Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Jumat, 03 Juli 2009

Sengketa hutang piutang = Sengketa Tindak Pidana Penipuan

               1 comment   

YTH Bapak Pengacara

Terimakasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk konsultasi tentang hukum. Adapun masalah ini sedang dialami oleh teman saya.

Pada awalnya, Teman saya (KREDITOR) membuat suatu PERJANJIAN KERJASAMA dalam bentuk permodalan usaha dengan seseorang (DEBITOR) dengan system BAGI HASIL. Permodalan tersebut diajukan (sebelumya) dan dialokasikan untuk membeli lelangan barang bekas, namun tidak dicantumkan disurat perjanjian mengenai hal tersebut.

Beberapa bulan berjalan, kreditor memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan keuntungan bagi hasil dan cicilan pokok kepada debitor disertai laporan keuangan (transaksi). Setelah beberapa bulan berjalan, kreditor mengalami kerugian dikarenakan barang-barang tersebut ternyata terdapat banyak kerusakan.

Kurang lebih 1 bulan kreditor tidak dapat memberikan keuntungan bagi hasil maupun cicilan pokok kepada debitor. Bulan kemudian debitor memanggil kreditor untuk segera melunasi sisa hutang pokok dan diberi masa waktu 3 bulan.

Dalam beberapa bulan kemudian kreditor mencicil sisa hutang pokok dan sanggup hanya pada sebagian saja dari keseluruhan hutang pokok sampai modal kreditor pribadi habis (nol). Pada saat kreditor sedang berusaha mencari uang, sarana bekerjanya yaitu mobil (masih dalam status kredit) ditahan oleh debitor yang menyebabkan kreditor lebih tidak dapat berusaha apa-apa (karena keterbatasan kemampuan). Namun dengan begitu kreditor tetap datang menghadap debitor untuk menyerahkan cicilan sisa hutang pokok yang semampu didapatnya kepada debitor, namun ditolak debitor.

Debitor hanya mau menerima seluruh sisa hutang pokok. Lalu debitor akhirnya menyerahkan mobil kreditor yang ditahannya, namun debitor membuat perjanjian baru yang berjudul “SURAT HUTANG”.

Kreditor menandatangani surat hutang tersebut dikarenakan tidak mengerti hukum yang berkaitan dengan surat itu dan kurang mental untuk menghadapi debitor yang memang orang yang mempunyai wewenang dan pengaruh dikalangannya (sebuah instansi).

Disebutkan dalam surat hutang tersebut diberi waktu 3 bulan untuk melunasinya. Namun sampai berjalan 3 bulan lebih sampai dengan sekarang, kreditor masih belum mampu melunasinya.

3 hari lalu datang surat dari kepolisian setempat yang isinya panggilan kepada kreditor sebagai “TERSANGKA KASUS PENIPUAN, KUHP 378”.

Perlu diketahui kreditor selalu memberikan konfirmasi dan laopran secara lisan kepada orang suruhan debitor mengenai keadaan dirinya, namun telah diketahui orang suruhan tersebut tidak pernah melaporkan demikian terhadap debitor. Kreditor dalam hal ini bukan tidak mau menghadap debitor, dikarenakan debitor menolak kedatangannya maupun konfirmasinya secara lisan tanpa ada pelunasan yang dinginkan. Hal tersebutlah menyebabkan kreditor tidak mendatangi debitor.

Yang ingin saya tanyakan adalah :

1. Sebagaimana saya ketahui, masalah kerjasama dan hutang adalah masuk ranah hukum perdata, mengapa sekarang bias berubah jadi pidana? Benarkah itu?

2. Apabila apakah hukum perdata bisa jadi pidana? Apakah dari kejadian diatas ada tindakan kriminalnya?

3. Dalam hal kreditor menjadi tersangka penipuan, apakah penyebabnya? Mungkinkah karena pihak debitor menganggap kreditor lari dari tanggungjawab? Dari beberapa sumber mengatakan seperti itu, dikarenakan orang suruhan debitor selalu member laporan yang tidak benar kepada debitor. Orang suruhan debitor selalu member laporan bahwa kreditor dicari dimana-mana namun tidak ada. Padahal yang sebenarnya kreditor ada, dan orang suruhan debotir itu memang tidak pernah mencarinya dimanapun.

4. Apa yang harus kreditor lakukan untuk solusi masalah ini. Perlu digaris bawahi bahwa kemampuan kreditor untuk mencicil ditolak oleh debitor yang hanya mau menerima pengembalian seluruh sisa hutang pokok.

Demikian konsultasi saya ini, besar harapan saya agar mendapatkan jawaban guna solusi yang baik untuk teman saya (kreditor), yang sampai saat ini sangat depresi dan mulai sakit-sakitan karena tidak mendapatkan jalan keluar. Dan saya mengucapkan TERIMA KASIH yang sebesar-besarnya kepada Bapak pengacara yang telah memberikan kesempatan untuk ruang konsultasi ini.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sebelum menjawab, saya rasa harus diperjelas istilah debitur dan kreditur, mengingat penyebutan istilah tersebut spertinya ada yang keliru :

Kreditur adalah "pihak yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) karena perjanjian atau undang-undang". Sedangkan debitur (DEBITOR, jika merujuk pada istilah anda) adalah kebalikan dari kreditur yakni pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran karena perjanjian atau undang-undang.

Terkait dengan kronologi yang disampaikan, berikut jawaban saya

1) Dirunut dari permasalah yang disampaikan, asumsi saya sama seperti asumsi anda bahwa masalah tersebut adalah murni masalah perdata mengingat ada hal-hal sebagai berikut :

a. PERJANJIAN KERJASAMA dengan system BAGI HASIL antara kreditor dan debitur.
b. SURAT HUTANG.
c. Debitur telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan keuntungan bagi hasil dan cicilan pokok kepada debitor disertai laporan keuangan (transaksi).
d. Debitur telah mencicil sisa hutang pokok.

Ketegasan masalah sengketa hutang piutang merupakan merupakan sengketa perdata dipertegas dalam beberapa yurisprudensi, antara lain berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 93 K/Kr/1969 yang secara jelas tegas menyatakan "Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata".

Namun demikian, untuk menyatakan apakah benar sengketa tersebut pidana atau perdata, saran saya tunggu saja hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan hasil persidangan nanti.

Perlu diingat, dalam hal sesorang berstatus "tersangka" tidak berarti bahwa kesalahan yang dituduhkan adalah benar adanya. Seseorang hanya dapat disalahkan berdasarkan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Untuk melihat apakah dalam perkara di atas ada tindak kriminal yang dilakukan debitur, maka penyidik perlu melakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi sampai tahap ini, kita (anda dan saya) belum bisa menarik kesimpulan apakah penyidik sedang berusaha menarik sengketa perdata menjadi pidana ? sekali lagi, kita masih harus menunggu hasil penyidikan kelak.

3) Dalam hukum, untuk menyatakan seseorang bebas dari tuntutan pidana harus dilihat adanya :

a. Pertentangan antara dua kepentingan hukum.
b. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban.
c. Pertentangan antara dua kewajiban hukum.

Jika salah satu dari ketentuan di atas ternyata hasil penyidikan menunjukan adanya kesalahan yang dilakukan debitur maka penyidik berhak menetapkan debitur sebagai tersangka.

4) Pasal 1390 KUHPerdata menyatakan, "Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi". Artinya, meskipun debitur memiliki niat baik membayar hutang tersebut dengan cara mencicil, Kreditur memiliki hak untuk menolak pembayaran dengan angsuran tersebut. Dalam hal ini sifatnya sangat subjektif sekali karena tergantung pada kemauan dan kebijakan si kreditur kepada debitur.

Saya sarankan, debitur hendaknya tetap melakukan upaya persuasfi dan kooperatif baik dengan si kreditur maupun dengan penyidik.

Kepada penyidik, berikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sewajarnya, tentunya dengan didukung pembuktian yang ada. Bahwa jika masalahnya ada pada "miss information" dikarenakan orang suruhan kreditur selalu memberi laporan yang tidak benar kepada kreditor. Minta kepada penyidik, untuk memanggil dan memeriksa orang suruhan tersebut. Dengan demikian penyidik mendapatkan fakta bahwa memang benar ada "miss information" antara kreditur dan debitur".

Rabu, 01 Juli 2009

Bule Ternyata Doyan Nikah Siri


Pa Wahyu yang terhormat,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk sharing beberapa permasalahan yang membingungkan saya sebagai orang awam yang kurang jelas atas hukum atau regulation negara ini.

Saya SN (inisial), 25 tahun, Status saya saat ini adalah single. Saya sedang menjalani hubungan (berpacaran) dengan orang asing berkewarganegaraan USA. Dia tinggal dan bekerja di Indonesia sudah 3 tahun. Status dia adalah menikah dengan 3 orang anak dan alhamdulillah dia sudah Muslim (dan keluarganya skr tinggal di Indonesia juga).

Dia berkeinginan untuk meninggalkan istrinya (saat ini belum bercerai).

Dia ingin kita menikah secara siri dulu di kota Garut (sudah diplanning, insya alloh akhir JUli 2009). Setelah itu saya minta dia menikahi saya secara resmi di KUA tempat asal saya yaitu di sebuah kota daerah Jawa TEngah, tapi dia berkeberatan dengan alasan proses pernikahan legal (di KUA) prosesnya memakan waktu lama dan ribet.

Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Apakah pernikahan siri itu halal di mata masyarakat? dan setelah menikah siri apakah kami diterima masyarakat atau sudah bisa tinggal serumah?
2. Apakah anak yang dihasilkan dari pernikahan siri itu adalah anak diluar nikah? dan tidak akan mendapat akta kelahiran?
3. Apakah bisa kami menikah siri tapi kami tercatat juga di KUA (yaitu mendapatkan buku nikah bukan hanya sekedar selembar kertas berupa surat keterangan), tanpa melalui proses yang seharusnya.
4. Persyaratan apa saja baik dari pihak calon suami saya (berwarga negara USA & status sudah menikah) maupun saya yang harus disiapkan (dokumen) apabila akan melakukan pernikahan legal (di KUA).
5. Dimata hukum, apakah hubungan yang saya jalani adalah benar??

Mohon bantuan Bapak untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan saya karena terus terang saya sedang bingung.

Salam hormat saya,

SN-Bogor

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Secara agama, semenjak adanya dan dinyatakan berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijtihad para alim ulama berdasarkan Intruksi Presiden No. 1/ 1991 dan KepMen Agama No. 154 /1991, sesungguhnya nikah siri adalah haram dan batal untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 5 KHI menegaskan :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 tahun 1954.

Oleh karena nikah siri itu haram dan batal maka tentunya, nikah siri tetap tidak akan dianggap sah di mata hukum kenegaraan (Indonesia), hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan UU tersebut, maka pernikahan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil setempat tidak akan diakui oleh negara.

Jika anda ingin dan terus memaksakan tetap menikah siri, setelah nikah siri anda boleh tinggal serumah. Tapi, ada kemungkinan anda akan menerima gunjingan dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar dimana anda tinggal.

Umumnya, ada kerugian dalam aspek sosial yang harus ditanggung oleh seorang wanita yang terikat hubungan nikah siri yakni sulitnya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Biasanya, wanita yang tinggal serumah dengan suami yang merupakan hasil dari nikah siri akan dianggap kumpul kebo, atau kadang juga dianggap sebagai isteri simpanan. Wanita tersebut akan menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggalnya !!!

2) Oleh karena nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan dan juga perkawinan yang tidak sah secara hukum maka status anak hasil dari perkawinan dapat disebut anak diluar nikah.

Pasal 42 UU No. 1/ 1974 menegaskan :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Sementara, dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/ 1974 menyatakan :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan :

Pasal 99 :
Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai akta kelahiran anak, meskipun anak tersebut diluar nikah tetap berhak dan bisa dicatatkan dalam catatan sipil untuk diterbitkan akta kelahirannya. Hanya saja akta kelahiran si anak, ada title khusus yakni "anak diluar nikah" pada akta nanti.

3) Nikah siri tapi tercatat di KUA ? .... namanya bukan nikah siri dong, mbak ... :-D .... itu nikah dalam arti yang sebenarnya dan yang memang seharusnya mbak lakukan.

4) Masalah perkawinan yang dilakukan karena perbedaan kewarganegaraan didalam hukum perkawinan Indonesia disebut Perkawinan campuran. Perkawinan campuran masing -masing di atur dalam ketentuan hukum UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 57 :
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 59 :
(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60 :
(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 :
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
(2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Perhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (1), "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi". Jadi, sebelum anda melangsungkan perkawinan dengan calon pasangan anda, mengingat pasangan anda masih terikat perkawinan dengan perempuan yang lain, pastikan bahwa memang hukum perkawinan USA memperkenankan adanya perkawinan poligami. Kalau ternyata hukum perkawinan USA tidak memperkenankan adanya poligami, maka perkawinan yang dilakukan anda bisa dibatalkan dan sah.

Setelah anda pelajari hukum perkawinannya, maka ketika anda akan melangsungkan perkawinan campuran tersebut ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi yakni :

a. Surat Keterangan numpang nikah dari Lurah sesuai domisili anda sesungguhnya mengingat anda berasal dari wilayah diluar Garut.
b. KK dan KTP anda sebagai calon istri
c. Kutipan Akta Kelahiran.

Bagi WNA agar melampirkan dokumen

1. Pasport
2. Dokumen Imigrasi
3. Surat Keterangan LApor diri dari Kepolisian
4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA
5. Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing
6. Akta perkawinan (mengingat sang calon anda masih terikat dalam suatu perkawinan).
7. Izin nikah dari istri

5) Sebagaimana telah saya uraikan di atas pada jawaban point 1 khususnya, apa pun alasannya hubungan perkawinan yang akan anda jalankan adalah salah. Perlu dipertimbangkan pula kerugian-kerugian nikah siri yang lain, seperti :

a. Isteri dan anak dari hasil nikah siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
b. Isteri dari hasil nikah siri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan siri mereka dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.

Kemudian, terkait status perkawinan yang masih melekat pada calon pasangan anda yakni masih terikat pada suatu perkawinan dan sehubungan pula keinginannya untuk menikahkan anda dengan nikah siri maka tindakannya dapat dikenakan tindak pidana kejahatan mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHPidana sebagai berikut :

Pasal 279 :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280 :
Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Oleh karena nikah siri, bukanlah nikah yang sah secara hukum. selain menjerat dengan tindak pidana kejahatan perkawinan, Hukum pidana dapat menjerat pula para pasangan yang melakukan nikah siri dengan dalih pasal tindak pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHPidana :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.