Jumat, 31 Juli 2009

BLACK LIST BI

Dear Bp. Wahyu Kuncoro,

Selamat siang pa,

Saya baca tentang sebuah badan hukum di Surabaya (mungkin bapak pernah baca di google/mengetahui hal ini), yang menyatakan bahwa mereka dapat memberikan solusi untuk meringankan beban kartu kredit, dan ini hanya satu2nya di Indonesia (pemilik kartu kredit harus datang ke Surabaya untuk menyerahkan semua kk nya). Semua tagihan dibayar lunas dan setiap bulan hanya perlu menyetor 3% ke badan hukum tersebut, dan bila pemilik KK dapat membayar lebih dari 3% dan melunasi semua hutang,maka tidak perlu lagi membayar fee tsb. Bahkan dari sisa limit bisa ambil tunai 2% atau istilahnya tidak tersisa limit (dianjurkan dipakai utk usaha yang profitnya lebih 3% per bulan atau fee yang harus dibayarkan ke badan hukum tsb).

Menurut bapak, apakah badan hukum tersebut benar adanya, apakah pemilik kartu kredit benar2 mendapat keringanan (mis. tidak black list di BI, seperti iklan pengacara di koran2) atau malah terjebak dalam suatu penipuan seumur hidup? Karena teman saya yang terbelit KK telah berusaha untuk meringankan pembayaran tiap bulan, salah satunya dengan menghubungi card collection di bank penerbit, namun jawaban mereka bisa tapi nantinya black list di BI.Berapa lama nama kita menjadi black list di BI, apakah setelah lunas semua tagihan bisa kembali baik atau black list selamanya?

Mohon kiranya saya mendapat jawaban dari bapak dan mohon maaf bila banyak pertanyaan yang diajukan.

Terima kasih banyak,


JAWAB :

Saya belum bisa memastikan apakah badan hukum yang Anda maksud tersebut sama seperti iklan-iklan jasa penyelesaian masalah kartu kredit yang ada dimedia massa. Dalam hal ini, saran saya, jika Anda berminat dengan jasa yang ditawarkan badan hukum dimaksud sebaiknya Anda tanyakan terlebih dahulu mekanisme kerja dan kinerja mereka. Perhatikan pula keluhan-keluhan para pemakai jasa seputar kinerja badan hukum dimaksud.

Sampai saat ini saya belum mengetahui secara tepat dasar hukum dari istilah "black list BI" yang Anda maksud. Sepengetahuan saya, berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/ 8 /PBI/2005 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, Gubernur Bank Indonesia mewajibkan semua bank dan atau lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia harus menyampaikan laporan informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil para debiturnya kepada pusat informasi kredit (credit bureau) Bank Indonesia. Dimana laporan profil para debiturnya tersebut, bank/ lembaga keuangan harus meng-update-nya minimal 1 kali dalam setahun

Jumat, 24 Juli 2009

kasus kwitansi pembayaran uang muka mobil


Kantor Advokat WahyuMitra di Tanggerang.

Dengan hormat, Nama saya ZMH di Bogor Jawa Barat. Saat ini saya mengalami sebuah kasus yang cukup membuat saya pening dan pusing kepala. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 02 Mei 2009 yang lalu saya ingin membeli 2 mobil dari seseorang yang tinggal di Jakarta, sebut saja namanya AA. Sebelumnya saya sudah sepakat secara lisan untuk membeli 2 buah mobil dari si AA tersebut yakni Toyota Kijang Avanza dan Toyota Kijang Inova. Keduanya memang milik si Abdul Azis tersebut (setelah saya melihat dan check BPKB mobil tersebut).

Kami sudah sepakat tentang harga kedua mobil tersebut yakni: untuk Toyota Kijang Avanza senilai Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah), sedang untuk Toyota Kijang Inova seharga Rp.180.000.000. Jadi total semua uang yang harus saya bayar sebesar Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah). Tapi karena pada bulan Mei 2009 saat itu saya hanya memegang uang cash sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah). Maka saya katakan pada si AA saya membayar dalam 2 kali angsuran. Cicilan pertama saya bayar sebesar Rp.140.000..000. (seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan cicilan kedua sebesar Rp..160.000.000. (seratus enam puluh juta rupiah) akan saya bayar setelah mencairkan tabungan deposito di BNI 46 pada 05 Juni 2009.

Si AA setuju dengan permintaan saya tersebut. Setelah membayar cicilan pertama Rp.140.000.000. (seratus empat puluh juta) mobil Toyota Kijang Avanza dan BPKB-nya langsung diserahkan kepada saya. Tapi si AA belum bersedia memberikan mobil Toyota Kijang Inova dan BPKB-nya kepada saya, dengan alasan masih ada sisa angsuran pembayaran yang belum dilunasi yakni sebesar Rp.160.000.000. Alasan ini dapat saya terima, karena memang saya belum membayar lunas semuanya.

Kemudian si AA membuat kwitansi tanda pembayaran yang menyatakan saya telah membayar UANG MUKA sebesar Rp.140.000.000.(seratus empat puluh juta) untuk pembelian mobil Toyota Kijang Avanza dan mobil Toyota Kijang Inova dengan harga keseluruhan sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) Dan kami kedua belah pihak memberikan tanda tangan di kwitansi tersebut, dengan seorang saksi bernama AG yang masih keluarga dengan si A A.

Kemudian setelah menunggu 1 bulan, pada tanggal 6 Juni 2009, setelah mencairkan deposito milik saya di BNI 46. Saya bermaksud membayar sisa angsuran kedua sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada si AA. Tapi setelah bertemu, si AA mengatakan bahwa dia sudah menjual mobil Toyota Kijang Inova tersebut kepada orang lain yakni si AG. Setelah saya mengkonfirmasikan tentang persetujuan yang telah kita tanda tangani dalam kwitansi yang dia buat, si AA mengatakan: Dalam kwitansi tersebut hanya disebutkan pembayaran uang muka sebesar Rp.140.000.000. untuk pembelian 2 buah mobil. Jadi karena disebutkan pembayaran uang muka atau dia sebut DP (down payment), dia menganggap kwitansi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut. Karena tidak mengikat kedua belah pihak, si AA mengatakan dia bebas menjual mobil kedua yakni TOYOTA Kijang Inova kepada pihak lain. Tentu saja sangat kecewa dan merasa dirugikan dengan apa yang telah dilakukan si AA tersebut.

Kemudian saya menuntut pengembalian uang saya sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), karena saya telah membayar cicilan pertama Rp.140.000.000. sedangkan harga mobil Toyota Kijang Avanza yang sudah jadi milik saya adalah Rp.120.000.000. Menanggapi permintaan saya tersebut, si AA mengatakan beliau tidak bersedia mengembalikan uang saya sebesar Rp.20.000.000. karena kwitansi bersifat tidak mengikat, karena hanya tertulis pembayaran uang muka/DP (down payment). Dan AA mengatakan bahwa sebetulnya uang muka atau DP tidak dapat diminta kembali. Beliau juga menambahkan; lain halnya bila persetujuan tersebut sudah dibuat dalam bentuk AKTA PERJANJIAN, maka isi akta perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang bertanda tangan di dalamnya.

Mendengar hal ini..., tentu saja saya merasa sangat kecewa karena ditipu dan dirugikan Rp.20.000.000. Maklum saya tidak punya pengetahuan sama sekali tentang hukum.

Untuk itu saya ingin menanyakan:

1. Apakah saya bisa menuntut kembali uang sebesar Rp.20.000.000. yang sudah saya bayarkan tersebut ?

2. apakah memang benar suatu kesepakatan pembayaran uang muka yang dibuat dalam bentuk kwitansi bersifat tidak mengikat dan bisa dibatalkan oleh salah satu pihak ?

3. Apakah tindakan dari si AA tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan ?

4. Langkah-langkah atau upaya hukum apa yang bisa saya tempuh untuk menuntut kembali uang saya Rp.20.000.000. tersebut ?

Itu saja dulu pertanyaan dari saya, dan mohon penjelasan dari bapak Wahyu Kuncoro.Terima kasih.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan :

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."

Selanjutnya, Pasal 1458 KUHPerdata menegaskan :

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerdata di atas, dikaitkan dengan uraian perkara Sesungguhnya tidak ada alasan penjual untuk membatalkan jual beli yang telah terjadi. Terkait yang disampaikan dimana pihak penjual membatalkan sebagian barang yang dijual, tentunya Anda sebagai pembeli berhak menagihkan sisa uang yang dibayarkan.

2) Pasal 1464 KUHPerdata menyatakan :

"Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya"

Berdasarkan ketentuan Pasal 1464 KUHPerdata dimaksud, jelas dan tegas Stament penjual mengatakan bahwa kwitansi bersifat tidak mengikat dan bisa dibatalkan oleh salah satu pihak adalah alasan yang tidak tepat dan merupakan pembohongan belaka semata.

3) Tindakan AA yang tidak mau mengembalikan sisa uang pembelian, asumsi saya bukanlah tindak penipuan tetapi tergolong tindakan penggelapan mengingat sesungguhnya sisa uang pembelian kendaraan tersebut adalah haknya Anda yang dikuasai oleh AA bukan atas tindakan/ perbuatan kejahatan.

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

4) Langkah yang perlu Anda lakukan adalah menagihnya dan menjelaskan ancaman hukumannya bila ia tidak mengembalikan uang Anda tersebut. Bilamana ia masih bersikeras, saran saya sebaiknya Anda membuat laporan polisi atas kejadian dimaksud untuk segera diproses oleh penyidik

Kamis, 23 Juli 2009

Renovasi Rumah yang melanggar batas Tanah Hak Milik Ayah


saya ingin menanyakan tentang status saya dimata hukum. begini kondisinya:

Ketika ketika ayah saya masih hidup pernah membeli sebidang tanah milik tantenya (adik kandung dari nenek) dan sertifikatnya sekarang sudah menjadi hak milik atas nama ayah saya, tanah tersebut satu halaman dengan tanah milik nenek saya (saat ini nenek dan kakek saya juga sudah meninggal, dengan anak berjumlah 9, ayah saya urutan 2) dan ditengahnya berdiri sebuah bangunan rumah yang sejak dulu ditempati oleh keluarga nenek, sekarang hanya tinggal adik ayah saya yang bungsu yang menempati, rumah tersebut juga dibuat tempat berkumpul keluarga ayah saya sesekali waktu.

Kondisi yang sekarang rumah dan tanah tersebut sedang direnovasi oleh saudara-saudara saya, bahkan sampai menjalar ke tanah milik Alm ayah saya, akan tetapi tidak ada satupun pemberitahuan kepada kami (ibu dan adik saya) tentang adanya renovasi tersebut.

Apakah tindakan yang demikian dibenarkan dan harus bagaimakah saya?? karena nantinya saya juga ingin memanfaatkan (paling tidak hanya) tanah tersebut untuk dibangun rumah ataupun untuk dijual, apakah memungkinkan?

Terima kasih atas kesediaanya membalas surat saya.
salam
sy

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Terkait dengan sertifikat hak milik, Hukum mensyaratkan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan "Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak diberikan sertipikat hak atas tanah. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

Pasal 571 KUHPerdata menyatakan pada pokoknya bahwa Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan didalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagai ahli waris atas pemegang hak milik tanah, Anda dapat menegaskan tentang hak-hak anda sebagai ahli waris atas tanah dimaksud dan menegur para pelanggar hak untuk menghentikan aktivitasnya yang dapat merugikan hak-hak ahli waris. Bilamana setelah anda melakukan peneguran, mereka tetap melakukan aktivitasnya yang notabene melakukan revonasi yang menyentuh dan melanggar batas tanah hak milik Almarhum, maka Anda sebagai Ahli waris dapat menuntut mereka secara pidana dan atau perdata.
Berikut kutipan Pasal 167 KUHPidana yang dapat digunakan:

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Selasa, 21 Juli 2009

Jasa Pengangkutan dan Ekspedisi


Perkenalkan Pak Wahyu saya EP marketing di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan dokumen dan barang export import, proses kerja kami adalah menerima order dari pabrik/konsumen untuk jasa pengambilan peti kemas dan mengirimnya ke terminal peti kemas setelah diisi barang oleh konsumen/pabrik. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan angkutan untuk membawa barang tersebut dari pabrik menuju ke terminal petikemas.

Belakangan ini kami tengah mengalami permasalahan dengan salah satu angkutan langganan kami dikarenakan barang muatan milik pabrik yang kami tangani hilang pada saat perjalanan menuju Terminal Peti Kemas dari pabrik dan pihak angkutan sampai saat ini masih bersikeras tidak mau mengganti kerugian yang dibebankan pabrik kepada kami dengan alasan tidak ada perjanjian atau surat kontrak kerja antara kami dengan pihak angkutan.

Ijinkan saya memaparkan sedikit kronologis kejadiannya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 30-06-2009 kami menyerahkan surat jalan kepada angkutan untuk melakukan pengisian barang di pabrik dan mengantarkan barang dimaksud ke terminal petikemas.
2. Setelah pengisian barang di pabrik selesai supir berangkat menuju Terminal Petikemas meninggalkan pabrik, akan tetapi supir beserta angkutan dan barang dimaksud tidak pernah sampai ke tujuan.

3. Kami bersama pihak angkutan berusaha menemukan lokasi angkutan dan rumah kediaman supir sesuai data KTP dan KSK yang dimiliki oleh pengelola angkutan, akan tetapi hasilnya nihil dan alamat yang dimaksud ternyata fiktif.
4. Pihak angkutan, atas petunjuk polisi, melaporkan kejadian tersebut ke polwiltabes surabaya dan ditanggapi oleh kepolisian sebagai tindak pidana penggelapan.

5. Pada tanggal 05-07-2009, seorang saksi mata (supir angkutan armada lain) melaporkan melihat angkutan dimaksud terparkir di stasiun pompa bensin di daerah jombang, atas laporan tersebut kami meminta bantuan karyawan pabrik yang berdomisili di daerah jombang untuk mengkonfirmasi info tersebut yang ternyata adalah benar, akan tetapi barang milik pabrik dinyatakan hilang oleh kepolisian.

6. Pada tanggal 14-07-2009 pihak pabrik mengirimkan surat somasi I kepada kami yang isinya meminta pertanggungjawaban dengan mengganti kerugian nilai barang senilai US$21.600 dan kerugian immaterial senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan kondisi dikenakan bunga sebesar 7,5% untuk keterlambatan setiap bulannya, tetapi setelah kami teliti ternyata surat somasi I tersebut memberikan tenggang waktu sampai tanggal 13-07-2009 sedangkan surat kami terima tanggal 14-07-2009, dan kami telah mengirimkan sanggahan/tanggapan terkait masalah tersebut.

7. Kami telah mengirimkan surat somasi kepada pihak angkutan yang isinya sama seperti surat somasi dari pihak pabrik, dan melakukan kontak serta kunjungan untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi akan tetapi tidak mendapatkan titik temu dengan alasan "musibah" dan mereka meminta jika ingin memperkarakan/melaporkan ke polisi/pengadilan, kami diminta menunggu hingga supir bisa ditemukan dan ditahan oleh pihak kepolisian.
Yang ingin saya tanyakan adalah;

1. Apakah saya bisa memperkarakan pihak angkutan secepatnya mengingat selama ini tidak ada perjanjian tertulis/kontrak kerja antara saya dan pihak angkutan (berdasarkan kepercayaan atas dasar langganan) dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh.

2. Apakah pihak pabrik bisa menuntut saya karena dalam kontrak kerja kami tidak tercantum pasal mengenai musibah/kehilangan/penggelapan barang dan peraturan ganti rugi.

3. Saat ini tagihan saya ditahan oleh pabrik dengan alasan menunggu hingga permasalahan tersebut terselesaikan, apakah mereka berhak untuk melakukan hal tersebut? Bisakah saya meminta bantuan pihak kepolisian jika memang ternyata saya punya hak penuh untuk mengambil tagihan tersebut?

Terus terang saja Pak Wahyu, hal ini cukup menyita pikiran saya, saya harap Bapak bisa memberikan pencerahan untuk permasalahan saya ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tanggapannya.


JAWAB :


Terima kasih telah menghubungi saya

1) Jasa Pengangkutan dan jasa Ekspeditur seperti yang Bapak permasalahkan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie - KUHD). Berikut kutipan pasal-pasal tentang Jasa Pengangkutan dan jasa Ekspeditur yang diatur KUHD :

Pasal 95 :
Semua hak-menuntut terhadap ekspeditur, pengangkut atau juragan kapal berdasarkan kehilangan barang-barang seluruhnya, kelambatan penyerahan, dan kerusakan pada barang-barang dagangan atau barang-barang, kedaluwarsanya pengiriman yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, selama satu tahun dan selama dua tahun dalam hal pengiriman dari Indonesia ke tempat-tempat lain, bila dalam hal hilangnya barang-barang, terhitung dari hari waktu seharusnya pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barangnya selesai, dan dalam hal kerusakan dan kelambatan penyampaian, terhitung dari hari waktu barang-barang itu seharusnya akan sampai di tempat tujuan. Kedaluwarsa ini tidak berlaku dalam hal adanya penipuan atau ketidakjujuran.

Pasal 96 :
Dengan tidak mengurangi hal-hal yang mungkin diatur dalam peraturan khusus, maka ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku pula terhadap para pengusaha kendaraan umum didarat dan di air. Mereka berkewajiban menyelenggarakan registrasi untuk barang-barangyang diterimanya.

Bila barang-barang itu terdiri dari uang, emas, perak, permata, mutiara, batu-batu mulia,efek-efek, kupon-kupon atau surat-surat berharga lain yang semacam itu, maka pengirim berkewajiban untuk memberitahukan nilai barang-barang itu, dan Ia dapat menuntut pencatatan hal itu dalam register tersebut.

Bila pemberitahuan itu tidak terjadi, maka dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan, pembuktian tentang nilainya hanya diperbolehkan menurut ujud lahirnya saja.

Bila pemberitahuan nilai itu ada, maka hal itu dapat dibuktikan dengan segala alat bukti menurut hukum, dan malahan hakim berwenang untuk mempercayai sepenuhnya pemberitahuan pengirim setelah diperkuat dengan sumpah, dan menaksir serta menetapkan ganti rugi berdasarkan pemberitahuan itu.

Pasal 97 :
Pelayaran-bergilir dan semua perusahaan pengangkutan lainnya tetap tunduk kepada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada dalam bidang ini, selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam bab ini .

Terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah bisa memperkarakan pihak angkutan ? berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas tentunya bisa. Bagaimana tidak ada perjanjian tertulis/kontrak kerja ? itu bukan halangan Bapak untuk menuntut tanggung jawab si pengangkut mengingat aturan jasa pengangkutan diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan berdasarkan kesepakatan

2) Pasal 86 - Pasal 89 KUHD menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 86 :
Ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.

Pasal 87 :
Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.

Pasal 88 :
Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

Pasal 89:
Ia harus juga menanggung ekspeditur-perantara yang digunakannya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas jelas dan tegas pihak pabrik bisa menuntut Anda.

3) Pasal 93 KUHD menyatakan sebagai berikut :

Setelah pembayaran upah pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diangkut atas dasar pesanan diterima, maka gugurlah segala hak untuk menuntut kerugian kepada pengangkut atau juragan kapal dalam hal kerusakan atau kekurangan, bila cacatnya waktu itu dapat dilihat dari luar. Jika kerusakan atau kekurangannya tidak dapat dilihat dari luar, dapat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan setelah barang-barang itu diterima, tanpa membedakan sudah atau belum dibayar upah pengangkutan, asalkan pemeriksaan itu diminta dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah penerimaan, dan ternyata barang-barang itu masih dalam wujud yang semula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 KUHD di atas, karena barang yang diangkut/ dikirim belum diterima sampai tujuan maka tentunya Pabrik berhak menunda pembayaran upah ekspedisi.

Jumat, 17 Juli 2009

HAK CIPTA FHOTO : Pemegang Hak Cipta vs Pemilik Fhoto


saya ingin bertanya, kasusnya:

si "A" mengadakan acara pernikahannya, dia menyewa jasa "I Foto" untuk mengabadikan foto2nya, salah satunya adalah foto kamar di "hotel Q". Foto ini gambarnya tempat tidur di salah satu kamar "hotel Q" yg disewa "A" untuk malam pernikahannya. Isi kamar didesain oleh "event organizer G". dalam foto itu tidak terdapat gambar/wajah orang.

Beberapa hari kemudian, hotel "Q" meminta foto2 dari "I FOTO" untuk dia pilih lalu dibikin brosur dan banner (dipublikasikan) untuk kepentingan "hotel Q". "I FOTO" pun memberi foto2 kamar, panggung yg pernah diadakan oleh "hotel Q", salah satunya adalah foto dari kamar si "A".

Kemudian suatu saat si "A" melihat di suatu mall, banner yg berisi foto kamar tersebut, dan si "A" menyatakan keberatan dan minta kompensasi kepada "hotel Q" dan "I FOTO" karena tanpa seijinnya, "hotel Q" telah mempublikasikan ke umum dan "I foto" yang telah mendistribusikan foto kamar tersebut ke "hotel Q".

Dalam kasus ini, saya dipihak "I FOTO". Pertanyaannya, bila kasus ini masuk di meja hijau, apakah si "A" memang bisa menuntut "hotel Q" dan "I foto" ?[mengingat bahwa isi foto tersebut adalah gambar dr "kamar hotel Q", di dekorasi oleh "EO G" dan di foto oleh "I"?]

terimakasih
QC

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 20 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta menyatakan :

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Penjelasan Pasal 20 UU di atas menjelaskan :
"Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya".
Perhatikan ketentuan Pasal 20 huruf (b) di atas, Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret;. "Atas nama" dimaksud ketentuan pasal tersebut dapat diasumsikan sebagai "kepentingan" dari sipemilik fhoto yakni si A. Ingat, Anda sebagai fhotografer hanya sebagai pemilik hak cipta dimana Anda dibayar untuk mencipta yang hasil ciptanya menjadi milik si A.

Dalam Pasal 21-UU Hak Cipta dikatakan :

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, meskipun pemegang hak cipta darifoto itu adalah Anda dan dalam fhoto tersebut tidak ada gambar dari siA, karena si A adalah pihak yang berkepentingan pula terkait denganfoto tersebut tentunya dan sudah seharusnya Anda meminta ijin terlebih dahulu dari si A sebelum mempublikasikan dalam bentuk apa pun.
Pasal 72 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan :
Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Yurisprudensi MA Saling Bertentangan


Assalamualaikum Bang Wahyu, mo tanya nih....

Dalam perkara Perdata, apakah dasar-dasar dari Perbuatan Melanggar Hukum itu ?

Apakah ada dasar hukum atau yurisprudensi MA yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi Immateriil, mengingat yurisprudensi MA tentang tuntutan ganti rugi kadang saling bertentangan.

Contoh : Yurisprudensi MA No 550.K/ Sip/1979 tertanggal 8 mei 1980 yang berbunyi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"


Sedang dalam uraian pada advokatku.blogspot.com menguraikan sbb :

"Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUHPerdata, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril".

Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.

Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”.

Demikian, terimakasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum



Jawab :

Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
b. melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tatasusila (goede zeden),atau
c. bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Dari subtansi pengertian PMH di atas maka unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPerdata merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya mendalilkan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

a. adanya tindakan yang melawan hukum;
b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan;dan
c. ada kerugian yang diderita.

Terkait dengan "yurisprudensi MA tentang tuntutan ganti rugi kadang saling bertentangan", ya itu mah memang sudah jadi "masalah Hukum Indonesia" tersendiri dan memang kadang membingungkan (jangankan Anda dan saya, Para Senior aja juga bingung tuh :-D ).

Yurisprudensi MA tentang tuntutan ganti rugi yang kadang saling bertentangan tidak lepas dari anggapan dan pemahaman bahwa "setiap hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya". Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RepublikIndonesia".

Lalu bagaimana menyikapinya ? sebaiknya dalam menguraikan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tetap diajukan secara terperinci. Hal guna menghindari kesalahan yang berujung pada ditolaknya tuntutan ganti rugi tersebut

Kamis, 16 Juli 2009

ANAKKU ... dirampas Kakak Ipar


S'lamat mlm pak wahyu.

Perkenalkan nama saya SY umur 26th. Sy telah berkeluarga & memiliki 2 org putri, yg pertama usia 5 th & yg ke 2 usia 2 bln.

Belum lama ini sy menitipkan anak balita saya pada kakak ipar saya yang belum memiliki momongan. Karena istri kakak ipar sering curhat ttg masalah Rumah Tangga-nya (usia perkawinan mereka 8 th) yang diambang perceraian hanya karena belum diberi keturunan.


Kebetulan sy jg hrs mengurus adik yg msh br'usia 7 tha(blm lm ditggl almrh ibu) & anak sy usia 5 th. Karena iba juga prihatin maka saya titipkan anak kami utk dianggap sprt anak mrk sendiri dan kami sepakat utk tdk merubah status yg sbnrny.

Tapi, setelah saya titipkan anak ke-2 saya, tiba2 kakak ipar saya berniat merubah akte lahir anak kami menjadi anak kandung mereka. Sedangkan akte sdh jd yg dimana tercantum kami adalah wali orangtua kandungnya yg sah. Betapa kagetnya hati ini setelah mendengar keinginan mrk mengganti akte anak kami.

Yg sy mo tanyakan apakah sy sbg ibuny msh memiliki hak utk mengambil kembali balita kami? & apa hukumny apa bila akte yg dipalsukan (merubah status orgtua kndng yg sbnrny) dengan status mrk yang hanya dititipkan/ortua angkat sj?

Kiranya pak wahyu dapat membantu untuk mencarikan solusi yg tepat bagi sy yg bingung utk mendapatkan balita sy, kini hub ibu & anak kandungnya seakan2 putus hubungan dg begitu saja.Sakit rasany bila kenyataan mrk ingin memiliki ank kami seutuhnya.

Atas perhatian & bantuan bpk sy ucapkan trimakasih.

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sebagai orang tua kandung, apa pun alasannya, Anda masih bisa dan berhak untuk mengambil kembali si anak dimaksud dari penguasaan kakak ipar tersebut. Jika ternyata kakak ipar tidak mau menyerahkan si anak, tentunya hal tersebut sudah menjadi tindak pidana. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal - pasal KUHPidana sebagai berikut :

Pasal 328 KUHPidana yang menyatakan :

"Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 333 :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Pasal 334 :

(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Terkait karena si anak sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran sendiri namun kemudian akte tersebut dipalsukan (dengan merubah status orang tua kandung yg sebenarnya) jelas merupakan tindak pidana pemalsuan asal-usul dan dapat dijerat dengan Pasal-pasal KUHPidana sebagai berikut :

Pasal 277 :

(1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dinyatakan.

Pasal 278 :

Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang- undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan orangtua dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, kiranya saran saya, jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Anda sebaiknya menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan si Kakak Ipar ke pihak kepolisian.

Senin, 13 Juli 2009

Masalah paten perangkat lunak (software)

Yth, pak Wahyu.

Saat ini, saya sedang mencoba untuk membuat sebuat perangkat lunak untuk "drill designer" (semacam simulasi pemetaan posisi pemain marching band pada saat pertunjukkan). Karena saat ini cuma ada 1 merek software yang khusus menangani masalah tersebut, namanya Pyware (http://www.pyware.com/). dan itu banyak dibajak di Indonesia.

Hanya saja ketika saya melakukan pencarian yang berkaitan dengan masalah tersebut, saya menemukan fakta bahwa perangkat lunak tersebut telah dipatenkan. Dan salah satu "claim" yang mengganggu adalah bahwa mereka menyatakan bahwa perangkat lunak mereka adalah "A drill design aid for designing a drill ...etc" (lengkapnya : http://www.google.com/patents/about?id=UFMXAAAAEBAJ) .

yang saya tanyakan adalah:
1. apakah itu berarti perangkat lunak yang saya kerjakan saat ini telah melanggar paten mereka? karena perangkat lunak yang saya kerjakan memang melakukan hal yang telah mereka klaim? meskipun saya tidak pernah tahu bagaimana cara mereka melakukannya (saya hanya mengira-ngira bagaimana melakukannya dengan kemampuan pemrograman saya).
2. kalaupun saya lanjutkan kerja saya, apakah saya bisa dituntut karena melanggar paten mereka. meskipun hanya digunakan untuk kalangan sendiri?
Terimakasih atas kesediaan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya.
Salam hormat.
JAWAB :
Pasal 2 UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan :
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelahsuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku.
(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Dalam penjelasannya dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.
Sesuai dengan ketentuan di atas, karena software tersebut telah ada jauh sebelum Anda menggarapnya, baik dalam arti mengadaptasi, mengaransemen ulang ataupun mengalihwujudkan dalam bentuk yang lebih "familiar", tentunya Anda tidak diperkenan melanjutkan pekerjaan tersebut. Terlebih Anda tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk melakukan hal-hal tersebut.
Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 15 UU No. 19/ 2002 yang menyatakan : "Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karyailmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidakmerugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluanpembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Bagaimana kalau hanya digunakan untuk kalangan sendiri ? Sepanjang penggunaan kalangan sendiri tersebut ada unsur komersil yang didapatkan anda, tentunya anda harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.
Terkait dengan hak cipta, Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 27 UU No. 19/ 2002 menegaskan bahwa Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. Artinya, meskipun (seandainya) Anda mendapatkan izin untuk mengadaptasi, mengaransemen ulang ataupun mengalihwujudkan software tersebut, Anda tetap harus mencantumkan hal-hal tentang si pemegang hak cipta.
Jika Anda terus memaksakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan mengadaptasi, mengaransemen ulang ataupun mengalihwujudkan software tersebut tanpa seijin pemegang hak cipta, Anda dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagai berikut :
Pasal 72 UU No. 19/2002 :
ayat (1) :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjaramasing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikitRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahundan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
ayat (7) :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah)"
ayat (8) :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah)".

Kamis, 09 Juli 2009

Korupsi Yang dilakukan Pegawai BUMN


Selamat Malam Pak Wahyu,


Kami adalah beberapa karyawan BUMN yang berbentuk PT yang berkantor cabang di Bali. Saat ini kami mengalami permasalahan hukum dimana karena adanya pelanggaran prosedur kami dilaporkan ke polisi dengan tuduhan KORUPSI.

Sungguh suatu tuduhan yang sangat berat selain nilai yang dituduhkan (10jutaan) sangat tidak sebanding dengan ancaman hukuman yang dituntut menurut UU Korupsi, padahal sesungguhnya telah diakui dalam BAP para saksi pelapor bahwa :

1.Uang yang diperkarakan adalah hak konsumen (yang memang telah diberikan ke konsumen) namun karena ada pelanggaran prosedur di claim menjadi hak perusahaan.


2.Bahwa pembayaran ke konsumen merupakan pengembalian voucher yang tidak jadi digunakan oleh konsumen yang dibeli dari pihak ke tiga dan pihak ke tiga tersebut telah melunasi pembayaran atas vocher tersebut kepada perusahaan tempat kami bekerja yang nilainya lebih besar dari nilai pembayaran kepada konsumen (Nilai Cash Out lebih rendah dari Nilai Cash In) Selain itu semua transaksi telah kami laporan ke unit accounting sebagaimanan prosedur yang berlaku.

Dari 15 pegawai yang dilaporkan mendapat perlakuan yang berbeda yaitu :

a. 9 pegawai dikenakan Skorsing dari tahun 2006 sampai sekarang dan tetap mendapat penghasilan 100 %, mereka diPidanakan sejak disekorsing.
b. 6 pegawai dikenakan hukuman disiplin perusahaan dengan pemotongan penghasilan 30% selama 1 Th.

Untuk 6 pegawai yang dikenakan hukuman disiplin perusahaan, tetap bekerja sampai sekarang namun beberapa bulan setelah surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin dikenakan mereka juga ikut diPidanakan.

Yth Pak Wahyu, yang ingin kami tanyakan adalah :

1. Apakah Sebagai karyawan BUMN dengan status PT (Persero) kami dapat dipidanakan Korupsi ?

2. Apakah Pegawai yang sudah dikenakan Hukuman Disiplin Perusahaan masih bisa diPidanakan ? (Bukankah itu berarti pegawai tsb terancam dikenakan hukuman berulang-ulang) Apakah ada landasan hukum ataupun yuripurdensi MA yang dapat membebaskan pegawai tersebut dari tuntutan pidana ?

Pak Wahyu. kami mohon petunjuk dan nasehat hukum berdasarkan pengalaman Bapak, saat ini kami dibantu oleh lembaga bantuan hukum sosial karena keterbatasan keuangan kami, sehingga kami juga harus berusaha memahami permasalahan hukum yang terkait permasalahan kami sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan langkah pembelaan hukum yang kami lakukan.
Atas perkenan Pak Wahyu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hukum pada kami sehingga dapat memberikan gambaran hukum yang kami hadapi.

Terimakasih.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Oleh karena modal BUMN dimiliki dan berasal dari kekayaan Negara maka tindakan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

2) Hukuman disiplin Perusahaan adalah hukuman yang didasarkan pada serangkaian perilaku yang ditetapkan dan diterapkan untuk menunjukan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban dalam lingkungan Perusahaan.

Berdasarkan sifatnya maka jelas hukuman disiplin merupakan sanksi administratif yang diberikan Perusahaan kepada pegawainya yang melanggar ketentuan peraturan perusahaan.

Dalam hal ternyata pelanggaran yang dilakukan pegawai tersebut juga menyangkut pelanggaran normatif hukum yang ditetapkan Negara, tentunya, meskipun pegawai yang melanggar tersebut telah dikenakan hukum disiplin Perusahaan, masih dapat dijerat berdasarkan Hukum yang ditetapkan oleh Negara.

Bahwa jika ternyata pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan ternyata jelas merupakan pelanggaran ketentuan Pidana maka jelas Pegawai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menegaskan :

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Sebagaimana uraian kronologis yang disampaikan, mengingat dari pelanggaran yang dilakukan juga menyangkut kerugian keuangan negara yang diatur dalam tindak pidana korupsi tentunya si pegawai yang melanggar harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Jumat, 03 Juli 2009

Sengketa hutang piutang = Sengketa Tindak Pidana Penipuan


YTH Bapak Pengacara

Terimakasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk konsultasi tentang hukum. Adapun masalah ini sedang dialami oleh teman saya.

Pada awalnya, Teman saya (KREDITOR) membuat suatu PERJANJIAN KERJASAMA dalam bentuk permodalan usaha dengan seseorang (DEBITOR) dengan system BAGI HASIL. Permodalan tersebut diajukan (sebelumya) dan dialokasikan untuk membeli lelangan barang bekas, namun tidak dicantumkan disurat perjanjian mengenai hal tersebut.

Beberapa bulan berjalan, kreditor memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan keuntungan bagi hasil dan cicilan pokok kepada debitor disertai laporan keuangan (transaksi). Setelah beberapa bulan berjalan, kreditor mengalami kerugian dikarenakan barang-barang tersebut ternyata terdapat banyak kerusakan.

Kurang lebih 1 bulan kreditor tidak dapat memberikan keuntungan bagi hasil maupun cicilan pokok kepada debitor. Bulan kemudian debitor memanggil kreditor untuk segera melunasi sisa hutang pokok dan diberi masa waktu 3 bulan.

Dalam beberapa bulan kemudian kreditor mencicil sisa hutang pokok dan sanggup hanya pada sebagian saja dari keseluruhan hutang pokok sampai modal kreditor pribadi habis (nol). Pada saat kreditor sedang berusaha mencari uang, sarana bekerjanya yaitu mobil (masih dalam status kredit) ditahan oleh debitor yang menyebabkan kreditor lebih tidak dapat berusaha apa-apa (karena keterbatasan kemampuan). Namun dengan begitu kreditor tetap datang menghadap debitor untuk menyerahkan cicilan sisa hutang pokok yang semampu didapatnya kepada debitor, namun ditolak debitor.

Debitor hanya mau menerima seluruh sisa hutang pokok. Lalu debitor akhirnya menyerahkan mobil kreditor yang ditahannya, namun debitor membuat perjanjian baru yang berjudul “SURAT HUTANG”.

Kreditor menandatangani surat hutang tersebut dikarenakan tidak mengerti hukum yang berkaitan dengan surat itu dan kurang mental untuk menghadapi debitor yang memang orang yang mempunyai wewenang dan pengaruh dikalangannya (sebuah instansi).

Disebutkan dalam surat hutang tersebut diberi waktu 3 bulan untuk melunasinya. Namun sampai berjalan 3 bulan lebih sampai dengan sekarang, kreditor masih belum mampu melunasinya.

3 hari lalu datang surat dari kepolisian setempat yang isinya panggilan kepada kreditor sebagai “TERSANGKA KASUS PENIPUAN, KUHP 378”.

Perlu diketahui kreditor selalu memberikan konfirmasi dan laopran secara lisan kepada orang suruhan debitor mengenai keadaan dirinya, namun telah diketahui orang suruhan tersebut tidak pernah melaporkan demikian terhadap debitor. Kreditor dalam hal ini bukan tidak mau menghadap debitor, dikarenakan debitor menolak kedatangannya maupun konfirmasinya secara lisan tanpa ada pelunasan yang dinginkan. Hal tersebutlah menyebabkan kreditor tidak mendatangi debitor.

Yang ingin saya tanyakan adalah :

1. Sebagaimana saya ketahui, masalah kerjasama dan hutang adalah masuk ranah hukum perdata, mengapa sekarang bias berubah jadi pidana? Benarkah itu?

2. Apabila apakah hukum perdata bisa jadi pidana? Apakah dari kejadian diatas ada tindakan kriminalnya?

3. Dalam hal kreditor menjadi tersangka penipuan, apakah penyebabnya? Mungkinkah karena pihak debitor menganggap kreditor lari dari tanggungjawab? Dari beberapa sumber mengatakan seperti itu, dikarenakan orang suruhan debitor selalu member laporan yang tidak benar kepada debitor. Orang suruhan debitor selalu member laporan bahwa kreditor dicari dimana-mana namun tidak ada. Padahal yang sebenarnya kreditor ada, dan orang suruhan debotir itu memang tidak pernah mencarinya dimanapun.

4. Apa yang harus kreditor lakukan untuk solusi masalah ini. Perlu digaris bawahi bahwa kemampuan kreditor untuk mencicil ditolak oleh debitor yang hanya mau menerima pengembalian seluruh sisa hutang pokok.

Demikian konsultasi saya ini, besar harapan saya agar mendapatkan jawaban guna solusi yang baik untuk teman saya (kreditor), yang sampai saat ini sangat depresi dan mulai sakit-sakitan karena tidak mendapatkan jalan keluar. Dan saya mengucapkan TERIMA KASIH yang sebesar-besarnya kepada Bapak pengacara yang telah memberikan kesempatan untuk ruang konsultasi ini.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Sebelum menjawab, saya rasa harus diperjelas istilah debitur dan kreditur, mengingat penyebutan istilah tersebut spertinya ada yang keliru :

Kreditur adalah "pihak yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) karena perjanjian atau undang-undang". Sedangkan debitur (DEBITOR, jika merujuk pada istilah anda) adalah kebalikan dari kreditur yakni pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran karena perjanjian atau undang-undang.

Terkait dengan kronologi yang disampaikan, berikut jawaban saya

1) Dirunut dari permasalah yang disampaikan, asumsi saya sama seperti asumsi anda bahwa masalah tersebut adalah murni masalah perdata mengingat ada hal-hal sebagai berikut :

a. PERJANJIAN KERJASAMA dengan system BAGI HASIL antara kreditor dan debitur.
b. SURAT HUTANG.
c. Debitur telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan keuntungan bagi hasil dan cicilan pokok kepada debitor disertai laporan keuangan (transaksi).
d. Debitur telah mencicil sisa hutang pokok.

Ketegasan masalah sengketa hutang piutang merupakan merupakan sengketa perdata dipertegas dalam beberapa yurisprudensi, antara lain berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 93 K/Kr/1969 yang secara jelas tegas menyatakan "Sengketa tentang hutang-piutang merupakan sengketa perdata".

Namun demikian, untuk menyatakan apakah benar sengketa tersebut pidana atau perdata, saran saya tunggu saja hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan hasil persidangan nanti.

Perlu diingat, dalam hal sesorang berstatus "tersangka" tidak berarti bahwa kesalahan yang dituduhkan adalah benar adanya. Seseorang hanya dapat disalahkan berdasarkan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Untuk melihat apakah dalam perkara di atas ada tindak kriminal yang dilakukan debitur, maka penyidik perlu melakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi sampai tahap ini, kita (anda dan saya) belum bisa menarik kesimpulan apakah penyidik sedang berusaha menarik sengketa perdata menjadi pidana ? sekali lagi, kita masih harus menunggu hasil penyidikan kelak.

3) Dalam hukum, untuk menyatakan seseorang bebas dari tuntutan pidana harus dilihat adanya :

a. Pertentangan antara dua kepentingan hukum.
b. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban.
c. Pertentangan antara dua kewajiban hukum.

Jika salah satu dari ketentuan di atas ternyata hasil penyidikan menunjukan adanya kesalahan yang dilakukan debitur maka penyidik berhak menetapkan debitur sebagai tersangka.

4) Pasal 1390 KUHPerdata menyatakan, "Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi". Artinya, meskipun debitur memiliki niat baik membayar hutang tersebut dengan cara mencicil, Kreditur memiliki hak untuk menolak pembayaran dengan angsuran tersebut. Dalam hal ini sifatnya sangat subjektif sekali karena tergantung pada kemauan dan kebijakan si kreditur kepada debitur.

Saya sarankan, debitur hendaknya tetap melakukan upaya persuasfi dan kooperatif baik dengan si kreditur maupun dengan penyidik.

Kepada penyidik, berikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sewajarnya, tentunya dengan didukung pembuktian yang ada. Bahwa jika masalahnya ada pada "miss information" dikarenakan orang suruhan kreditur selalu memberi laporan yang tidak benar kepada kreditor. Minta kepada penyidik, untuk memanggil dan memeriksa orang suruhan tersebut. Dengan demikian penyidik mendapatkan fakta bahwa memang benar ada "miss information" antara kreditur dan debitur".

Rabu, 01 Juli 2009

Bule Ternyata Doyan Nikah Siri


Pa Wahyu yang terhormat,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk sharing beberapa permasalahan yang membingungkan saya sebagai orang awam yang kurang jelas atas hukum atau regulation negara ini.

Saya SN (inisial), 25 tahun, Status saya saat ini adalah single. Saya sedang menjalani hubungan (berpacaran) dengan orang asing berkewarganegaraan USA. Dia tinggal dan bekerja di Indonesia sudah 3 tahun. Status dia adalah menikah dengan 3 orang anak dan alhamdulillah dia sudah Muslim (dan keluarganya skr tinggal di Indonesia juga).

Dia berkeinginan untuk meninggalkan istrinya (saat ini belum bercerai).

Dia ingin kita menikah secara siri dulu di kota Garut (sudah diplanning, insya alloh akhir JUli 2009). Setelah itu saya minta dia menikahi saya secara resmi di KUA tempat asal saya yaitu di sebuah kota daerah Jawa TEngah, tapi dia berkeberatan dengan alasan proses pernikahan legal (di KUA) prosesnya memakan waktu lama dan ribet.

Yang ingin saya tanyakan adalah:

1. Apakah pernikahan siri itu halal di mata masyarakat? dan setelah menikah siri apakah kami diterima masyarakat atau sudah bisa tinggal serumah?
2. Apakah anak yang dihasilkan dari pernikahan siri itu adalah anak diluar nikah? dan tidak akan mendapat akta kelahiran?
3. Apakah bisa kami menikah siri tapi kami tercatat juga di KUA (yaitu mendapatkan buku nikah bukan hanya sekedar selembar kertas berupa surat keterangan), tanpa melalui proses yang seharusnya.
4. Persyaratan apa saja baik dari pihak calon suami saya (berwarga negara USA & status sudah menikah) maupun saya yang harus disiapkan (dokumen) apabila akan melakukan pernikahan legal (di KUA).
5. Dimata hukum, apakah hubungan yang saya jalani adalah benar??

Mohon bantuan Bapak untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan saya karena terus terang saya sedang bingung.

Salam hormat saya,

SN-Bogor

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

1) Secara agama, semenjak adanya dan dinyatakan berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijtihad para alim ulama berdasarkan Intruksi Presiden No. 1/ 1991 dan KepMen Agama No. 154 /1991, sesungguhnya nikah siri adalah haram dan batal untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 5 KHI menegaskan :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 tahun 1954.

Oleh karena nikah siri itu haram dan batal maka tentunya, nikah siri tetap tidak akan dianggap sah di mata hukum kenegaraan (Indonesia), hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan UU tersebut, maka pernikahan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil setempat tidak akan diakui oleh negara.

Jika anda ingin dan terus memaksakan tetap menikah siri, setelah nikah siri anda boleh tinggal serumah. Tapi, ada kemungkinan anda akan menerima gunjingan dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar dimana anda tinggal.

Umumnya, ada kerugian dalam aspek sosial yang harus ditanggung oleh seorang wanita yang terikat hubungan nikah siri yakni sulitnya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Biasanya, wanita yang tinggal serumah dengan suami yang merupakan hasil dari nikah siri akan dianggap kumpul kebo, atau kadang juga dianggap sebagai isteri simpanan. Wanita tersebut akan menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggalnya !!!

2) Oleh karena nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan dan juga perkawinan yang tidak sah secara hukum maka status anak hasil dari perkawinan dapat disebut anak diluar nikah.

Pasal 42 UU No. 1/ 1974 menegaskan :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Sementara, dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/ 1974 menyatakan :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan :

Pasal 99 :
Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai akta kelahiran anak, meskipun anak tersebut diluar nikah tetap berhak dan bisa dicatatkan dalam catatan sipil untuk diterbitkan akta kelahirannya. Hanya saja akta kelahiran si anak, ada title khusus yakni "anak diluar nikah" pada akta nanti.

3) Nikah siri tapi tercatat di KUA ? .... namanya bukan nikah siri dong, mbak ... :-D .... itu nikah dalam arti yang sebenarnya dan yang memang seharusnya mbak lakukan.

4) Masalah perkawinan yang dilakukan karena perbedaan kewarganegaraan didalam hukum perkawinan Indonesia disebut Perkawinan campuran. Perkawinan campuran masing -masing di atur dalam ketentuan hukum UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 57 :
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 59 :
(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60 :
(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 :
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
(2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Perhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (1), "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi". Jadi, sebelum anda melangsungkan perkawinan dengan calon pasangan anda, mengingat pasangan anda masih terikat perkawinan dengan perempuan yang lain, pastikan bahwa memang hukum perkawinan USA memperkenankan adanya perkawinan poligami. Kalau ternyata hukum perkawinan USA tidak memperkenankan adanya poligami, maka perkawinan yang dilakukan anda bisa dibatalkan dan sah.

Setelah anda pelajari hukum perkawinannya, maka ketika anda akan melangsungkan perkawinan campuran tersebut ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi yakni :

a. Surat Keterangan numpang nikah dari Lurah sesuai domisili anda sesungguhnya mengingat anda berasal dari wilayah diluar Garut.
b. KK dan KTP anda sebagai calon istri
c. Kutipan Akta Kelahiran.

Bagi WNA agar melampirkan dokumen

1. Pasport
2. Dokumen Imigrasi
3. Surat Keterangan LApor diri dari Kepolisian
4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA
5. Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing
6. Akta perkawinan (mengingat sang calon anda masih terikat dalam suatu perkawinan).
7. Izin nikah dari istri

5) Sebagaimana telah saya uraikan di atas pada jawaban point 1 khususnya, apa pun alasannya hubungan perkawinan yang akan anda jalankan adalah salah. Perlu dipertimbangkan pula kerugian-kerugian nikah siri yang lain, seperti :

a. Isteri dan anak dari hasil nikah siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
b. Isteri dari hasil nikah siri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan siri mereka dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.

Kemudian, terkait status perkawinan yang masih melekat pada calon pasangan anda yakni masih terikat pada suatu perkawinan dan sehubungan pula keinginannya untuk menikahkan anda dengan nikah siri maka tindakannya dapat dikenakan tindak pidana kejahatan mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHPidana sebagai berikut :

Pasal 279 :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280 :
Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Oleh karena nikah siri, bukanlah nikah yang sah secara hukum. selain menjerat dengan tindak pidana kejahatan perkawinan, Hukum pidana dapat menjerat pula para pasangan yang melakukan nikah siri dengan dalih pasal tindak pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHPidana :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.