Minggu, 28 Maret 2010

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana



Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan bapak untuk memberikan pandangan atas permasalahan yang saya alami.
Di akhir tahun 2004 saya mengalami penipuan 12 lembar giro kosong yang jatuh tempo pada bulan desember 2004 - januari 2005 sebesar kurang lebih Rp. 1,300,000,000.00.

Pada saat itu pihak penghutang menyatakan ketidak sanggupan bayar dan menyerahkan harta yg tersisa senilai kurang lebih Rp.300,000,000.00 dan sisanya akan dicicil secara bertahap.

Tetapi cicilan tersebut tidak pernah dibayarkan, dan pihak penghutang justru melarikan diri hingga saat ini tahun 2010 saya baru bisa menemukan lokasi persembunyiannya.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah permasalahan ini masih bisa diproses secara hukum mengingat sudah 5 tahun berlangsung (sebelumnya saya masih menunggu itikad baik karena sang penghutang masih berstatus sebagai saudara saya) ?
Dan apakah saya masih bisa menuntut secara perdata dan pidana?
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya.
Hormat saya,
BT



Terima kasih telah menghubungi saya ...
Dalam Hukum Pidana memang dikenal ada daluwarsa (lewat waktu) yang mengakibatkan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana. Secara tegas hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana ini diatur dalam :
Pasal 77 KUHPidana, yang menegaskan :
Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
dan,
Pasal 78 KUHPidana yang mengatur sebagai berikut :
1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
a. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
d. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.
Berdasarkan keterangan di atas khususnya atas isi pasal 78 KUHPidana, dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan yang menguraikan bahwasanya tindak pidana dilakukan 5 (lima) tahun yang lalu, dengan asumsi Bapak akan menggunakan pasal 372 - 378 KUHPidana dengan ancaman maksimal 4 Tahun pidana penjara, maka jelas dan tegas, Bapak sebagai korban masih bisa melakukan upaya hukum pidana kepada si pelaku yang bersangkutan karena masih itu masih dalam batas waktu penuntutatan mengingat bahwasanya batas waktu daluarsa Pasal 372 - 378 KUHPidana adalah 12 tahun semenjak diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan. (Pasal 78 ayat (1) huruf (c) KUHPidana).
Terkait dengan upaya hukum perdata, Kalau bapak masih bisa melakukan upaya hukum pidana, tentunya secara hukum perdata, bapak bisa menuntut orang tersebut, baik secara tensendiri maupun digabungkan dengan upaya hukum pidana.

Jumat, 26 Maret 2010

Prosedur Pewarganegaraan Indonesia

Dengan Hormat
WAHYUMITRA Advocate Office

Saya bernama Hfrl dan ingin menayakan beberapa hal ke pada bpk mengenai Warga negara asing dari Jepang ingin menjadi warganegara Indonesia:

Sebelumnya saya akan menceritakan kondisi sahabat saya.

Nama sahabat saya Yda Kzu dengan umur sudah 54 thn dan sudah memasuki indonesia dari thn 1980-an menikah dengan Istri Orang Indonesia (Serang) dan sekarang sudah memiliki anak 3 orang. 1 orang anak di universitas, 1 orang di SMA dan 1 orang Di SD. Dan sekarang tinggal di Lembang (bandung).

Awalnya Mr Yda masuk Indonesia, pada saat dia kerja di indonesia. Selama dia bekerja di indonesia permit yang dia terima adalah Working Permit. Dan selama dia tinggal adalah working permit. Begitu kerja sudah habis dan harus balik ke jepang, beliau memutuskan untuk tetap di indonesia karena keluarga dan suasana serta iklim di indonesia yang tidak ada salju. Terpaksa dia masuk dengan Visa Turis dan untuk tinggal di indonesia dengan visa turis ternyata sangat terbatas.

Nah untuk itu dia berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia. Namun sampai detik ini bulum ada jalan dan titik terang untuk ke arah sana.

Saya mohon bantuan dan advice dari bpk apa yang harus dilakukan untuk menjadi WNI?, Persyaratannya apa saja dan berapa lama Processnya?

Terimakasih

Jawab :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Orang yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui prosedur permohonan pewarganegaraan.

Adapun dasar hukum pewarganegaraan diatur berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-02.HL.05.06. Tahun 2006

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Terkait dengan uraian pertanyaan, dimana di dapat fakta bahwasanya pemohon telah menikah dengan seorang WNI dan sudah lebih dari lima tahun maka, persyaratan utama permohonan pewarganegaraan sudah terpenuhi ...

Jadi dalam hal ini, yang bersangkutan cukup mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya mencakup domisili ybs.

Dalam permohonan pewarganegaraan tersebut harus dilampirkan dokumen-dokumen :

a. Salinan akta kelahiran Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang (dilegalisasi kedutaan/ perwakilan dari negara ybs)
b. Salinan Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tempat tinggal Pemohon (dilegalisir RT, RW, Kelurahan sampai dengan Kecamatan).
c. Salinan Akta kelahiran Istri yang legalisir Kantor Catatan Sipil
d. Salinan akta perkawinan/ buku nikah yang dilegalisir kantor catatan sipil.
e. Surat keterangan dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
f.Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Indonesia (tingkat POLDA),
g. Surat keterangan dari kedutaan/ perwakilan negara Pemohon yang menyatakan jika permohonan pewarganegaraan Indonesia dikabulkan maka kewarganegaraan Pemohon akan hilang.
h. Surat pernyataan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
i. Pas photo Pemohon

Untuk berapa lama prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu lama 1 (satu) tahun, dengan asumsi berdasarkan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-02.HL.05.06. Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

- Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

- Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia

Rabu, 03 Maret 2010

Apakah Direktur WNA berdomisili di LN wajib IMTA?



Salam kenal dari saya, Ma.

Saya mau bertanya suatu masalah:

Direktur kami adalah WNA yang berdomisili di luar negeri, datang hanya sebulan sekali untuk meeting dengan karyawan & tidak mendapatkan gaji. Dia menggunakan business visa untuk urusan tersebut. Kami diperiksa oleh Depnaker & mereka mengatakan bahwa Direktur tsb harus mempunyai IMTA & dianggap telah menyalahi UU Naker No. 13 pasal 42 (1) dianggap sebagai Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang. Maka dilarang melakukan kegiatan/bekerja sebelum memiliki IMTA. Pelanggaran tbs dikenakan sanksi pidana 100jt - 400jt, kurungan 1-4 tahun & dideportasi dari RI.

Dia menggunakan business visa atas saran agen yang biasa mengurus perijinannya (sebelumya dia adalah pemegang KITAS).

Pertanyaan saya:

1) Apa yang harus kami lakukan dalam menanggapi surat ini? Apa memang Depnaker bisa serta merta bisa mendeportasi dia? Karena kami sendiri mendapatkan informasi yang separuh bilang harus IMTA separuh tidak perlu.

2) Jika direktur memutuskan untuk resign dari jabatannya karena masalah ini (dia tidak ingin memiliki IMTA karena belakangan harus punya NPWP dll, apa yang harus dia lakukan secara hukum? Apakah dokumen - dokumen perusahaan seperti akta dll harus dirubah atau cukup dengan surat internal saja?

3) Atau ada opsi lain yang memungkinkan agar dia tidak perlu memiliki IMTA tapi bisa berkunjung untuk meeting dengan karyawan di sini?

Terima kasih


JAWAB :

1) Penggunaan tenaga kerja Asing memang diwajibkan untuk IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) diatur dalam dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 dengan ancaman sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 185 UU No. 13/ 2003.

Karena Direktur dalam perseroan terbatas merupakan jabatan pekerjaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, tentunya direktur dianggap sebagai pekerja. Terkait telah ditemukan bukti permulaan bahwasanya Perusahaan Anda telah mempekerjakan orang asing sebagai direktur, maka mau tidak mau, perusahaan harus mengurus IMTA dimaksud. Depnaker tidak memiliki kewenangan untuk melakukan deportasi. Sesuai aturan hukumnya, deportasi merupakan kewenangan penuh direktorat jendral Imigrasi sebagaimana diatur dan dimaksud PERATURAN PEMERINTAH No.1 TAHUN 1994. Namun demikian Depnaker dapat berkoordinasi (melaporkan masalah ini) kepada Dirjen Imigrasi.

2) Oleh karena orang asing tersebut tidak memiliki izin kerja dalam jabatannya sebagai direktur maka, mau tidak mau, jika nama dan jabatannya disebutkan dalam akta perusahaan, akta tersebut harus di rubah dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 94 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi tidak cukup hanya berdasarkan surat internal saja.

3) Opsi yang lain, jika orang asing tersebut tidak ingin memiliki IMTA, orang asing tersebut dapat bertindak selaku investor/ penanam modal asing perorangan/ pemegang saham. Penanam modal asing perorang, dalam aturan hukumnya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, tidak perlu membutuh IMTA, tapi tetap harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.