Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus 23, 2009
loading...
loading...

Konsekuensi badan usaha numpang alamat

Gambar
Dengan hormat,
Saya ingin bertanya tentang masalah pajak bagi suatu CV.
Adik ipar kami mendirikan suatu badan usaha berbentuk CV, yang beralamat dirumah kami. Kemudian setelah beberapa lama CV tersebut tidak produktif lagi.
Yang menjadi persoalan kemudian, adalah datangnya tagihan pajak terhutang kerumah kami atas CV tersebut yang belum dibayar.
Apakah kami akan mendapat konsekuensi hukum apabila kami mengabaikan spt tersebut. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini.

Demikian pertanyaan kami, atas tanggapanya kami sampaikan terima-kasih.
wassalam
Dd
JAWAB :
Terima kasih telah menghubungi saya ...
Berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000 jo. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, semua badan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha termasuk dalam pengertian wajib pajak.
Pasal 2 ayat (6) UU No. 17 TAHUN 2000 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN menyatak…

HAK WARIS WARGA NEGARA ASING

Gambar
Salam kenal
Selamat siang pak Wahyu, kebetulan saya punya paman yang sekarang sudah menjadi WNA, bagaimana dengan hak warisnya ? selama ini dikelola oleh orang tua saya ( dan saat ini orang tua saya baru saja meninggal).
Terima kasih
LLM

JAWAB :
Terima kasih telah menghungi saya.
Paman anda tetap berhak atas bagian warisnya, dengan meninggalnya orang tua Anda selaku pengelola bagian warisannya tentu mewajibkan Anda sebagai ahli waris dari orang tua untuk mengembalikan hak paman sebagaimana mestinya, terkecuali kalau dalam bagian warisnya tersebut dalam bentuk tanah/ bangunan maka hak kepemilikannya atas tanah/ bangunan warisan tersebut hapus. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menyatakan :
"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-u…

Kewajiban Mantan Suami yang Tertunda

Bapak wahyu yth, adik saya (perempuan) telah bercerai selama 5 tahun namun skrg dia sudah menikah lagi, pernikahan dgn suami pertamanya dikaruniai 1 putri yg sekarang di asuh dgn neneknya (ibu kami) krn sejak bercerai adik saya bekerja diluar kota jd anak tsb sudah terbiasa dgn neneknya dan pd wkt adik saya menikah lg anak tsb tdk mau ikut dgn adik saya. Dan selama 5 tahun itu mantan suaminya tidak pernah menafkahi anaknya (hanya memberi uang pd saat lebaran saja) jd yg membiayai anak itu adalah adik saya dan suami keduanya.Pada pernikahan pertama ada harta gono gini yg sampai saat ini blm di bagi berupa tanah, dulu adik saya dan mantan suaminya telah sepakat bahwa tanah tsb adalah hak milik anak mrk, namun skrg mantan suaminya itu hendak menjual tanah itu dan hasilnya di bagi 2 (antara dia dan adik saya) tanpa ingat sedikitpun akan hak anaknya. Dengan terpaksa adik saya menyetujuinya, dan untuk membalas perlakuan mantan suami yg seenaknya, adik saya hendak menuntut nafkah lampau untuk a…

Menikah dengan seorang Pria Beristri

Gambar
Salam kenal Bpk Wahyu,
Saya wanita 27 tahun, sekarang ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang pria beristri sudah sejak 3 tahun lalu. Saya dan dia sebenarnya sudah sama2 merencanakan untuk menikah. Tapi, terkendala ijin istri. Menurut bapak, apakah saya bisa menikah tanpa adanya ijin tersebut di catatan sipil. Mohon bantuannya pak apa saja yang harus saya persiapkan bersama dia.
Terima kasih sebelumnya Pak Wahyu. DP
JAWAB :
Terima kasih telah menghubungi saya ...
Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :
(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.
Dalam Pasal 4, diatur hal-hal berikut :
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia waj…