Kamis, 23 Desember 2010

Sita Jaminan dalam Perjanjian Kredit yang belum jatuh Tempo

salam, pak wahyu

langsung aja ya pak... pada bulan agustus yg lalu kami menerima kredit dr sebuah bank,sebesar 25 juta,dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan.jangka keridit 3 tahun. namun sejak kami menerima kredit sampai bulan(4 bln) ini kami belum mengangsur. sehingga bank yg bersangkutan memberikan ultimatum jika dalam bulan ini km belum juga membayar semua tunggakan angsuran plus dendanya, maka jaminan kami akan di sita/lelang.

pertanyaan saya pak... apakah pihak bank sudah berhak untuk melelang jaminan kami, kalau  4 bulan angsuran kami belum dapatr membayarnya? bukankah pihak bank dapat mensita/lelang jaminan setelah tgl jatuh tempo dalm arti kalau kami sampai tahun ketiga tidak dapat bembayar hutang, barulah pihak bank mensita jaminan?

mohon advisnya pak wahyu...
sebelumnya kami ucapkan terimakasih


JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam suatu perjanjian, terlebih dalam perjanjian kredit, umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yakni klausul cidera janji dalam perjanjian yang menerangkan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, bisa dalam bentuk

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Misal, debitur tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; misal debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Misal, debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun qualitas dan quantity-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjiakan.

Dalam praktek hukum, tergantung pada bentuk perjanjian yang disepakatinya, terkadang ditemukan adanyanya batasan waktu seorang kreditur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi. Batasan waktu ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Tetapi, jika dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batasan waktu, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Jadi, dikaitkan dengan permasalahan yang Anda hadapi, berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwasanya Bank sedang melakukan upaya memperingatkan kepada Anda sebagai debitur untuk segera melaksanakan kewajiban Anda terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam hukum, ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yang telah dianggap wanprestasi, yaitu :

1) Membayar kerugian yang diderita kreditur;

2) Pembatalan perjanjian;

3) Peralihan resiko;

4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Atas sanksi-sanksi tersebut, terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, ada 2 cara yang dapat ditempuh Bank sebagai pemegang barang jaminan yakni :

1) Proses litigasi :

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi disertai permohonan penetapan sita jaminan harta milik Anda sebagai debitur (conservatoir beslag) kepada Pengadilan. Kelak, jika Anda sebagai pihak yang dikalahkan  tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela (vrijwilling), berdasarkan ketentuan Pasal 196 - 197 HIR, Ketua Pengadilan Negeri dapat melaksanakan putusan dengan upaya paksa terhadap harta benda yang telah disita jaminankan untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara.

2) Eksekusi Hak tanggungan  :

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan, apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Bank sebagai pemegang hak tanggungan, secara hukum, berhak atas kekuasaan sendiri menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (debitur) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya, jika terdapat sisa hasil penjualan, maka sisa tersebut menjadi hak pemberi Hak Tanggungan (debitur).

Jadi, singkat kata, meskipun perjanjian belum jatuh tempo, jika Anda sebagai debitur telah dianggap melakukan wanprestasi maka Bank sebagai kreditur dapat langsung melakukan upaya hukum atas barang yang telah dijaminkan.

Senin, 20 Desember 2010

Luas tanah berbeda dengan hasil pengukuran ulang

Salam pa Wahyu,


Perkenalkan nama saya Yyw. Kami ada pertanyaan, tepatnya "kebingungan" mengenai Jual Beli Tanah. Kasusnya adalah saat ini kami sedang proses jual beli tanah. diawal ada kesepakatan (tidak tertulis) kalau jumlah yang akan kami bayar adalah berdasarkan ukuran fisik.


Di Surat sertifikat Tanah, tertera ukuran tanah adalah 413 m2. Menurut penjual, mereka meminta pembayaran sebesar 411 m2. Dengan alasan bahwa yg 2 m2 (413 - 411) telah diikhlaskan untuk jalan bagi tanah dibelakang lokasi tanah yang akan dijual.

Setelah proses di Notaris, dan dilakukan pengukuran (ulang) oleh pihak Notaris dan BPN, didapat hasilnya adalah 396 m2 (selisih 17 m2 dr ukuran di sertifikat). 

Pertanyaan kami adalah:

1. Mengapa hasil ukur tanah yg dilakukan oleh BPN dan Notaris bisa beda dengan yang tertera di sertifikat.
2. Yang mana kah yang dimaksud ukuran fisik tanah, apakah 411 m2 (Sertifikat - 2 m2) atau hasil ukur (ulang) oleh notaris dan BPN (396 m2)
3. Ukuran manakah yang menjadi acuan/dasar bagi pihak pembeli/kami?apakah yang tertera di sertifikat atau hasil ukur (ulang) dari Notaris dan BPN.
4. Kami mendapat penjelasan tentang "type" sertifikat, yaitu sertifikat ajustifikasi (koreksi jika kami salah istilahnya).Maksudnya adalah luas tanah yang tertera disertifikat bukan diukur oleh BPN tapi oleh kontraktor yg ditunjuk oleh BPN untuk suatu wilayah dalam rangka pembuatan sertifikat tanah secara masal ( pemutihan? ). Mohon sedikit dijelaskan tentang hal tersebut. 



Beberapa informasi tambahan gambar denah tanah di sertifikat berbeda dengan di lapangan. di sertifikat setiap sisinya lurus, sehingga bentuknya persegi. sedang di lapangan (saat ukur oleh BPN) ada salah satu sisi yg melenceng. akibatnya bentuk tidak persis persegi. Menurut juru ukur tanah dari BPN ada satu patok batas tanah yang ternyata posisinya ada didalam rumah orang. Sekeliling fisik tanah tidak dipagar, hanya ada patok2 ditiap sudut. 



Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon kiranya penjelasannya



Hormat Kami,


Jawab : 

Terima kasih telah menghubungi saya .... 

1) Permasalahan yang Anda alami, secara umum merupakan masalah umum yang terjadi pada kasus-kasus pertanahan Indonesia. Perbedaan luas tanah yang tertera di sertifikat bisa berbeda dengan luas tanah hasil pengukuran ulang bisa disebabkan beberapa hal, seperti : 


a. Pada saat penerbitan sertifikat (lama) tidak dilakukan pengukuran secara fisik. 

Pada saat pengajuan penerbitan sertifikat, sebelumnya Anda tidak mengajukan pengukuran ulang tanah. Sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, mempercayai apa yang tertera dalam sertifikat sebagai hal yang benar apa adanya, padahal belum tentu benar. Umumnya yang menjadi alasan adalah, biaya pengukuran ulang yang tinggi. 



b. Secara fisik, tanah mengalami perubahan baik karena faktor alam maupun peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Contoh, erosi, patok tanah berpindah, tidak ada patok tanah yang jelas, dsb. Pada kebanyakan permasalahan, umumnya, patok tanah hanya berpatokan pada patok alam, seperti pohon, batas tanah tetangga.  

c. Perbedaan sistem kadaster tanah yang berbeda, yang sebelumnya hanya berdasarkan pencatatan dan pelaporan pembukuan hak tanah, saat ini ditambah dengan sistem pemetaan komputerisasi (era informasi kadaster). 

Penyebab-penyebab sebagaimana diuraikan diatas merupakan penyebab umum yang kerap ditemukan dalam masalah pertanahan. Tidak heran, pada akhirnya, luasan tanah yang tertera di sertifikat dapat berbeda dengan hasil pengukuran ulang. 


2) Dalam rangka pendaftaran tanah terdapat istilah "Data Fisik" yaitu data yang menerangkan mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah dan sarusun/ satuan rumah susun, termasuk keterangan adanya bangunan / bagian bangunan yang ada diatasnya (penggunaan).


Data fisik diperoleh berdasarkan verivikasi yakni kegiatan pembuktian pengujian atau pemeriksaan, untuk memperlihatkan kebenaran dan keakuratan dari data fisik dimaksud. Jadi, dikaitkan dengan pertanyaan no. 2, yang dimaksud ukuran fisik adalah hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN yakni seluas 396 m2.  


3) Oleh karena yang disepakati antara Anda dengan pembeli adalah ukuran fisik, maka jelas yang menjadi acuan/ dasar jual beli adalah hasil pengukuran ulang BPN.

4) Sedikit penjelasan dari saya, oleh karena permasalahan pendaftaran tanah yang tidak kunjung menyelesaikan konflik permasalahan tanah di masyarakat, Pemerintah menerbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari  Peraturan Pemerintah Nomor  10 tahun 1961. Pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan melalui dua cara, pertama secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa Pemerintah (mengikuti sistem pendaftaran tanah secara desa demi desa), kedua secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. 


Terkait pendaftaran bidang tanah secara massal pemerintah secara aktif mengadakan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan seperti PRONA (Program Nasional) dan PRODA (Program Daerah) dengan kegiatan antara lain, Ajudikasi, konsolidasi tanah, redistribusi tanah obyek landreform dan kegiatan sertifikasi massal swadaya lainnya. Dalam perjalanannya, setiap kegiatan program dikerjasamakan dengan pihak swasta dimana pihak swasta inilah yang melakukan pengumpulan data-data fisik terkait tanah-tanah milik masyarakat yang belum disertifikasi, untuk diukur dan diajukan kepada BPN agar diterbitkan sertifikat tanah atas bidang tanah dimaksud. 


5) Sedikit penjelasan dari saya, oleh karena permasalahan pendaftaran tanah yang tidak kunjung menyelesaikan konflik permasalahan tanah di masyarakat, Pemerintah menerbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari  Peraturan Pemerintah Nomor  10 tahun 1961. Pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan melalui dua cara, pertama secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa Pemerintah (mengikuti sistem pendaftaran tanah secara desa demi desa), kedua secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. 


Terkait pendaftaran bidang tanah secara massal pemerintah secara aktif mengadakan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan seperti PRONA (Program Nasional) dan PRODA (Program Daerah) dengan kegiatan antara lain, Ajudikasi, konsolidasi tanah, redistribusi tanah obyek landreform dan kegiatan sertifikasi massal swadaya lainnya. Dalam perjalanannya, setiap kegiatan program dikerjasamakan dengan pihak swasta dimana pihak swasta inilah yang melakukan pengumpulan data-data fisik terkait tanah-tanah milik masyarakat yang belum disertifikasi, untuk diukur dan diajukan kepada BPN agar diterbitkan sertifikat tanah atas bidang tanah dimaksud. 

Minggu, 19 Desember 2010

korban penggelapan - supplier - penyidikan = kog saya yang rugi ?

Saya adalah pemilik suatu grosir toko handphone, belakangan ini saya tersandung masalah akibat ada downline / bakul saya yang menggelapkan barang saya dalam jumlah besar, dan tersangka kabur... Yang jadi masalah saya harus bertanggungjawab membayar semua tanggungan orderan kepada supplier ∂ï mana saya tidak mampu membayarkannya... Saya sudah melaporkan tersangka ke polres, akan tetapi penanganannya saya rasa terlalu lambat, sementara saya setiap hari ∂ï tagih oleh para supplier... Saya sudah melakukan pengembalian barang kepada para supplier, dan saya sudah mengadakan cicilan 1 kepada para supplier..

Yang saya tanyakan :

1. Apakah saya sebagai korban bisa ∂ï kenakan pasal pidana? Mengingat saya adalah korban penggelapan dan saya sudah mengembalikan barang kepada mereka secara terbuka dan telah melakukan pembayaran cicilan 1

2. Karena saya sudah tidak mampu lagi membayar untuk cicilan berikutnya sebelum pelaku tertangkap, apakah saya bisa terkena pasal pidana, ataukah pasal perdata?

3. Barang yang saya jual ke tersangka, ternyata juga ∂ï ambil oleh supplier mengingat saya order ke supplier setelah saya cek nomor imeinya adalah barang yang "pernah" saya jual ke tersangka, apakah para supplier bisa ∂ï kategorikan sebagai penadah?

4. Jika tersangka belum ∂ï ketemukan, apakah bisa ∂ï lakukan penyelidikan terbalik mata rantai dari supplier yang terakhir dengan tuduhan penadahan, mengingat ada bukti nota orderan dengan nomor imei yang sama beberapa hari sebelumnya saya jual ke tersangka, kemudian barang kembali lagi lewat order dari supplier?

5. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk menyelidiki kasus tersangka dan mencari tersangka, apabila dari polres tidak ada tindakan yang signifikan, apakah bisa lapor lewat polda?

6. Apakah polisi bisa menyelidiki arus transfer yang ∂ï gunakan tersangka, dan merunut ke mana saja jaringan dari lingkaran setan barang tadahannya?



Jawab : 

Terima kasih telah menghubungi saya .. 

1) Dilihat dari alurnya, asumsi saya sepertinya terlalu jauh jika Anda dikenakan pasal pidana dalam permasalahan yang disampaikan, terkecuali memang ada peran Anda secara signifikan dalam masalah tersebut sperti ikut membantu atau sebagai pihak yang menyuruh.

2) Saya tidak tahu persis hubungan anda dengan supplier, namun secara umum biasanya supplier hanya mempunyai hubungan dengan 1 (satu) pihak, yang mungkin dalam hal ini adalah Anda. Karena anda yang memiliki hubungan hukum dengan supplier, tentunya anda yang berkewajiban untuk membayar atau melunasi tagihan supplier tsb. Sementara, pelaku, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan supplier, tentunya tidak memiliki kewajiban secara langsung kepada supplier. 

Segala bentuk dan macam sanksi sangat tergantung pada bentuk hubungan hukum yang anda jalanin dengan suplier tersebut, apakah hubungan anda sebelumnya telah terjalin dalam perjanjian keagenan atau hanya sistem konsiyansi. Kalau keagenan, tentunya dapat diarahkan ke perdata, tetapi kalau bentuknya adalah konsiyansi ? rasanya, bisa saja supplier menuntut anda dalam bentuk pidana

3) Ada 2 kategori seorang dapat dikatakan sebagai penadah kejahatan yakni : 

a. orang yang bersekongkol membeli, menyewa dsb barang yang diketahui atau patut disangka dari kejahatan, 

b. orang yang menjual, menukar, menggadaikan dengan maksud mendapat untung dari barang yang diketahui atau yang patut disangkanya dari kejahatan.

Berdasarkan kategori "penadah", kiranya dapat dipahami bahwasanya, unsur utama seorang bisa dikatakan sebagai "penadah" adalah, apakah orang tersebut tahu atau tidak bahwa barang yang ada padanya merupakan barang hasil kejahatan ? kemudian harus diketahui pula, apakah orang tersebut memiliki indikasi "bersekongkol" dengan pelaku, seperti sudah memiliki hubungan pertemanan/ mengenal antara keduanya sebelumnya 

Berdasarkan uraian kategori beserta unsur penadah sebagaimana dimaksud di atas, jika supplier tersebut memenuhi kesemuanya, tentu saja ia dapat dikategorikan sebagai penadah.

4) Penyidikan merupakan kewenangan penuh penyidik. Tidak ada satupun orang diluar penyidik yang dapat mempengaruhinya. Terkait dengan subtansi pertanyaan point 4, kesemuanya tergantung pada kewenangan dan metode penyidikan yang digunakan oleh penyidik. Secara teori, bisa saja dilakukan dalam penyidikan

5) Suatu perkara tindak pidana hanya dapat dilaporkan 1 (satu) kali, jika dilakukan lebih dari satu laporan, tentunya berpotensi melanggar azas nebis in idem. Saran saya sebaiknya anda terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, jika penyidikan terkesan lambat dan tidak memuaskan Anda sebagai pelapor, Anda dapat meminta penjelasan langsung dari atasan penyidik itu. 

6) Sangat mungkin untuk dilakukan, namun seperti yang telah disampaikan dalam jawaban point 4, kesemuanya berpulang pada kewenangan dan metode penyidikan yang digunakan oleh penyidik. Sebagai pelapor, yang bisa dilakukan hanyalah memantau perkembangan penyidikan. 

TANAH ORANGTUA SAYA DI SEROBOT

Dengan hormat....,

Nama saya ar, tapi saat ini masih bekerja di Bogor 

Permasalahan: 

orang tua punya sebidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) di kota malang jawa timur dengan sebuah bangunan rumah diatas tanah tersebut. Namun bangunan rumah tersebut tidak menempati seluruh area tanah yang ada. Luas tanah menurut sertifikat = 250 meter persegi. Dan luas bangunan di atas tanah tersebut adalah 200 meter persegi. Rumah tersebut saat ini disewa oleh orang lain dan dipakai untuk tempat tinggal.

Karena selama ini orang tua saya sibuk bekerja di bandung jawa barat...., kami hanya sebulan sekali melihat rumah tersebut di kota malang.

Rumah tersebut dibeli oleh ayah saya pada tahun 1988, karena sudah begitu lama...., beberapa batas-batas patok tanah yang ada sudah hilang. satu patok batas di sebelah selatan sudah hilang.

Nah kemudian 2 minggu lalu...., saya dan ibu saya mendapat telephone dari orang/pihak yang menyewa rumah orang tua saya tersebut. si penyewa tersebut memberitahukan bahwa tetangga di sebelah selatan merenovasi rumah-nya. Tapi setelah dilihat...., tetangga tersebut membuat bangunan rumah-nya melewati batas tanah milik kami di sebelah selatan dan masuk ke areal tanah milik orang tua saya selebar 1m sepanjang 4meter.

Kami punya sertifikat hak milik (SHM) dan ada gambar tanah milik kami beserta batas-batasnya dengan jelas dalam sertifikat tersebut.

Tapi yang jadi permasalahan patok batas fisik di atas tanah tersebut sudah hilang entah kemana (mungkin karena sudah lama sejak tahun 1988). Dan pada tahun 1995, orang tua saya sudah pernah mengajukan pemasangan kembali patok batas-batas tanah tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional, dan sudah mengisi permohonan dan sudah membayar biaya permohonan..., tapi sampai saat ini pegawai dari kantor badan pertanahan nasional tidak pernah datang untuk memasang kembali patok batas-batas tanah milik orang tua saya tersebut.

Nah kemudian tetangga di sebelah selatan tanah kami tersebut membuat bangunan dengan melewati batas tanah kami di sebelah selatan selebar 1m dan sepanjang 3,5meter.

Setelah itu saya dan orang tua saya datang ke lokasi langsung dan menemui tetangga di sebelah selatan rumah kami tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu batas tanah milik orang tua saya tersebut, dan dia tidak memilik sertifikat atau surat tanah apapun yang bisa menjelaskan kepemilikan tanah yang dia kuasai.

Dia mengatakan, karena tidak ada sertifikat maupun surat-surat tanah apapun, maka dia menggunakan batas patokan tiang listrik yang ada di depan sebelah selatan tanah milik orang tua saya tersebut. Memang di depan tanah milik orang tua saya terdapat tiang listrik PLN dengan posisi agak ke selatan, tapi posisinya masuk 1m dari batas tanah milik kami yang ada di sebelah selatan.  Dan menurut saya..., tiang listrik bukan batas tanah.

Sebagai informasi tambahan tetangga tersebut sudah terlanjur membangun bangunan rumah 2lantai dengan menyerobot tanah milik orang tua saya selebar 1m dan sepanjang 4meter.

Melihat kasus yang dialami oleh orang tua saya ini...., saya mohon jawaban tanggapan, dan advise dari advokat/pengacara Bp.Wahyu Kuncoro.

Terima kasih....

Hormat saya,



Jawab : 


Terima kasih telah menghubungi saya .... 

Permasalahan yang dihadapi orangtua Adalah adalah masalah penyerobotan tanah. Ada banyak cara yang dapat ditempuh orangtua Anda untuk menyelesaikannya, baik dengan cara litigasi maupun non litigasi. 

Untuk non litigasi, berdasarkan Perpres No.10 Tahun 2006 tentang BPN jo. Keputusan Kepala BPN No.34/2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, orangtua Anda dapat menempuhnya dengan mengadukan permasalahan penyerobotan tanah tersebut kepada Kantor BPN setempat, baik secara tertulis (melalui surat) atau secara lisan (langsung mendatangi Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atau Bagian Tata Usaha atau Subbagian Tata 
Usaha Kantor Pertanahan setempat). 

Kelak, atas pengaduan yang disampaikan, Kantor BPN setempat dapat melakukan mediasi dalam permasalah yang dihadapi orangtua (dan dalam kesempatan itu, orangtua Anda dapat juga menanyakan permasalahan pelayanan pemasangan patok tanah yang tak kunjung dilaksanakan BPN). 

Jika upaya non litigasi, ternyata BPN tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, orangtua Anda dapat pula melakukan upaya litigasi, pidana maupun perdata sebagai berikut : 

a. Pidana, membuat laporan polisi tentang perilaku tetangga tersebut dengan dalih penyerobatan tanah sebagaimana dimaksud dan diatur : 

- Pasal 389 KUHPidana : 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- Pasal 167 ayat (1) KUHPidana : 

Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

b. Perdata, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada tetangga yang telah menyerobot tanah tersebut dan menuntut si tergugat untuk membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah orangtua Anda dan membayar ganti kerugian yang ditanggung orangtua Anda

Kamis, 09 Desember 2010

DIPECUNDANG OLEH LSM

Saya adalah mantan pelaku PNPM-MP ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Sumberwringin _ Bondowoso - Jawa Timur. Sebagai layaknya hal baru dalam pelaksanaan kegiatan pasti ada saja kekurangan. Kami awali keg ini dengan sangat hati2. Prosedur program mengatur tentang semua hal mulai dari perencanaan s/d penyelesaian masalah. Kami sdh melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan prosedur. Namun belakangan kegiatan kami disoal oleh sebuah LSM. Tuduhannya ada indikasi perbuatan/tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaksana di Desa. Sebenarnya terhadap semua persoalan sdh kami lakukan crosschek komprehensif, uji silang dll sesuai ketentuan program dan semua permasalahan sudah dianggap selesai kemudian di serahterimakan pada masyarakat langsung , namun atas laporan salah satu masyarakat yg tidak puas kemudian dijadikan bahan oleh LSM tsb kemudian dilaporkan ke Polda Jatim.

Pertanyaannya :

1. Apakah dapat dibenarkan sebuah LSM langsung melaporkan pelaku kegiatan yg nota bene tinggal di Desa terpencil langsung  ke Polda Jatim? Apakah tidak ada hirarki penanganan hukum mengingat ada Polsek, Polres?Sedangkan pelaku kegiatan sendiri tidak satupun yang dimintai konfirmasi tentang pokok persoalan yg dituduhkan. Informasi hanya didapatkan secara sepihak.

2. apakah kami dapat mengajukan rasa keberatan kepada penyidik Polda untuk diperiksa? mengingat rata2 pelaku kegiatan adalah orang miskin dan meminta pelimpahan ke Polsek/ Polres? (Kami berat di ongkos mengingat jaraknya yang harus ditempuh dalam 6 - 7 jam perjalanan darat)

3. Apakah dapat dibenarkan Institusi Polda/oknum penyidiknya bekerja sama dengan sebuah LSM dengan penugasan langsung? Mengingat dasar argumentasi LSM menurut hasil konfirmasi kami alasannya ditugasi pihak Polda untuk pengembangan terhadap kasus Kecamatan tetangga yg juga tengah diperiksa oleh penyidik yang sama?

Hasil telaah kami sementara ini berkesimpulan bahwa ada kolaborasi negatif antara oknum penyidik Polda dengan pimpinan LSM. Ini dapat disimpulkan dari pernyataan mereka yang selalu mengkaitkan dirinya dengan penyidik Polda. Bahkan mereka mengaku menjalin hubungan intensif dengan pihak Polda. Selama ini kami selalu diintimidasi kemudian mereka menyediakan diri untuk memberikan bantuan fasilitasi penyelesaian terhadap kasus yang mereka angkat sendiri. Karena sejauh ini kami merasa benar maka kami putuskan untuk tidak melayani permintaan mereka. Hasilnya ..? salah satu ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan ) di Desa sudah memenuhi panggilan dua kali untuk dimintai keterangan. Sungguh kami merasa berat karena memang pokok persolannya tidak jelas, sepihak dan terlepas dari benar/salah jelas memberatkan. Dua kali ke Surabaya terperiksa memenuhi panggilan dengan cara meminjam uang dari tetangga karena memang hanya bekerja sebagai buruh tani sembari "ngojek" ketika luang untuk memenuhi kebutuhan anak isterinya.

Mohon petunjuk bagaimana kami menyikapi persoalan yang kami hadapi. Terimakasih



Jawab : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

1) Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan : 

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Hukum Acara Pidana di atas, pada dasarnya setiap kantor polisi wajib menerima dan melayani laporan/ pengaduan masyarakat, namun  kantor polisi itu kemudian akan memutuskan, siapa yang akan menangani laporan tersebut. Dalam hal ini akan terjadi pelimpahan perkara. POLDA dapat mengirim laporan polisi tersebut ke POLRES bila menurut pertimbangannya, laporan tersebut cukup ditangani POLRES, demikian juga Polres dapat melimpahkan kembali laporan tersebut ke POLSEK jika dipandang POLSEK mampu menangani kasus tersebut. Dalam pelimpahan perkara ini, tidak tertutup kemungkinan pula akan ada pelimpahan perkara ke Polda/Polres/Polsek lain wilayah karena dengan pertimbangan tempat kejadian perkara (TKP) tidak berada pada wilayah hukum kantor polisi setempat. Jadi, kesemuanya tergantung pada efektifitas pelayanan hukum dan yang terutama adalah tempat kejadian perkara (TKP).  

Terkait pertanyaan yang diajukan, maka jawabannya adalah sikap pelapor untuk mengajukan laporannya ke tingkat POLDA, secara hukum, diperbolehkan namun kesemuanya akan kembali pada pertimbangan efektifitas POLDA itu sendiri.

2) Pasal 113 Hukum Acara Pidana menyatakan : 

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Dalam Pasal 119 Hukum Acara Pidana lebih ditegaskan dengan menyatakan, Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.  

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 113 jo. Pasal 119 Hukum Acara Pidana di atas, jika Anda sebagai saksi merasa keberatan dengan alasan financial, maka Anda dapat mengajukan keberatan sekaligus mengajukan permohonan pelimpahan penyidikan kepada Penyidik Polda untuk melimpahkan kepada kantor polisi terdekat dengan saksi.

3) Dalam hukum, yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan hanyalah Kepolisian. Artinya, penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tidak dapat dikerjasamakan dengan instansi lain, apalagi dengan LSM. 

Terkait dengan petunjuk yang Anda minta, petunjuk saya, sebaiknya, anda segera meminta kejelasan informasi dari POLDA tentang perkara dimaksud. Kejelasan informasi perkara dari POLDA sangat penting agar Anda tidak terus dipecundang oleh LSM tersebut. 

Jumat, 03 Desember 2010

Penipuan Bank Melalui Perjanjian Pemberian Kredit

Pak Wahyu yang terhormat,

saya punya seorang sahabat yang suatu hari meminta tanda tangan saya yang katanya untuk keperluan bisnis. setelah ia menjelaskan banyak hal untuk kepentingan bisnis dan agar dianggap profesional oleh klien2 baru, saya akhirnya menyetujui tanda tangan tersebut. awalnya saya membaca tapi karena begitu banyaknya file yg saya tanda tangai, saya mulai malas membaca & teman saya juga satu pihak lain membuat saya tergesa2.

suatu hari akhirnya saya mengetahui kalo teman saya menggunakan nama saya untuk meminjam hutang di bank BRI dan pihak lain yg dibawanya adalah temannya yg bekerja di bank BRI. saya merasa sangat tertipu, apalagi membayar cicilan itu sangat memberatkan saya karena saya hanya mahasiswa & saya sama sekali tidak menikmati uang pinjaman tersebut.

sebenarnya saya tidak ingin melunasi pembayaran tersebut, tetapi saya takut di blacklist oleh bank BI. apalagi saya heran karena transfer pembayaran itu saya berikan ke pihak yang bekerja di bank BRI itu, bukan ke Bank BRI langsung. saya jidak tahu bagaimana pinjaman itu bisa disetujui. dan saya juga tidak tahu bagaimana memeriksanya karena mereka selalu menyulitkan dan memojokkan saya. apalagi perekonomian saya masih kurang mencukupi.

yang ingin saya tanyakan :
1. apa saya akan di blacklist jika saya tidak membayar pinjaman tersebut?
2. bagaimana cara memeriksa apakah saya benar2 punya hutang di Bank BRI?
3. bagaimana kasus tersebut dipandang secara hukum?
4. bagaimana jalan terbaik yg harus saya lakukan?

terima kasih sekali atas bantuannya, semoga pak wahyu bersedia menjawab pertanyaan saya. sekali lagi, terima kasih...

salam


Jawab : 

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

1) Sesungguh istilah blacklist tidak dikenal dalam peraturan perbankan Indonesia. Yang ada adalah Laporan Debitur pada Sistem Informasi Debitur yang dikelola Bank Indonesia. Berbeda dengan istilah "blacklist" yang terkesan memposisikan seorang nasabah sebagai debitur bermasalah, Laporan Debitur pada sistem informasi Debitur pada Bank Indonesia diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, tidak memposisikan seseorang sebagai "nasabah/ debitur bermasalah". Laporan Debitur ini pada pokoknya hanya mencantumkan informasi mengenai identitas Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan atau kolektibilitas yang kesemuannya tentunya sangat berguna bagi bank dalam penerapan manajemen risiko, kelancaran proses Penyediaan Dana dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan prinsip mengenal nasabah. 

Kembali pada topik pertanyaan, apakah jika Anda tidak membayar pinjaman/ kredit perbankan akan diblacklist ? jawabannya tidak. Yang ada, terlepas dari melunasi atau tidak kredit yang diberikan bank, sejak dinyatakan sebagai debitur maka identitas dan segala informasi yang terkait keuangan Anda sebagai debitur akan dilaporkan oleh Bank terkait ke dalam sistem informasi debitur. 

2) Pengecekan informasi Anda sebagai debitur dapat langsung diajukan kepada pihak Bank tersebut. Umumnya mereka akan membantu Anda, tentunya dengan prosedur yang telah mereka tetapkan.

3) Asumsi saya, terlepas terbukti benar tidaknya adanya unsur penipuan, karena Anda telah menyetujui permohonan kredit tersebut diatasnamakan Anda, tentunya Anda merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pelunasan kredit dimaksud.

4) Saran saya, sebaiknya Anda cek posisi kredit tersebut dengan mempertanyakan langsung kepada Bank BRI atau Anda juga dapat mengeceknya langsung ke Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan Bank Indonesia di Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110