Senin, 28 Februari 2011

Sertifikat dan Surat Hibah, lebih kuat mana ?

Saya dan 2 saudara saya mempunyai tanah dari peninggalan bapak saya yang terletak di kabupaten wajo kecamatan tempe kota sengkang sul-sel yang sudah ber sertifikat pada tahun 2000, yang jadi masalah sekarang ada seorang sepupu 2 kali saya yang katanya diberikan hibah tanah oleh bapak saya sewaktu bapak saya masih hidup ukuran 14 X 51 pada tahun 1987 yang bersebelahan dengan tanah saya, dan tanah yang diberikan tersebut masuk melebihi tanah saya lebar 3m X 51m panjang, dan sekarag dia berdalih surat hibah yang dia pegang lebih kuat dari surat sertifikat yang saya punyai, karna hibah tesebut terjadi pada tahun 1987, perlu diketahui dan menjadi pertanyaan saya :

- tanah yang katanya dihibahkan o/ bapak saya itu belum bersertifikat dan masih atas nama peninggalan nenek (orang tua bapak saya) dan bapak saya mempunyai saudara 6 orang (sekandung), manakah lebih kuat sertifikat yang saya punyai atau surat hibah tersebut yang katanya lebih duluan keluarnya

- hibah yang dilakukan dibawah tangan tanpa akta notaris pada tahun 1987 dan mempunyai saksi2 yang mana : 1. metuanya (saudara bapak) 2. istrinya (sepupu 1 kali saya) 3.adik bapak yang bukan sekandung (tdk termasuk saudara bapak yang mendapatkan warisan di tempat tersebut) apakah sah hibah dengan saksi seperti yang saya sebutkan tadi yang tidak dilakukan tanpa akta notaris ?

- apakah ada penyidikan yang bisa mengetahui surat hibah palsu atau bukan, karena sekian tahun surat hibah tersebut baru dia perlihatkan sekarang dan menurut alasannya baru didapat.

1. Pasal 1682 : Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. (KUHPerd. 1893 dst.; Not. 39.)

2. Pasal 1893 : Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentuakan oleh undang-undang.

- apakah pasal diatas dapat membatalkan surat hibah tersebut dan tahun berapakah pasal-pasal tersebut dibuat.

Terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .. 

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 32-nya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 lebih menegaskan bahwasanya:

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, sertifikat jauh lebih kuat dibandingkan dengan surat hibah. 

Terkait dengan penghibahan, Pasal 617 KUHPerdata menyatakan bahwasanya, semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Artinya, jika hibah tersebut benar adanya, namun jika tidak dibuat/ dituangkan dalam akta notariat maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, Anda selaku ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan penghibahan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. 

Mengenai pasal-pasal yang Anda kutip, pasal-pasal tersebut merupakan isi dari Buku Ke-3 KUHPerdata yang sejak lama (bahkan sejak jaman penjajahan Belanda) dan hingga sekarang masih berlaku serta digunakan sebagai dasar hukum dalam bidang keperdataan. Karena masih berlaku maka Pasal-pasal tersebut dapat digunakan Anda untuk membatalkan surat hibah tersebut.  

Selasa, 22 Februari 2011

Rumah warisan dikuasai tanpa hak oleh orang lain

Saya (26 Tahun) punya masalah mengenai rumah warisan dari almarhum ayah saya. Begini, Ayah saya mempunyai rumah di kota Semarang. Namun berhubung kita sekeluarga tinggal di Banjarmasin. Jadi Rumah tersebut dititipkan oleh ayah saya kepada keponakannya untuk ditempati. Dulu, ayah saya setiap tahun mengajak saya berlibur ke Semarang dan tinggal di Rumah tersebut, namun setelah ayah saya meninggal. Rumah tersebut tidak pernah lagi kami kunjungi.

Waktu berlalu hingga kami sekeluarga memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Kami pun menunjuk Kakak dari Almarhum Bapak sebagai kuasa ahli waris untuk mejualkan rumah tersebut. Namun tidak kami sangka, keponakan Almarhum Bapak saya (Sebut saja inisialnya AMA) tidak bersedia menyerahkan rumah tersebut dengan alasan rumah tersebut sudah diwariskan oleh bapak saya kepada dia. AMA pun berusaha menghalang-halangi Paman saya untuk menjual rumah tersebut dengan mengatakan kesemua calon pembeli yang berkunjung jika rumah tidak dijual.

Saya yang geram dengan AMA pun tidak tinggal diam. Bersama ibu, saya pun ke Semarang. Atas saran dari teman saya, saya di minta untuk memeriksakan sertifikat tanah ke Kantor BPN Semarang terlebih dahulu. Setelah saya cek ternyata sertifikat Rumah masih atas nama Bapak saya.

Saya kemudian mendatangi AMA, untuk meminta dia mengosongkan Rumah bapak saya itu. Tapi dia tetap tidak mau keluar, padahal saya sudah beritikat baik memberikan kompensasi yang sepadan untuk dia sekeluarga tinggal di tempat yang baru. Tapi dia tetap menolak, dan baru mau keluar jika separuh dari hasil penjualan rumah itu diberikan kepadanya.

Saya disarankan oleh teman saya untuk mensomasi dia sebanyak 3 kali, sampai saat ini saya baru melayangkan somasi yang pertama.

Pertanyaan saya. Jika saya sudah melayangkan somasi pengosongan rumah hingga 3 kali, apakah saya berhak untuk meminta pihak berwajib untuk membantu saya mengosongkan rumah tersebut?

Apakah saya bisa melaksanakan hal tersebut sesuai Pasal 12 Ayat 5 Undang-Undang No. 4 tahun 1992, meski tanpa melalui proses persidangan, karena menurut hemat saya, saya sebagai ahli waris sudah kuat dimata hukum berhak atas rumah tersebut. saya berusaha menghindari persidangan, karena lokasi tinggal saya yang berada di Banjarmasin. Maka akan sangat memakan energi, dan juga biaya yang besar jika saya mengunakan proses persidangan untuk meminta dia keluar dari rumah itu.
Salam

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .... 

Oleh karena kepemilikan rumah tersebut masih tetap atas nama almarhum Ayah Anda, belum terdapat bukti pengalihan kepemilikan, maka secara hukum, rumah tersebut masih menjadi peninggalan almarhum yang artinya secara hukum pula, Anda sebagai ahli waris merupakan pemilik atas rumah tersebut.  Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 833 KUHPerdata yang menegaskan, Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. 

Bahwa kemudian, AMA selaku penghuni tidak mau meninggalkan/ mengosongkan rumah tersebut, tanpa adanya somasi pun Anda tetap bisa mengusirnya. Terlebih dengan menggunakan bantuan aparatur penegak hukum, tentu saja hal tersebut bisa langsung Anda lakukan. Dalam hal ini, Anda bisa membuat laporan kepolisian dengan dalih masuk kedalam rumah tanpa seijin pemilik sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 36 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. 

Atas ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas tetap harus Anda tempuh melalui jalur litigasi guna mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa adanya proses litigasi, hukum tidak dapat bertindak atau melindungi hak Anda terkecuali jika dalam proses non litigasi (penyelesaian diluar jalur hukum), AMA secara sukarela meninggalkan/ mengosongkan rumah tersebut.


Senin, 21 Februari 2011

Hak Isteri atas Harta Warisan yang didapat suami

asalamualaikum  wr .wb.

dengan hormat, 

Begini pak wahyu .... saya telah membeli tanah dimana disini penjual adalah pihak suami tetapi.. pihak istri penjual telah menyetujui dan kemudian menghapus tanda tangan persetujuan di surat jual beli yg sebelumnya telah kami sepakati...dalam surat jual beli tersebut tanda tangan yang menyentuh materai adalah tanda tangan penjual /suami tetapi tanda tangan istri hanya menyatakan persetujuan dan tidak menyentuh pada materai... ternyata setelah menandatangani sang istri menghapusnya
        
Mengenai latar belakang tanah tersebut adalah tanah waris untuk penjual dari orang tua pihak suami [penjual ] berarti inikan tanah / harta gono bukan gono gini  ..dan uang penjualan tanah tersebut sesungguhnya untuk anak anak mereka  dan disini anak anak mereka telah menyetujui penjualan tanah tersebut walaupun tidak secara tertulis...
   
Yang saya tanyakan mengenai sikap istri penjual yang telah menyetujui dan kemudian menghapus tanda tangan yang menyatakan persetujuan jual beli tanah tesebut  apakah bisa memberatkan saya untuk memiliki tanah yang telah saya beli tersebut pak / bila ada gugatan dari pihak istri apakah saya bisa kalah di pengadilan???? 

Atas perhatian yang di berikan kami ucapkan terima kasih ...saya sangat mengharapkan jawaban bapak..
wasalamualaikum wr .wb.


JAWAB : 


Terima kasih telah menghubungi saya ..... 

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasanya segala Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36-nya ditegaskan bahwasanya mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sementara mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dikaitkan dengan permasalahan yang disampaikan, sekilas memang benar harta warisan merupakan harta bawaan yang notabenenya berada dibawah penguasaan pihak yang mendapatkan harta tersebut, namun demikian terlebih dahulu harus diperiksa, apakah harta warisan tersebut diperoleh sebelum atau saat berjalannya perkawinan. Jika harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan maka harta tersebut mutlak berada dibawah penguasaan suami sebagai harta bawaan. Akan tetapi jika harta warisan tersebut diperolehnya selama perkawinan (terlebih kemudian dalam perkawinan tersebut sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan/ perjanjian pemisahan harta), tentunya dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan (gono gini) karena harta tersebut didapat atau diperolehnya selama perkawinan. Karena merupakan bagian dari harta bersama, sudah tentu, pada akhirnya berlaku ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak bilamana terdapat perbuatan hukum atas harta tersebut. 

Oleh karena si Isteri telah berubah pikiran atas penjualan tanah warisan tersebut, sudah pasti, jika si suami tetap bertahan untuk melangsungkan jual beli atas tanah dimaksud, maka si Isteri berhak mengajukan upaya tuntutan hukum atas penjualan tanah tersebut. Ini sudah pastinya akan sedikit banyaknya memberatkan Anda sebagai pembeli.

Selasa, 15 Februari 2011

Pembatalan dan pengembalian uang panjar jual beli

Kami ada masalah yg mengganggu pak, kira nya bapak dapat memberikan saran (advice buat saya), ada pun kronologisnya dapat saya cerita kan via email ini ...

Orang tua kami berniat menjual tanah warisan dari suami, oleh karena ini kami sudah pasar kan, dan  kemudian ada seseorang yg boleh dikatakan berminat pada tanah tersebut. dan lalu orang tersebut men DP langsung via transfer bank, padahal waktu itu belum  ada ikatan perjanjian jual beli dengan pihak kami... dan 1 hari kemudian orang tersebut membatal kan, lalu minta di pulang kan uang nya,lalu atas kebijaksanaan ,saya memulangkan 1/2 dari Dp nya.

Terus terang saya pun keberatan untuk mengembalikan semua nya pak, karena sebelum nya saya juga sudah cukup keluar bnyk uang untuk panggil tukang ukur beberapa kali, juga selain itu, sudah membuat surat keterangan hak waris, surat bebas sengketa, pada lurah setempat dimana orang tua saya tinggal. dimana surat tersebut sudah disah kan oleh rt, rw, lurah dan camat.

Lalu di kedua kali nya orang yg dikata kan niat membeli ini,, menghubungi saya lagi,,, dan menyatakan niat akan tanah tersebut,,,( karena saya niat menjual lalu saya sambung lagi ) sampai akhirnya kita buat janji ketemu  untuk pembayaran tanah tersebut, semua surat2 sudah saya siap kan dan org tersebut jg sudah datang ....

saya pikir orang ini benar mau transaksi ... tapi nyatanya berdalih lagi katanya surat yg saya lengkapi berikut hak ahli waris, bebas sengketa, dikatakan palsu...( bgmn palsu ? sedang surat disahkan secara hukum,, dihadapan lurah camat setempat dan dapat dilegalisir ke absahannya 
saya kata kan begitu pak.

Sedang ini terjadi sudah diakhir tahun , dimana tahun yg akan datang otomatis harga njop tanah pun sudah berubah dah berganti,, & saya sudah kata kan lansung pada orang tersebut ....

sampai2 saya bilang ,klo tdk dibayar sekarang  di tahun berganti harga akan naik karena pajak njop jg sudah berubah,,baiknya dibayar aja setengah selebihnya kekurangannya menyusul..
tapi org tersebut  tdk mau &bilang lbaiknya urus surat2 aja dulu,,, mereka minta lagi surat tanda tangan dr kakak saya yg kebetulan ada di luar negri,,, ( tetapi masih warga negara indonesia ) dan kakak saya padahal sudah menanda tanganin surat  hak waris tersebut,,
tapi orang ini mau nya di kiirm lagi surat dan minta tanda tangan yg disah kan Komjen imigrasi yg ada dikedutaan belanda,,,

setelah tahunberganti bnyk penawaran yg dtg pada saya untuk tanah tersebut dengan harga yg lebih tinggi dr org tersebut,,

dan  saya pikir lebih baik saya deal dengan peminat baru yg jelas2 tidak cerewet, ( toh saya pikir saya tidak ada ikatan jual beli apa pun dengan orang ygs ebelumnya,,

dan saya bilang pada orang yg sebelumnya boleh aja klo dia mau tanah saya tersebut tapi saya mau diharga yg baru,, ( karena saya dpt penawaran yg lebih bagus di awal thn kan  di samping itu juga hrg pajak sudah naik dengan njop yg baru..)

tapi orang itu tidak mau,dengan harga yg baru tetap inign dengan harga yg lamadan malah minta di balik kan uang yg 1/2 nya itu.. 

orang tersebut bilang pada saya dia ada bukti transferan,, dan akan menuntut,,, saya juga ada bukti pengembalian uang nya itu via bank..

bagaimana menurut saran Bapak ??
Mohon Advice dari bapak, terima kasih sebelum nya,
 
Wassalam,


Jawab :


Terima kasih telah menghubungi saya ... 


Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan, Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya, sejak adanya kesepakatan jual beli berikut kesepakatan mengenai harganya antara Anda sebagai penjual dengan pembeli, maka secara hukum, Anda telah terikat dengan pembeli untuk menjual tanah tersebut. Terlebih kemudian ada panjar yang diserahkan pembeli kepada Anda meskipun, mungkin sesungguhnya Anda tidak berkenan atas Panjar tersebut namun karena Anda menerima dan tidak mengembalikan panjar tersebut, tentunya secara hukum, Anda dianggap setuju dan terikat dengan pengikatan jual beli yang ada. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1464 KUHPerdata, yang  menegaskan. Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. 



Bahwa kemudian pembeli membatalkan dan meminta pengembalian panjar yang telah diberikannya, sesungguhnya hal itu merupakan hak pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1488 KUHPerdata yang menyatakan, dalam hal pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan.



Bahwa kemudian Anda menganggap berhak untuk hanya mengembalikan 1/2 dari panjar yang diterima anda, sesungguhnya jika pembeli tidak sepakat dengan cara Anda tersebut, ia dapat menuntut Anda secara hukum, pidana maupun perdata

Sabtu, 12 Februari 2011

Merebut kembali harta yang sebelumnya telah diserahkan Pewaris

Dengan hormat,

2 bulan yang lalu ayah saya meninggal dunia, meninggalkan 1 orang isteri dan 6 orang anak yaitu: 4 (laki), 2 (wanita). Semasa hidup ayah saya, pernah memberikan/membuat surat pernyataan bermaterai   ditambah tandatangan ayah saya diatas lima kertas segel yang intinya bahwa semua tanah berupa kebun dan sawah serta rumah menjadi hak milik ibu saya dengan saksi 2 orang yaitu, saya dan kakak kandung saya , dan ibu saya pun sudah merubah semua hak milik ayah saya menjadi hak milik atas nama ibu saya.

Yang menjadi permasalahan adalah ibu saya itu memiliki anak lagi (6 orang) dari perkawinan sebelum dengan ayah saya.  Dan ironinya ibu saya itu pingin menguasai sepenuhnya serta membagi harta dari ayah saya kepada  kepada seluruh anaknya yang berjumlah 12 orang.

Pertanyaan saya:

1.       Dari keterangan saya diatas apakah tindakan ibu saya itu dibenarkan dalam KUHP perdata dan KHI dengan catatan bahwa pada waktu pengalihan hak milik a/n ayah saya ke ibu saya murni bukan keinginan ayah saya pribadi,  tapi atas dorongan dan desakan dari saya sebagai anak bungsu dikarenakan hasutan  dari ibu saya.

2.       Bagaimana cara mengembalikan agar harta  ayah saya itu jatuh kembali kepada semua anak kandungnya?

3.       Bagaimana sistem pembagiannya?
 
Demikian pertanyaan dari kami.
Terima kasih banyak atas jawaban yang bapak berikan.


JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

1) Pasal 584 KUHPerdata menyatakan Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata diatas dan dirunut dari kronologis yang disampaikan, jika almarhum Ayah Anda semasa hidupnya telah memberikan tanah kebun, sawah dan rumah yang dimilikinya kepada isterinya. Maka hal itu telah cukup menegaskan bahwasanya hak kepemilikan atas sawah, tanah kebun dan rumah itu benar telah beralih kepemilikan dan menjadi milik Ibu Anda.


Oleh karena sebagai pemilik, maka tentunya Ibu Anda berhak sepenuhnya melakukan apa saja kehendak atas tanah kebun, sawah dan rumah itu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan, Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.


2) Karena penyerahan hak kepemilikan itu dilakukan oleh almarhum ayah Anda semasa hidupnya, tentunya sudah tidak ada cara lain untuk mengembalikannya. Namun demikian sebaiknya anda lihat kembali bentuk-bentuk dokumen hukum tentang pengalihan hak kepemilikan tersebut, apakah dibuat di bawah tangan atau melalui akta notariat. Jika hanya dibuat dengan dibawah tangan, sedikit banyaknya masih ada "celah", tapi jika dibuat melalui akta notariat, meskipun ada "celah", secara legal formal kedudukan Ibu Anda sebagai pemilik sangatlah kuat

3) Karena tanah kebun, sawah dan rumah tersebut telah menjadi milik si Ibu, maka tentunya itu bukan harta peninggalan Ayah Anda. Artinya, tidak ada sistem pembagian dalam hal itu.

Selasa, 08 Februari 2011

Menetapkan bagian ahli waris saat Pewaris masih hidup

Dear Pak Wahyu,

Saya perempuan bersuami dan beranak dua laki laki. Saya 3 bersaudara. Kakak saya laki laki sudah beranak istri dan adik saya laki laki juga beranak satu. Adik saya sudah meninggal beberapa tahun lalu dan sampai sekarang istrinya belum menikah lagi. Ibu saya juga sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ayah saya menikah lagi dan tidak mempunyai anak dari istri yg kedua ini. 

Mumpung ayah masih ada kami ingin membagi harta warisan kami kepada semua ahli waris yg berhak.

Pertanyaan saya:
1. Dari keterangan saya diatas siapa saja yg berhak untuk mendapatkan warisan?
2. Bagaimana dengan pembagian dan berapa hak dari setiap ahli waris tersebut?
Trimakasih banyak atas jawaban yg bapak berikan.

Rgds,


Jawab : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwasanya pewarisan hanya terjadi karena kematian. Bagi orang muslim, selain ketentuan Pasal 830 KUHPerdata, mengikat pula ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukumnya, jika benar Ayah Anda selaku pewaris masih hidup, maka secara hukum tidak dapat dilakukan pembagian harta warisan dan sebaliknya, para calon ahli waris juga tidak diperkenankan menetapkan bagian warisnya.