Jumat, 28 Agustus 2009

Konsekuensi badan usaha numpang alamat


Dengan hormat,

Saya ingin bertanya tentang masalah pajak bagi suatu CV.

Adik ipar kami mendirikan suatu badan usaha berbentuk CV, yang beralamat dirumah kami. Kemudian setelah beberapa lama CV tersebut tidak produktif lagi.

Yang menjadi persoalan kemudian, adalah datangnya tagihan pajak terhutang kerumah kami atas CV tersebut yang belum dibayar.

Apakah kami akan mendapat konsekuensi hukum apabila kami mengabaikan spt tersebut. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini.

Demikian pertanyaan kami, atas tanggapanya kami sampaikan terima-kasih.
wassalam
Dd

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Berdasarkan ketentuan UU No. 16 Tahun 2000 jo. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan jo. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan, semua badan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha termasuk dalam pengertian wajib pajak.

Pasal 2 ayat (6) UU No. 17 TAHUN 2000 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN menyatakan :

"Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya".

Artinya bahwa pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. Dikaitkan dengan permasalah yang disampaikan maka dapat dijelaskan bahwasanya penagihan pajak itu telah dilakukan secara tepat mengingat kedudukan CV milik adik ipar Anda berkedudukan di alamat Anda. Konsekwensinya, Anda selaku pemilik alamat yang sebenarnya, meskipun bukan Pengusaha kena pajak dapat dianggap sebagai penanggung pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2000 menyatakan :

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

Pasal 19 ayat (3) UU No. 16 tahun 2000 menegaskan bahwasanya Surat Tagihan Pajak, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Saran saya, untuk penyelesaiannya, sebaiknya adik Ipar selaku Pengusaha Kena Pajak dan Penanggung Pajak Badan yang sebenarnya melaporkan tidak produktifnya CV dimaksud dan minta supaya CV tersebut dihapuskan dari daftar wajib pajak kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana CV tersebut terdaftar sebagai Badan Kena Pajak.

HAK WARIS WARGA NEGARA ASING


Salam kenal
Selamat siang pak Wahyu, kebetulan saya punya paman yang sekarang sudah menjadi WNA, bagaimana dengan hak warisnya ? selama ini dikelola oleh orang tua saya ( dan saat ini orang tua saya baru saja meninggal).

Terima kasih



JAWAB :

Terima kasih telah menghungi saya.

Paman anda tetap berhak atas bagian warisnya, dengan meninggalnya orang tua Anda selaku pengelola bagian warisannya tentu mewajibkan Anda sebagai ahli waris dari orang tua untuk mengembalikan hak paman sebagaimana mestinya, terkecuali kalau dalam bagian warisnya tersebut dalam bentuk tanah/ bangunan maka hak kepemilikannya atas tanah/ bangunan warisan tersebut hapus. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menyatakan :

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung".

Ingat, yang hapus adalah hak kepemilikannya bukan hak warisnya. Jadi, dalam hal ini, ditegaskan sekali lagi, Paman anda tetap berhak atas bagian warisnya. Bagaimana agar Paman dapat menikmati hak warisnya ? dalam prakteknya biasanya hak waris bagi WNA diwujudkan dalam bentuk tunai yang sesuai dengan harga tanah/ bangunan tersebut.

Senin, 24 Agustus 2009

Kewajiban Mantan Suami yang Tertunda

Bapak wahyu yth,

adik saya (perempuan) telah bercerai selama 5 tahun namun skrg dia sudah menikah lagi, pernikahan dgn suami pertamanya dikaruniai 1 putri yg sekarang di asuh dgn neneknya (ibu kami) krn sejak bercerai adik saya bekerja diluar kota jd anak tsb sudah terbiasa dgn neneknya dan pd wkt adik saya menikah lg anak tsb tdk mau ikut dgn adik saya.

Dan selama 5 tahun itu mantan suaminya tidak pernah menafkahi anaknya (hanya memberi uang pd saat lebaran saja) jd yg membiayai anak itu adalah adik saya dan suami keduanya.Pada pernikahan pertama ada harta gono gini yg sampai saat ini blm di bagi berupa tanah, dulu adik saya dan mantan suaminya telah sepakat bahwa tanah tsb adalah hak milik anak mrk, namun skrg mantan suaminya itu hendak menjual tanah itu dan hasilnya di bagi 2 (antara dia dan adik saya) tanpa ingat sedikitpun akan hak anaknya.

Dengan terpaksa adik saya menyetujuinya, dan untuk membalas perlakuan mantan suami yg seenaknya, adik saya hendak menuntut nafkah lampau untuk anaknya (yg selama 5thn tdk dipenuhi) lewat jalur hukum, pertanyaan saya :

1. apakah menuntuk hak nafkah lampau bisa dilakukan lewat jalur hukum (pengadilan agama), sedangkan pd saat perceraian dulu adik saya (lupa) tdk menuntut nafkah untuk anaknya krn pd saat itu yg terpikir hanya cpt2 bisa cerai (yg menuntut cerai adalah adik saya), dan bila bisa bagaimana caranya?

2. bila tidak bisa lewat pengadilan agama, apakah bisa melaporkan mantan suami tsb ke polisi, tapi saya bingung atas dasar apa (apa bisa atas dasar menelantarkan anak), atau bagaimana..?

3. mantan suami adik saya itu (setelah cerai) skrg sudah diangkat jd PNS depag, dapatkah adik saya membuat surat permohonan lgsg pd kntr mantan suaminya untuk memotong hak (tunjangan) anak dari gaji mantan suami tsb. krn diminta secara kekeluargaaan sudah tdk mempan lg

Demikian, semoga bapak dapat memberi opini dan jalan keluar terbaik buat adik dan keponakan saya tercinta

JAWAB

Terima kasih telah menghubungi saya :

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Perhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah 2 hal yang berbeda jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/ 2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 30-nya dikatakan :
(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke Pengadilan.

Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan penelantaran anak. Dalam UU Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Dengan tidak memberikan nafkah sudah cukup dikategorikan sebagai penelantaran anak.

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yangbertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 77 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwasanya Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ya, anda dapat membuat pengaduan secara lisan atau tertulis mengenai tindakan mantan suami kepada atasannya.

Minggu, 23 Agustus 2009

Menikah dengan seorang Pria Beristri


Salam kenal Bpk Wahyu,

Saya wanita 27 tahun, sekarang ini saya sedang menjalani hubungan dengan seorang pria beristri sudah sejak 3 tahun lalu. Saya dan dia sebenarnya sudah sama2 merencanakan untuk menikah. Tapi, terkendala ijin istri. Menurut bapak, apakah saya bisa menikah tanpa adanya ijin tersebut di catatan sipil. Mohon bantuannya pak apa saja yang harus saya persiapkan bersama dia.

Terima kasih sebelumnya Pak Wahyu.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4, diatur hal-hal berikut :

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun prosedur permohonan izin BERISTERI LEBIH DARI SEORANG, Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Ketentuan yang menguraikan secara tegas tentang prosedur BERISTERI LEBIH DARI SEORANG diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 40 :

Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41 : Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ialah:

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup, istri istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangi oleh bendahara tempat bekerja; atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 :

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, jika Anda ingin menikah dengan pria beristri, selain diperlukan izin dari Istri pertama juga harus ada izin dari Pengadilan. Tanpa adanya izin dari Pengadilan maka Pegawai catatan sipil tidak boleh mencatat perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

"Pegawai pencatat dilarang, untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43" Bila ternyata ketentuan hukum di atas dilanggar maka ada sanksi pidana yang diterapkan bagi si Pelanggar yakni, ketentuan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang menegaskan :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Kamis, 20 Agustus 2009

Mau mengundurkan diri, Boss tidak setuju


Yth Bpk. Wahyu Kuncoro ..

Salam kenal, nama saya fd. Kebetulan saya ada masalah soal kontrak kerja, ceritanya begini :
1. saya adalah karyawan kontrak di perusahaan tempat kerja saya ini terhitung dari 01 januari 2009 - 01 januari 2010. Adapun tanggal 04 agustus 2009 saya mengajukan surat resign ke atasan saya untuk mengundurkan diri terhitung 01 september 2009, karena alasan mau bekerja dan joint usaha dengan saudara saya. Hal ini dikarenakan sudah hampir 8 bulan saya bekerja diperusahaan ini, proyek PLTu tidak jalan jalan dan tanpa kepastian (jadi saya juga tidak produktif). Akibatnya saya mencoba untuk membuat perubahan dengan mencoba joint usaha dengan saudara saya.

2. Namun dari segi kontrak saya ada masalah terutama dalam hal :

a. ada pasal perjanjian kontrak khusus yaitu tenatng proses pengunduran diri seharusnya 60 hari sebelum hari H terhitung pengundruan diri sebagai karyawan di perusahaan ini. Sebenarnya menurut UU tanaga kerja standart waktu pengunduran diri yang sah secara UU atau perauturan menteri itu berapa hari? (apakah 30 hari/1 bulan)

b. dalam pembicaraan dengan atasan, saya akan dikenakan denda sebesar sisa kontrak dikalikan gaji saya, padahal sekarang ini saya juga lagi tidak ada uang untuk hal itu. namun dalam perjanjian tidak tertuliskan pasal denda atau sangsi ini, apakah kontrak kerja ini kuat atau lemah jika tidak dituliskan pasal mengenai sangsi atau denda?...karena setiap kali berbicara soal ini atasan selalu mengasih warning soal denda dengan alasan merujuk ke UU tenaga kerja no. 13 tahun 2003, akan tetapi saya juga bertahan, karena dalam surat kontrak perjanjian ini tidak dituliskan sola pasal atau sangsi?? apakah salah tindakan saya ini...

3. Sampai hari ini saya selalu dipersulit untuk melakukan proses pengunduran diri saya ini, dengan berbagai alasan oleh atasan saya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi tipe seorang bos seperti ini, melalui pendekatan cara apa? soalnya diperusahaan ini rumusnya karyawan selalu salah, dan tidak dapat melakukan negoisasi? karena mulai 01 september 2009 saya juga sudah komitment dengan saudara dan rekan joint yang lainnya.
Terima kasih sebelumnya pak, mohon pencerahannya untuk masalah yang sedang saya hadapi ini.

terimakasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan :

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmemenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan : Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 61 ayat (1)-nya menegaskan :

Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dalam kontrak kerja Anda tidak dicantumkan tentang denda atas pengunduran diri secara sepihak, Perusahaan dapat menerapkan denda atas pengunduran diri sepihak tersebut. Ketentuan ini dapat diterapkan mengingat dalam suatu hubungan kerja tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai cara mengatasi tipe boss seperti yang disampaikan, kiranya perlu anda pahami bahwa Perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani, tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (pasal 55 UU No.13/2003). Bahwa pihak perusahaan tidak setuju/ sepakat atas pengunduran diri Anda sebagai pekerja, tentunya pilihan ada pada Anda sendiri, mau memberikan ganti rugi atau tidak.

Minggu, 16 Agustus 2009

Mengubah Kesepakatan tertulis dengan Kontraktor

Selamat Sore Pak Wahyu,

Saya W dari Bekasi.

Kami sedang membangun sebuah gedung kantor yang saat ini pekerjaannya telah mencapai 75 % (proses pengerjaan terhenti karena kontraktor tidak ada biaya dan pihak kami pun sedang mengalami masalah keuangan) Saat ini kami kami telah menempati gedung tsb walau dengan keadaan yang sangat tidak nyaman.

Dari pekerjaan 75 % tsb kami masih kurang bayar kepada kontraktor sebesar 45 juta dari total kontrak 820 juta dan sesuai perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak progres pekerjaan 25 % lagi akan dilanjutkan setelah kekurangan sebesar 45 juta dilunasi. Karena pada saat ini kami belum bisa melunasinya dan kami telah menempati gedung kantor tsb APAKAH KAMI MELANGGAR HUKUM? Karena mereka/kontraktor akan menyegel gedung tsb disebabkan kami belum berhak atas gedung itu dan belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara pihak kami dan kontraktor.

Berdasarkan hal diatas kami ingin menanyakan tentang kebenaran hukum. Apakah kami salah dan melanggar hukum? Mengingat kami juga telah membayar lebih dari 1/2 nilai kontrak. Kami menanyakan ini karena kami tidak tahu sama sekali tentang hukum.

Atas jawaban yang diberikan kami ucapkan terima kasih.


Salam
JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 14 UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi menyatakan :

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas:

a. pengguna jasa; (orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi)

b. penyedia jasa. (orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi)


Dalam Pasal 15-nya ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari Lembaga Perbankan dan atau Lembaga Keuangan bukan bank.
3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya dan atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Dalam Pasal 19 UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi ditetapkan ketentuan :

Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenakan ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika anda pengguna jasa konstruksi, dengan dalih apapun, mengubah atau membatalkan penetapan tertulis maka jelas anda telah salah secara hukum karena telah melanggar kesepakatan tertulis dan atas kesalahan tersebut anda bisa dituntut ganti rugi atau dituntut secara hukum.

Senin, 10 Agustus 2009

Kartu Kredit ....Gimana sih masalahnya ?


Bp. Wahyu Yth,

Saya mempunyai masalah dengan pembayaran kartu kredit saya yang tiap bulan bukannya berkurang malah bertambah terus akibat pembayaran minimum dan bunga, sehingga untuk penyelesaian kartu kredit ini saya percayakan kepada Advokat, saya mengambil langkah ini karena ikut dengan teman yg sudah terlebih dahulu memakai jasa advokad tsb. namun ada beberapa hal yang masih terus menghantui dan menjadikan pertanyaan pada diri saya..

1. apakah sebenarnya bisa penyelsaian kartu kredit ini dilakukan dan diserahkan ke advokat ???, bagaimana cara kerjanya ??

2. ada yang menuliskan di internet kalau Advokat pemutihan kartu kredit bisa dipidanakan, apakah benar ??

3. sebenarnya bukannya sy ingin mengemplang uang dari kartu kreidt cuma permasalahannya, kondisi saat ini yang gak memungkinkan saya untuk membayar kartu kredit, dan saya masih punya itikad baik untk penyelsaian hal tsb, apakah lebih baik saya ke pihak penerbit kartu kredit nya ?? karena yg saya tahu juga..ada pihak bank yang tidak mengindahkan keinginan kita dan tetap harus membayar sesuai dengan tagihan dan juga bunga kreditnya, jadi apa yg harus saya lakukan ??

4. dan apabila nama kita sudah di black list oleh PIhak BI, sampai berlama lama ??

5. apakah benar, kartu kredit yng diberikan oleh pihak penerbit telah diasuransikan dan kalau kita tidak membayar selama 3 blan, pihak penerbit akan menerima Claim dari pihak asuransi ??

Mohon penjelasannya

Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
Salam


JAWAB :


Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Anda menanyakan bagaimana cara kerja Advokat yang mengurus masalah kartu kredit, bukankah hal tersebut Anda tanyakan terlebih dahulu kepada si Advokat sebelum memberikan surat kuasa kepadanya ? asumsi saya, Anda belum mencermati/ mendiskusikan hal tersebut kepada Advokat yang bersangkutan.

Sesungguhnya dalam masalah yang berkaitan dengan hukum, apapun masalahnya, saya yakin setiap Advokat mampu menyelesaikannya. Tentang bagaimana cara kerjanya, tentunya setiap Advokat memiliki metode kerja yang berbeda-beda.

2) Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan :

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 ayat (2)-nya dikatakan :

Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat

Jadi berdasarkan ketentuan pasal di atas, Advokat boleh mengurus penyelesaian masalah kartu kredit, sepanjang dalam melaksanakan pengurusan masalahnya tersebut Ia tetap berdasarkan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa kemudian Advokat yang mengurus penyelesaian kartu kredit dapat dipidanakan, saya rasa Anda terlebih dahulu mempelajari kembali isi artikel yang Anda maksud tersebut. Saya belum bisa memastikan benar tidaknya artikel yang Anda maksud tersebut mengingat harus memastikan terlebih dahulu apa maksud dari si penulis artikel menulis hal demikian.

3) Pengalaman saya dalam mengurus masalah kartu kredit, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan upaya mediasi antara kepentingan klien dengan kepentingan pihak penerbit kartu kredit. Dalam hal ini, memang ada baiknya si klien/ nasabah yang lebih aktif melakukan mediasi tersebut. Ini terkait dengan asumsi yang ada pada si penerbit kartu kredit yang mungkin berasumsi. "kalau si nasabah mampu membayar jasa advokat, kenapa ia tidak mampu membayar/ mencicil tagihan kartu kreditnya".

Saran saya, sebaiknya Anda sebagai nasabah lebih memaksimalkan upaya mediasi dengan pihak penerbit kartu kredit. Ingat dalam mediasi, upaya tersebut tidak cukup dilakukan dalam satu kali pertemuan atau beberapa kali pengiriman surat permohonan keringanan.

4) Sebenarnya istilah Black List BI tidak ada dan tidak dikenal dalam praktek hukum perbankan Indonesia. Yang ada adalah Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur yang terhimpun dalam pusat informasi kredit (credit bureau) dimana ketika seorang nasabah menjadi debitur dari suatu bank/ lembaga pembiayaan/ lembaga keuangan maka sejak itu pula data terkait dengan si nasabah tersebut, terlepas dari ada tidaknya masalah dalam kreditnya, masuk dalam daftar informasi debitur. Hal ini terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur ini didasarkan pada PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005. Bahwa kemudian kegiatan pelaporan Debitur suatu bank/ lembaga keuangan non bank diartikan sebagai pelaporan debitur black list, itu merupakan kesalahan tafsir dari masyarakat dan mungkin khususnya penyampaian informasi yang sesat dari Bank kepada debiturnya.

5) Umumnya dalam penerbitan suatu kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit menyediakan credit shield dimana program credit shield ini, pihak penerbit bekerjasama dengan badan usaha asuransi baik yang terafflliansi dengan si penerbit atau tidak. Program credit shield ini merupakan program tambahan, tidak bersifat menjadi satu kesatuan dari penerbitan kartu kredit.

Anda sebagai nasabah diberikan opsi pilihan untuk mengikuti program tersebut atau tidak. Jika ternyata dalam kartu kredit secara otomatis terdapat program credit shield tentunya jika terdapat musibah dimana Anda sebagai nasabah mengalami ketidakmampuan tetap atau sementara untuk melunasi tagihan kartu kredit dimaksud, Anda dapat meminta penjamin (pihak asuransi) untuk meng-cover tagihan dimaksud. Untuk itu, sebaiknya Anda mengingat-ingat kembali, apakah selama Anda memegang kartu kredit, anda memiliki juga polis credit shield ?

Minggu, 09 Agustus 2009

Sertifikat Tanah Tak Kunjung Selesai


Bapak Wahyu Kuncoro yang saya hormati, terimakasih telah membuka ruang konsultasi hukum gratis, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas yang lebih baik lagi..

Pada tahun 2001, saya ditawari investasi sebidang tanah di daerah Bekasi, dengan janji harga jual sudah termasuk sertifikat tanah atas nama saya (pembeli). Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil dengan bukti kuitansi bermeterai dan dengan uraian transaksi sampai dengan sertifikat atas nama saya.

Saya yang tidak mengerti seluk-beluk hukum pertanahan, menguasakan pengurusannya kepada penjual. Hingga saya diberikan salinan Akta Jual Beli (AJB) yang disahkan Pejabat PPAT di Bekasi, namun hingga kini saya belum menerima sertifikat yang dijanjikan. Saya juga telah membayar PBB, bahkan saya bayarkan untuk tahun 1998 hingga saat ini.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan:

1) Saya hanya diberikan salinan asli AJB yang hanya 'ttd', sedangkan asli AJB (bertandatangan lengkap) hanya berupa fotokopi. Dalam pembuatan AJB Tanah, ada berapa rangkap AJB dan juga salinannya, dan diperuntukkan untuk siapa saja?

2) Oleh penjual saya hanya diberikan riwayat AJB berupa fotokopiannya saja, saya orang keempat dari nama pada daftar awal Buku Daftar C di Kelurahan. Apakah saya berhak mendapatkan asli AJB riwayatnya juga, sebagai pegangan saya?

3) Nomor Kohir (buku daftar C) pada AJB saya berbeda dari AJB sebelumnya, namun dengan batas-batas yang sama. Apakah ini indikasi tanah saya berbeda? (saya sudah konfirmasi ke petugas tanah di kelurahan, tidak masalah, katanya yang penting ada hubungan nama diantara AJB-AJB riwayatnya, dia mengakui bahwa AJB saya adalah sama dengan AJB awalnya)

4) Apakah nomor SPPT (NOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan atas nama saya dapat di-konform-kan dengan Buku Daftar Tanah di Kelurahan? (dimana benang merahnya)

5) Upaya hukum apa yang dapat saya lakukan, agar dapat memaksa penjual untuk segera menyelesaikan sertifikat atas nama saya? Dapatkah saya menuntut secara perdata (setidaknya mendapatkan ganti rugi yang sesuai)? ataukah Pidana (bila ada unsur penipuan)? Terlebih saya mendengar tanah saya telah dijual kembali oleh si penjual kepada pembeli lain dengan modal yang sangat kuat. Seberapa besar saya sukses dalam upaya hukum untuk mendapatkan keadilan tersebut?

Demikian kasus saya,
atas waktu dan advisnya,
Saya ucapkan terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Pasal 21 aya (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan :

Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu :

a. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan
b. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pem-buatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat 2 akta jual beli yang mana satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama). Kepada penjual dan pembeli masing-masing hanya diberikan salinannya.

2) Saya rasa ada permasalahan dalam jual beli yang telah Anda lakukan, saran saya sebaiknya anda cek terlebih dahulu kepada PPAT yang menerbitkan AJB tersebut.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan :

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.

Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Akta Jual Beli tanah, semua pihak yang berkepentingan harus menghadap kepada PPAT yang menerbitkan akta tersebut. Bahwa kemudian dalam kenyataannya Anda mendapatkan AJB dari penjual, sebaiknya Anda periksa kembali kepada PPAT yang menerbitkan akta dimaksud.

3) Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan, Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan :

"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan kePengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta adaperintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada dasarnya untuk penerbitan sertifikat atas tanah harus ada persamaan antara data yuridis dan data fisik tanah yang akan disertifikatkan. Bahwa atas tanah Bapak ternyata ada perbedaan, jelas dan tegas ada indikasi tanah Anda berbeda.

4) Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan :

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Jadi agak berbeda dengan kepemilikan tanah menurut hukum agraria, dalam Pajak Bumi Bangunan meskipun Anda bukan pemilik tanah namun sepanjang anda menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah tersebut maka Anda dapat menjadi objek pajak. Dalam hal anda ingin mengkonformkan nomor SPPT dengan buku daftar tanah bisa saja Anda lakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan data objek tanah yang anda maksud.

5) Anda dapat meminta penjual untuk segera menyelesaikan pengurusan sertifikat dimaksud dan sebaiknya, sekali lagi, terlebih dahulu mengecek pada PPAT yang menerbitkan akta jua beli tersebut. Anda bisa melakukan upaya hukum penuntutan dan atau gugatan kepada si penjual bilamana ada indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Mengenai sukses tidaknya dalam upaya hukum mendapatkan keadilan, tentunya dikembalikan lagi pada alat-alat bukti yang dimiliki Anda.

Perjanjian kerja yg baru agar Masa Kerja di perusahaan yg Lama bisa di berlakukan di perusahaan yang baru


Selamat Siang Bung Wahyu,

Saya bekerja di salah satu perusahaan (hampir 6 tahun) yang akan mengadakan rasionalisasi/restrukturisasi, sehingga saya di haruskan berpindah keperusahaan Lainnya(Badan Hukum yang Lain) yang ditunjuk/difasilitasi oleh perusahaan yang Lama.


Perusahaan Yang Lama bersikukuh tidak akan mengeluarkan pesangon, dikarenakan mereka memastikan saya akan dipekerjakan di perusahaan yang ditunjuk mereka tersebut, dengan term dan kondisi yang sama (Hak danKewajiban) dengan perusahaan yang sekarang berjalan.

Pertanyaan saya bagai mana "Lanjutan kontrak kerja(Format perjanjiankerja)" saya untuk memastikan "Masa kerja yang sudah berjalan akan tetap di perhitungkan di Perusahaan yang baru ?.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas bantuannya.
Hormat Saya


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya diberikan pemahaman terlebih dahulu hal-hal terkait dengan kontrak/ Perjanjian kerja sebagaimana yang Anda tanyakan.
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan :
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Terkait dengan ketentuan di atas, khususnya ketentuan Pasal 61 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 maka dapat diartikan bilamana dalam hal terjadinya pengalihan perusahaan, dengan tanpa mengurangi hak-hak si pekerja, jelas dan tegas hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Singkatnya, Anda dapat mempertahankan lanjutan kontrak kerja yang sudah ada sebelumnya guna memastikan masa kerja yang sudah berjalan akan tetap di perhitungkan di Perusahaan yang baru.
Bilamana ternyata Perusahaan yang baru mengabaikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) di atas, jelas dan tegas dapat terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang artinya Anda dapat menuntut perusahaan ke lembaga tripartit atau ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Bagai mana membuat Perjanjian kerja yang baru agar Masa Kerja di perusahaan yang Lama bisa di berlakukan di perusahaan yang baru ? Jawabnya tentu saja anda harus mencermati terlebih dahulu isi perjanjian pengalihan tenaga kerja antara Perusahaan lama dengan Perusahaan Baru. Setelah mencermatinya baru Anda kemukakan hak-hak Anda sebagai pekerja dan berikan pengertian atas tuntutan Anda tersebut.

Sabtu, 08 Agustus 2009

Istri-anak Tidak mau Kembali ke Singapura


Kepada Pak Wahyu:

Sebelum saya melanjut kan kasus rumah tangga saya, saya mau meminta nasehat bapak, Saya bernikah tanggal 9 Feb 2007 di Medan, sesudah menikah kami pulang ke Singapura kerna saya warga negara Singapura. Dan kita berdua waktu tunangan udah sepakat untuk menetap di Singapura. waktu di sini, saya dapat tau istri saya hamil, saya pun bawak dia ke doctor buat ujian, setelah confirm. Saya mohon imgrasi Singapura untuk lanjut extend social visit pass, setelah lakukan, tiba tiba istri saya minta saya untuk hantar dia ke rumah kakak dia di batam, kepingin makanan masakan kakaknya. Saya benarkan untuk seminggu dia di sana, tiba tiba, dia menukar fikiran dia mau pulang medan, mau melahir anak pertama saya di medan. Saya pun tak bisa berbuat apa2, dan jgk jd hampa.

Setelah anak saya melahirkan 7 oct 2007, saya dan istri bersepakat membuat anak saya warga Singapura dan istri penetap Singapura..Permohonan dari imgrasi Singapura udah membenarkan permohonan itu kerna saya mohon jugak istri saya melahirkan anak yg kedua di Singapura..Tapi istri saya ,tanggal 23 Feb 2009 udah Kabul dari rumah tanpa izin, waktu saya lagi d tempat berkerja. Saya pun nyusul ke medan, dan ketemui dia di rumah mertua saya dan suruh dia pulang tapi hati dia keras, Bila saya udah pulang di Singapore istri dan Ibu mertua saya ngak beri saya ngomong sama anak di telephone atau ketemui dan mereka mulai memeras saya dengan uang jika mau ketemui anak..

Sekarang saya mau meminta nasehat Bpk Wahyu :

1. Bisakah saya tutut istri dan anak saya pulang..dengan mengunakan kuasa hukum Indonesia. Menggunakan perkhidmatan pengacara Indonesia, untuk dapatkan surat courts orders supaya istri dan anak pulang.

2. Jikalau istri ngak mau pulang, Bisa kah saya ambik anak saya sendiri dengan guna kan perkhidmatan pengacara..

Saya mohon bapak bisa balas email ini,

Berbanyak Terima Kaseh
Yang Benar



JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Mengingat perkawinan Anda dilakukan di Medan, asumsi saya, Perkawinan tersebut tunduk pada hukum Indonesia.
Pasal 32 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Terkait dengan pasal di atas, oleh karena ada kesepakatan anda sebagai suami dengan istri tentang menetap di Singapura dan ternyata Istri berubah pendirian, sebaiknya saran saya, Anda mempertanyakanterlebih dahulu alasan dan pendapatnya mengapa ia tidak berkenan tinggal di Singapura ? jika ternyata alasan-alasan yang diberikan terkesan mengada-ada anda bisa menggunakan perkhidmatan pengacara Indonesia, untuk dapatkan surat courts orders supaya istri dan anak pulang. Dalam hal ini pengacara tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan yang wilayahnya mencakup domisili istri Anda.

Terkait dengan anak, ini agak sulit, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan cerai dimana didalamnya nanti anda harus ajukan juga permohonan hak asuh anak. Jika pengadilan menyetujuinya bahwa hak asuh berada di tangan Anda tentunya Anda boleh dan sah secara hukum membawa anak tersebut ke Singapura.

Rabu, 05 Agustus 2009

Hak Ahli Waris atas Tanah yang Dikuasai Orang Lain


Saya rcy lulusan UKI..

Saya mau tanya mengenai hak milik atas tanah.

Saya mempunyai sebidang tanah yang saat ini tanah tersebut diduduki oleh orang yg dulu pernah memberi utang kepada ayah saya 20 tahun yg lalu..tapi saat ini orang tua saya sudah tidak ada lagi dan saya ahli warisnya..yang mau saya tanyakan :

1. bagaimana cara saya agar orang tersebut pergi dari tanah saya?

2. apakah utang orang tua saya yg 20 tahun lalu menjadi tanggung jawab saya apa tidak?

3. apakah saya bisa melakukan gugatan pidana dan perdata?

4. apakah ada masa berlakunya orang menduduki tanah saya?

Terimakasih..


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Pasal 528 KUHPerdata menegaskan bahwasanya atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.

Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwasanya hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Pasal 834 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.(besit = penguasaan). Ketentuan ini juga terkait dengan Pasal 874KUHPerdata yang menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdata di atas, jika Anda memang ahli waris dari si pemilik tanah maka tentunya Anda harus membuktikan dulu bahwasanya Anda memang ahli waris. Dalam hal ini minimal ada bukti hukum yang menyatakan Anda sebagai ahli waris.

Untuk penyelesaian masalah, terkait dengan uraian cerita yang disampaikan dimana yang menguasai tanah adalah orang yang pernah memberi utang kepada si pemilik tanah. Tentunya harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang latar belakang penguasaan tanah tersebut. Jika tanah tersebut adalah sebagai jaminan hutang almarhum, tentunya hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu.

2) Pasal 833 KUHPerdata menegaskan :

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miikatas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".

Dalam Pasal 1100 KUHPerdata ditegaskan pula :

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikutmemikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbangdengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

Terkait dengan kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris, hukum, berdasarkan Pasal 1101 KUHPerdata mengatur bahwasanya kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Pasal 1301 - 1302 KUHPerdata mengatur :
"Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung-menanggung. Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu".

Jadi, berdasarkan ketentuan diatas tentunya dengan meninggalnya pewaris, Anda sebagai ahli waris harus memikul pelunasan utang pewaris yang ada.

3) Jika penguasaan tanah tersebut cacat hukumnya, tentunya Anda sebagai ahli waris bisa melakukan tuntutan pidana dan atau gugatan perdata kepada pihak yang menguasai tanah tersebut.

4) Jika penguasaan tanah tersebut didasarkan pada utang piutang maka tentunya si penguasa tanah bisa menguasai tanah tersebut sepanjang belum ada pelunasan hutang dimaksud. Lihat ketentuan pasal 1101KUHPerdata yang menegaskan kewajiban membayar utang pewaris tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Selasa, 04 Agustus 2009

Pengalihan Hak Asuh Anak berdasarkan Kesepakatan


Saya ingin menanyakan alternatif hukum atau legalitas hak asuh anak.

Saya sudah berceai dengan istri saya dan dalam persidangan telah ditentukan bahwa anak2 berada dibawah asuhan mantan istri saya dengan pertimbangan karena mereka dibawah umur.
Jika sekarang ini ada persetujuan atau persamaan pendapat antara saya dan mantan istri saya supaya anak2 bisa berpindah dibawah asuhan saya dan istri saya yang baru, apakah secara legalitas harus diputuskan melalui pengadilan juga? Mungkinkan legalitas ini dibuat berdasarkan persetujuan diantara kita berdua (Saya dan mantan istri saya) dibawah materai dan didaftarkan pada instansi notaris dan kantor kependudukan setempat?


Dengan pertimbangan kalau melalui pengadilan akan mengeluarkan biaya besar dan memerlukan proses yang panjang sekali sedangkan kita berdua sudah sepakat dan saling menyetujui.

Salam,
Phi.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya.

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 14 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan : "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Terkait dengan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwasanya penetapan Pengadilan tentang Hak Asuh Anak kepada salah satu orang tua hanyalah bersifat sementara (waktu yang tertentu) dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya serta kewajiban masing-masing orang tua pada si anak. Jadi, dalam hal anda tidak ditegaskan secara hukum telah melalaikan kepentingan anak dan berkelakuan buruk, disamping juga Anda sudah mendapatkan persetujuan atau persamaan pendapat antara Anda dan mantan istri maka Anda dan mantan Istri dapat memindahkan hak pengasuhan anak kepada Anda.

Dalam hal adanya kesepakatan dari mantan Istri, kesepakatan tersebut tidak harus melalui suatu penetapan Pengadilan atau melalui akta notariat. Cukup kesepakatan di bawah tangan dengan mantan Istri, Anda sudah cukup sah sebagai pemegang hak asuh anak. Hanya saja kalau anda ingin kepastian hukum yang kuat tentunya harus melalui penetapan Pengadilan.

Senin, 03 Agustus 2009

Menuntut Bank atas Jaminan Kredit


Teman saya berilah nama misalnya si A, mempunyai usaha bersama bidang perdagangan dengan si B. Lalu si A mengambil kredit ke Bank pemerintah dengan jaminan SHM milik si B. kredit tersebut sempat macet beberapa tahun.

Akhirnya usaha tersebut bentrok dan si B kabur entah kemana karena takut di lelang akhirnya dengan susah payah si A melunasi hutangnya ke Bank.

Masalah : pihak Bank menolak mengembalikan jaminan (SHM) kepada si A dengan alasan pengambilan jaminan harus bersama-sama dengan si B sedangkan si B telah kabur (karena si B punya hutang ke si A)

Pertanyaan :


1. Apakah tindakan Bank dapat dibenarkan? karena pada saat akad kredit si B setuju jaminannya dipergunakan oleh si. A ( dengan menandatangani SKMH (Srt kuasa memasang hipotik).

2. Apakah bank tersebut dapat dituntut karena menahan-nahan jaminan? karena sangat merugikan si.A

3. Sampai kapan masalah ini selesai karena si B kabur entah kemana ?

Mohon saran dan atas nasihat serta sarannya kami ucapkan terima kasih


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Dalam kegiatannya memberikan kredit, Bank Indonesia melalui PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) mewajibkan setiap Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yang meliputi kegiatan :

a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian di atas, menjawab pertanyaan, "apakah tindakan Bank dapat dibenarkan?" jawabnya tentu saja dapat dibenarkan mengingat jaminan yang diberikan bukanlah milik si Nasabah. Ini juga sejalan karena adanya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan dari si B selaku pemilik barang jaminan.

2) Asumsi saya, karena Bank menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Bank tidak dapat dituntut.

3) Masalah ini akan selesai jika A dapat menegaskan kepada si B untuk mengambil harta miliknya yang ada di Bank. Jika si B tidak dapat diketemukan keberadaannya, Anda bisa mengajak ahli warisnya guna menghadap ke bank yang bersangkutan.