengakui si anak luar kawin, maka jika rumah tersebut telah dibaliknamakan atas nama Anda, tentunya si anak luar kawin tidak berhak memperebutkan kembali rumah tersebut, begitu pula sebaliknya, jika selama hidupnya si Ayah pernah menyatakan pengakuan anak luar nikah, maka selamanya - sampai kapanpun si anak luar kawin tersebut tetap berhak menuntut bagiannya.

Bagaiman pembuktian pengakuan anak luar kawin ?

Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya, "Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu".

Hak mantan Tentara yang kerja di perusahaan Swasta

2011-09-06T06:47:00.000+07:00

Assallamu allaikum wr.wb

Pak wahyu yang saya hormati,mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu kesibukan bapak,kaitannya dengan hari Raya Iedul Fitri saya beserta keluarga izin menyampaikan minal aidzin walfaidzin,mohon maaf lahir dan bathin.

Pak wahyu yang saya hormati,saya kebetulan membuka internnet yang kebetulan ada kaitannya dengan nasib saya.Untuk itu mohon maaf saya ingin bertanya kepada bapak.

Begini pak saya mantan tentara berpangkat letkol infanteri,pada tahun 2001 saya diperlukan disalah satu perusahaan sampai hari ini sudah 11 tahun, bulan depan bulan oktober 2011 saya akan diberhentikan dari perusahaan, untuk diketahui bapak tiap tahun saya diperpanjang kontraknya tapi tidak pernah ada jedah dan berlanjut terus.

Untuk ini saya mohon penjelasan bapak, umur saya sekarang 64 tahun apa hak yang seharusnya diterima oleh saya,manager HRD menyampaikan kepada saya katanya tidak ada apa2 karena kaitannya dengan umur.

wassalam

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Dalam uraian permasalahan, Bapak menguraikan bahwasanya Bapak "diperlukan" disalah satu perusahaan. Apa yang dimaksud kata "diperlukan" itu ? dikaitkan dengan kata "diperlukan" tersebut, jujur, saya agak sulit menyimpulkan maksud dari kata tersebut, apakah yang dimaksud adalah Bapak "dikaryakan/ dipekerjakan oleh instansi bapak" atau "bapak mengambil pensiun dini lalu melamar kerja diperusahaan swasta" ?

Jika dalam artian bahwasanya Bapak adalah pensiunan yang kemudian melamar pekerjaan kepada perusahaan swasta, tentunya apa yang dilakukan oleh si perusahaan selama 11 tahun mengikat status Bapak sebagai pekerja kontrak dimana kontrak kerjanya terus diperpanjang tanpa jeda, jelas menjadikan kontrak kerja tersebut batal secara hukum, karena kontrak kerja hanya dapat dibuat untuk 5 (lima) tahun, dengan perincian jangka waktu kontrak kerja pertama paling lama 2 (dua) tahun dengan 1 (satu) kali masa perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 1 (satu) kali pembaharuan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bahwa kemudian setelah lebih dari 5 tahun masa kontrak, sudah seharusnya perusahaan mengakhiri status pekerja Bapak atau jika masih ingin menggunakan tenaga Bapak, tentunya si perusahaan harus mengangkat bapak sebagai karyawan tetap. Jika pada kenyataannya si perusahaan tetap mempekerjakan Bapak sebagai karyawan kontrak, tentunya sudah dapat dipastikan bahwasanya kontrak kerja tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun isi lengkap pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 adalah :

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, sudah seharusnya jika si perusahaan ingin menghentikan Bapak sebagai pekerjanya lagi tentu saja Bapak harus mendapat hak - hak sebagaimana layaknya hak pekerja tetap seperti layaknya pekerja yang pensiun atau hak-hak pekerja tetap yang di- PHK, minimal mendapatkan seperti : uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.

Terkait dengan stament manager HRD yang menyatakan Bapak tidak layak atau tidak berhak mendapatkan hak apapun karena terkait dengan umur Bapak yang saat ini 64 Tahun, perlu diketahui bahwasanya dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia hak-hak pekerja tidak mengenal dan tidak ada sangkut pautnya dengan umur. Semua pekerja mempunyai hak yang sama, bahkan bila perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam dana pensiun dan akan melakukan PHK dengan dalih usia pensiun maka berdasarkan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003, perusahaan wajib membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.

Kembali pada status jika pada kenyataan Bapak sesungguhnya pada saat bekerja pada perusahaan tersebut berstatus "dipekerjakan" atau "dikaryakan" oleh instansi Bapak, tentunya apa yang dikatakan oleh manager HRD perusahaan tersebut benar adanya mengingat status Bapak tidak lebih seperti "outsource", yang artinya, Bapak tidak kehilangan status bapak sebagai tentara dan pengakhiran kerja bapak pada perusaahan tidak menimbulkan kewajiban bagi si perusahaan untuk membayar hak-hak Bapak sebagai pekerja tetap.

Perjanjian berakhir tidak sesuai harapan

2011-08-27T10:08:00.000+07:00

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak pembina forum blog ini.

Perkenankanlah saya mengenalkan diri, nama saya SRi.

Saya ingin konsultasi karena ketidaktahuan saya akan masalah hukum , saya memiliki masalah seperti ini :

Pada Tanggal 1 April 2011, Saya secara freelance mendapatkan tawaran penyelesain pekerjaan pembuatan proyek komputerisasi perusahaan dengan seorang yg bernama Pak BK.(inisial), dimana pak BK ini pemilik perusahan PT.RM.

Didalam surat kontrak yang disepakati saya diberikan fee sebesar Rp.48.000.000 akan tetapi pak BK ini mengikat saya selama 1 tahun. yang artinya dibuat seperti sistem gaji bulanan.dengan model pembayaran 3 bulan pertama yaitu Rp.7.000.000 dan 9bulan sisanya yaitu Rp.3.000.000.

Secara tiba - tiba karena masalah internal perusahaan pak BK menghentikan proyek tersebut ketika masuk bulan ke 5 dengan arti pak BK sudah membayar saya sebesar 3 kali Rp.7.000.000 dan 2 kali Rp.3.000.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp.27.000.000

Akan tetapi perlu diketahui kesalahan saya yaitu tidak mencantumkan pasal-pasal yang memuat tentang pemberhentian proyek secara sepihak di perjanjian pertama.

Kemudian pak BK menawarkan saya surat kontrak yang baru yaitu menjelaskan bahwa memberhentikan surat kontrak yang lama (pertama) secara SEMENTARA dengan toleransi waktu yang bagi saya cukup lama yaitu 3 TAHUN. jika lebih dari masa itu masing - masing pihak tidak terkena biaya apapun

Pertanyaan Saya yaitu apakah saya bisa terkena tuntut jika saya tidak menyetujui waktu yang ditawarkan pak BK atas masa pemberhentian proyek selama 3 TAHUN karena saya merasa waktu tersebut sangatlah lama? dan apakah bisa kena denda atau pengembalian uang yang telah dibayarkan pak BK kepada saya sebesar Rp.27.000.000 mengingat saya masih ragu dan belum menandatangani surat kontrak yang kedua tentang pemberhentian sementara tersebut,dikarenakan saya ragu dan takut karena tidak sesuai dengan harapan saya...

Mohon maaf sebelumnya Bapak pengasuh blog jika cerita saya terlalu panjang, terima kasih sebelumnya karena saya sendiri buta akan hukum.

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Perjanjian merupakan bagian dari ranah hukum perdata, karenanya untuk itu saya akan mencoba mensandarkan jawaban atas uraian masalah Anda pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dikatakan, bahwasanya untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1321 KUHPerdata dikatakan, Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerdata diatas sesungguhnya jika Anda tidak sepakat terhadap penawaran pembaharuan kontrak sebagaimana ditawarkan oleh Bpk BK, tentunya secara hukum, penolakan itu adalah hak mutlak Anda sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan dari Anda maka tentunya pembaharuan kontrak yang ditawarkan dapat diabaikan dan tidak dapat dipaksakan untuk berlaku.

Bahwa kemudian berlaku sebaliknya, oleh karena Bapak BK sebelumnya telah terikat dengan perjanjian dengan Anda, maka sudah seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", Bapak BK tetap harus mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama antara beliau dengan Anda.

Perlu diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, pada dasarnya syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata diatas, tegasnya Bapak BK sebenarnya tidak dapat begitu saja membatalkan isi perjanjian yang sudah disepakati, meskipun isi perjanjian tersebut tidak mencantumkan pasal-pasal yang memuat tentang pemberhentian proyek secara sepihak, hal itu tidak mengurangi kekuatan hukum berlakunya perjanjian yang sudah sepakati. Secara khusus ini berarti, bahwasanya jika bapak BK ingin menghentikan/ membatalkan perjanjian tsb, penghentian atau pembatalan tersebut harus diajukan melalui Pengadilan. Tanpa Anda penetapan pembatalan perjanjian, secara hukum, Anda tetap dapat menuntut Bapak BK untuk tetap melaksakan isi perjanjian atau membayar kerugian. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1267 KUHPerdata yang menegaskan :

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"

Mantan Karyawan diancam pidana karena dianggap membuka rahasia Perusahaan

2011-08-24T10:37:00.000+07:00

Selamat malam Bapak,

Saya minta pendapat bapak untuk kasus istri saya.

Istri saya seorang karyawan pabrik yang diancam tuntutan pidana dan perdata oleh perusahaan istri saya yang lama karena istri saya pindah kerja ke perusahaan sejenis.

9 tahun yang lalu istri saya pernah menandatangani surat penyataan bahwa istri saya akan membayar ganti rugi sebesar jumlah yang ditentukan jika istri saya pindah ke perusahaan sejenis pada waktu dia diangkat menjadi karyawan tetap. Tetapi di dalam surat pernyataan itu istri saya tidak tanda tangan di atas materai, dan tidak ada batas waktu untuk surat pernyataan itu.

Istri saya pernah ditraining ke luar negeri 2 kali selama 1 minggu (terakhir ditraining 4 tahun yang lalu), akan tetapi dia tidak menanda tangani suatu ikatan dinas apapun dan surat pernyataan apapun pada waktu hendak ditraining dan pada waktu selesai ditraining

Istri saya sudah menjadi karyawan tetap setelah bekerja 6 bulan diperusahaan yang lama (pada tahun 2002) dan mengundurkan diri secara baik-baik pada bulan Maret 2011, dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya dan sudah mendapatkan uang tanda jasa dari perusahaan yang lama.

Pada awal tahun 2011 istri saya tidak betah lagi bekerja di perusahaan lama karena perlakuan atasannya yang semena-mena dan dia memutuskan untuk berhenti. Alasan berhenti kepada perusahaan lama pada waktu itu adalah untuk mengurus anak.

Akan tetapi setelah beberapa bulan berhenti bekerja kami mengalami kesulitan keuangan karena pendapatan hanya dari saya seorang, sehingga istri saya memutuskan untuk mencari pekerjaan kembali dengan cara melamar kerja di perusahaan yang membuka lowongan di surat kabar, dan akhirnya setelah beberapa bulan usaha melamar, istri saya berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan sejenis karena pengalaman kerja istri saya yang lumayan lama di bidang yang sama.

Pada akhir bulan Juli 2011 perusahaan istri saya yang lama mengetahui bahwa istri saya bekerja di perusahaan sejenis dari supplier/vendor. Dan perusahaan istri saya yang lama melalui kuasa hukumnya menuntut istri saya secara pidana dan perdata, dan memberitahu bahwa akan memanggil polisi untuk menangkap istri saya apabila.

Apakah dalam kasus ini istri saya salah pindah kerja dan bisa dikenai hukuman pidana dan perdata? Saya orang tidak mengerti hukum, dan saya takut sekali istri saya masuk penjara karena perbuatannya pindah kerja.

Istri saya sudah dikirim surat dari kuasa hukum perusahaan yang lama yang isinya bahwa istri saya akan dituntut secara pidana oleh kuasa hukum perusahaan istri saya yang lama karena bekerja diperusahaan sejenis. Dimana lagi istri saya dapat bekerja selain di perusahaan sejenis, karena pengalaman kerja istri saya tidak bisa dipakai lagi di perusahaan lain yang tidak sejenis.

Dan apakah istri saya bisa dituntut pasal membocorkan rahasia perusahaan mengingat istri saya pernah ditempatkan di department R&D? Karena perusahaan lama istri saya itu mempunyai banyak uang dan dapat memutar balikkan fakta.

Mohon nasihat Bapak

Terima kasih,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .....

Sekilas setelah membaca uraian permasalahan yang disampaikan, asumsi saya, perusahaan lama menganggap atau khawatir bahwasanya rahasia dagang yang sedikit banyaknya diketahui oleh isteri Anda dapat terungkap atau diketahui oleh perusahaan pesaingnya. Dan saya berasumsi, perusahaan lama berupaya menjerat isteri Anda secara pidana dengan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang pada pokoknya mengancam siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Mungkin memang benar, Isteri Anda sebagai karyawan tidak pernah terikat dinas, menandatangani pernyataan atau perjanjian untuk menjaga kerahasiaan dagang perusahaan, tapi coba terlebih dahulu diperiksa kembali peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama (KKB) yang berlaku di perusahaan lama tersebut pada saat isteri Anda masih bekerja disana. Meskipun tidak ada pernyataan tertulis dari isteri Anda sebagai karyawan atau sebagai mantan karyawan untuk tidak membuka rahasia dagang perusahaan, tetapi kalau secara umum, pada saat isteri anda masih bekerja disana terdapat pengaturan tentang kewajiban karyawan atau mantan karyawan untuk tidak pindah kerja pada perusahaan sejenis yang notabene merupakan perusahaan pesaing dalam kurun waktu tertentu, tentunya ketentuan umum tersebut akan mengikat isteri Anda sebagai karyawan dan peraturan umum tersebut dapat menjadi "entry point" bagi perusahaan lama untuk menjerat pidana isteri Anda, terlebih delik pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 merupakan delik aduan yang artinya kapan pun perusahaan lama tetap dapat melaporkan isteri Anda ke pihak berwajib.

Namun demikian, jika pada kenyataann selama bekerja diperusahaan baru, isteri Anda tidak pernah membocorkan rahasia dagang perusaan lama, tentunya perusahaan lama tidak akan dapat langsung menjerat isteri secara hukum, baik pidana maupun perdata tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Jadi, sebelum melaporkan isteri Anda secara pidana atau perdata, tentunya pihak perusahaan lama berkewajiban membuktikan bahwasanya memang benar isteri Anda telah memberikan informasi teknologi dan/atau bisnis kepada perusahaan baru. Jika pada kenyataannya perusahaan lama tidak dapat membuktikannya, tentunya perusahaan lama tidak dapat menjerat isteri anda secara hukum mengingat pindah kerja dan bekerja pada suatu perusahaan merupakan hak isteri Anda.

Kayaknya saya ditipu penjual online di facebook, pak ...

2011-08-09T06:03:00.000+07:00

Dear Bpk

Saya baru saja membaca artikel anda mengenai masalah penadahan.

Saya baru saja melakukan transakasi barang elektronik lewat online untuk keperluan pribadi. Barang tsb dikirim via TIKI dari Batam. Ternyata barang tsb tidak sampai ke tangan saya dan saya dapat kabar dari pengirim barang tsb tertahan di Bea Cukai.

Yang mau saya tanyakan adalah :

1. Apakah bisa barang yang dikirim lewat antar daerah bisa terkena bea cukai ?

2. Lalu saya di telp dan di SMS lewat No HP yang bilang saya penadah (org yang tsb katanya dari bea cukai). Apakah dibenarkan org bea cukai menghubungi/ konfirmasi orang apabila menyatakan org tsb bersalah lewat no HP?

3. Apakah saya bisa dijerat oleh hukum karena ketidak tahuan saya, lagipula barang tsb juga belum sampai ke saya ? (pengirim bilang barangnya ditahan di TIKI oleh Bea Cukai).

Demikian pertanyaan dari saya.

Salam,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai berikut perubahannya sebagaimana diatur UU No. 39 Tahun 2007 ditegaskan bahwasanya

Pejabat bea dan cukai berwenang:

a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;

b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

c. mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

apa sich yang dimaksud dengan cukai ?

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik seperti :

a. konsumsinya perlu dikendalikan;

b. peredarannya perlu diawasi;

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

Keseluruhan tugas pengawasan dan pemungutan cukai dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan fokus tugas mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, apakah bisa barang yang dikirim lewat antar daerah terkena bea cukai ? jawabnya, TIDAK.

2) Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban butir 1 di atas, bisa saja pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai menghubungi orang yang diduga melakukan pelanggaran bea dan cukai, hanya saja tentunya ada cara dan prosedur tertentu yang dilakukan oleh PPNS sebelum melakukan konfirmasi kepada ybs misal dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa langsung begitu saja menghubungi orang yang diduga melakukan pelanggaran.

3) Dalam negara hukum, berlaku asas fiksi hukum yang menyatakan “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”. Berdasarkan asas tersebut, sejak dinyatakan berlakunya suatu Undang-Undang maka setiap orang yang berada dalam yurisdiksi hukum negara yang bersangkutan wajib mematuhi peraturan hukum karenanya ketidaktahuan akan undang-undang tidak/ bukan merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat neminem”.

Namun demikian, anda tidak perlu khawatir, berdasarkan uraian yang disampaikan, asumsi saya, Anda sedang atau sudah tertipu oleh penjualan online dan sesungguhnya barang yang anda pesan tidak dalam pengawasan atau ditahan oleh Bea Cukai karena sesungguhnya, sekali lagi, bea cukai tidak melakukan pengawasan terhadap barang-barang antar pulau atau antar wilayah dalam suatu negara.

Mau mengeluarkan Karyawan sesuai Undang-Undang

2011-07-14T12:46:00.000+07:00

Saya adalah seorang investor di perusahaan yang akan mengambil alih perusahaan tersebut. Ada satu karyawan yang ingin kami PHK (saya sebut “A”) karena sebelum nya beberapa kali pernah kena kasus pencurian dan telah tertangkap basah.

Akan tetapi, karena kelalaian dan tidak ke professionalan HRD manager kami, “A” tidak di keluarkan dari perusahaan. Dengan berjalan nya waktu, sikap orang ini makin tidak baik. Dia telah memanipulasi kan semua karyawan dan membut mereka menjadi tidak sopan, tidak taat kepada manager dan bergabung dengan serikat di mana mereka melakukan aksi mogok kerja dan pengancaman demo setiap kali ada peraturan baru yang mereka tidak sukai.

Sekarang, semua investor menyarankan untuk mengeluarkan si “A” sesuai dengan peraturan "UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 (2) & (3) dan UU No. 13 tahun 2003 ps. 156 (4) Penggantian Hak" karena setiap kali kami mencoba untuk menegosiasi-kan nilai pesangon, perusahaan akan di teriakin dan di datangkan oleh banyak org serikat tersebut. Akhirnya, perusahaan memilih jalan untuk membayarkan sesuai peraturan agar si “A” bisa cepat di keluarkan. Yang saya dengar, peraturan nya adalah min. 2 PMTK untuk mem-PHK karyawan. Apa ini benar?

Jika benar, “A” telah bekerja selama 11th dengan gaji pokok 1.414.163. Apakah benar total yang dia terima harus lebih dari Rp. 42.000.000,- Karena dia sudah merugikan perusahaan sangat banyak, akan tetapi kami tidak mau lagi mempersulit keadaan dan hanya ingin mematuhi peraturan undang-undang yang ada.

Bisa tolong di bantu advice. Saya kurang mempercayai perhitungan HRD saya.

Sekian dan terima kasih.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .....

Ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur :

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapatdihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam Pasal 2 Keputusan Menaker No. KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (catatan : Peraturan Ini Masih Berlaku Dengan Tedapat Beberapa Perubahan berdasarkan Keputusan Menteri di Kemudian Hari) juga menegaskan :

1. Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendapatkan ijin dari Panitia Daerah. untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan dari Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal.

2. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin kepada Panitia Daerah atau Panitia Pusat dalam hal :

a. pekerja dalam masa percobaan kerja;

b. pekerja mengajukan permintaan mengudurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat;

c. pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;

d. atau berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;

e. pekarja meninggal dunia.

3. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja tidak dapat diberikan apabila pemutusan hubungan kerja di dasarkan atas :

a. hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atau keanggotaan serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau dalam rangka membentuk serikat pekerja atau melaksanakan tugas-tugas atau fungsi serikat pekerja;

b. di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas ijin tertulis pengusaha atau yang diatur dalam kesepakatan kerja bersama;

c. pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku Pengusaha yang terbukti melanggar peraturan negara; paham, agama, aliran, suku, golongan atau jenis kelamin.

4. Pemutusan hubungan kerja dilarang :

a. pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus;

b. pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah;

d. karena alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan;

e. karena alasan pekerja wanita melaksanakan kewajiban menyusui bayinya yang telah diatur dalam perjanjian kerja alau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

f. pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam peraluran perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;

5. Keadaan sakit terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a meliputi :

a. sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan, pekerjaannya secara terus-menerus;

b. setelah sakit lama kemudian masuk bekerja kembali tetapi tidak lebih dari 4 (empat) minggu kemudian sakit kembali.

Lalu, PHK karyawan yang diperkenankan oleh undang-undang ?

Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 mengatur :

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

a. pekerja/buruh tertangkap tangan;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Jadi, jika benar Anda ingin mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam memutus atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tentunya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Keputusan Menaker No. KEP-150/MEN/2000 di atas yakni terlebih dahulu memperoleh penetapan/ persetujuan melakukan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan setempat, tentunya dengan memperhatikan kualifikasi kesalahan/ alasan PHK tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau belum.

Prosedur PHK melalui penetapan/ persetujuan Dinas Ketenagakerjaan sebaiknya tetap Anda tempuh bilamana pada kenyataan Perusahaan sulit atau dipersulit karena adanya aksi solidaritas dari para pekerja/ serikat pekerja maka guna "memecah" solidaritas dari serikat pekerja yang mungkin simpatik dengan si A sekaligus juga menunjukkan kepada serikat pekerja bahwasanya PHK tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Terkait dengan pesangon, Pasal 156 UU No. 13/ 2003 menyatakan :

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8(delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulanupah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4(empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5(lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluhempat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimanapekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 157 UU No. 13/2003 ditegaskan:

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

a. upah pokok;

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU No. 13 Tahun 2003 disesuaikan dengan uraian Anda, maka didapat rumus dasar penghitungan uang pesangon si A adalah :

Gapok : 1.414.163a)

a) uang pesangon (Pasal 156 ayat (2) huruf i) : 9 bulan gaji

b) uang penghargaan masa kerja (Pasal 156 ayat (3) huruf : 4 bulan gaji

c) uang penggantian hak (Pasal 156 ayat (4) huruf c) : 15 % X 13 bulan gaji (a+b)

Jumlah :

a. Rp. 12.727.467

b. Rp. 5.656.652

c. Rp. 2.757.618

--------------------------- +

Total = Rp 21.141.737, - (tanpa potongan pajak penghasilan)

Terkait pertanyaan, apakah jumlah pesangon harus 2 X PMTK, kiranya dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud PMTK tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam PMTK memang disyaratkan adanya pemberian pesangon dua kali lipat (2 X) dari nilai pesangon yang ditetapkan NAMUN HAL ITU HANYA UNTUK DAN DALAM KONDISI-KONDISI TERTENTU, seperti :

a) PHK perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima putusan PHK tersebut (Pasal 27 ayat (1) PMTK),

b) PHK massal karena perusahaan tutup atau karena perusahaan melakukan efisiensi (Pasal 27 ayat (3) PMTK),

c) PHK karena perubahan status atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya dengan alasan apapun (Pasal 28 ayat (2) PMTK),

d) Dalam hal perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama tidak mengatur jaminan atau manfaat pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja yang putus hubungan kerjanya uang pesangon sebesar 2 (dua) kali (Pasal 31 ayat (2) PMTK),

e) PHK karena meninggal dunia (Pasal 32 PMTK).

Oleh karena dalam hal ini Anda merupakan Investor yang akan mengambil alih perusahaan dimana A bekerja, asumsi saya penghitungan pesangon yang dilakukan pihak HRD benar adanya yakni Rp 21.141.737 X 2 = Rp. 42.283.474 (sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PMTK)

Hak Pesangon Pekerja Terpidana

2011-04-27T11:44:00.000+07:00

Dear advokatku,

Saya dulu adalah karyawan tetap disebuah perusahaan,dan oleh perusahaan saya dilaporkan atas tindakan penggelapan dan dipersidangan saya dinyatakan bersalah melanggar pasal 372/374 dan sesuai keputusan pengadilan saya harus menjalani vonis selama 6 bulan masa tahanan.dan selama masa proses hukum berjalan tidak ada surat pemberitahuan ataupun pemberhentian dari pihak perusahaan atas status saya.

Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Secara hukum apakah saya dapat menuntut hak saya (pesangon/uang tanggungan) kepada pihak perusahaan

2. Dan saya saat masuk perusahaan diwajibkan menitipkan Ijazah akhir saya sebagai jaminan dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saya, selama ini saya sudah melakukan follow up ke pihak HRD perusahaan namun tidak mendapatkan respon dan jawaban yang pasti. Atas kondisi ini jika memang saya punya hak yang bisa saya tuntuk ,langkah apa secara hukum yang dapat saya lakukan,agar hak saya dapat saya peroleh.

Mohon bantuan dan masukan dari bapak.terima kasih.

slm,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

1) Dalam Pasal 160 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan; Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Selanjut ditegaskan pula dalam Pasal 160 ayat (6) dan ayat (7) bahwasanya, Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, karena telah dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan dalam perkara pidana, secara hukum Perusahaan Anda berhak memutus hubungan kerja Anda TANPA adanya penetapan ataupun surat pemutusan hubungan kerja namun demikian, secara hukum pula, Anda tetap berhak untuk menuntut pesangon atas pemutusan hubungan kerja tersebut.

2) Terkait dengan masalah ijazah yang dijadikan jaminan ke Perusahaan dan tuntutan pesangon berdasarkan Pasal 160 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, Anda dapat mengadukan sikap perusahaan kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan yang wilayahnya mencakup domisili perusahaan untuk dilakukan mediasi. Kelak, bila dikemudian hari, Dinas ketenagakerjaan tidak dapat menyelesaikan/ memediasikan permasalahan tersebut, Anda dapat menggugat Perusahaan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Penadah dan Pembeli beritikad baik

2011-04-19T00:24:00.000+07:00

Saya kehilangan handphone, bertipe samsung Galaxy Ace seharga 3 (tiga) juta rupiah. Kehilangannya memang kesalahan saya, dimana saya meninggalkannya ditempat umum, yaitu studio musik..dimana banyak orang lalu lalang.

Setelah 2 minggu hilang, tiba2 salah satu fungsi messenger yang ada di hp saya tersebut aktif (pingchat), dan sudah berganti ID menjadi nama orang lain. saya mengajak orang tersebut berbicara melalu messenger tersebut (pingchat), dan dia mengaku membeli hp tersebut dari seseorang seharga 1,5 (satu setengah) juta rupiah, melalui transaksi online..posisi tersangka ada di majalengka.

Saya mengemukakan jalan damai, dimana saya mengajukan untuk menebus hp tersebut sesuai dengan yang orang tersebut keluarkan, yaitu 1,5 (satu setengah) juta rupiah tetapi orang tersebut bersikeras bahwa kesalahan 100% pada saya dan dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan hp tersebut dan jika ia tidak mengembalikan hp pun, tidak ada tindakan hukum yang bisa saya ambil, karena memang kesalahan ada pada saya yang lalai.

Yang ingin saya tanyakan, benarkan tindakan mengambil barang yang bukan miliknya tanpa melaporkan ke pihak berwajib itu sah-sah saja? dan tidak bisa sama sekali diusut melalui jalur hukum? apakah si pemilik baru hp ini sama sekali tidak bersalah atas perbuatannya menadah barang yang bisa dianggap barang curian. Tindakan apa lagi yang harus saya ambil di kasus ini?

terimakasih,

N.A

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam hukum pidana, dikenal teori "asal barang" yang membedakan sifat suatu barang kejahatan menjadi 2 (dua) sifat yakni :

a. Barang yang didapat dari kejahatan, misal ; pencurian, penggelapan, penipuan dsb.

b. Barang yang terjadi karena hasil perbuatan jahat, misal : uang palsu, handphone palsu, sertifikat palsu, dsb.

Pada barang yang didapat dari kejahatan, sifat "asal kejahatan" yang melekat pada barang tsb akan hilang bilamana barang tersebut telah diterima orang lain dengan itikad baik. Berbeda dengan barang yang terjadi karena hasil perbuatan jahat, bagaimanapun bentuk peralihan barang tsb dan siapapun yang menguasai barang tersebut, tetap dapat dijerat secara hukum pidana.

Jadi, kembali pada uraian cerita Anda, secara hukum memang orang terakhir yang menguasai handphone Anda tersebut tidak dapat dijerat hukum, sepanjang ia dapat membuktikan bahwasanya ia telah membeli barang tersebut secara beritikad baik (misal, dengan membayar harga jual sebagaimana yang ditawarkan, jual-beli dilakukan secara terang, dsb).

Lalu, apa bedanya dengan penadah ?

Dalam hukum pidana, seseorang dapat disangkakan sebagai "Penadah" bilamana orang tersebut keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh karena kejahatan.

Dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dikatakan ; "Karena sebagai sekongkol barangsiapa yang membeli menyewa menerima tukar menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual menukarkan menggadaikan membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Dalam Pasal 480 ayat (2)-nya dikatakan; "Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"

Jadi, perbedaan penadah dengan pembeli yang beritikad baik adalaha apakah orang tersebut mengetahui barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (barang curian atau kejahatan lainnya) atau tidak. Sekali lagi, kalau ia tidak mengetahui asal barang tersebut namun sepanjang ia telah membelinya secara wajar, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai penadah

Kog bisa Sertifikat Hak Pakai berubah Menjadi Sertifikat Hak Milik atas Nama orang lain ?

2011-04-05T11:41:00.000+07:00

Salam hormat ...

Saya saat ini bertempat tinggal di Makassar di atas tanah yang disengketakan sejak puluhan tahun.

Perkaranya demikian:

Tanah ini awalnya dibeli oleh Ny.A. Wanita ini kemudian menikah dengan Tn.B. Atas permintaan Ny.A, tanah ini kemudian diurus hak pakainya atas nama Tn.B (tahun 1950). Dari pernikahan ini tidak ada anak kandung, maka kemudian mereka mengangkat 4 orang anak. Ny. A akhirnya meninggal dunia. Tn. B lalu membagi tanah ini menjadi 4 petak dan diwariskan tiap petak kepada ke-4 anak angkatnya, tetapi surat warisan hanya ditandatangani oleh Tn.B saja dengan disaksikan oleh keluarga tanpa disahkan oleh notaris. Setelah menerima Sertifikat Hak Pakai atas namanya, Tn.B menyelesaikan pelunasan hutang kepada Negara atas sertifikat hak pakai tersebut ( tahun 1970)

Setelah Ny.A meninggal dunia, maka datanglah adik Ny.A yaitu Ny.X yang juga ibu kandung dari salah satu anak angkat Tuan B dan tinggal bersama-sama dengan Tn.B. Setelah 3 tahun menduda Tn.B menikah lagi dengan Ny. C. Dari pernikahan ini didapatkan seorang anak laki-laki. Sekitar tahun 1976, Ny. X bertengkar dengan salah seorang tetangga mengenai batas tanah, waktu itu Ny. X kemudian meminjam Sertifikat Hak Pakai tanah ini dan tidah pernah dikembalikan sampai Tn.B meninggal dunia. Masalah kemudian muncul setelah tiba-tiba tahun 2005 Ny. X menunjukkan sertifikat Hak Milik Tanah ini atas namanya.

Yang ingin saya tanyakan :

Setelah Ny.A meninggal dunia, kepemilikan tanah ini menjadi milik siapa?? Apakah Tn.B atau keempat anak angkatnya atau menjadi milik keluarga Ny.A dalam hal ini Ny.X???
Apakah surat warisan yang ditandatangani oleh Tn.B yang menerangkan bahwa tanah ini diwariskan kepada ke-4 anak piaranya memiliki kekuatan hukum???
Apakah bisa Sertifikat Hak Pakai berubah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain tanpa persetujuan pihak sebelumnya dalam hal ini Tn.B???

Mungkin ringkasan saya diatas jauh dari sempurna tapi hanya seperti itulah yang saya ketahui mengenai riwayat tanah ini. Sebagai orang yang buta hukum, ada begitu banyak hal yang tidak dapat saya mengerti, Jadi saya mohon penjelasan Bapak mengenai kasus ini. Atas perhatian dan konsultasi ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria dikatakan bahwasanya pada pokoknya Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hak Pakai ini dapat diberikan:

a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Dalam Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1960 diatur :

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 di atas, dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan, asumsi saya Hak Pakai yang diperoleh Tn. B adalah hak pakai atas tanah negara mengingat (berdasarkan uraian permasalahan yang disampaikan), pada tahun 1970 Tn. B melunasi hutang kepada Negara. Ini berarti, asumsi saya, yang dibeli oleh Ny. A adalah hak garap atas tanah negara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tn. B untuk didapat Hak Pakai atas tanah negara tersebut.

Jadi, menjawab pertanyaan No. 1, sekali lagi, asumsi saya, kepemilikan tanah tersebut setelah meninggalnya Ny. A, berada di Tn. B selaku pemegang Hak Pakai.

2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 54 ayat (8) PP No. 40 Tahun 1996 yang pada pokoknya menyatakan, "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang", maka dapat dipastikan pengalihan hak pakai berdasarkan surat waris tidak memberi kepastian kepemilikan atas tanah tersebut kepada ke-4 anak anak Tn. B. Singkat kata, secara hukum, pengalihan hak pakai atas tanah negara hanya berdasarkan surat waris merupakan pengalihan hak atas tanah yang batal atau dapat dibatalkan demi hukum

3) Secara hukum, sangat memungkinkan Hak Pakai berubah menjadi sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, apabila :

a. Subjek pemegang Hak Pakai tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia (pasal 39 huruf a PP No. 40/ 1996),

b. Jangka waktu Hak Pakai telah berakhir. (pasal 45 ayat (1) PP 40/ 1996 menegaskan, jangka waktu hak pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun).

c. Pemilik hak pakai tidak mengajukan pembaharuan Hak Pakai (Pasal 45 ayat (2) PP No. 40/1996)

d. Dibatalkan oleh Pejabat berwenang sebelum jangka waktu Hak Pakai berakhir (Pasal 55 ayat (1) huruf b PP No. 40/ 1996).

e. Adanya putusan Pengadilan yang membatalkan pemberian Hak Pakai (Pasal 55 ayat (1) huruf b angka 3 PP No. 40/ 1996),

f. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang Hak Pakai sebelum jangka waktu Hak pakai berakhir (pasal 55 ayat (1) huruf c PP No. 40/ 1996).

g.Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;

h. ditelantarkan;

i. tanahnya musnah;

j. Memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 40/ 1996.

Ketentuan Pasal 40 PP No. 40 Tahun 1996 menegaskan :

(1) Pemegang Hak Pakai yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan.

Dalam kondisi sebagaimana dimaksud di atas tidak tertutup kemungkinan Badan Pertanahan Setempat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut bilamana ada pihak lain yang mengajukan permohonan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi, kembali pada permasalahan, saran saya sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kebenaran sertifikat hak milik atas tanah tersebut di buku pendaftaran tanah, baik di buku tanah desa maupun yang ada di Kantor Badan Pertanahan Setempat sehingga dapat dipastikan alur timbulnya Sertifikat hak milik atas tanah tersebut

Ayah saya memanipulasi data yuridis tanah

2011-03-16T09:52:00.000+07:00

asslmualaikum pak wahyu,sy mhn bantuan bpk...

Sejak berumur 5 thn orang tua sy sdh bercerai. Berdasarkan surat keputusan pengadilan Agama (thn 1987), 1 unit rumah beserta tanah dan kebun diberikan kepada sy.

Yang menjadi permasalahan, bapak sy tidak mau menyerahkan rumah beserta tanah dan kebun tersebut karena rencananya bapak akan mengalihkan semuanya pada adik dan ibu tiri sy bahkan tanpa sepengetahuan sy, bapak sdh membuat sertifikat atas namanya sendiri.

Yang menjadi pertanyaan sy:

1. Apakah menurut hukum sertifikat yang dimiliki oleh bpk itu sah?mengingat sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan sy sebagai pemilik tanah berdasarkan keputusan pengadilan .

2. Apakah fotocopy surat keputusan dari pengadilan tersebut suatu saat bisa saya jadikan sebagai bukti untuk menggugat mengingat surat asli keputusan dari pengadilan sudah dimusnahkan oleh bpk.

Demikian pertanyaan saya atas bantuan bpk sy ucapkan terimakasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 1 butir 20 di atas dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwasanya sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, sesungguhnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Artinya secara hukum sertifikat yang dimiliki Bapak Anda adalah sah, namun karena dalam penerbitan sertifikat tersebut ternyata Bapak Anda telah melakukan manipulasi hukum yakni tidak menyertakan keputusan Pengadilan yang pada pokoknya merupakan bagian dari data yuridis yang menegaskan Anda sebagai pemilik bidang tanah tersebut, tentunya dalam hal ini Anda dapat mengajukan gugatan tentang pembatalan sertifikat tanah tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan pertanyaan kedua, fotocopy putusan Pengadilan tentunya dapat dijadikan alat bukti dalam gugatan yang Anda ajukan, namun karena asli surat putusan tidak Anda miliki, dalam hal ini, terlebih dahulu fotocopy surat putusan Pengadilan tersebut harus di-leges pada kepaniteraan Pengadilan yang menerbitkan putusan dimaksud.

Penghentian sewa menyewa rumah oleh Ahli waris

2011-03-14T11:26:00.000+07:00

Kepada YTH
Bapak WAHYU

Saya den, hanya ingin bertanya tentang status rumah yg di sewakan sejak lama. Permasalahannya :

1. Org yang memiliki rumah (rumah yg dipersewakan) bukan org mampu, msh mengontrak di daerah depok dengan biaya kontrak yang lumayan
2. Rumah yang disewakan di daerah Jakarta, di bayar per bulan hanya kurang dari 200rb
3. Rumah sewa tsb digunakan untuk usaha/ kostkostan, yg mungkin omsetnya pun lumayan
4. Rumah tsb telah di huni sejak lama, bahkan mngkin sudah puluhan tahun
5. Rumah yg disewakan adalah warisan, yang diniatkan untuk di jual

Pertanyaan :

1. apakah rumah sewa tsb bisa di ambil alih oleh pemiliknya ?
2. adakah peraturan yang memihak pada pemilik rumah untuk tidak menyewakan lagi rumah tsb ??

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.

Perlu diingat bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1575 KUHPerdata, persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa. Ketentuan senada juga diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1999 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang menyatakan, Pemindahan hak milik atas rumah yang sedang dalam hubungan sewa menyewa tidak mengakibatkan hapusnya atau terputusnya hubungan sewa menyewa rumah. Artinya, meskipun pemilik rumah telah meninggal dunia atau adanya pergantian pemegang hak kepemilikan, baik karena pewarisan ataupun karena jual beli, sewa menyewa rumah tetap berlangsung sampai batas waktu sewa menyewa yang telah ditentukan.

Menjawab pertanyaan Anda, apakah rumah sewa tersebut dapat diambil alih? jawabnya, secara hukum bisa, mengingat Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwasanya para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bahwa kemudian ahli waris ingin menghentikan sewa menyewa rumah tersebut, maka terlebih dahulu harus dicermati, apakah sewa menyewa rumah tersebut dibuat secara tertulis atau secara lisan.

Jika perjanjian sewa menyewa rumah tersebut dibuat secara tertulis maka ahli waris selaku pemilik rumah tidak dapat mengusir/ meminta penyewa untuk mengosongkan rumah sewa tersebut sebelum jatuh tempo waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa. Mengingat secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata, perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan secara tertulis akan berakhir secara hukum bila waktu sewa telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Bahwa kemudian ahli waris tetap bersikukuh untuk mengakhiri waktu sewa menyewa sebelum jatuh tempo maka secara hukum ahli waris harus memberikan ganti kerugian kepada si penyewa

Jika perjanjian sewa menyewa rumah tersebut dibuat secara lisan, dan ahli waris sebagai pemegang hak milik ingin menghentikan sewa rumah tersebut, hukum mewajibkan untuk melakukan pemberitahuan penghentian sewa menyewa dengan memberikan tengga waktu kepada Penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdata yang menyatakan, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Bahwa atas adanya pemberitahuan penghentian sewa menyewa rumah, maka secara hukum si penyewa harus tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1999 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang menegaskan :

(1) Penyewa wajib mentaati berakhirnya batas waktu sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengosongkannya.

Bank Tidak ingin melelang Objek Hak Tanggungan

2011-03-10T11:26:00.000+07:00

Pak Wahyu tolong bantu saya untuk memberikan pencerahan. Saya sangat awam untuk masalah hukum ,,.

Pak Wahyu saya melakukan kredit pada suatu bank dengan agunan satu bangunann ruko bernilai 700 juta dan pada sekarang saya tidak mampu membayar kredit tersebut pada bank.

Bank telah memberikan surat lelang yang telah saya tandatangani namun pada suatu saat bank kembali menghubungi saya dengan tujuan utuk melakukan pembatalan lelang karna menurut alasan pribadi pimpinan bank ,proses kredit macet akan merusak nama pribadi dia.

Sekarang bank memberikan solusi untuk menjual bangunan tersebut kepada orang lain dengan harga yang telah ditentukan agar pembayaran kredit lunas dan bank tidak jadi melakukan lelang.

Masalahnya :

*pada waktu kredit saya menyewakan bangunan yang dijadikan agunan untuk kredit kepada orang lain. apakah hal tersebut bermasalah ?

*surat lelang sudah saya tanda tangani,sedangkan barang tersebut ingin dijual kepada pihak ke-3 .atas recomendasi bank. Apakah surat lelang saya tanda tangani bermasalah ? karena takutnya barang sudah dijual kepada pihak ke -3 ,sedangkan surat lelang terus berjalan. Apa yang harus saya lakukan ? soalnya pimpinan bank ini ada tabiat untuk melakukan penipuan terhadap saya.

terima kasih .

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Untuk masalah bangunan yang Anda sewakan, secara hukum jika memang akan ada pelelangan/ pengalihaan hak kepemilikan atas bangunan tersebut maka Anda selaku pemilik/ pihak yang menyewakan harus membayar ganti rugi kepada penyewa. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1557 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan, jika penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan. Namun, jika sejak awal penyewa mengetahui bangunan yang disewanya tersebut akan dilelang/ dijual/ dipindahtangankan tentunya si penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi atau meminta sisa uang sewa kepada Anda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1576 KUHPerdata yang menyatakan, dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

Terkait dengan masalah penjualan langsung objek bangunan yang menjadi jaminan kredit, perlu dijelaskan, Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan :

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menyatakan :

(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 6, atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak -Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang eksekusi Hak Tanggungan di atas, dalam praktek hukum ada 2 cara dalam pelaksanaan eksekusi pemenuhan pelunasan hutang yang diikat dalam perjanjian Hak Tanggungan, yaitu :

1. Eksekusi Obyek Hak Tanggungan melalui Aparatur Negara (Pengadilan).

2. Eksekusi Obyek Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan oleh Pemegang Hak Tanggungan.

Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Melalui Aparatur Negara (Pengadilan), merupakan prinsip pokok yang diatur dalam pasal 20 jo. pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi/cidera janji, maka pemenuhan eksekusi pembayaran hutang dapat dilakukan melalui parate eksekusi biasa berdasarkan pasal 224 HIR dan pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 dengan Meminta flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan, yang kemudian berdasarkan permintaan tersebut, Ketua Pengadilan melaksanakan penjualan atas Obyek Hak Tanggungan melalui penjualan lelang.

Sedangkan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan diatur dalam penjelasan pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU hak Tanggungan, dengan ketentuan adanya kesepakatan yang dibuktikan dalam APHT, bahwa pemberi HT berjanji bahwa pemegang HT behak menjual objek HT atas kekuasaan sendiri, penjualan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan. Yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut pemegang HT dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan kepada kantor lelang/ pejabat lelang.

Jadi, dikaitkan dengan permasalahan Anda yang pada pokoknya Bank menghendaki penjualan langsung, sesungguhya secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan mengingat ketentuan tentang Hak Tanggungan tidak mengatur dan memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan langsung objek hak tanggungan. Dalam hal ini, bank tetap harus tunduk pada ketentuan penjelasan pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU hak Tanggungan. Bahwa kemudian, jika bank bersikukuh untuk menjual objek milik Anda tersebut secara langsung, apalagi dengan harga yang ditentukan oleh bank itu sendiri, secara hukum Anda dapat mengajukan pembatalan jual beli dan menuntut balik Bank tersebut karena telah merugikan Anda sebagai debitur.

Saran saya, sebaiknya Anda menyatakan dengan tegas untuk menolak rencana bank melakukan penjualan secara langsung atas objek bangunan milik Anda tersebut dan meminta Bank untuk mematuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Hak ahli waris atas wasiat

2011-03-02T11:10:00.000+07:00

Kepada yth,

Bapak Wahyu

Saya mohon bantuannya pak. Semoga bapak berkenan menjawabnya.

1. Bolehkah seorang ibu memberikan perusahaan kepada salah seorang anaknya dari suami terdahulu sementara yang mendirikan perusahaan tersebut adalah suaminya yang sekarang (sudah meninggal)?

2. Apa yang bisa anak-anaknya lakukan (anak dari suami yang meninggal) untuk mencegah perbuatan ibu tersebut?

3. Bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat?

4. Bolehkah ibu hanya membagi bagian dari warisannya kepada beberapa orang anak saja dan langkah apa yang bisa dilakukan oleh ibu tersebut?

Demikian pertanyaan saya atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Swa

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

1) Tanpa alasan yang kuat secara hukum pemberian perusahaan kepada anak bawaan dari perkawinan terdahulu merupakan perbuatan yang cacat hukum yang artinya dapat dibatalkan secara hukum oleh ahli waris yang sah.

2) Anak-anak dari almarhumah yang notabene merupakan ahli waris yang sah dapat mengajukan pembatalan pemberian perusahaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.

3) Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Meskipun aturan hukum memberikan kebebasan orang untuk membuat wasiat, namun secara hukum pula, kebebasan tersebut ada batasnya dan jika batasan-batasan tersebut dilanggar, maka ahli waris yang merasa dirugikan atas wasiat tersebut dapat mengajukan pembatalan wasiat melalui Pengadilan Negeri.

Adapun beberapa batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar dalam surat wasiat, adalah seperti :

a. Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat (substitusi fidelcommissaire), misal kakek ke cucu atau kakek ke cicit. (psl 879 KUHPerdata)

b.Penyebutan alasan pemberian wasiat, baik yang benar maupun yang palsu, namun jika alasan pemberian wasiat tersebut berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, tetap akan mengakibatkan wasiat tersebut batal demi hukum (psl 891 KUHPerdata)

c. Surat wasiat dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik (psl 893 KUHPerdata)

d. Wasiat suami kepada isteri (psl 902 KUHPerdata),

e. Wasiat kepada orang yang sudah meninggal (psl 899 KUHPerdata),

f. Wasiat kepada dokter/ perawat/rohaniawan yang merawat si pemberi wasiat atau kepada notaris (psl 906 jo. psl 907 KUHPerdata),

g. Wasiat kepada orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan (psl 911 KUHPerdata),

h. Melanggar Legitieme portie atau bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang (psl 913 KUHPerdata).

4) Setiap ahli waris memiliki bagian mutlak warisan menurut undang-undang. Secara hukum, bagian mutlak ini tidak dapat diganggu gugat oleh si pewaris, baik dalam bentuk hibah maupun dalam bentuk wasiat. Jika hak ini dilanggar maka ahli waris yang dirugikan dapat menuntut pembatalan pembagian waris tersebut melalui Pengadilan.

Sertifikat dan Surat Hibah, lebih kuat mana ?

2011-02-28T21:42:00.000+07:00

Saya dan 2 saudara saya mempunyai tanah dari peninggalan bapak saya yang terletak di kabupaten wajo kecamatan tempe kota sengkang sul-sel yang sudah ber sertifikat pada tahun 2000, yang jadi masalah sekarang ada seorang sepupu 2 kali saya yang katanya diberikan hibah tanah oleh bapak saya sewaktu bapak saya masih hidup ukuran 14 X 51 pada tahun 1987 yang bersebelahan dengan tanah saya, dan tanah yang diberikan tersebut masuk melebihi tanah saya lebar 3m X 51m panjang, dan sekarag dia berdalih surat hibah yang dia pegang lebih kuat dari surat sertifikat yang saya punyai, karna hibah tesebut terjadi pada tahun 1987, perlu diketahui dan menjadi pertanyaan saya :

- tanah yang katanya dihibahkan o/ bapak saya itu belum bersertifikat dan masih atas nama peninggalan nenek (orang tua bapak saya) dan bapak saya mempunyai saudara 6 orang (sekandung), manakah lebih kuat sertifikat yang saya punyai atau surat hibah tersebut yang katanya lebih duluan keluarnya

- hibah yang dilakukan dibawah tangan tanpa akta notaris pada tahun 1987 dan mempunyai saksi2 yang mana : 1. metuanya (saudara bapak) 2. istrinya (sepupu 1 kali saya) 3.adik bapak yang bukan sekandung (tdk termasuk saudara bapak yang mendapatkan warisan di tempat tersebut) apakah sah hibah dengan saksi seperti yang saya sebutkan tadi yang tidak dilakukan tanpa akta notaris ?

- apakah ada penyidikan yang bisa mengetahui surat hibah palsu atau bukan, karena sekian tahun surat hibah tersebut baru dia perlihatkan sekarang dan menurut alasannya baru didapat.

1. Pasal 1682 : Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. (KUHPerd. 1893 dst.; Not. 39.)

2. Pasal 1893 : Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentuakan oleh undang-undang.

- apakah pasal diatas dapat membatalkan surat hibah tersebut dan tahun berapakah pasal-pasal tersebut dibuat.

Terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ..

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 32-nya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 lebih menegaskan bahwasanya:

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, sertifikat jauh lebih kuat dibandingkan dengan surat hibah.

Terkait dengan penghibahan, Pasal 617 KUHPerdata menyatakan bahwasanya, semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Artinya, jika hibah tersebut benar adanya, namun jika tidak dibuat/ dituangkan dalam akta notariat maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, Anda selaku ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan penghibahan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.

Mengenai pasal-pasal yang Anda kutip, pasal-pasal tersebut merupakan isi dari Buku Ke-3 KUHPerdata yang sejak lama (bahkan sejak jaman penjajahan Belanda) dan hingga sekarang masih berlaku serta digunakan sebagai dasar hukum dalam bidang keperdataan. Karena masih berlaku maka Pasal-pasal tersebut dapat digunakan Anda untuk membatalkan surat hibah tersebut.

Rumah warisan dikuasai tanpa hak oleh orang lain

2011-02-22T11:27:00.000+07:00

Saya (26 Tahun) punya masalah mengenai rumah warisan dari almarhum ayah saya. Begini, Ayah saya mempunyai rumah di kota Semarang. Namun berhubung kita sekeluarga tinggal di Banjarmasin. Jadi Rumah tersebut dititipkan oleh ayah saya kepada keponakannya untuk ditempati. Dulu, ayah saya setiap tahun mengajak saya berlibur ke Semarang dan tinggal di Rumah tersebut, namun setelah ayah saya meninggal. Rumah tersebut tidak pernah lagi kami kunjungi.

Waktu berlalu hingga kami sekeluarga memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Kami pun menunjuk Kakak dari Almarhum Bapak sebagai kuasa ahli waris untuk mejualkan rumah tersebut. Namun tidak kami sangka, keponakan Almarhum Bapak saya (Sebut saja inisialnya AMA) tidak bersedia menyerahkan rumah tersebut dengan alasan rumah tersebut sudah diwariskan oleh bapak saya kepada dia. AMA pun berusaha menghalang-halangi Paman saya untuk menjual rumah tersebut dengan mengatakan kesemua calon pembeli yang berkunjung jika rumah tidak dijual.

Saya yang geram dengan AMA pun tidak tinggal diam. Bersama ibu, saya pun ke Semarang. Atas saran dari teman saya, saya di minta untuk memeriksakan sertifikat tanah ke Kantor BPN Semarang terlebih dahulu. Setelah saya cek ternyata sertifikat Rumah masih atas nama Bapak saya.

Saya kemudian mendatangi AMA, untuk meminta dia mengosongkan Rumah bapak saya itu. Tapi dia tetap tidak mau keluar, padahal saya sudah beritikat baik memberikan kompensasi yang sepadan untuk dia sekeluarga tinggal di tempat yang baru. Tapi dia tetap menolak, dan baru mau keluar jika separuh dari hasil penjualan rumah itu diberikan kepadanya.

Saya disarankan oleh teman saya untuk mensomasi dia sebanyak 3 kali, sampai saat ini saya baru melayangkan somasi yang pertama.

Pertanyaan saya. Jika saya sudah melayangkan somasi pengosongan rumah hingga 3 kali, apakah saya berhak untuk meminta pihak berwajib untuk membantu saya mengosongkan rumah tersebut?

Apakah saya bisa melaksanakan hal tersebut sesuai Pasal 12 Ayat 5 Undang-Undang No. 4 tahun 1992, meski tanpa melalui proses persidangan, karena menurut hemat saya, saya sebagai ahli waris sudah kuat dimata hukum berhak atas rumah tersebut. saya berusaha menghindari persidangan, karena lokasi tinggal saya yang berada di Banjarmasin. Maka akan sangat memakan energi, dan juga biaya yang besar jika saya mengunakan proses persidangan untuk meminta dia keluar dari rumah itu.

Salam

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Oleh karena kepemilikan rumah tersebut masih tetap atas nama almarhum Ayah Anda, belum terdapat bukti pengalihan kepemilikan, maka secara hukum, rumah tersebut masih menjadi peninggalan almarhum yang artinya secara hukum pula, Anda sebagai ahli waris merupakan pemilik atas rumah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 833 KUHPerdata yang menegaskan, Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bahwa kemudian, AMA selaku penghuni tidak mau meninggalkan/ mengosongkan rumah tersebut, tanpa adanya somasi pun Anda tetap bisa mengusirnya. Terlebih dengan menggunakan bantuan aparatur penegak hukum, tentu saja hal tersebut bisa langsung Anda lakukan. Dalam hal ini, Anda bisa membuat laporan kepolisian dengan dalih masuk kedalam rumah tanpa seijin pemilik sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Atas ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas tetap harus Anda tempuh melalui jalur litigasi guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya proses litigasi, hukum tidak dapat bertindak atau melindungi hak Anda terkecuali jika dalam proses non litigasi (penyelesaian diluar jalur hukum), AMA secara sukarela meninggalkan/ mengosongkan rumah tersebut.

Hak Isteri atas Harta Warisan yang didapat suami

2011-02-21T10:19:00.000+07:00

asalamualaikum wr .wb.

dengan hormat,

Begini pak wahyu .... saya telah membeli tanah dimana disini penjual adalah pihak suami tetapi.. pihak istri penjual telah menyetujui dan kemudian menghapus tanda tangan persetujuan di surat jual beli yg sebelumnya telah kami sepakati...dalam surat jual beli tersebut tanda tangan yang menyentuh materai adalah tanda tangan penjual /suami tetapi tanda tangan istri hanya menyatakan persetujuan dan tidak menyentuh pada materai... ternyata setelah menandatangani sang istri menghapusnya

Mengenai latar belakang tanah tersebut adalah tanah waris untuk penjual dari orang tua pihak suami [penjual ] berarti inikan tanah / harta gono bukan gono gini ..dan uang penjualan tanah tersebut sesungguhnya untuk anak anak mereka dan disini anak anak mereka telah menyetujui penjualan tanah tersebut walaupun tidak secara tertulis...

Yang saya tanyakan mengenai sikap istri penjual yang telah menyetujui dan kemudian menghapus tanda tangan yang menyatakan persetujuan jual beli tanah tesebut apakah bisa memberatkan saya untuk memiliki tanah yang telah saya beli tersebut pak / bila ada gugatan dari pihak istri apakah saya bisa kalah di pengadilan????

Atas perhatian yang di berikan kami ucapkan terima kasih ...saya sangat mengharapkan jawaban bapak..

wasalamualaikum wr .wb.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .....

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasanya segala Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36-nya ditegaskan bahwasanya mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sementara mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dikaitkan dengan permasalahan yang disampaikan, sekilas memang benar harta warisan merupakan harta bawaan yang notabenenya berada dibawah penguasaan pihak yang mendapatkan harta tersebut, namun demikian terlebih dahulu harus diperiksa, apakah harta warisan tersebut diperoleh sebelum atau saat berjalannya perkawinan. Jika harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan maka harta tersebut mutlak berada dibawah penguasaan suami sebagai harta bawaan. Akan tetapi jika harta warisan tersebut diperolehnya selama perkawinan (terlebih kemudian dalam perkawinan tersebut sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan/ perjanjian pemisahan harta), tentunya dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan (gono gini) karena harta tersebut didapat atau diperolehnya selama perkawinan. Karena merupakan bagian dari harta bersama, sudah tentu, pada akhirnya berlaku ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak bilamana terdapat perbuatan hukum atas harta tersebut.

Oleh karena si Isteri telah berubah pikiran atas penjualan tanah warisan tersebut, sudah pasti, jika si suami tetap bertahan untuk melangsungkan jual beli atas tanah dimaksud, maka si Isteri berhak mengajukan upaya tuntutan hukum atas penjualan tanah tersebut. Ini sudah pastinya akan sedikit banyaknya memberatkan Anda sebagai pembeli.

Pembatalan dan pengembalian uang panjar jual beli

2011-02-15T09:14:00.000+07:00

Kami ada masalah yg mengganggu pak, kira nya bapak dapat memberikan saran (advice buat saya), ada pun kronologisnya dapat saya cerita kan via email ini ...

Orang tua kami berniat menjual tanah warisan dari suami, oleh karena ini kami sudah pasar kan, dan kemudian ada seseorang yg boleh dikatakan berminat pada tanah tersebut. dan lalu orang tersebut men DP langsung via transfer bank, padahal waktu itu belum ada ikatan perjanjian jual beli dengan pihak kami... dan 1 hari kemudian orang tersebut membatal kan, lalu minta di pulang kan uang nya,lalu atas kebijaksanaan ,saya memulangkan 1/2 dari Dp nya.

Terus terang saya pun keberatan untuk mengembalikan semua nya pak, karena sebelum nya saya juga sudah cukup keluar bnyk uang untuk panggil tukang ukur beberapa kali, juga selain itu, sudah membuat surat keterangan hak waris, surat bebas sengketa, pada lurah setempat dimana orang tua saya tinggal. dimana surat tersebut sudah disah kan oleh rt, rw, lurah dan camat.

Lalu di kedua kali nya orang yg dikata kan niat membeli ini,, menghubungi saya lagi,,, dan menyatakan niat akan tanah tersebut,,,( karena saya niat menjual lalu saya sambung lagi ) sampai akhirnya kita buat janji ketemu untuk pembayaran tanah tersebut, semua surat2 sudah saya siap kan dan org tersebut jg sudah datang ....

saya pikir orang ini benar mau transaksi ... tapi nyatanya berdalih lagi katanya surat yg saya lengkapi berikut hak ahli waris, bebas sengketa, dikatakan palsu...( bgmn palsu ? sedang surat disahkan secara hukum,, dihadapan lurah camat setempat dan dapat dilegalisir ke absahannya

saya kata kan begitu pak.

Sedang ini terjadi sudah diakhir tahun , dimana tahun yg akan datang otomatis harga njop tanah pun sudah berubah dah berganti,, & saya sudah kata kan lansung pada orang tersebut ....

sampai2 saya bilang ,klo tdk dibayar sekarang di tahun berganti harga akan naik karena pajak njop jg sudah berubah,,baiknya dibayar aja setengah selebihnya kekurangannya menyusul..

tapi org tersebut tdk mau &bilang lbaiknya urus surat2 aja dulu,,, mereka minta lagi surat tanda tangan dr kakak saya yg kebetulan ada di luar negri,,, ( tetapi masih warga negara indonesia ) dan kakak saya padahal sudah menanda tanganin surat hak waris tersebut,,

tapi orang ini mau nya di kiirm lagi surat dan minta tanda tangan yg disah kan Komjen imigrasi yg ada dikedutaan belanda,,,

setelah tahunberganti bnyk penawaran yg dtg pada saya untuk tanah tersebut dengan harga yg lebih tinggi dr org tersebut,,

dan saya pikir lebih baik saya deal dengan peminat baru yg jelas2 tidak cerewet, ( toh saya pikir saya tidak ada ikatan jual beli apa pun dengan orang ygs ebelumnya,,

dan saya bilang pada orang yg sebelumnya boleh aja klo dia mau tanah saya tersebut tapi saya mau diharga yg baru,, ( karena saya dpt penawaran yg lebih bagus di awal thn kan di samping itu juga hrg pajak sudah naik dengan njop yg baru..)

tapi orang itu tidak mau,dengan harga yg baru tetap inign dengan harga yg lamadan malah minta di balik kan uang yg 1/2 nya itu..

orang tersebut bilang pada saya dia ada bukti transferan,, dan akan menuntut,,, saya juga ada bukti pengembalian uang nya itu via bank..

bagaimana menurut saran Bapak ??

Mohon Advice dari bapak, terima kasih sebelum nya,

Wassalam,

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan, Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya, sejak adanya kesepakatan jual beli berikut kesepakatan mengenai harganya antara Anda sebagai penjual dengan pembeli, maka secara hukum, Anda telah terikat dengan pembeli untuk menjual tanah tersebut. Terlebih kemudian ada panjar yang diserahkan pembeli kepada Anda meskipun, mungkin sesungguhnya Anda tidak berkenan atas Panjar tersebut namun karena Anda menerima dan tidak mengembalikan panjar tersebut, tentunya secara hukum, Anda dianggap setuju dan terikat dengan pengikatan jual beli yang ada. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1464 KUHPerdata, yang menegaskan. Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Bahwa kemudian pembeli membatalkan dan meminta pengembalian panjar yang telah diberikannya, sesungguhnya hal itu merupakan hak pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1488 KUHPerdata yang menyatakan, dalam hal pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan.

Bahwa kemudian Anda menganggap berhak untuk hanya mengembalikan 1/2 dari panjar yang diterima anda, sesungguhnya jika pembeli tidak sepakat dengan cara Anda tersebut, ia dapat menuntut Anda secara hukum, pidana maupun perdata

Merebut kembali harta yang sebelumnya telah diserahkan Pewaris

2011-02-12T08:00:00.000+07:00

Dengan hormat,

2 bulan yang lalu ayah saya meninggal dunia, meninggalkan 1 orang isteri dan 6 orang anak yaitu: 4 (laki), 2 (wanita). Semasa hidup ayah saya, pernah memberikan/membuat surat pernyataan bermaterai ditambah tandatangan ayah saya diatas lima kertas segel yang intinya bahwa semua tanah berupa kebun dan sawah serta rumah menjadi hak milik ibu saya dengan saksi 2 orang yaitu, saya dan kakak kandung saya , dan ibu saya pun sudah merubah semua hak milik ayah saya menjadi hak milik atas nama ibu saya.

Yang menjadi permasalahan adalah ibu saya itu memiliki anak lagi (6 orang) dari perkawinan sebelum dengan ayah saya. Dan ironinya ibu saya itu pingin menguasai sepenuhnya serta membagi harta dari ayah saya kepada kepada seluruh anaknya yang berjumlah 12 orang.

Pertanyaan saya:

1. Dari keterangan saya diatas apakah tindakan ibu saya itu dibenarkan dalam KUHP perdata dan KHI dengan catatan bahwa pada waktu pengalihan hak milik a/n ayah saya ke ibu saya murni bukan keinginan ayah saya pribadi, tapi atas dorongan dan desakan dari saya sebagai anak bungsu dikarenakan hasutan dari ibu saya.

2. Bagaimana cara mengembalikan agar harta ayah saya itu jatuh kembali kepada semua anak kandungnya?

3. Bagaimana sistem pembagiannya?

Demikian pertanyaan dari kami.

Terima kasih banyak atas jawaban yang bapak berikan.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Pasal 584 KUHPerdata menyatakan Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata diatas dan dirunut dari kronologis yang disampaikan, jika almarhum Ayah Anda semasa hidupnya telah memberikan tanah kebun, sawah dan rumah yang dimilikinya kepada isterinya. Maka hal itu telah cukup menegaskan bahwasanya hak kepemilikan atas sawah, tanah kebun dan rumah itu benar telah beralih kepemilikan dan menjadi milik Ibu Anda.

Oleh karena sebagai pemilik, maka tentunya Ibu Anda berhak sepenuhnya melakukan apa saja kehendak atas tanah kebun, sawah dan rumah itu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan, Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

2) Karena penyerahan hak kepemilikan itu dilakukan oleh almarhum ayah Anda semasa hidupnya, tentunya sudah tidak ada cara lain untuk mengembalikannya. Namun demikian sebaiknya anda lihat kembali bentuk-bentuk dokumen hukum tentang pengalihan hak kepemilikan tersebut, apakah dibuat di bawah tangan atau melalui akta notariat. Jika hanya dibuat dengan dibawah tangan, sedikit banyaknya masih ada "celah", tapi jika dibuat melalui akta notariat, meskipun ada "celah", secara legal formal kedudukan Ibu Anda sebagai pemilik sangatlah kuat

3) Karena tanah kebun, sawah dan rumah tersebut telah menjadi milik si Ibu, maka tentunya itu bukan harta peninggalan Ayah Anda. Artinya, tidak ada sistem pembagian dalam hal itu.

Menetapkan bagian ahli waris saat Pewaris masih hidup

2011-02-08T10:16:00.000+07:00

Dear Pak Wahyu,

Saya perempuan bersuami dan beranak dua laki laki. Saya 3 bersaudara. Kakak saya laki laki sudah beranak istri dan adik saya laki laki juga beranak satu. Adik saya sudah meninggal beberapa tahun lalu dan sampai sekarang istrinya belum menikah lagi. Ibu saya juga sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ayah saya menikah lagi dan tidak mempunyai anak dari istri yg kedua ini.

Mumpung ayah masih ada kami ingin membagi harta warisan kami kepada semua ahli waris yg berhak.

Pertanyaan saya:

1. Dari keterangan saya diatas siapa saja yg berhak untuk mendapatkan warisan?

2. Bagaimana dengan pembagian dan berapa hak dari setiap ahli waris tersebut?

Trimakasih banyak atas jawaban yg bapak berikan.

Rgds,

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwasanya pewarisan hanya terjadi karena kematian. Bagi orang muslim, selain ketentuan Pasal 830 KUHPerdata, mengikat pula ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukumnya, jika benar Ayah Anda selaku pewaris masih hidup, maka secara hukum tidak dapat dilakukan pembagian harta warisan dan sebaliknya, para calon ahli waris juga tidak diperkenankan menetapkan bagian warisnya.

Hak pembeli - Kewajiban Penjual atas tuntutan PK

2011-01-31T10:11:00.000+07:00

Dear Bung Wahyu,

Suami saya membeli tanah seluas 120 m dari mr.x dengan status masih letter C/ girik (girik seluas 1160 m). Dalam perjalanan mo bangun rumah di tanah tsb, ternyata ada mr.y yg ngeklaim sebagai pemilik tanah tsb. Sesuai info, memang sebelumnya ada sengketa tanah antara mr.x dan mr.y. Sudah diputuskan pengadilan bahwa mr.x memenangkan perkara. Mr.y mengajukan kasasi ke MA , dimana keputusan MA tetap memenangkan mr.x dan mengeluarkan SK eksekusi atas mr.y , karena mr.y masih menempati sebagian dari tanah tsb seluas 200 m. Dan mr.y tetap tidak mau menyerahkan secara sukarela sehingga dilakukan eksekusi paksa oleh PN setempat.

Setelah eksekusi, mr.y mengajukan PK ke PN setempat, tapi ditolak karena tidak ada bukti baru / novum baru. Saat ini kami sudah mau bangun rumah di tanah itu, tapi dihalangin secara fisik oleh mr.y dengan alasan dia mengajukan PK lagi ke MA dan mengajukan novum baru.

Untuk Akta Jual Beli antara suami saya dan mr.x masih dalam proses di kecamatan setempat.Tapi mr.x memberikan pernyataan bersegel yang intinya dia mengizinkan pembeli membangun rumah di tanah yang sudah dibelinya dimana selama proses AJB belum selesai, mr.x masih memiliki hak penguasaan dan tanggung jawab atas tanah tsb secara hukum.

Mohon tinjauan dari sisi hukumnya hak suami saya atas tanah tsb dan bisakah kami tetap melanjuutkan untuk menbangun rumah ditanah tsb atau sebaiknya cancel saja??

Atas perhatian dan jawabanya kami ucapkan terima kasih

salam,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwasanya :

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 di atas sejalan pula dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 yang secara jelas menegaskan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim.

Artinya, dalam masalah yang disampaikan, Suami Anda selaku pembeli tidak perlu khawatir dengan alasan PK kedua kalinya yang disampaikan Mr. Y tersebut. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 di atas, sesungguhnya Mr. Y tidak dapat lagi mempermasalahkan tanah sengketa yang dibeli suami Anda. Dan jika Mr. Y tetap menghalang-halanginya, Mr. Y dapat saja diperkarakan oleh Mr. X dan Suami Anda.

Terkait dengan pernyataan atau jaminan Mr. X, perlu diketahui bahwasanya Jual beli merupakan ranah hukum perdata. Dalam aturan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata, Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Adapun ketentuan Pasal 1491 KUHPerdata menjelaskan bahwasanya, penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1) penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;

2) tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Pasal 1492 KUHPerdata menegaskan, meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Terkait dengan Pasal 1492 KUHPerdata di atas, Pasal 1494 KUHPerdata, menegaskan pula bahwasanya, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Jadi, ada tidaknya jaminan dari Mr X selaku penjual, Mr. X tetap menanggung keamanan dan kenyamanan suami Anda selaku pembeli atas rumah dan tanah yang dijual Mr. X. Selaku pembeli, berdasarkan ketentuan Pasal 1496 KUHPerdata, jika adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

1. pengembalian uang harga pembelian;

2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;

Kembali pada permasalah dan pertanyaan yang diajukan, Suami Anda tetap dapat melanjutkan membangun rumah atas tanah tersebut karena apapun yang menjadi alasan Mr. Y, bukan suatu halangan secara hukum.

Kwintansi pembelian dipalsu ...

2011-01-27T11:29:00.000+07:00

Assalamu Alaikum Wr Wb,

Selamat Malam Pak Wahyu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian pak wahyu. Masalah bisnis konveksi ini sebenarnya digeluti oleh istri saya, yang awalnya join/sepakat untuk kerjasama dan semua diatur dengan sistem 50-50, dari awal produksi hingga proses akhir. Istri saya memberikan modal dengan total Rp.18.200.000,- dengan memberikannya sebanyak 3 tahap (untuk beli bahan & sewa toko) tanpa kwitansi namun ada kertas yang berupa hitung2an yang ditandatangani oleh si partner tersebut, Dan hal ini diketahui oleh orang tua istri saya, maupun orang tua partner bisnisnya.

Tetapi dalam perkembangannya, karena istri saya masih pemula, sedangkan partnernya sudah pengalaman, maka dalam proses beli bahan sampai dengan tukang jahit ditangani oleh partner tersebut tanpa sepengetahuan istri saya. Dan pada proses itu harga di mark up, namun partner tersebut memberikan kwitansi palsu pembelian bahan. Padahal sudah disepakati bahwa semua proses harus dilakukan bersama-sama. Kecurangan ini bisa diketahui istri saya, dengan mendatangi toko bahan yg pernah mereka kunjungi berdua. Bahwa benar pada Tanggal yg tertera di kwitansi palsu tersebut, si partner membeli bahan dengan sampel yang sama yang dibawa istri saya saat itu, namun nama toko di kwitansi tersebut berbeda dan harga yang tidak sesuai. Kecurangan ini jg bisa diketahui pada proses jahit, yang harganya juga di mark up, karena pada waktu itu bahan langsung dikirim ke tukang jahit tanpa konfirm ke istri saya.

Kami sudah melaporkan hal ini ke Polsek setempat pada tgl 3 januari 2010, namun jawabannya kurang memuaskan, karena memang kami tidak membuat kesepakatan kerjasama sebelumnya (surat perjanjian). Sehingga sampai 2 kali kami datangi polsek, yg kami terima hanya saran polisi untuk berdamai. Dan itupun kami belum mendapatkan surat keterangan perkembangan tindak lanjut dari kepolisian.Ada beberapa hal yang saya ingin konsultasikan :

1. Apakah kasus ini termasuk ke dalam perdata atau pidana? mengingat tidak ada surat perjanjian, namun ada alat bukti berupa kwitansi palsu dan saksi yang keterangannya bisa digali

2. Berapa lama biasanya kasus ditangani Kepolisian hingga pada proses pemanggilan terlapor? karena sampai saat ini belum ada pemanggilan saksi maupun terlapor, mengingat barang yang diproses tersebut sudah menjadi baju dan kami selidiki sudah terjual 75%, tanpa ada konfirmasi apapun ke istri saya

3. Langkah hukum apa yang saya harus ambil? karena saya sudah melayangkan surat permohonan tindak lanjut laporan ke Kapolres pada tanggal 20 Januari 2010, dikarenakan tidak ada titik temu pada level Polsek.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Pasal 263 KUHPidana :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian..

Bahwasanya kasus yang Isteri Anda alami termasuk tindak pidana pemalsuan surat karena memenuhi unsur-unsur Pasal 263 KUHPidana yakni :

- Adanya kwitansi palsu yang dibuat secara tidak benar atau dirubah dengan sedemikian rupa oleh partner bisnis Isteri Anda,

- Kwintansi palsu tersebut digunakan oleh si partner sebagai suatu keterangan atas suatu kegiatan (dalam hal ini, sebagai bukti pembelian atau sebagai bukti pembayaran),

- Atas penggunaan kwitansi palsu tersebut isteri Anda mengalami kerugian.

2) Di kepolisian, untuk menindak lanjuti suatu laporan/ aduan, Polisi tidak akan langsung melakukan penyidikan. Terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan dengan menggali informasi terlebih dahulu dari pelapor/ pengadu dan bukti atau saksi dari pihak pelapor. Jadi, yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu adalah, apakah Anda atau isteri Anda sebagai pelapor telah menerima tanda terima laporan dan dimintakan keterangannya untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan (BAP Laporan) ?

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur jangka waktu proses penyidikan/ penyelidikan suatu aduan/ laporan namun demikian, Anda sebagai pelapor dapat memantau kinerja penyelidikan atau penyidikan perkara dengan mendasarkan pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan kepolisian dengan skala waktu sebagai berikut :

1. SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.

2. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.

3. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

a. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

b. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.

c. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

d. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

e. Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

3) Saran saya, Anda harus kembali membuat laporan atas kasus yang isteri Anda alami. Dalam kasus pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 263 KUHPidana, ada tidaknya perjanjian kerjasama bukanlah bukti utama. Dalam hal ini, bukti kwintasi palsu sudah cukup menjadi bukti dan itu merupakan bukti utama.

Dalam pembuatan laporan, Anda harus mendatangi bagian SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian) dan harus diupayakan pula isteri Anda yang bertindak sebagai pelapor karena dalam hal ini, isteri Anda adalah sebagai pihak yang langsung dirugikan.

Jika laporan diterima, upayakan untuk meminta tanda terima laporan. Jika laporan ditolak, isteri Anda sebagai pelapor dapat mengadukan sikap petugas SPK tersebut kepada bagian Propam (Propost Pengamanan).

AHLI WARIS PENJUAL TIDAK MAU TANDA TANGAN BALIK NAMA

2011-01-23T11:46:00.000+07:00

assalamu\'alaikum,

salam hormat,

sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas waktu yg diberikan untuk membaca dan menjawab surat saya ini.

Begini pak, orang tua saya telah membeli rumah BTN dari pihak kedua skitar tahun 1997 lalu, namun tdk langsung dibalik nama. Pada tahun 2006 kami berniat membuat balik nama. Namun krn pihak pertama sebagamana tercantum dlm sertifikat telah meninggal maka urusan menjadi rumit. Ahli waris berjumlah 6 org menolak bertandatangan kecuali dgn imbalan uang yg bagi kami sangat besar (sama dgn nilai beli rmh tsb).

Pertanyaan sy:

1. Jika kami tdk mengurus balik nama bgmn kekuatan hukum kepemilikan rmh kami untuk saat ini dan seterusnya?kami khawatir mrk memalsukan dokumen2 untuk menuntut rmh kami.

2. apa risiko jika sampai berpuluh tahun ke dpn kami tdk balik nama?

3. apakah sy dpt minta penetapan kelurahan atas hak milik tersebut dgn mencantumkan bahwa ahli waris tdk mau menandatangani dokumen balik nama?

Terima kasih atas jawaban Bapak.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam hukum, sebagaimana diatur Pasal 572 KUHPerdata, dikatakan bahwasanya, "setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu". Artinya, jika benar orangtua Anda mengklaim rumah tersebut adalah miliknya, maka orangtua Anda harus membuktikan bukti-bukti kepemilikan atas rumah tersebut.

Balik nama atas sertifikat adalah suatu peristiwa hukum yang membuktikan adanya peralihan hak kepemilikan antara penjual dengan pembeli sekaligus mengesahkan bahwasanya pembeli adalah pemilik sah property tersebut. Dengan demikian proses balik nama merupakan proses yang harus dilewatkan oleh orangtua sebagai pembeli. Jika proses ini dibiarkan tertunda-tunda, tentunya akan selalu ada penyimpangan hukum yang dilakukan para ahli waris penjual, seperti mengklaim kembali property tersebut mengingat belum ada proses peralihan hak kepemilikan yang sempurna, menuntut harga pembelian yang baru atau seperti yang Anda bayangkan yakni adanya penggelepan dan penipuan atas sertifikat, dsb.

Saran saya, jika ahli waris penjual tidak mau menandatangani berita acara balik nama, ajukan saja gugatan kepada ahli waris penjual dan minta kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah jual beli propery yang sudah dilakukan. Kelak dengan adanya putusan pengadilan tersebut, orangtua anda dapat melanjutkan proses balik nama di BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanpa harus melibatkan ahli waris penjual.

Harta dan anak dalam hubungan luar nikah dengan expart

2011-01-22T19:54:00.000+07:00

Selamat pagi pak wahyu, saya punya anak dr seorang expart warganegara perancis, kita hidup bersama selama lebih dr 3 thn, dia memberikan saya rumah n mobil yg masih kredit. sekarang kami ada masalah dimana saya ingin lepas dari dia, tapi dia ingin mengambil kembali apa yg dia telah berikan kpd saya dan ingin kesepakatan masalah anak. dia sudah berkonsultasi dengan lawyernya dan pihak embassy. Saya tidak mau berada di posisi yang terjepit nantinya karena saya tidak mengerti masalah hukumnya.

Bagaimana hukum harta yang dia keluarkan tanpa ada pernikahan,apa bisa digugat? Bagaimana buat kesepakatan yang terbaik tentang anak, krn saya takut apabila anak saya di bawa ke perancis dan tidak di pulangkan lagi?

Mohon bantuannya pak wahyu. Saya tunggu jawabannya dari pak wahyu.

Terima kasih,

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ..

Pasal 572 KUHPerdata menegaskan, "setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu".

Jadi, karena harta tersebut bukan tergolong harta bersama dalam perkawinan, jika Anda ingin mempertahankan harta tersebut, sebelumnya tolong Anda lihat kembali bukti kepemilikan rumah dan mobil yang masih kredit tersebut, apakah atas nama Anda sebagai Pemilik atau atas nama si expart tersebut. Jika atas nama si expart, tentunya selaku pemilik ia berhak menguasai barang- barang tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan, "Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".

Namun demikian, ketentuan Pasal 574 KUHPerdata, dapat dikesampingkan bilamana ternyata si expart tersebut secara jelas-jelas menyerahkan barang-barang tersebut untuk dimiliki Anda, misal sebagai hadiah, hibah, tukar menukar atau mungkin jual beli barang-barang tersebut kepada Anda. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan, "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu". Sekali lagi, tentunya dalam hal ini, Anda tetap harus mampu membuktikan tentang adanya peristiwa hukum atas penyerahan barang tersebut kepada Anda.

Terkait dengan anak, kiranya dapat disampaikan bahwasanya berdasakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Artinya karena anak tersebut lahir diluar hubungan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan hukumnya, anak tersebut secara hukum dalam kekuasaan Anda. Hal yang lebih menguatkan lagi, dalam Pasal 4 huru g UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga memperjelas bahwasanya yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia, adalah, “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia”. Jadi berdasarkan ketentuan hukumnya, semua kesepakatan tentang anak yang merupakan hasil hubungan diluar perkawinan dengan seorang expart, diserahkan kepada si Ibu dari anak tersebut, dalam hal ini berarti Anda bebas menentukan kesepakatan atas si Anak. Namun demikian, saya sarankan sebaiknya tetap dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan atau jika Anda mengkhawatirkan kondisi seperti yang Anda bayangkan, saran saya, tunggu hingga si Anda beranjak usia dewasa dengan demikian si anak dapat menentukan pilihannya sendiri.

Hak pesangon bagi Pekerja Harian

2011-01-22T10:44:00.000+07:00

Salam Bahagia,

Saya ada permasalahan tentang pekerjaan saya. Saya kerja di suatu perusahaan di daerah sorong sebagai tenaga harian yang sudah berjalan 1 tahun 2 minggu. Pada tanggal 11 Januari 2011 saya diberhentikan secara lisan dengan alasan mobil / truk tersebut akan di over houl / turun mesin dan ganti chasis yang butuh waktu 1 bulan sehingga saya di PHK dulu.

Yang saya tanyakan :

1. Apakah hak - hak saya yang bisa saya tuntut ke perusahaan tersebut ? Adakah pesangon buat saya, THR ( selama ini saya tidak dapat THR dari HRD dengan alasan tenaga harian ?

2. Mohon diberikan dasar hukumnya kalau ada ?

Terimakasih atas jawabannya semoga saya bisa menuntut keadilan.

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sepertinya uraian status anda sebagai pekerja lepas harian kurang lengkap karena And tidak menguraikan status perjanjian kerja Anda, apakah dalam PKWT atau PKWTT. Namun demikian, saya coba menjawab pertanyaan Anda dengan uraian sebagai berikut :

Pasal 157 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 pada pakoknya menguraikan pengertian pekerja harian adalah pekerja dengan penghasilan yang dibayarkan atas dasar perhitungan harian, dengan kondisi penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

Pasal 10 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan :

Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Dalam Pasal 15 Kepmen tersebut, dijelaskan pula bahwasanya :

PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kepmen dimaksud maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pekerjaan harian memiliki bentuk hubungan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian kerja PKWT atau PKWTT. Dikatakan PKWT, apabila si pekerja tersebut bekerja untuk perusahaan kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu) bulan. Kalaupun Anda dikontrak oleh perusahaan dalam jangka waktu kontrak 1 tahun, akan tetapi karena sifat pekerjaan tersebut dalam sebulan hanya dikerjakan kurang 21 hari maka Anda tetap tergolong sebagai PKWT harian lepas.

Sampai disini, kiranya Anda dapat menjelaskan, apakah Anda tergolong pekerja harian PKWT atau PKWTT. Jika PKWT anda telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, seperti : dibuat dalam bentu tertulis, hanya dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, Tidak ada penyimpangan dalam jangka waktu perjanjian kerja, seperti dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan masa perpanjangan satu kali denga tempo perjanjian paling lama 1 (satu) tahun dan atau pembaharuan perjanjian kerja tidak melebihi 30 hari kerja, maka tentunya tidak ada kewajiban Perusahaan untuk membayar pesangon kepada Anda bilamana terjadi PHK seperti yang Anda pertanyakan. Dalam hal ini, diserahkan kepada kebijakan perusahaan.

Sebaliknya, jika ternyata status Anda sebagai pekerja harian lepas tenyata menyimpang dari ketentuan Pasal 15 Kepmen tenaker No. KEP.100/MEN/VI/2004, tentunya anda berhak mendapat pesangon sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang menjelaskan :

"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"

Masalah utang piutang kog jadi urusan polisi ?

2011-01-18T05:54:00.000+07:00

Kepada Yth.

Bapak Wahyu Kuncoro, SH

Saya RM. Saat ini Ayah saya mempunyai masalah hutang piutang. Pada tahun 2005, Ayah saya mengajukan hutang ke bank. Belum selesai jatah angsurannya, Ayah saya sudah dipensiunkan dari pekerjaannya sehingga dia tidak bisa mengangsur hutang lagi. Pada saat itu, ada teman yg menawari menggantikan mengangsur hutang itu dengan balasan kelak Ayah saya apabila mendapat pekerjaan lagi akan bisa balik mengangsur ke dia. Tapi hingga saat ini Ayah saya tidak mendapat pekerjaan apapun dan mengalami kebangkrutan dikarenakan adik saya telah menjaminkan rumah sebagai jaminan kredit untuk pengajuan hutang usaha adik saya. Sampai pada akhirnya, adik sayapun juga mengalami kebangkrutan dan kami terpaksa menjual rumah kami tersebut guna melunasi hutang adik saya itu.

Pada saat adik saya telah berhasil menjual rumah tersebut, teman Ayah saya ini datang dah menagih hutangnya dengan alasan karena Ayah saya berjanji untuk mengganti hutang tersebut apabila rumah kami laku terjual. Kepada temannya ini, Ayah saya bilang kalo ternyata seluruh uang hasil penjualan rumah sudah habis untuk membayar hutang adik saya dengan harapan teman ayah saya ni dapat mengerti keadaan kami ini. Tapi Teman ayah ini kemudian menuduh AYah saya dengan penipuan. Kemudian teman Ayah saya ini bercerita kepada seorang Kapolsek Tembalang, Ibu Resti Pasaribu.

Atas inisiatif si Ibu Kapolsek ini, si Ibu melaporkan Ayah saya dengan pasal penipuan. Akhirnya pada tanggal 13 Januari, Ayah saya diciduk oleh kepolisan sektor Tembalang pada jam 11 malam dan disuruh penyidik untuk membuat BAP dengan sendirinya tanpa didampingi adik saya ataupun pengacara karena tidak diperbolehkan oleh mereka. Melalui BAP ini, Ayah saya dipaksa untuk menjawab pertanyaan2 yang sengaja dirancukan untuk menjebak Ayah saya agar dari status saksi menjadi tersangka. Kemudian, pihal polisi mengajukan nego apabila dalam 1 x 24 jam Ayah saya dapat melunasi hutang piutang itu, maka dia akan dibebaskan. Untuk sekedar tahu saja, Ayah saya ditahan di kantor Polsek Tembalang in diperlakukan tidak sopan. Dia sudah dimasukkan sel padahal belum ada surat penahanan. SI Ibu Kapolsek Resti Pasaribu ini bilang, Ayah saya dikenai pasal penipuan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Apakah masalah Ayah saya ini bisa termasuk PIdana atau Perdata? Karena setahu saya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tgl 31-07-1970 No. 93 K/Kr/1969 yang secara jelas-jelas dan tegas menyatakan: SENGKETA HUTANG PIUTANG MERUPAKAN SENGKETA PERDATA.Toh, selama ini Ayah saya juga menerima teman dia secara baik-baik dirumah apabila bermaksud menagih dan tidak pernah menghindar.

2. Langkah-langkah apa saja yang harus Ayah saya lakukan karena saat ini keluarga saya benar-benar bangkrut dan belum bisa melunasi hutang tersebut?

3. Apakah bisa seorang Kapolsek seperti Ibu Resti Pasaribu ini membuat laporan padahal tidak ada bukti Laporan tercatat dari Teman Ayah saya ini karena Teman Ayah saya ini merasa hanya bercerita saja tanpa ada niat untuk melaporkan Ayah saya ke polisi dan berniat menarik BAPnya tapi tidak diperbolehkan oleh si Ibu Kapolsek Tekbalang ini.

4. Apakah bisa BAP yang sudah ada ditarik kembali? Karena tindakan si Ibu Kapolsek ini berkesan menyuruh Ayah saya agar membayar pelunasan dari hutang beliau selama ini dalam waktu 1 x 24 jam baru dia akan dikeluarkan dari tahanan karena menurut teman saya yang seorang anggota kepolisian juga, itu sesungguhnya adalah tindakan indisipliner yang jika kelak BAP Ayah saya tetap dipaksakan diproses, Ayah saya dapat mengajukan Pra Peradilan atas tindakan si Ibu Kapolsek ini.

5.Apa yang harus Ayah saya lakukan untuk solusi masalah ini. Perlu digaris bawahi bahwa kemampuan Ayah saya untuk mencicil hutang ini telah ditolak oleh Teman Ayah saya ini dengan alasan cicilannya terlalu kecil dan memaksa Ayah saya mengembalikan setengah dari jumlah hutang Ayah saya?

6. Apakah setelah kasus ini selesai, saya dapat menuntut balik si Ibu Kapolsek ini dengan Pasal Pencemaran nama baik dan Perbuatan tidak menyenangkan atas nama Pelapor Ayah saya?

Demikian Surat Pembaca ini saya buat. Besar harapan saya agar mendapatkan jawaban atas solusi masalah Ayah saya ini sehingga AYah saya tidak perlu mendekam di penjara karena saat ini AYah saya mulai sakit-sakitan karena depresi diperlakukan tidak sopan oleh pihak berwenang sewaktu di penjara. Saya mengucapkan TERIMA KASIH sebesar-besarnya untuk Bapak Pengacara yang telah bersedia membantu saya dalam konsultasi gtrais ini.

Hormat saya,

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Penentuan suatu perkara hukum masuk dalam bidang pidana atau perdata, hanya proses pemeriksaan di Pengadilan yang dapat menentukannya. Dalam hal ini, perkara tersebut harus terlebih dahulu diperiksa (dilakukan penyelidikan dan penyidikan) oleh pihak berwenang. Dari uraian yang disampaikan, sekilas mungkin perkara yang dihadapi ayah Anda adalah masalah hutang piutang namun harus diketahui perbedaan antara pidana dan perdata itu sangat tipis, kesemua tergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap nanti di Pengadilan.

2) Dalam hukum, hutang adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Utang hanya dapat diselesaikan apabila :

a. hapus karena pembayaran;

b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

c. karena pembaruan utang;

d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;

e. karena percampuran utang;

f. karena pembebasan utang;

Karena utang adalah utang, maka tidak ada upadaya lain selain menyelesaikannya. Mungkin, yang bisa dilakukan adalah membicarakannya kepada kreditur (walaupun sangat tergantung pada sikap dan kebijakan si kreditur).

3) Dalam hukum pidana, secara limitatif, penyidik hanya mempunyai kewenangan :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan kewenangannya tersebut, Kapolsek selaku penyidik sangat tidak mungkin membuat laporan. Kalaupun benar kapolsek tersebut membuat laporan di kantor polsek yang ia pimpin, pasti ada misleading dan sikap indispliner dalam hal ini. Saran saya, anda periksa lagi berkas-berkas perkara Ayah Anda tersebut, terutama memeriksa surat laporan atas perkara tersebut. Jika benar si Kapolsek yang membuat laporan, saran saya, Anda harus segera melaporkan si Kapolsek pada divisi propam polri polres setempat.

4) BAP yang bisa ditarik kembali hanyalah BAP yang terkait delik aduan. Penipuan tidak termasuk delik aduan tetapi masuk dalam delik kejahatan yang artinya tidak dapat ditarik segala proses hukum yang telah dimulai oleh penyidik.

Saya sepakat dengan saran teman Anda, dan saran, Anda tidak perlu menunggu selesainya proses pemeriksaan Ayah Anda, langsung saja Anda membuat laporan tentang perilaku Kapolsek tersebut kepada divisi propam di tingkat polres setempat.

5) Lihat jawaban no. 2.

6) Ya, itu hak Ayah Anda. Jika segala sesuatu yang dituduhkan tidak terbukti, Ayah Anda berhak membuat laporan balik kepada si Kapolsek.

Saya dianggap bodoh karna ingin perjanjian pranikah

2011-01-06T11:33:00.000+07:00

Yth NM Wahyu Kuncoro SH

saya baru saja beli dan baca buku Anda "Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga".

Saya wanita single anak sulung 3 bersodara, Kristen, dari suku Indonesia Timur (patrilineal) yg kebetulan berasal dari keluarga mampu. Akibatnya, dulu beberapa kali saya ditipu laki2 yg pura2 cinta saya namun motivasinya adalah untuk pinjam uang tanpa mengembalikan.

Saya mengatakan pada orangtua saya bahwa kalo saya mendapat cowok baru, sebaiknya saya membuat perjanjian pranikah utk melindungi warisan org tua dari pasangan yg berniat merampasnya. Tapi kata orgtua saya, itu tdk ada gunanya/tdk kuat. Kata mereka carilah suami yg baik. Saya tak percaya, krn org baik pun suatu saat bisa berubah, berhutang dll. Makanya saya bersikeras, perjanjian pranikah itu penting.

Pertanyaan saya:

1. Jika memang saya dilarang membuat perjanjian pranikah, adakah cara lain agar kalo saya nikah dan cerai, uang dan harta dari ortu aman? saya berpikir utk memberikan semua itu pada adik laki2 (1 org), menjadi atas nama dia. adik yg satunya (laki) cacat mental, IQ nya 40, jadi dia tdk bisa diandalkan. Apakah deposito hasil kerja keras saya, bunganya dan tabungan gaji saya harus saya bagi dengan mantan suami? Gimana cara menghindarinya?

2. dengan kondisi saya dilarang membuat perjanjian pranikah, jika saya nikah lalu meninggal, bagaimana caranya agar uang gaji saya, deposito hasil kerja keras saya, bunganya, uang dan harta warisan/dari org tua tdk jatuh ke tangan suami?

3. Apakah jika tdk ada perjanjian pranikah maka jika suami berhutang dan tdk sanggup membayar, istri juga kena getahnya (harus melunasinya)? adakah cara lainnya yg tanpa perjanjian pranikah tetap bisa mencegah ini?

Maaf bukan saya curiga terus pd laki2. Tapi ngga rela jika membayangkan semua itu jatuh ke tangan wanita simpanannya/istri barunya setelah saya cerai/ meninggal.

Terimakasih atas jawaban Anda.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya dan terima kasih juga telah membeli buku saya ....

1) Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan, tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditegaskan, bahwasanya yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. anak yang belum dewasa;

2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1329 - Pasal 1330 KUHPerdata di atas, selama Anda tidak tergolong sebagai subjek hukum Pasal 1330 KUHPerdata, TIDAK ADA SATUPUN ORANG YANG DAPAT MELARANG ANDA UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN PRANIKAH.

Jika Anda ingin mengamankan hak-hak Anda atas harta benda yang Anda miliki atau Anda peroleh sebelum perkawinan, Pada prinsipnya, TIDAK ADA CARA LAIN SELAIN MEMBUAT PERJANJIAN PRANIKAH. Namun demikian, dalam perkawinannya, hukum tetap memberikan kesempatan bagi suami - isteri untuk melakukan pemisahan harta benda perkawinan dengan syarat dan prosedur sebagaimana diatur Pasal 186 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut :

"Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:

1. bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.

2. bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal".

Dalam pengajuan tuntutan pemisahan harta benda dalam perkawinan, ketentuan Pasal 187 jo. Pasal 189 KUHPerdata mensyaratkan harus diumumkan secara terbuka. Artinya, tuntutan berikut penetapan Pengadilan nanti harus diberitahukan kepada orang/ pihak lain yang memiliki kaitan dengan harta benda perkawinan dimaksud.

Konsekuensi hukum adanya tuntutan pemisahan harta benda perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 192 KUHPerdata adalah orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu. Bahkan bila perlu, dengan alasan haknya dirugikan, dapat menggugat suami isteri tersebut

Konsekuensi yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHPerdata, meskipun ada pemisahan harta benda, si isteri wajib memberi sokongan untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan olehnya karena perkawinan dengan si suami, menurut perbandingan antara harta si isteri dan harta si suami. Bila si suami ada dalam keadaan tidak mampu, biaya-biaya itu menjadi tanggungan si isteri saja.

Jadi, dihitung dari konsekuensi yang kelak timbul, secara hukum masih tetap lebih baik Anda melakukan/ membuat perjanjian pranikah karena lebih menjamin hak-hak Anda secara hukum.

Perlu diketahui, tujuan utama perjanjian pranikah adalah melindungi hak-hak Anda secara hukum untuk tetap memiliki hak-hak atas aset-aset maupun harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan, mengingat dalam perkawinan pada dasarnya secara hukum terjadi percampuran harta antara suami - isteri. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Anda, dan pastinya semua orang tidak ingin terjadi perceraian namun demikian tidak ada yang dapat memastikan langgeng tidaknya perjalanan perkawinan. Meskipun ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 pada pokonya menyatakan hadiah atau warisan yang diperoleh suami - isteri terpisah dari harta bersama, dalam prakteknya membutuhkan proses hukum yang berbelit-belit karena Anda harus mampu membuktikan secara hukum bahwasanya benar harta tersebut diperoleh dari hadiah atau warisan.

Kelak, tanpa adanya perjanjian pranikah atau penetapan Pengadilan tentang pemisahan harta benda perkawinan, deposito hasil kerja keras Anda berikut bunganya serta tabungan gaji Anda terhitung sebagai sebagai harta bersama dalam perkawinan. Artinya, secara hukum Anda diwajibkan untuk membaginya dengan mantan suami. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Jadi, sekali lagi ditegaskan, jika benar ingin ada jaminan atas hak-hak hukum dan finansial dalam perkawinan, sebaiknya Anda membuat perjanjian pranikah.

Kembali pada uraian yang Anda sampaikan, dimana Anda berpikir untuk memberikan semua harta yang Anda miliki pada adik laki-laki dan kemudian mengatasnamakannya atas nama dia, sebaiknya Anda pertimbangkan kembali secara matang karena dengan mengatasnamakan harta benda yang sebelumnya telah Anda miliki kepada orang lain (meskipun itu ada adik kandung Anda), secara hukum Anda telah melepas hak kepemilikan atas harta benda dimaksud. Hal ini sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata :

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan :

- pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan

- dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu"

Jika telah melepaskan hak kepemilikan atas harta benda, tentunya Anda tidak dapat memintanya kembali, terkecuali Adik Anda mau menyerahkannya kembali pada Anda. (Mungkinkah ? hanya Tuhan yang bisa menjawabnya).

2) Sama seperti uraian jawaban di no. 1. TIDAK ADA JAMINAN HUKUM, HARTA BENDA ANDA TIDAK JATUH KE TANGAN SUAMI. Sesuai dengan hukumnya, harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan yang harus terlebih dahulu dibagi dua dengan suami. Setelah suami mengambil bagian dari harta bersama, maka sisanya akan dihitung sebagai harta peninggalan yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tergolong sebagai ahli waris Anda.

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan TIDAK mengatur lebih lanjut tentang definisi harta bersama dalam perkawinan. Definisi harta bersama secara hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 119 - 122 Buku I KUHPerdata yang menegaskan sebagai berikut :

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barangbarang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masig suami isteri, baik sebelum perkawinan mupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu"

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 - 122 KUHPerdata, maka utang yang dibuat suami tetap menjadi beban Anda pula, meskipun Anda tidak membuatnya atau tidak mengetahui peristiwa timbulnya hutang piutang tersebut.

Tanpa perjanjian pranikah, jika Anda sebagai isteri ingin terlepas dari hutang yang dibuat suami, hukum mensyaratkan Anda sebagai isteri harus melepas hak Anda atas harta bersama. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 132 KUHPerdata yang menyatakan, "Isteri berhak melepaskan haknya atas harta bersama; segala perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal; sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apa pun dari harta bersama, kecuali kain seprai dan pakaian pribadinya. Dengan pelepasan ini dia dibebaskan dan kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Tanpa mengurangi hak para kreditur atas harta bersama, si isteri tetap wajib untuk melunasi utang-utang yang dari pihaknya telah jatuh ke dalam harta bersama; hal ini tidak mengurangi haknya untuk minta penggantian seluruhnya kepada suaminya atau ahli warisnya"

Dalam praktek, pelepasan hak atas harta bersama harus dilakukan melalui akta pelepasan hak atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

Sita Jaminan dalam Perjanjian Kredit yang belum jatuh Tempo

2010-12-23T10:19:00.000+07:00

salam, pak wahyu

langsung aja ya pak... pada bulan agustus yg lalu kami menerima kredit dr sebuah bank,sebesar 25 juta,dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan.jangka keridit 3 tahun. namun sejak kami menerima kredit sampai bulan(4 bln) ini kami belum mengangsur. sehingga bank yg bersangkutan memberikan ultimatum jika dalam bulan ini km belum juga membayar semua tunggakan angsuran plus dendanya, maka jaminan kami akan di sita/lelang.

pertanyaan saya pak... apakah pihak bank sudah berhak untuk melelang jaminan kami, kalau 4 bulan angsuran kami belum dapatr membayarnya? bukankah pihak bank dapat mensita/lelang jaminan setelah tgl jatuh tempo dalm arti kalau kami sampai tahun ketiga tidak dapat bembayar hutang, barulah pihak bank mensita jaminan?

mohon advisnya pak wahyu...

sebelumnya kami ucapkan terimakasih

bpj

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam suatu perjanjian, terlebih dalam perjanjian kredit, umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yakni klausul cidera janji dalam perjanjian yang menerangkan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, bisa dalam bentuk

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Misal, debitur tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; misal debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Misal, debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun qualitas dan quantity-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjiakan.

Dalam praktek hukum, tergantung pada bentuk perjanjian yang disepakatinya, terkadang ditemukan adanyanya batasan waktu seorang kreditur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi. Batasan waktu ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Tetapi, jika dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batasan waktu, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Jadi, dikaitkan dengan permasalahan yang Anda hadapi, berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwasanya Bank sedang melakukan upaya memperingatkan kepada Anda sebagai debitur untuk segera melaksanakan kewajiban Anda terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam hukum, ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yang telah dianggap wanprestasi, yaitu :

1) Membayar kerugian yang diderita kreditur;

2) Pembatalan perjanjian;

3) Peralihan resiko;

4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Atas sanksi-sanksi tersebut, terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, ada 2 cara yang dapat ditempuh Bank sebagai pemegang barang jaminan yakni :

1) Proses litigasi :

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi disertai permohonan penetapan sita jaminan harta milik Anda sebagai debitur (conservatoir beslag) kepada Pengadilan. Kelak, jika Anda sebagai pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela (vrijwilling), berdasarkan ketentuan Pasal 196 - 197 HIR, Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan putusan dengan upaya paksa terhadap harta benda yang telah disita jaminankan untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara.

2) Eksekusi Hak tanggungan :

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan, apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Bank sebagai pemegang hak tanggungan, secara hukum, berhak atas kekuasaan sendiri menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (debitur) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya, jika terdapat sisa hasil penjualan, maka sisa tersebut menjadi hak pemberi Hak Tanggungan (debitur).

Jadi, singkat kata, meskipun perjanjian belum jatuh tempo, jika Anda sebagai debitur telah dianggap melakukan wanprestasi maka Bank sebagai kreditur dapat langsung melakukan upaya hukum atas barang yang telah dijaminkan.