Kamis, 30 September 2010

Membatalkan Jual Beli Rumah karena Pembelinya rese'

Assalamu'alaykum wr.wb

Smoga Pak Wahyu dalam kesehatan. Saya Da di Jakarta.

Saya menjual rumah seharga Rp 123.000.000. Pembeli memberi DP Rp 50.000.000. Dan minta segera dibuatkan balik nama AJB. Sebelum dia memberikan DP saya sudah mengadakan kesepakatan bahwa saya minta tenggang waktu 1 bulan utk proses pencarian+pindah rumah. Saya katakan saya tidak mau terburu2 untuk menjual rumah. Dia setuju. Tapi, baru 2 hari kami mengadakan kesepakatan, dia memaksa untuk segera ke notaris, membuat balik nama AJB. Saya merasa seperti diteror. Saya sempat diancam dengan kata2 nanti kalau saya membatalkan, saya harus bayar 2x lipat dari DP. Kalau saya tidak mau menunda ke notaris dengan alasan apapun, dia akan datangkan notaris ke rumah saya dan saya disuruh tandatangan, dan dia akan segera melunasi sisa pembayaran Rp 73.000.000,-

Yang saya tanyakan:
1. Apabila saya sebagai penjual membatalkan secara sepihak (tidak jadi menjual) karena rasa tidak nyaman, tertekan, terpaksa oleh si pembeli, akankah terkena sanksi hukum? tidak ada perjanjian tertulis apapun selain bukti kwitansi penyerahan uang DP

2. Jika saya menurutinya, dia lunasi dan dia pegang AJB, bisa saja sewaktu2 dia mengusir saya, padahal saya sdh minta wkt 1 bulan. Bentuk perjanjian seperti apa yang harus saya buat? Jika masing2 pihak melanggar, apa sanksinya?

Terima kasih.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya, 

1)  Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUHPerdata menegaskan bahwasanya Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya, meskipun transaksi jual beli tersebut tidak tertuang secara tertulis namun oleh karena Anda sebagai penjual telah tercapai kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli, maka secara hukum, Anda dan pembeli telah terikat dalam suatu perbuatan hukum yang sah, kuat dan mengikat kedua belah pihak. 

Terkait dengan objek jual beli berbentuk property, hukum mensyaratkan adanya penyerahan objek tersebut secara nyata oleh atau atas nama pemilik dan untuk legalitasnya peralihan hak kepemilikan atas property tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pertanyaan No. 1, oleh karena objek jual beli adalah rumah, meskipun sudah ada transaksi jual beli, selama hak milik belum beralih dari Anda selaku penjual kepada pembeli, Anda dapat membatalkan transaksi tersebut secara sepihak. 

Namun demikian, meskipun Anda sebagai penjual masih memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli, berdasarkan ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 KUHPerdata, pembatalan tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan. Tidak dapat dibatalkan secara serta merta secara sepihak. Apalagi, Anda sebagai penjual telah menerima pembayaran uang panjar jual beli rumah tersebut. 

Pasal 1464 KUHPerdata menyatakan, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Artinya, transaksi jual beli tersebut telah mengikat secara Anda secara sempurna dan, sekali lagi,  Anda tidak dapat membatalkannya sepihak tanpa adanya putusan Pengadilan. 

2) Ketentuan Pasal 1481 KUHPerdata menegaskan, barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli. Selanjutnya, dalam Pasal 1482 KUHPerdata, dikatakan bahwasanya, kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada. Dan terakhir, ketentuan Pasal 1483 KUHPerdata, menegaskan, penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan. 

Artinya, jika pembeli telah memenuhi semua kewajibannya untuk membayar lunas transaksi jual beli maka sejak saat itu pula, dengan atau tanpa syarat, Anda sebagai penjual harus menyerahkan rumah yang menjadi objek jual beli tersebut kepada si pembeli. Bahwa kemudian terdapat kesepakatan untuk meminta tempo 1 (satu) bulan, tentunya hal tersebut sangat tergantung pada kebijakan si pembeli selaku pemilik rumah yang baru. Jadi dalam hal ini, Anda harus membicarakannya dengan pembeli secara bijak. 

Selasa, 28 September 2010

Om saya, Kawin lagi dong, pak


Dear Pak Wahyu,

Saya mempunyai seorang tante yang sudah berumah tangga selama 23 tahun dan dikaruniai 3 orang putra, tapi baru sekarang ini diketahui bahwa suaminya sudah mempunyai istri lain dengan 2 orang anak (1 laki-laki, 1 perempuan). Dan perkawinan dengan istri yang kedua ini, om saya tersebut memiliki surat nikah resmi. Yang ingin saya tanyakan :

1. Bisakah tante saya melaporkan perkawinan kedua om saya kepada polisi karena mereka memiliki surat nikah sedangkan tante saya tidak pernah memberikan restu / izinnya.

2. Tante saya tidak ingin dimadu tetapi suaminya tidak ingin melepaskan istri keduanya. Baiknya apa yang harus dilakukan oleh tante saya tersebut ? 

3. Jika tante saya ingin melaporkan suaminya kepada atasannya, apakah hal ini akan ada manfaatnya ? Om saya tersebut bekerja di GMF.

Terima kasih sebelumnya


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya : 


1) Pasal 3 UU Perkawinan menyatakan : 

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 ditegaskan sebagai berikut : 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun prosedur izin poligami, diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan yang menyatakan : 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Oleh karena, perkawinan ke-dua yang dilakukan om Anda, tidak mendapat izin dari tante Anda, tentunya perkawinan yang kedua tersebut mengandung kecacatan hukum, yang artinya perkawinan kedua tersebut dapat dibatalkan oleh Tante Anda. Selain itu, Tante Anda juga dapat melaporkan perbuatan om Anda tersebut secara pidana dengan melaporkannya kekantor polisi dengan dalih melakukan perkawinan yang tidak sah. Adapun pasal-pasal pidana yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

Pasal 279 KUHPidana : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280 KUHPidana : 
Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Pasal 284 KUHPidana : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel = selingkuh), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.


2) Sebagaimana telah saya uraikan dalam jawaban no. 1, Tante Anda bisa mengajukan pembatalan atas perkawinan tersebut. 

Pasal 22 UU Perkawinan menegaskan bahwasanya Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 24 UU Perkawinan ditegaskan bahwasanya barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Bagaimana cara mengajukan pembatalan perkawinan tersebut ? Pasal 25 UU Perkawinan menyatakan, Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

3) Melaporkan perkawinan ilegal kepada atasan Om Anda dan berharap atasannya melakukan suatu tindakan hukum sangat tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Asumsi saya, kalaupun ada tindakan hukum, paling tinggi, tindakan tersebut adalah tindakan administratif. Terkait manfaat pelaporan kepada atasan, maaf, saya tidak dapat mengomentarinya secara lebih jauh namun demikian sebaiknya diperhitungkan kembali oleh tante Anda. 

Sabtu, 25 September 2010

Ijin Usaha Perdagangan

Dear pak wahyu...

saya adalah pemula di dalam dunia bisnis. untuk memulai bisnis berbentuk usaha jasa pemasaran, saya memiliki rencana mengurus perijinan usaha.  tujuannya, agar saya bisa melakukan kontrak perjanjian kerjasama dengan koperasi instansi pemerintah/swasta/pendidikan. sehingga saya memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban saya.

Pertanyaan saya:

1.sebagai tahap awal, untuk dapat melaksanakan kontrak kerjasama, apakah saya cukup bermodalkan akte notaris saja sebagai pengikatan kerjasama? mengingat saat ini, saya memiliki keterbatasan dalam permodalan dan pengurusan perijinan.

2.ijin usaha berbentuk apa yang cocok buat saya, berhubung usaha saya ini tidak melibatkan modal yang besar dan hanya menerima komisi penjualan  (karena uang pokok penjualan akan langsung diserahkan kepada pemilik produk oleh konsumen yang bersangkutan)
 
3. dalam pengurusan ijin awal (berdasarkan pertanyaan nomor.2 diatas), dokumen apa saja yang mesti saya siapkan dan prosedur - prosedur seperti apa yang yang harus saya tempuh.

saya mohon bimbingan hukum dari bapak wahyu agar saya tidak salah langkah dikemudian hari.... terima kasih.

regard,
Hn

JAWAB : 

Terima kasih telah menghubungi saya .. terkait dengan pertanyaan 1 dan 2, asumsi saya, Usaha anda tergolong sebagai perdagangan umum. Untuk suatu permulaan usaha, wajar bila Anda hanya bermodalkan akta pendirian usaha anda namun demikian, secara umum, guna kepentingan legalitas usahanya, setiap orang yang ingin mendirikan atau menjalankan suatu usaha perdagangan, sepatutnya memiliki surat izin dari pemerintah atau instansi terkait guna mempermudah  pendataan, pengelolaan serta pengkoordinasian  oleh  Pemerintah  atas  pola  maupun  trend  perdangangan  yang terjadi.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yang dilihat dari besar kecilnya modal usaha yang  digunakan dalam kegiatan usaha, yaitu:

a. Perusahaan yang mempunyai modal diatas Rp.500.000.000,‐ masuk ke dalam kelompok SIUP  Besar;

b. Perusahaan  dengan  jumlah  modal  disetor  dan  kekayaan  bersih  seluruhnya  antara  Rp.200.000.000,‐  sampai  dengan  Rp.500.000.000,‐  disamping  tanah dan bangunan tempat  usaha, masuk ke dalam kelompok SIUP Menengah;

c. Perusahaan  dengan  jumlah  modal  disetor  dan  kekayaan  bersih  seluruhnya  hingga  Rp.200.000.000,‐ disamping tanah dan bangunan tempat usaha, masuk ke dalam kelompok  SIUP Kecil;

Dengan memiliki SIUP, Anda akan mendapat beberapa manfaat, seperti :

a. Mempermudah perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi/Pemerintah;
b. Memperlancar perdagangan ekspor – impor;
c. Memenuhi ketentuan pada umumnya guna mengikuti Lelang (Khususnya tender atau lelang  dari Pemerintah).  

Pengurusan SIUP dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  setiap tingkat  II/Kabupaten/Kota Anda. Adapun secara umum, prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Mengambil  formulir  pendaftaran  untuk  SIUP  yang  sudah  disediakan  oleh  Kantor  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan secara langsung atau melalui Kuasa dengan Surat Kuasa;
b. Melengkapi syarat‐syarat yang sudah ditentukan, antara lain:
‐ Nama Perusahaan;
‐ Bentuk Perseroan;
‐ Merek (bila ada);
‐ Alamat lengkap Perusahaan;
‐ Lokasi perusahaan (Bila berada di pusat Pertokoan/Perbelanjaan)
‐ NPWP;
‐ Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan;
‐ Legalitas Perusahaan, meliputi:  

(i) Akta  Notaris,  SK  Kehakiman  dan  Bukti  Setor  pengesahan  Badan  Hukum  (bila  berbentuk PT);
(ii) Akta  Pendirian  dan  Nomor  Pengesahan  dari  Instansi  yang  berwenang  (bila berbentuk Koperasi);
(iii) Akta  Pendirian  dan  Nomor  atau  Tanggal  Pengesahan  dari  Instansi  yang  berwenang (Bila perusahaan berbentuk selain PT dan Koperasi).

‐ Jumlah  Modal  disetor  dan  kekayaan  Bersih  (Netto)  Perusahaan  seluruhnya  yang  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha;
‐ Kegiatan Usaha yang dijalankan;
‐ Memuat Nama dan Alamat lengkap Bank yang Digunakan oleh Perusahaan;
‐ Mempunyai Stempel Perusahaan;
‐ Membuat  surat  Pernyataan  bahwa  perusahaan  tidak  akan  melakukan  kegiatan  usaha  yang  menyimpang  dari  SIUP  yang  diberikan  dengan  bermaterai  Rp.6.000  kemudian  ditanda tangani dan di cap dengan  stempel perusahaan;
‐ Memberikan  laporan  keuangan  dalam  bentuk  Neraca  Perusahaan  Terakhir  yang  diberi  materai Rp.6.000 kemudian ditanda tangani dan di cap dengan stempel perusahaan;  ‐ Menginformasikan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perdagangan menurut Jenis Kelamin dan  tingkat  Pendidikan,  yang  ditanda  tangani  oleh  pemohon  dan  kemudian  di  cap  dengan  stempel perusahaan;
‐ Membayar biaya resmi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah masing‐masing.  

Adapun Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan SIUP :

a. Bila berbentuk Perseroan Terbatas:
‐ Foto copy Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM;
‐ Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM;
‐ Foto  copy  KTP  Direktur  Utama  atau  Penanggungjawab  perusahaan  atau  Pemegang  Sahamnya;
‐ Fotocopy NPWP Perusahaan dan Direktur Utama;
- Surat Keterangan Domisili atau SITU;
Surat  Izin  Gangguan  /  HO  (bila  Bidang  Usahanya  mensyaratkan  adanya  Izin Ganguan  /  HO);
‐ Izin Prinsip ( bila Bidang Usahanya mensyaratkan adanya Izin Prinsip);
‐ Neraca Perusahaan;
‐ Materai Senilai Rp. 6.000,‐
‐ Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Penanggungjawab;
‐ Izin teknis dari instansi terkait jika diperlukan.

b. Bila Perusahaan berbentuk Koperasi:
‐ Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
‐ Foto  copy  KTP  atau  Identitas  resmi  masing‐masing  Dewan  Pengurus  dan  Dewan  Pengawas Koperasi;
‐ Susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
‐ Foto copy NPWP;
‐ Foto copy SITU dari Pemerintah Daerah;
‐ Neraca Koperasi;
‐ Materai senilai Rp. 6.000,‐

c. Bila Perusahaan Perseorangan:
‐ Foto copy KTP Pemegang Saham Perusahaan;
‐ Foto copy NPWP;
‐ Surat Keterangan Domisili atau SITU;
‐ Neraca Perusahaan;
‐ Materai Senilai Rp.6.000,‐

d. Bila berbentuk CV atau Firma atau Persekutuan:
‐ Akta  Pendirian  CV  atau  Firma  yang  sudah  disahkan  oleh  Pengadilan  Negeri dimana  CV  atau Firma berdomisili;
‐ Foto copy KTP Pemilik Perusahaan;
‐ Surat Keterangan Domisili/SITU;
‐ Foto copy NPWP;
‐ Surat  Izin  Gangguan  /  HO  (Bila  bidang  usahanya  mensyaratkan  adanya  Surat  Izin  Gangguan / HO);
‐ Izin Prinsip (Bila bidang usahanya mensyaratkan adanya Izin Prinsip);
‐ Neraca awal Pemilik Modal.
‐ Memenuhi persyaratan lainnya yang dikhususkan pada bidang‐bidang usaha tertentu

Senin, 20 September 2010

MASALAH GONO GINI ATAS ISTERI YANG MINTA CERAI

Saya mempunyai seorang bibi yang sudah bercerai dengan suaminya, alasan bercerai karena suaminya selingkuh dengan wanita lain dan juga suaminya sering melakukan kekerasan secara non verbal (dapat di artikan dia menyakiti melalui ucapan-ucapan yang menyakiti hati istrinya setelah ketauan berselingkuh). selama proses perceraian suaminya tidak pernah datang sekalipun ke pengadilan sehingga pengadilan menyetujui gugatan sang istri untuk bercerai .

(1) sekarang masalahnya adalah mengenai masalah pembagian harta gono-gini  disini suaminya bilang bahwa wanita yang menuntut cerai suaminya tidak berhak mendapatkan sepeserpun hartanya dan kedua bahwa sertifikat tanah dan rumah atas nama istrinya itu hanya wacana saja dan bisa diambil kembali atas nama mantan suaminya . apakah benar seperti itu ? 

(2) apakah kasus pembagian harta gono - gini bisa dibawa ke pengadilan untuk menyelesekanya ?

ket : kedua orang tersebut muslim 

Salam 

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ... 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan sebagai berikut : 

Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Terkait karena keduanya, mantan suami isteri tersebut adalah muslim, maka mereka terikat dan tunduk pada ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum di atas, pernyataan mantan suami yang menyatakan Isteri yang menuntut cerai, tidak berhak atas harta bersama, tidaklah benar. Demikian juga pernyataannya yang menyatakan bahwasanya sertifikat tanah dan rumah yang sudah diatasnamakan isteri bisa diambil kembali oleh mantan suaminya, itu juga tidak benar. Yang benar, jika mantan suami ingin mengambil dan membaliknama-kan sertifikat dimaksud, mengingat tanah dan bangunan tersebut adalah bagian dari harta bersama dengan mantan isterinya, maka, ia harus melakukan terlebih dahulu pembagian harta bersamanya.

Masalah pembagian harta bersama bisa diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup domisili salah satu pihak.

Rabu, 01 September 2010

Ganti Tandatangan, ada resikonya nggak ?

Dear Pak Wahyu,

Saya berencana mengganti tanda tangan saya. Saya yakin paling tidak KTP saya harus ikut diganti . Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan dokumen2 yang sudah pernah saya tandatangani seperti
Sertifikat, Perjanjian Jual Beli, dan lain2. Apakah perlu diganti juga?

Terima Kasih,

CL
 
Jawab : 
Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan sebagai berikuut :

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"

Berdasarkan uraian keterangan Pasal 1875 KUHPerdata di atas maka kiranya dapat dipahami bahwasanya Tanda tangan pada hakekatnya adalah tanda/ ciri si pembuat atas suatu dokumen yang dibenarkan/ yang diakui kebenarannya.

Jadi, meskipun tanda tangan berubah-ubah, sepanjang yang membuat tandatangan telah membenarkannya maka tidak ada masalah.  

Ketentuan Pasal 1876 - 1877 KUHPerdata menegaskan :

"Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan"

Perhatikan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdata di atas, secara hukum, tanda tangan dapat diakui atau tidak diakui oleh pembuatnya. Pembuktian kebenaran suatu tanda tangan hanya didasarkan pembuktian yang terungkap di Pengadilan. Jadi, sekali lagi, tidak ada suatu masalah apapun jika anda gonta-ganti tandatangan, dengan catatan, sepanjang tandatangan tersebut diakui kebenarannya oleh anda. Terkait dengan dokumen2 yang pernah ditandatangani sebelumnya, tentunya tidak perlu dirubah, dalam hal ini, cukup dengan adanya pengakuan anda bahwasanya tandatangan tersebut adalah benar tandatangan anda.