Rabu, 28 April 2010

Pengalihan Tuntutan Kepada Ahli Waris


Ass.WW
Yth Pak Wahyu

Pertama saya ucapkan terima kasih atas tersedianya wadah untuk konsultasi hukum ini. Pak Wahyu saya langsung saja persoalan yang saya hadapi saat ini.

Pada pertengahan tahun 2009, terjadi pencurian buah sawit pada kebun sawit peninggalan orang tua saya (Alm), meninggal tahun 2003. Pencurinya dapat ditangkap dan diajukan ke pengadilan, hasilnya pencuri dan penadah hasil curian dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

setelah mereka keluar dibebasakan (krn dihukum 3 bulan penjara) mereka rencana mau menuntut balik dengan alasan :

Orang tua saya pernah menjual tanah kepada mereka (kepada 2 orang/ 2 surat) saat ayah saya menjabat sebagai Lurah. Mereka menganggap tanah kebun sawit itu adalah tanah tersebut.

faktanya adalah
1. surat yg ada pada mereka, sipenjualnya bukan nama ayah saya dan ayah saya tandatangan sebagai lurah saja. sipenjual orang lain.
2. setelah dicek peta lokasi pada surat tanah yang ada pada mereka tidak sama dengan lokasi tanah kebun sawit tersebut. (sudah dicek dengan pihak staf lurah dan anggota kepolisian)
3.pada surat tanah yang mereka punya tanggal pembelian sudah lama sekali saat ayah saya menjabat sebagai lurah. Anehnya mereka tidak pernah datang saat bapak saya masih hidup baik masih sebagai lurah maupun setelah pensiun sampai meninggal dunia. Kurang lebih 6 tahun setelah ayah saya meninggal baru mereka mempermasalahkan tanah tersebut.

pertanyaan saya adalah:
1. apakah mereka bisa menuntut ayah saya (alm)?, yang dianggap sebagi penjual tanah sedangkan disurat tanah tersebut tertulis penjualnya bukan nama ayah saya?, dengan alasana sipenjual (yang tertulis didalam surat tanah tersebut) mengaku kalau ayah saya yang menjual tanah tersebut.
2. Dalam pengadilan, mana yang lebih kuat bukti tertulis (surat) dibandingkan bukti berdasarkan saksi. disurat jelas penjual bukan ayah saya.
3. pada hukum yang berlaku. Apakah tuntutan yang ditujukan kepada orang tuanya(alm), karena sudah alm maka tuntutan tersebut bisa di tujukan ke anaknya walaupun anaknya tidak tahu persis permsalahannya.
4. jika terbukti ayah saya bukan penjualnya maka saya sebagai anaknya, apakah bisa menuntut balik?. (pencemaran nama baik). pasal-pasal berapa saja yang bisa menjerat mereka?

demikainlah, mohon bantuan Pak Wahyu untuk masukan dan arahan dalam bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan saya ini, terima kasih.

wass,
Kn

JAWAB :

1) Sayang Anda tidak menyebutkan dasar surat jual beli yang diklaim menjadi alas hak menuntut mereka. Namun demikian, bisa saya sampaikan aturan-aturan hukum seseorang dapat mengklaim hak atas sebidang tanah sebagai berikut : Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwasanya hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2) a. asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.


Dalam hal Pembuktian Hak Lama yakni bukti hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama harus dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pembuktian hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
b. diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Jadi, berdasarkan uraian di atas, jika mereka hanya mengklaim berdasarkan surat jual beli, tentunya alas klaim mereka belum cukup kuat mengingat untuk peralihan hak atas tanah tidak cukup berdasarkan surat jual beli. Perlu diketahui, Sifat dari jual beli adalah riil, terang dan kontan. Riil artinya jual beli tersebut benar-benar dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Terang artinya jual beli tersebut dilakukan tidak dengan sembunyi dan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Kontan artinya dengan pembayaran tanah tersebut pemindahan hak atas tanah sudah berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli.


Artinya, dalam hal ternyata jual beli tersebut tidak memenuhi sifat jual beli sebagaimana diuraikan diatas, tidak berarti telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, apalagi ternyata, seperti uraian anda, dalam surat jual beli atas bidang tanah tersebut, Ayah Anda hanya bertindak selaku lurah yang kemungkinan besar, asumsi saya, Ayah Anda hanya bertindak selaku saksi atas jual beli bidang tanah tersebut.


2) Dalam hukum, semua alat-alat bukti memiliki kekuatan hukum yang sama sepanjang memenuhi kaedah-kaedah hukum yang telah ditentukan. Jadi, kita tidak bisa mengukur kekuatan masing-masing alat pembuktian secara terpisah karena satu alat bukti pun belum tentu menunjukkan dan mampu membuat kenyakinan hakim atas pembuktian dalil-dalil Anda. Artinya dalam hal ini, tetap Anda harus mengupayakan secara maksimal alat-alat pembuktian yang ada. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwasanya setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Pasal 1866 KUHPerdata mengatur bahwasanya Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah.


Pasal 1888 KUHPerdata menegaskan bahwasanya kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.


Pasal 1902 KUHPerdata menyatakan, dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.

Dalam 1905 KUHPerdata dinyatakan, Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.


3) Tuntutan kepada seseorang bisa beralih ditujukan kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1083 KUHPerdata yang menegaskan, Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian.

4) Bisa saja. Ahli waris bisa menggugat balik dengan dalih penghinaan kepada si pelaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 1372 jo. Pasal 1375 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan, Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Tuntutan-tuntutan dapat juga diajukan oleh suami atau isteri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap isteri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.

Rabu, 21 April 2010

merk dagang barang saya dibajak, sekarang bisnis saya jadi mundur


Saya sangat bersyukur saya bisa menemukan blog Bapak mengenai konsultasi hukum......

Langsung pada inti permasalahan. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis dibidang garment spesifikasi kerudung...akan tetapi di pasaran ada nama kerudung yang sama dengan merk yang saya punya. kami sudah memulai bisnis kerudung sejak tahun 2003 dan kami juga sudah mempunyai hak paten serta SIUP dalam administrasi bisnis...akan tetapi sampai hari ini dari merk yang sama yang kami punya masih tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Pertanyaan pertama yang ingin kami tahu, perlengkapan apa saja yang harus kami siapkan selain kelengkapan administrasi hak paten dan SIUP yang telah kami miliki???dan kalau memang bisa kami perkarakan ke pengadilan, dengan sangat kami memohon penerangan bapak mengenai mekanisme dan pasal - pasal yang akan kami ajukan???

Pertanyaan ke dua, bagaimana mengenai mekanisme ganti rugi dari penggugat(apakah diajukan dari kami selaku pihak yang akan menggugat atau sudah diatur oleh undang - undang???)

HR

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu saya berikan penjelasan tentang paten dan Merek.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun pengaturan paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.

Merek adalah Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan pengertiannya maka merek ada 2 (dua) macam yakni Merek dagang dan merek jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya sedangkan yang dimaksud Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Apakah suatu barang yang telah didaftarkan dalam 1 (satu) bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi pula bidang HAKI yang lain ? Jawabannya, belum tentu karena masing-masing bidang HAKI memiliki peraturan tersendiri yang terpisah satu antara lain.

Dikaitkan dengan permasalahan, jujur saya agak bingung atas uraian anda, satu sisi anda menyatakan telah mendapatkan hak paten, disisi lain Anda mempermasalahkan tentang merek. Timbul pertanyaan, apakah selain memegang hak paten, Anda juga memiliki Hak Merek ? Kalau Anda hanya mendapatkan Hak Paten, berarti Anda harus mengurus terlebih dahulu Hak Merek, baru kemudian anda bisa mempermasalahkan pihak-pihak yang telah menggunakan paten dan merek Anda tersebut.

Secara umum, setelah melakukan pendaftaran HAKI dan mendapat Sertifikat HAKI, Anda dapat langsung melakukan upaya hukum baik secara pidana dan atau perdata kepada orang-orang yang menggunakan HAKI tanpa alas hak. Berikut disampaikan tentang perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek :

Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 menegaskan sebagai berikut :

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 ditegaskan :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 menegaskan :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, jelas, pemegang merek dapat langsung melakukan upaya hukum kepada pihak lain, baik secara pidana dan atau perdata.

Jika Anda menghendaki upaya hukum secara pidana, tentunya ada denda bagi si pelanggar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sementara jika Anda menghendaki upaya hukum perdata, dalam menentukan besaran ganti rugi atas pelanggaran HAKI, Undang-Undang terkait tidak menentukan besarannya, kesemuanya diserahkan kepada si Penggugat. Namun demikian, Prinsipnya, ganti rugi yang dimintakan harus se-rasional mungkin. Dengan lain perkataan bahwa ganti rugi itu tidak dibuat yang mengada-ada tanpa memiliki dasar perhitungan yang tepat. Misalkan mengenai ganti rugi immateril. Ganti rugi immaterial memang diperbolehkan namun harus dengan hati-hati dimintakan. Jumlah ganti rugi immaterial dapat menjadi batu sandungan bagi penggugat apabila tidak dipormulasikan dengan baik.

Senin, 12 April 2010

kakek meninggal tanah di GUGAT


aslm.wr.wb.

sebelumnya saya ucapkan terimakasih karena bpk Wahyu telah menyediakan blog ini yang saya yakin banyak skali manfaat bagi pengguna layanan ini...

Saat ini keluarga kami sedang digugat, ketika jaman dulu sekitar tahun 40 an kakek saya diberi sebidang tanah oleh pamannya (A)...tetapi karena kakek saya pada saat itu msh merantau akhirnya kakek saya menitipkannya kepada keluarga paman yang satunya (B)...

Ketika kakek saya pulang, kakek saya meminta tanah tersebut, dan paman (B) kakek saya memberikan tanah tersebut kepada kakek saya akan tetapi tanah yang diberikan hanya kurang dari 3/4-nya saja karena paman (B) dari kakek saya minta untuk jasanya dan dikasihlah oleh kakek saya...

Permasalahan yang kami hadapi adalah kakek saya pada zaman dulu belum memindah namakan hak milik tersebut atas nama kakek saya, masih dalam wilayah paman kakek saya(B), karena ketika ada pendataan tanah dicatat oleh pemerintahan desa di atas namakan paman kakek saya (B).

Sekarang keluarga paman (B) kakek saya menggugat tanah tersebut, setelah kakek kami wafat. Padahal, ketika kakek masih hidup mereka tidak melakukan hal tersebut karena memang sudah mengakuinya.

Dalam buku pencatatan tanah yang ada di pemerintahan desa, catatannya hanya berupa tulisan saja tidak diketik, tidak ada tnda tangan pihak-pihak terkait, atau matrai semua itu tidak ada hanya berupa tulisan tangan saja di buku tersebut ....

Yang ingin saya tanyakan seberapa kuatkah buku catatan pemerintahan desa tersebut jika dijadikan bukti oleh penggugat??? akan tetapi kami mempunyai seorang saksi hidup adik dari kakek paman(B) saya tersebut yang bisa menerangkan bahwa tanah itu sudah menjadi hak milik keluarga kami....

Pertanyaan saya selanjutnya, sudah cukupkah saksi tersebut untuk menjadi bukti dan menerangkan kedudukan tanah tersebut, serta bisakah catatan yang berupa tulisan di pemerintahan desa di rubah atas nama keluarga kami???

Catatan : kedua belah pihak tidak mempunyai kekuatan atau bukti yg syah sesuai Undang-Undang sekarang ini, hanya buku di pemerintahan desa saja.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Buku pencatatan tanah atau yang dalam hukum pertanahan dikenal dengan istilah "Buku Administrasi Tanah Desa" adalah buku yang mencatat administrasi pertanahan di desa dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan lahan baik kepemilikan, jual beli, perpindahan hak ataupun mutasi kepemilikan tercatat di dalam Buku Administrasi Tanah Desa tersebut. Dalam praktek umum, biasanya buku tanah ini dikenal dengan istilah "tanah letter C".

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwasanya Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku tanah ini adalah dasar diterbitkannya sertifikat atas bidang tanah.

Jadi, terkait dengan pertanyaan, seberapa kuatkah buku catatan pemerintahan desa tersebut jika dijadikan bukti oleh penggugat? jawabnya tentu saja sangat kuat karena berdasarkan buku tanah desa tersebutlah akan terungkap data yuridis kepemilikan berikut riwayat peralihan hak dan data fisik bidang tanah tersebut.

Dikaitkan dengan pertanyaan Anda selanjutnya yakni mengenai keberadaan saksi yang dapat menjelaskan kepemilikan tanah dimaksud, Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan sebagai berikut :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 di atas jelas dan tegas keterangan saksi dapat digunakan juga sebagai bukti petunjuk kepemilikan atas tanah namun demikian tetap harus didukung adanya bukti-bukti tertulis kepemilikan tanah dimaksud tanpa adanya bukti tertulis yang mendukung keterangan saksi dimaksud, tentunya keterangan saksi belum dapat menjadi alat pembuktian yang kuat. Namun demikian, berdasarkan ketentuan hukum agraria (berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikat baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Pada dasarnya, catatan yang terdapat dalam Buku pencatatan tanah/ Buku Administrasi Tanah Desa tidak dapat dirubah karena hak yang timbul dalam buku pencatatan tersebut adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dan hal tersebut tidak lagi diakui oleh hukum pertanahan saat ini. Jadi, yang bisa anda lakukan adalah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas bidang tanah tersebut.

Jumat, 09 April 2010

Rencana Jahat dalam Hibah


Yth.Bapak Pengacara Wahyu SH

Dengan hormat,

Saya punya masalah hukum sehubung dengan rumah orangtua saya, rinciannya ialah sebagai berikut:

1. Bapak saya, duda (83 thn) mempunyai 6 anak, Ia tinggal di Bogor serumah dengan 2 adik perempuan saya, yg satunya berkeluarga dan punya anak-2. (A) adalah satu2nya anak laki2 dari Bapa. Bapak tidak punya harta apa-2.

2. Si (A) ini dulu membeli sebidang tanah hak milik di Bogor dan membangun rumah diatasnya, semua surat atas nama bapak.

Suatu saat si (A) mengagunkan surat-2 rumah ini kebank dengan sepengetahuan bapaknya untuk memperoleh kredit. Belakangan kredit itu macet, tidak dapat dilunasi, maka Bank mengancam untuk menyita rumah itu, yang dihuni oleh Bapak bersama adik perempuan saya. Bapak sudah uzur dan pelupa/ pikun dan anak-2 yang tinggal bersamanya juga termasuk kurang mampu secara ekonomi juga buta hukum.

3. Anak perempuan yang lain, adik saya, namanya (B) bersuami, tinggal di Jakarta.. Ia merasa punya tagihan atau piutang kepada adik laki-2, yaitu si (A)

4. Salah satu adik perempuan yang serumah dengan Bapak memberitahu kepada suami (B) mengenai tagihan bank itu, karena ia mampu, lalu berinisiatif melunasi sisa kredit itu, sebesar Rp.130 juta. Adik saya tidak meminjam uang dari ipar itu. Beberapa waktu kemudian si ipar mengatur dan membawa Bapak bersama 3 adik saya ke notaris untuk membuat akte menghibahkan rumah dan tanah itu kepada (B) yang adalah anak Bapak, berdasarkan itu sertifikat tanah juga dialihkan menjadi nama si (B). Itu sudah terjadi 2 tahun lalu. Mengenai pelunasan tunggakan ke bank si (B) menolak partisipasi saya untuk ambil bagian – dia bilang akan menghendel sendiri.

5. Bapak tidak memahami apa arti hibah, komunikasi juga kadang-kadang tidak nyambung. Juga anak2nya yang lain tidak mengerti arti hibah itu apa sewaktu diminta untuk meneken, didepan notaris. Mereka buta hukum. Kepada mereka oleh si (B) diberitahu itu cuma ganti nama saja dan mereka percaya begitu, masa saudara sendiri menipu. Lagi merasa berhutang budi rumah itu tidak disita bank.

6. Belakangan diketahui mereka, bahwa suami si (B) sudah berencana, kelak akan menjual rumah itu. Rencananya kalau si Bapak meninggal, adik-2 perempuan akan dikeluarkan dari rumah itu dengan sedikit kompensasi.

Mereka sudah merasa punya hak penuh atas rumah itu berdasarkan akte hibah. Alasan ia menguasai rumah itu adalah karena si (A) berhutang kepada si (B) dan rumah itu sudah dianggap milik si (A). Alasan lain ia kemukakan rumah itu sudah ia beli dari bank. Bank mengatakan rumah itu tidak sampai disita. Kalaupun dijual harus melalui lelang. Dan itu tidak terjadi.

Pertanyaan:
1.Secara hukum apakah hibah yang diatur mereka itu sah ? Apa dasar hukumnya, pasal berapa ?
2. Apakah semua anak-2 Bapak mempunyai hak / tidak, untuk mewarisi rumah itu ?
3. Tampaknya notaris menyimpang dari aturan hukum, apakah ia bisa membatalkan akta hibah itu ?
4. Kalau digugat di pengadilan, apakah di lokasi domisili tergugat (di Jakarta) atau dilokasi rumah itu (di Bogor) ? Yg digugat si(B) atau si ipar atau keduanya ?

Mohon bantuan Bapak pengacara untuk beri komentar atas masalah itu.
Terimakasih banyak atas perhatian dan bantuan Bapak.

Hormat saya
Sa

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ..

(1) Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang miliknya sendiri secara cuma-cuma, tanpa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu. Adapun dasar hukum penghibahan diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata.

Pasal 1688 KUHPerdata menegaskan bahwasanya Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Perlu diketahui, dalam proses penghibahan tidak berarti secara hukum hak milik beralih pula dari penghibah kepada penerima hibah. Pasal 1686 KUHPerdata menegaskan sebagai berikut :

"Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya"

Artinya, meskipun dalam akta hibah, seseorang telah dinyatakan/ ditetapkan sebagai penerima hibah tidak berarti orang tersebut memiliki hak penuh/ menjadi pemegang hak milik atas barang dimaksud. Penerima hibah tetap harus melewati prosedur peralihan hak milik sebagaimana di atur Pasal - pasal berikut :

Pasal 612 KUHPerdata :

"Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barangbarang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya"

Pasal 613 KUHPerdata :

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu"

Pasal 616 KUHPerdata :

"Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620"

Pasal 620 KUHPerdata :

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercanturn dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan"

Dikorelasikan dengan uraian masalah yang pada pokoknya sesungguhnya rumah dan tanah tersebut dibeli oleh si A, bukan si Bapak (Bapak hanya dipinjam namanya saja dalam surat kepemilikan) maka didapat kesimpulan bahwasanya si B tidak dapat begitu saja mengklaim bahwasanya rumah dan tanah yang ia terima berdasarkan akta hibah merupakan miliknya sebelum si B dapat melakukan proses peralihan hak kepemilikan dan si A mengakui bahwasaya ia telah menyerahkan penyelesaian hutang-hutangnya kepada si B.

Perlu diketahui bahwasanya dalam penghibahan suatu barang, Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan (Pasal 1674 KUHPerdata). Artinya karena sesungguhnya yang membeli tanah dan bangunan tersebut adalah si A, bukan si Bapak, A bisa saja menuntut pembatalan hibah tersebut karena si Penghibah (si bapak) telah menghibahkan barang yang bukan miliknya sendiri.

Terkait dengan pertanyaan bahwasanya ternyata si B sudah memiliki rencana tertentu atas penghibahan tersebut, itu agak sulit dijadikan dasar pembatalan hibah, terkecuali bila memang rencana tersebut tercantum secara tertulis dalam akta hibah. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1670 KUHPerdata yang menegaskan :

"Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan"

(2)Maaf, jujur saya agak bingung dengan pertanyaan anda dalam point 2 ini, bukankah yang membeli tanah dan bangunan tersebut adalah si A ? karena sesungguhnya yang membeli si A dan si Bapak hanya dipinjam namanya saja, tentunya rumah dan tanah tersebut bukan objek warisan si Bapak khan ?

Tapi guna memberikan pemahaman hukum kepada Anda, saya mencoba mengkondisikan bahwasanya tanah dan bangunan tersebut benar milik si Bapak dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam pembagian waris dikenal adanya istilah "Legitieme portie" yaitu bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdata)

Pasal 916a KUHPerdata menegaskan bahwasanya Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimanis (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampal sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimanis dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka

Dalam Pasal 920 KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut :

"Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka"

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 916a jo. Pasal 920 KUHPerdata, semua anak-anak Bapak yang menjadi ahli waris tetap berhak atas rumah tersebut jika ternyata atas penghibahan yang dilakukan si Bapak tersebut merugikan bagian waris yang seharusnya diterima ahli waris.

(3) Saya pikir Anda terlalu jauh menarik kesimpulan bahwasanya Notaris telah menyimpang dari aturan hukum mengingat bahwasaya dalam pembuatan akta, Notaris tetap harus berpegang pada aturan mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004.

Dalam pembatalan suatu akta, bisa dilakukan melalui akta pembatalan yang dilakukan oleh Notaris si pembuat akta dimaksud atau melalui akta notaris yang berbeda atau pula dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

(4) Pada dasarnya dalam mengajukan gugatan, berdasarkan asas "actor sequatur forum rei", guna memenuhi syarat kompetensi relatif suatu gugatan maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang wilahnya mencakup tempat tinggal Tergugat. Yang dimaksud tempat tinggal tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan KTP, Kartu Keluarga atau surat pajak. Namun demikian, berdasarkan asas "Forum Rei Sitae" dan karena yang menjadi objek gugatan adalah barang tidak bergerak(real property/ immavable property) maka gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan ditempat mana barang objek perkara diletakkan.

Jadi, Jika Anda ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, Anda bisa mengajukan permohonan pembatalan akta hibah tersebut dengan mengajukannya ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili objek hibah. Siapa yang digugat ? tentunya si penghibah dan si penerima hibah (si B, tidak tertutup juga si ipar ditarik sebagai pihak berperkara bila memang ada perannya dalam terbitnya akta hibah tersebut)

Kamis, 01 April 2010

Status Polis tiba-tiba NonAktif


Saya adalah nasabah salah satu asuransi yang merasa keberatan karena status polis tiba-tiba di non aktifkan dan proses pemulihan polispun di tolak.

Keberatan saya dikarenakan sebagai berikut:

Pertama, karena tidak ada sama sekali pemberitahuan tentang adanya tunggakan yang terjadi akibat gagal debet atas kartu kredit saya sejak bulan pertama tunggakan hingga berlarut sampai dengan bulan ketiga,dan baru pihak asuransi melayangkan surat tertulis yang menyatakan polis saya tidak aktif.

Kedua, karena pengajuan polis saya ditolak mengingat adanya klaim rumah sakit sebelumnya dan ada riwayat hipertensi menurut pihak asuransi,yang menurut saya seharusnya hal pemulihan ini tidak perlu terjadi jika pihak asuransi memberitahukan sebelumnya tentang adanya gagal debet (point pertama)

Ketiga, karena dalam proses penanganan atas klaim saya di atas malah yang datang adalah pihak kurir asuransi yang meminta saya untuk menandatangani resi penerimaan surat atas surat yang belum pernah saya terima sebelumnya (surat pemberitahuan gagal debet), bahkan si kurir sempat mengakui bahwa ia yang menandatangani resi surat itu, ini menandakan bahwa pihak asuransi sedang berusaha untuk menghindar dari kesalahan prosedur yang mereka lakukan.

Dari semua keberatan saya di atas,bagaimana hukumnya?Karena saya keberatan jika sudah selama 8 tahun saya membayar premi asuransi dan hangus begitu saja hanya karena kesalahan prosedur yang mereka lakukan, tinggal tersisa masa 2 tahun lagi saya membayar asuransi dengan perlindungan 20 tahun,tp mereka malah menghanguskan begitu saja.

Mohon bantuannya solusinya dari Bapak,sebelum dan sesudahnya saya haturkan terima kasih.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Dalam usaha perasuransian sesungguhnya tidak dikenal istilah "premi hangus".

Dalam penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 20 Keputusan Menteri Kuangan No. 422/KMK.06/2003 menegaskan sebagai berikut :

(1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak penanggung maupun tertanggung, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.

(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka besar pengembalian premi sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan atau komisi agen.

(3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki unsur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.

Terkait dengan ketentuan di atas, dikorelasikan dengan permasalahan yang disampaikan maka didapat kesimpulannya bahwasanya dalam masalah penghentian pertanggungan asuransi terlebih dahulu harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis, bila penghentian pertanggungan tersebut berasal dari pihak penanggung maka pihak penanggung harus memberitahukan kehendak tersebut kepada tertanggung secara tertulis sebelum jatuh tempo penghentian pertanggungan itu sendiri. Bahwa kemudian ternyata, sebagaimana diuraikan dalam permasalahan, Anda sebagai pihak tertanggung belum pernah menerima pemberitahuan penghentian pertanggungan, tentunya polis asuransi Anda masih dalam keadaan aktif dan Anda masih dalam masa pertanggungan pihak penanggung.

Terkait dengan sikap dari penanggung yang tetap menyatakan status polis Anda nonaktif dan tidak dapat dipulihkan (diperpanjang/ diperbaharui), berdasarkan ketentuan Pasal 20 Keputusan Menteri Kuangan No. 422/KMK.06/2003 di atas maka premi yang telah Anda bayarkan dan telah diterima penanggung harus dikembalikan kepada Anda sebagai tertanggung. Ketentuan Pasal 20 Keputusan Menteri Kuangan No.422/KMK.06/2003 tersebut sejalan pula dengan Pasal 281 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang- WvS-Wetboek van Koophandel voor Indonesie) yang menegaskan bahwasanya ; "Dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana Ia belum menghadapi bahaya".

Jadi, dalam hal ini, jika ternyata atas alasan yang telah Anda sampaikan kepada pihak penanggung, pihak penanggung tetap menganggap premi anda hangus maka cukup alasan bagi Anda untuk mengajukan permasalahan ini secara pidana dan atau perdata.