Senin, 28 November 2011

Pembeli dituntut Ahli Waris, kenapa bukan si Penjual yang dituntut ?

Yth Pak Wahyu,

Pada juli 2009 saya membeli sebidang tanah dan bangunan dari B, sudah bersertifikat hak milik B, sertifikat tersebut atas nama suami B sejak tahun 1997, proses jual beli dengan B melalui notaris dan semua ahli waris B ikut menandatangani akta jual beli tersebut, sebelum proses jual beli di notaris saya mengecek ke BPN kota setempat untuk melihat apakah tanah tersebut ada tersangkut masalah atau tidak dan ternyata menurut BPN tanah tersebut tidak ada masalah. Lalu notaris melakukan pengecekan lagi ke BPN hasilnya pun sama tidak ada masalah.

Setelah proses jual beli saya melakukan sertifikasi tanah tsb menjadi atas nama saya.

Pada november 2011 saya mendapat surat klaim dari pengacara ahli waris tanah penjual yang menjual tanah tersebut kepada B untuk mengosongkan tanah dan bangunan saya dan disebutkan telah sita jaminan pada juli 2009, namun sampai sekarang ini setelah saya tanyakan ke BPN menurut mereka tidak ada data permintaan sita jaminan atas tanah saya, dan saran mereka untuk mengabaikan surat tersebut.

Setelah saya tanyakan ke B, pihak B menatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan ahli waris tersebut, dan dia memang membeli tanah dari salah satu keluarga ahli waris tersebut, namun B mengatakan bahwa dulu dia pun melakukan pengecekan dan mengurus ke bpn sampai terbit sertifikat atas nama B.

Yang saya tanyakan :
  • apakah ahli waris tersebut melakukan gugatan tanah tersebut memang harus ke saya atau ke B?
  • apakah saya mempunyai kekuatan dimata hukum atas kepemilikan tanah tersebut mengingat saya melakukan transaksi jual beli dihadapan notaris?
  • apakah saya bisa menuntut ganti rugi kepada pihak B?
  • saran dari pak wahyu apa yang harus saya lakukan?

Terima Kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Dalam Pasal 572 KUHPerdata ditegaskan bahwasanya, setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Pasal ini mengandung arti setiap orang dapat saja mengklaim bahwasanya ia adalah pemilik barang, selama, ia dapat membuktikan bahwasanya benar barang tersebut adalah miliknya. Dalam Pasal 574 KUHPerdata ditegaskan pula bahwasanya, pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal KUHPerdata diatas, maka tuntutan Ahli waris tersebut  sudah benar secara hukum menuntut Anda sebagai pihak/ subjek yang terakhir menguasai barang/ bangunan/ tanah yang menjadi tuntutannya. Namun demikian, sudah seharusnya pula, para ahli waris (khususnya kuasa hukum ahli waris tsb) juga menuntut si B sebagai pihak yang mengalihkan kepemilikan atas objek yang mereka klaim tsb. Tanpa adanya tuntutan kepada si B, tentunya tuntutan tersebut menjadi kurang pihak. 

2) Kekuatan kepemilikan tanah dapat diukur dengan indikator ketentuan-ketentuan aturan hukum sebagai berikut :

a. Pasal 584 KUHPerdata :

"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu".

Asumsi saya, kepemilikan Anda atas tanah tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 584 KUHPerdata karena didasarkan oleh peristiwa perdata (jual - beli) yang dilakukan oleh orang yang berhak yakni si B selaku pemilik tanah (yang didasarkan pula sertifikat kepemilikan tanah atasnama si B).

b. Pasal 617 KUHPerdata :

"Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan".

Akta Jual beli Anda tentunya dibuat oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khan ?

c. Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :

"(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut".

Dari uraian yang disampaikan, dapat dipastikan bahwasanya sertifikat hak kepemilikan tanah tersebut sudah atas nama Anda. Ini berarti hak kepemilikan Anda sudah terdaftar sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Agraria.

d. Pasal 23 ayat (2)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan hak atas tanah dibuktikan dengan: asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan.

Dari uraian yang disampaikan, jelas bahwasanya Anda telah melakukan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. 

3) Pasal 1491 KUHPerdata menegaskan bahwasanya, Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 1492 KUHPerdata ditegaskan pula bahwasanya meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

Sampai titik ini, jika pada dasarnya tuntutan ahli waris yang Anda maksud adalah benar adanya maka secara hukum, Anda dapat menuntut dan meminta ganti rugi kepada si B selaku penjual.

Kewajiban B selaku penjual untuk menanggung kerugian Anda, diperkuat pula oleh ketentuan Pasal 1494 jo. Pasal 1495 KUHPerdata yang menyatakan, meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.

Pasal 1496 KUHPerdata menjamin bahwasanya, jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:
  1. pengembalian uang harga pembelian;
  2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
  3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
  4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.


4) Saran saya mungkin sama seperti saran pegawai BPN yakni abaikan saja apa yang menjadi tuntutan si kuasa hukum ahli waris tersebut mengingat apa yang dilakukan si kuasa hukum tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, seharusnya yang dilakukan ahli waris tersebut adalah membuktikan terlebih dahulu hak kepemilikan atas tanah tersebut, bukan langsung melakukan somasi/ menegur Anda apalagi mengusir dengan alasan tanah tersebut telah dilakukan sita jaminan.

Secara hukum, sita jaminan hanya dilakukan dan didasarkan adanya penetapan Pengadilan. Tanpa adanya penetapan pengadilan, tentunya sita jaminan tersebut hanyalah tuntutan kosong dan wajib diabaikan. 

Sabtu, 19 November 2011

sahnya wasiat yang tidak memberikan bagian kepada anak - isteri

Kepada yth,
Bpk. Wahyu

Selamat siang pak, saya Va, mau bertanya tentang pembagian warisan.
  1. Kalau ayah ada membuat surat wasiat,bagaimana pembagian warisan tersebut? 
  2. Apakah wasiat tersebut akan sah bila saat diperiksa, tidak dilaporkan ke Kehakiman? Bila sah, apakah masih termasuk sah bila wasiat tersebut tidak memberikan pada istri (saat masih hidup) dan memberikan kepada pihak bukan keluarga? 
  3. Apakah bila dia sudah membuat surat wasiat, ahli waris (anak kandungnya) tidak mendapat warisan? 
  4. Bila ahli waris juga mendapat warisan, bagaimana pembagiannya utk ahli waris dan orang yang mendapat warisan dari surat wasiat? 
  5. Adakah ketentuan hukumnya? Bila ada, di undang-undang apa dan pasal berapa? 
Terima kasih atas waktu yang telah anda luangkan untuk membacanya, semoga bapak berkenan menjawabnya.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

Secara singkat dan secara umumnya, pelaksanaan wasiat diawali dengan pembacaan akta wasiat oleh notaris pembuat akta wasiat atau pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pemberi wasiat dihadapan para ahli waris atau mereka yang diangkat dan mendapat bagian wasiat. 

Sebelum pelaksanaan wasiat tsb, terlebih dahulu dirinci harta-harta peninggalan si pemberi wasiat dan menginventarisasikannya, lalu dilaksanakankanlah pembagiannya berdasarkan ketentuan atau ketetapan yang termuat dalam akta wasiat tsb. 

Secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat dapat dibuat dengan ditulis tangan sendiri (akta olografis), dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Kesemua bentuk akta tersebut, harus disimpan di notaris. Kenapa notaris ? karena pada dasarnya wasiat adalah pengalihan hak kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 617 KUHPerdata yang menegaskan, "semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan" maka wasiat harus dibuat dalam suatu akta. Jadi, ukuran sah tidaknya wasiat bukan berdasarkan dilaporkan ke Departemen Kehakiman atau tidak, melainkan diukur dari bentuk wasiat itu sendiri, apakah wasiat tersebut dibuat dalam akta notariat atau tidak. Jika tidak dibuat dalam akta notariat maka wasiat tersebut secara hukum batal. 

Oleh karena wasiat adalah pernyataan kehendak/ penetapan pewaris atas harta miliknya maka secara hukum sah-sah saja bila dalam wasiatnya tidak menetapkan bagian isteri atas harta peninggalannya atau menetapkan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga untuk menjadi ahli waris dan menikmati bagian dari harta peninggalan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 883 KUHPerdata yang menegaskan, "juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain".

Namun dalam dalam hal ini, tidak berarti isteri tidak mendapatkan haknya atas harta peninggalan. Isteri dapat meminta bagian harta bersama yang melekat atau yang tercampur dalam harta yang diwasiatkan. 

Meskipun wasiat adalah pernyataan kehendak sepihak pewaris, akta wasiat tetap harus memperhatikan "legitimatie portie" yakni bagian warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdata). Adapun bagian legitimatie portie ini, berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdata, adalah :

Bila pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah maka legitieme portie adalah 1/2 dari harta peninglan. Bila ada 2 (dua) anak, setiap berhak mendapat 2/3. Jika 3 atau lebih dari 3 anak maka masing-masing anak berhak 3/4.

Pelaksanaan pembagian harta peningalan antar ahli waris dengan ahli waris yang berdasarkan wasiat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menjumlahkan semua harta peninggalan kemudian ditambahkan dengan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa hidup pewaris yang kemudian dikurangi dengan utang-utang dari seluruh harta peninggalan itu. Dalam hal ini bagian mutlak (legitimatie portie) harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris kepada ahli waris dalam wasiat dilaksanakan. 

Secara umum, waris dan wasiat diatur dalam buku II KUHPerdata.

Jumat, 18 November 2011

Menjual warisan yang tidak ingin dijual

Saya mempunyai hak waris atas sebuah rumah dan tanah yang berlokasi di surabaya, yang saat ini ditempati oleh keluarga alm. om saya. dulu pernah ada kesepakatan untuk menjualnya. di tengah proses pengurusan, om saya meninggal, dan akhirnya proses terhenti. setiap kali ada salah satu ahli waris yang membahas kelanjutan proses pengurusan penjualan rumah dan tanah warisan tersebut, diabaikan saja oleh keluarga alm. om saya entah apa alasannya. bahkan keluarga alm. om saya melarang ahli waris yang lain untuk menginjak rumah dan tanah tersebut.

Sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama kakak perempuan no. 1 yang sampai meninggal tidak menikah. Pemilik rumah dan tanah tersebut mempunyai 3 orang adik yang semuanya sudah meninggal. Adik laki-laki yang no. 1, mempunyai 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan (yang menempati rumah dan tanah tersebut). Adik perempuan yang no. 2 (yaitu mama saya) hanya mempunyai 1 anak perempuan. Adik laki-laki no. 3 (yang terakhir), mempunyai 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
  
Pertanyaannya adalah:

1. dapatkah rumah dan tanah tersebut kami jual?
2. dan seperti apa prosesnya?
  
Terima kasih atas bantuan dan solusinya.

ii

JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Rumah dan tanah tersebut bisa dijual oleh para ahli waris. Adapun dalam proses penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni seperti :

a.       Penjualan Langsung yang dilakukan oleh salah satu ahli waris yang mendapat kuasa menjual dari para ahli waris atau penjualan objek waris yang dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli waris.

b.  Penjualan dengan penetapan hakim. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1076 KUHPerdata yang menyatakan, "bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dari mereka, berpendapat bahwa barang-barang tetap dari harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya, dapat memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para wali pengawas dan pengampu pengawas, atau setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil secukupnya. Bila salah seorang dari para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu pemisahan harta itu".

Berdasarkan uraian yang disampaikan yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya objek harta waris tersebut dikuasai oleh ahli waris yang lain yang notabene seakan-akan ingin menguasai objek waris tersebut secara penuh, saran saya, sebaiknya dilakukan penjualan objek waris melalui penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan, tentunya tidak ada alasan bagi ahli waris yang lain untuk tidak membagi atau menjual objek waris tersebut. 



Jumat, 04 November 2011

Sertifikat Tanah dijaminkan ke Bank oleh Pencuri

Salam Kenal. 

Saya ingin bertanya tentang masalah yang sedang kami hadapi. Sekitar 1 bulan kemarin, keluarga kami dikejutkan dengan kedatangan seorang yang mengaku dari Bank memberitahukan bahwa keluarga kami telah menunggak angsuran 5x dan jika tidak segera dilunasi maka jaminan akan disita/dilelang. 

Karena kami tidak merasa punya pinjaman di Bank tersebut maka kamipun menolak membayar dan mengatakan pada orang Bank tadi mungkin ada kekeliruan. Tetapi jawaban orang Bank tadi membuat kami tambah terkejut, dijelaskan bahwa sertifikat atas nama kakek kami, telah menjadi jaminan kredit oleh NH. 

Kamipun mulai mencari informasi dan yang kami dapatkan memang benar sertifikat atas nama Kakek kami telah dijadikan jaminan kredit sebesar 70 juta oleh NH dengan cara memalsukan Kartu Keluarga dan KTP Kakek kami. 

Perlu diketahui bahwa: 

1. Tanpa kami sadari sertifikat tersebut telah dicuri NH 
2. Kakek kami sudah meninggal 15 tahun yang lalu waktu berumur sekitar 90tahun. 
3. Nenek sampai sekarang masih hidup dan berumur sekitar 80th. 
4. Kakek dan Nenek mempunyai anak kandung 8, salah satunya meninggal 10th yang lalu. 
5. NH tidak ada hubungan dengan keluarga kami. 
6. Tidak ada satu keluarga kami/ahli waris yang ikut tandatangan akta kredit. 

Yang ingin kami tanyakan : 

1. Apakah sah perjanjian akta tsb mengingat keadaan diatas? 
2. Bagaimana status jaminan tersebut, apakah bisa disita/dilelang? 
3. Apakah kami bisa menuntut pihak bank karena telah melakukan keteledoran? 
4. Apa yang harus kami lakukan? 

Terimaksih... 


JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya .... 

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang halal. 

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata, ditegaskan bahwasanya suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. 

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 1328 KUHPerdata bahwasanya, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan

Berdasarkan parameter sah tidaknya suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata dan uraian-uraian tentang sebab-sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud uraian diatas, maka dapat dipastikan perjanjian kredit (hutang piutang antara bank dengan NH) tersebut TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM

Kenapa ? 

Dalam pemberian barang yang dijaminkan dalam kredit (hutang - piutang) tersebut bukanlah barang milik si NH, melainkan barang milik orang lain. Hal ini jelas - jelas melanggar ketentuan-ketentuan tentang penjaminan barang dalam hutang piutang sebagaimana dimaksud dan diatur KUHPerdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Pasal 1796 KUHPerdata pada pokoknya menegaskan, untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK dan atau DIPERLUKAN SUATU PEMBERIAN KUASA DENGAN KATA-KATA YANG TEGAS

Selanjutnya, Pasal 619 KUHPerdata juga menegaskan bahwasanya kepada yang memperoleh barang TIDAK BOLEH DIBERIKAN akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa

Pasal 1168 KUHPerdata juga menegaskan, Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu. 

Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan ketentuan yang menegaskan : 

(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 

(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. 

Berdasarkan uraian pasal diatas dikaitkan dengan pertanyaan, asumsi saya jelas bahwasanya perjanjian kredit antara bank dengan NH dengan mengikatkan jaminan yang sesungguhnya bukan barang milik NH, adalah BATAL DEMI HUKUM

Terkait dengan jaminan, perlu diketahui bahwasanya Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit (hutang piutang) adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama (perjanjian kredit tersebut). Oleh karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata maka tentunya keseluruhan dari perjanjian tersebut batal demi hukum. Ini berarti, jaminan tersebut tidak bisa disita atau dilelang. 

Oleh karena perjanjian tersebut tidak sah dan jelas-jelas melawan hukum maka secara hukum tentunya Anda sebagai ahli waris sangat bisa dan sangat-sangat memungkinkan untuk menuntut pihak Bank atas keteledorannya tersebut. 

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan, penipuan dan tipu muslihat tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan maka Anda harus melaporkan terlebih dahulu NH dan pihak Bank kepada pihak kepolisian guna dibuktikan unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan mereka tersebut. Kelak setelah terdapat putusan pidana yang menyatakan kesalahan mereka, barulah Anda dapat menuntut agar pihak Bank membebaskan dari segala hak tanggungan dan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kredit atas nama NH kepada Anda sebagai Ahli waris.

Rabu, 02 November 2011

Dituntut oleh Penyusup dan Keluarganya

Salam kenal pak, saya Hi (47) tinggal di Balikpapan. saya ingin berkonsultasi pak. 

Beberapa waktu yg lalu ada seseorang yg masuk ke halaman rumah saya, padahal pagar rumah di gembok. ketika dia loncat masuk, dia menginjak paku. rumah tsb tidak ditinggali, karena hanya untuk simpan barang dagangan. 

Masalahnya sekarang, keluarganya menuntut biaya pengobatan kepada saya, apa yg sebaiknya harus saya lakukan pak ? mohon bantuan pak ? terima kasih



JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .... 

Pasal 167 KUHPidana menyatakan : 

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. 

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. 

Berdasarkan ketentuan Pasal Pidana di atas, sesungguhnya perbuatan orang tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, orang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Meskipun rumah tersebut tidak ditempati, namun karena Anda sebagai pemilik rumah/ bangunan atau perkarangan yang jelas-jelas terkunci, ini berarti secara hukum, Anda telah memberitahukan dilarang masuk bagi orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan bila ternyata ada orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam pekarangan Anda, maka secara hukum sebagai pemilik rumah, Anda berhak mengadukan perbuatan orang tersebut kepada pihak berwajib setempat dan menuntut orang tersebut untuk dihukum.

Oleh karena perbuatan orang tersebut secara hukum merupakan perbuatan kejahatan tentunya tuntutan si pelaku dan keluarganya kepada Anda sangat tidak beralasan, baik secara logika maupun secara hukum.