Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Rabu, 05 Agustus 2009

Hak Ahli Waris atas Tanah yang Dikuasai Orang Lain


Saya rcy lulusan UKI..

Saya mau tanya mengenai hak milik atas tanah.

Saya mempunyai sebidang tanah yang saat ini tanah tersebut diduduki oleh orang yg dulu pernah memberi utang kepada ayah saya 20 tahun yg lalu..tapi saat ini orang tua saya sudah tidak ada lagi dan saya ahli warisnya..yang mau saya tanyakan :

1. bagaimana cara saya agar orang tersebut pergi dari tanah saya?

2. apakah utang orang tua saya yg 20 tahun lalu menjadi tanggung jawab saya apa tidak?

3. apakah saya bisa melakukan gugatan pidana dan perdata?

4. apakah ada masa berlakunya orang menduduki tanah saya?

Terimakasih..


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Pasal 528 KUHPerdata menegaskan bahwasanya atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.

Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwasanya hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Pasal 834 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.(besit = penguasaan). Ketentuan ini juga terkait dengan Pasal 874KUHPerdata yang menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdata di atas, jika Anda memang ahli waris dari si pemilik tanah maka tentunya Anda harus membuktikan dulu bahwasanya Anda memang ahli waris. Dalam hal ini minimal ada bukti hukum yang menyatakan Anda sebagai ahli waris.

Untuk penyelesaian masalah, terkait dengan uraian cerita yang disampaikan dimana yang menguasai tanah adalah orang yang pernah memberi utang kepada si pemilik tanah. Tentunya harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang latar belakang penguasaan tanah tersebut. Jika tanah tersebut adalah sebagai jaminan hutang almarhum, tentunya hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu.

2) Pasal 833 KUHPerdata menegaskan :

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miikatas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".

Dalam Pasal 1100 KUHPerdata ditegaskan pula :

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikutmemikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbangdengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

Terkait dengan kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris, hukum, berdasarkan Pasal 1101 KUHPerdata mengatur bahwasanya kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Pasal 1301 - 1302 KUHPerdata mengatur :
"Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung-menanggung. Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu".

Jadi, berdasarkan ketentuan diatas tentunya dengan meninggalnya pewaris, Anda sebagai ahli waris harus memikul pelunasan utang pewaris yang ada.

3) Jika penguasaan tanah tersebut cacat hukumnya, tentunya Anda sebagai ahli waris bisa melakukan tuntutan pidana dan atau gugatan perdata kepada pihak yang menguasai tanah tersebut.

4) Jika penguasaan tanah tersebut didasarkan pada utang piutang maka tentunya si penguasa tanah bisa menguasai tanah tersebut sepanjang belum ada pelunasan hutang dimaksud. Lihat ketentuan pasal 1101KUHPerdata yang menegaskan kewajiban membayar utang pewaris tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur hipotek.

Selasa, 04 Agustus 2009

Pengalihan Hak Asuh Anak berdasarkan Kesepakatan


Saya ingin menanyakan alternatif hukum atau legalitas hak asuh anak.

Saya sudah berceai dengan istri saya dan dalam persidangan telah ditentukan bahwa anak2 berada dibawah asuhan mantan istri saya dengan pertimbangan karena mereka dibawah umur.
Jika sekarang ini ada persetujuan atau persamaan pendapat antara saya dan mantan istri saya supaya anak2 bisa berpindah dibawah asuhan saya dan istri saya yang baru, apakah secara legalitas harus diputuskan melalui pengadilan juga? Mungkinkan legalitas ini dibuat berdasarkan persetujuan diantara kita berdua (Saya dan mantan istri saya) dibawah materai dan didaftarkan pada instansi notaris dan kantor kependudukan setempat?


Dengan pertimbangan kalau melalui pengadilan akan mengeluarkan biaya besar dan memerlukan proses yang panjang sekali sedangkan kita berdua sudah sepakat dan saling menyetujui.

Salam,
Phi.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya.

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 14 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan : "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Terkait dengan ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwasanya penetapan Pengadilan tentang Hak Asuh Anak kepada salah satu orang tua hanyalah bersifat sementara (waktu yang tertentu) dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya serta kewajiban masing-masing orang tua pada si anak. Jadi, dalam hal anda tidak ditegaskan secara hukum telah melalaikan kepentingan anak dan berkelakuan buruk, disamping juga Anda sudah mendapatkan persetujuan atau persamaan pendapat antara Anda dan mantan istri maka Anda dan mantan Istri dapat memindahkan hak pengasuhan anak kepada Anda.

Dalam hal adanya kesepakatan dari mantan Istri, kesepakatan tersebut tidak harus melalui suatu penetapan Pengadilan atau melalui akta notariat. Cukup kesepakatan di bawah tangan dengan mantan Istri, Anda sudah cukup sah sebagai pemegang hak asuh anak. Hanya saja kalau anda ingin kepastian hukum yang kuat tentunya harus melalui penetapan Pengadilan.

Senin, 03 Agustus 2009

Menuntut Bank atas Jaminan Kredit

               No comments   

Teman saya berilah nama misalnya si A, mempunyai usaha bersama bidang perdagangan dengan si B. Lalu si A mengambil kredit ke Bank pemerintah dengan jaminan SHM milik si B. kredit tersebut sempat macet beberapa tahun.

Akhirnya usaha tersebut bentrok dan si B kabur entah kemana karena takut di lelang akhirnya dengan susah payah si A melunasi hutangnya ke Bank.

Masalah : pihak Bank menolak mengembalikan jaminan (SHM) kepada si A dengan alasan pengambilan jaminan harus bersama-sama dengan si B sedangkan si B telah kabur (karena si B punya hutang ke si A)

Pertanyaan :


1. Apakah tindakan Bank dapat dibenarkan? karena pada saat akad kredit si B setuju jaminannya dipergunakan oleh si. A ( dengan menandatangani SKMH (Srt kuasa memasang hipotik).

2. Apakah bank tersebut dapat dituntut karena menahan-nahan jaminan? karena sangat merugikan si.A

3. Sampai kapan masalah ini selesai karena si B kabur entah kemana ?

Mohon saran dan atas nasihat serta sarannya kami ucapkan terima kasih


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya :

1) Dalam kegiatannya memberikan kredit, Bank Indonesia melalui PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) mewajibkan setiap Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yang meliputi kegiatan :

a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian di atas, menjawab pertanyaan, "apakah tindakan Bank dapat dibenarkan?" jawabnya tentu saja dapat dibenarkan mengingat jaminan yang diberikan bukanlah milik si Nasabah. Ini juga sejalan karena adanya Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan dari si B selaku pemilik barang jaminan.

2) Asumsi saya, karena Bank menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Bank tidak dapat dituntut.

3) Masalah ini akan selesai jika A dapat menegaskan kepada si B untuk mengambil harta miliknya yang ada di Bank. Jika si B tidak dapat diketemukan keberadaannya, Anda bisa mengajak ahli warisnya guna menghadap ke bank yang bersangkutan.