Sabtu, 27 Juni 2009

Hak Asuh & Status anak


Bapak yang terhormat

Selamat pagi,

Kami memiliki seorang anak laki laki yang telah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan. Pernikahan anak kami tersebut baru dilaksanakan +/- 2 ( dua ) bulan setelah anak mereka lahir (anak diluar nikah) kami baru mengetahui anak tersebut akan lahir pada malam sebelum melahirkan, sedangkan orang tua pihak perempuan pada hari tersebut berangkat ke Palangkaraya untuk menikahkan anak laki lakinya (kakak dari istri anak saya) selama sebulan dan untuk tidak mengganggu acara mereka kami memutuskan menunggu kembalinya mereka untuk menceritakan kejadiannya sekaligus melakukan lamaran dan merencanakan pernikahan anak kami.


Setelah dilakukan pertemuan kami setuju segala sesuatunya kami yang mengurus (surat surat dari RT s/d KUA ) serta pernikahan dilangsungkan dirumah kami dengan hanya dihadiri keluarga dekat dari kedua belah pihak.

Pada saat pernikahan dilangsungkan, anak laki laki kami baru berumur 18 tahun, sedangkan istrinya berumur 19 tahun (keduanya satu angkatan/ satu sekolah semasa SMP), keduanya pada waktu itu masih berstatus mahasiswa, yang pada akhirnya harus mereka lepaskan status kemahasiswaannya kemudian anak laki laki saya mencoba bekerja.

Demi menjaga nama baik pihak keluarga (orang tua) perempuan agar terhindar dari Aib serta membantu anak laki laki kami yang belum siap sepenuhnya untuk bertanggung jawab, maka kamilah yang menampung & mengurus mereka dan kami sebagai orang tua pihak laki laki, mengharapkan mereka (terutama anak laki laki kami) untuk kembali melanjutkan kuliah setidaknya untuk bekal masa depan mereka, khususnya laki laki yang harus menafkahi keluarga.

Satu tahun lebih berlalu, sementara menunggu tahun ajaran/ perkuliahan baru, anak kami yang telah berhenti dari pekerjaannya (hanya dilakoni sekitar 8 bulan) mengisi kegiatannya dengan sesekali memberikan service computer ataupun merakit computer jika ada permintaan, untuk sekedar uang jajan mereka sementara segala kebutuhan primer mereka menjadi tanggungan kami, hingga minggu lalu, hari Jumat tgl 19 Juni 2009, menantu kami dijemput salah satu saudaranya dan berpamitan kepada kami untuk menginap dirumah orang tuanya, pada waktu saya tanya menantu saya bilang akan pulang besok harinya, kamipun percaya karena selama ini tidak ada masalah dan bekal yang dibaewa pun hanya 1 - 2 setelan anak mereka serta susu seperlunya.

Keesokan paginya anak saya (suaminya) mendapatkan SMS dari istrinya bahwa dia pergi ke Palangkaraya, kerumah kakak laki lakinya. Di Palangkaraya, kakak laki lakinya berusaha dibidang computer dan sudah menunjukkan keberhasilan. Beberapa bulan sebelumnya, pernah ada permintaan dari pihak keluarga mereka (terutama bapak dan kakak laki lakinya) agar mereka tinggal di Palangkaraya dengan akan memberikan pekerjaan bagi anak saya (dengan membuka cabang dari usaha kakaknya) serta mengkontrakkan rumah bagi mereka, sehingga selain anak saya berpenghasilan tetap, usaha kakak istrinya akan merasa terbantu.

Kami sebagai orang tua pihak laki laki berpendapat bahwa kami tidak dapat memaksakan kehendak selain daripada memberi saran maupun nasihat, tetapi untuk memutuskan kami serahkan sepenuhnya kepada anak saya yang bagaimanapun sudah memiliki rumah tangga sendiri.

Pada kontak berikutnya, istrinya kembali meminta anak kami untuk datang dan membicarakan masalah masa depan rumah tangga mereka dihadapan kakaknya di Palangkaraya, hal ini ditolak oleh anak kami. Karena memang niatnya untuk mulai kuliah lagi dan merasa bisa disambi dengan bekerja disini, anak saya tidak bersedia untuk pergi dan menetap serta berusaha di Palangkaraya.

Sama halnya sekarang ini, setelah tiga hari dari keberangkatan istrinya ke Palangkaraya, anak kami menemui mertuanya dan menceriterakan kondisi yang sebenarnya serta pendirian dia bahwa dia tidak setuju untuk menetap di Palangkaraya sesuai keinginan pihak istri serta keluarga besarnya. Begitupun untuk membicarakan masalah masa depan keluarga mereka, anak kami berpendapat itu adalah urusan mereka berdua, kalaupun harus ada pihak ketiga, maka anak kami hanya setuju untuk membicarakannya dihadapan orang tuanya serta kami. Di satu hal, pihak keluarga istripun sudah mengetahui bahwa sejak mereka masih pacaran, antara anak kami dengan kakak istrinya tersebut terdapat ketidak cocokan paham.

Di akhir pertemuannya dengan mertuanya, anak kami berpesan bahwa dia akan pergi ke Bandung untuk daftar & mengikuti tes masuk perkuliahan, serta akan melanjutkan kuliah dan tinggal di Bandung dan apabila istrinya pulang dan merasa malu/ keberatan untuk kembali tinggal dengan kami, serta tidak mau mengikutinya tinggal di Bandung, maka dipersilahkan kalau mau tinggal dengan orang tuanya untuk sementara.
Sehari setelah pertemuan dengan mertuanya, anak kami kembali mengontak istrinya serta menegaskan pendiriannya serta meminta untuk segera pulang. Atas permintaan anak kami tersebut, istrinya menolak dan bahkan memberikan ultimatum bahwa dia baru akan pulang apabila anak kami sudah punya tempat tinggal sendiri serta berpenghasilan tetap. Padahal dua minggu sebelumnya anak kami sudah menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan mulai kuliah kembali pada tahun ajaran sekarang ini.

Pada akhirnya, setelah anak kami mempertimbangkan satu dan lain hal, dua hari yang lalu anak kami memutuskan untuk pergi ke Bandung dan mendaftarkan diri mengikuti test masuk salah satu perguruan tinggi disana, daripada menyusul istrinya ke Palangkaraya.

Dari kronologis tersebut diatas, ada beberapa hal yang kami harapkan kesediaan bapak untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan kami berikut ini :

1. Apabila mereka berdua masing masing berkeras pada pendiriannya, bagaimana status pernikahan mereka nantinya ?

2. Apakah dibenarkan / disalahkan secara hukum, apabila pada akhirnya anak kami memaksa pulang istri dan anaknya ?

3. Adakah hak pihak lain (orang tua maupun saudara istrinya) untuk mencegah serta menghalangi ?

4. Apabila hal terburuk yang tidak kami harapkan, terjadi juga : pernikahan mereka berakhir dengan perceraian, siapakah yang paling ber hak mengurus anak mereka ? (untuk diketahui sampai dengan saat ini anak yang tidak berdosa tersebut masih belum memiliki akte kelahiran/ surat kenal lahir)

5. Apakah kami sebagai orang tua pihak laki laki yang mengurus mereka serta anak mereka sejak kelahirannya, punya hak untuk mengurus & membesarkan anak mereka ? dapatkah kami menuntut hal itu ? Kamipun tahu, sebagai orang muslim bahwa anak yang lahir diluar nikah (atau kurang dari 6 bulan semenjak pernikahannya) maka tidak ada hak nasab bagi si laki laki dan anak tersebut dianggap "anak tidak berbapak"

Adanya kedekatan antara keluarga kami dengan anak tersebut secara bathin,karena kami sudah anggap sebagai anak sendiri bukan hanya seorang cucu. Apalagi sang ibu (menantu kami) tidak pernah menyusui anaknya semenjak lahir, kami sangat berharap untuk bisa mendapatkan hak asuh atas anak mereka, kalau mungkin dengan mengadopsinya.

Demikian pertanyaan kami, semoga penjelasan yang panjang lebar dan berbelit ini tidak membingungkan bapak, dan atas nasihat serta saran serta petunjuk dan pendapat yang akan bapak berikan, kami sebelumnya menghaturkan banyak terima kasih.
Wassalam,


JAWAB :

1) Perkawinan mereka tetap akan ada, sepanjang belum ada putusan perceraian dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 39 UU No. 1/1974 :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) Sehubungan karena perkawinan dilangsungkan secara Islam, maka jawaban saya merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 77 :

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 :

(1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 79 KHI di atas, jelas adalah hak seorang suami yang dapat dibenarkan secara hukum untuk memaksa pulang istri dan anaknya, sepanjang memaksakan tersebut tidak mengakibatkan penganiayaan fisik. Memaksa, dalam hal ini, suami jg harus mempertimbangkan adanya hak istri untk menolak. Jadi karena suami istri tersebut sama -sama punya hak, tentunya lebih bijaknya salah satu harus mengalah dan berusaha memahami pendapat yang lain.

3) Sesungguhnya tidak ada pihak manapun diluar suami istri yang menjalankan suatu perkawinan, dapat mencegah atau menghalangi suatu keputusan atau tindakan yang diambil suami istri tersebut terkait dengan perkawinannya. Hal ini sejalan dengan pengertian perkawinan yakni sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Namun demikian dalam hal tertentu dapat orang tua maupun saudara ikut campur, tentunya hal ini kembali pada si suami istri tersebut untk menyikapi hal-hal tersebut.

4) Pasal 100 KHI menegaskan bahwasanya, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) KHI menyatakan, dalam hal terjadi perceraian :

a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan kedua pasal KHI di atas, jelas dalam hal terjadinya perceraian, dalam hal ini yang berwenang dan yang paling berhak adalah ibu dari si anak.

5) Oleh karena masih ada Ibu dan Bapak dari si anak, maka itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua dari anak ybs.

Anda, sebagai kakek belum dapat menuntut hak perwalian maupun hak pengasuhan anak selama hak asuh orang tua masih melekat pada si Ibu dan si Bapak dari si anak ybs. Terkecuali berdasarkan penetapan pengadilan kuasa orangtua yang melekat pada mereka dicabut secara hukum, baru anda dapat mengajukan permohonan hak asuh atas anak mereka.

Kamis, 25 Juni 2009

Kewarganegaraan WNA dan Ahli Waris


Kepada Yth Bpk Wahyu,

Saya ingin bertanya masalah ketentuan hukum yang berlaku mengenai 2 hal dibawah ini:

Issue:

Ayah almarhum baru saja meninggal 3 mgu lalu dan kita masih menungu akte kematian keluar sebelum ke notaris untuk buat surat ahli waris. Ayah meninggal secara tiba tiba jadi kita tidak tau apakah ada surat wasiat yang dibuat dari ayah.

1. Masalah kewarganegaraan WNA

Saya lahir di Jakarta, sekolah dan besar in Jakarta. Hanya sesudah SMA, saya sekolah, kerja dan tinggal sekarang di Singapore. Saya juga sudah pindah kewarganegaraan ke Singapore citizen dan melepaskan WNI kurang lebih 2 tahun lalu.

Pertanyaan:

apakah susah jika saya ingin kembali mendaftar sebagai WNI, apa syarat2x nya dan beaya nya. Bisa bpk berikan saya informasi.

2. Masalah ahli waris (di keluarga kami ada mama, saya anak putra paling tua dan 3 adik perempuan. Semua adik telah menikah, kecuali saya)

Pertanyaan:-

Sesudah ahli waris ditentukan, pembalikan/pertukaran nama nama hak milik dikenakan berapa dan berapa nama bisa dibuat untuk satu asset. Asset berupa rumah tinggal dan juga toko2x.-

Jikalau rumah papa, mama dan saya adalah ahli warisnya dan jika saya WNA = apakah solusi yang terbaik?

Saya berpikiran kalau saya tukar hak milik ke mama dan adik yg paling kecil dan buat surat perjanjian dengan adik saya kalo nantinya rumah ini akan dijual hasil jual diberikan kepada mama dan saya...apakah ini bisa dibuat?

Minta advise dari bapak Wahyu. Sekian saya harap bapak bisa beri penjelasan dan bantuan hukum kepada saya.

Terima kasih.

JAWAB :

1) Mengurus perolehan kembali kewarganegaran Indonesia relatif mudah dan praktis.

Pasal 42 UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaran menyatakan :

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, salah satu alasannya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;(Pasal 31 ayat (1) huruf (a) PP No. 02/ 2007 tentang TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA).

Pasal 43 PP No. 02/ 2007 tentang TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA menegaskan :

(1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12.

Adapun prosedurnya adalah :

1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup melalui KBRI setempat (karena anda warga negara singapura maka dalam hal ini permohonan diajukan ke KBRI singapura).

2. Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama lengkap;
b. Alamat tempat tinggal pemohon;
c. Tempat dan tanggal lahir;
d. Pekerjaan Pemohon;
e. Jenis kelamin Pemohon;
f. Status perkawinan Pemohon;
g. Alasan kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

3. Permohonan harus dilampiri dengan:

a. Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijazah atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh KBRI.
b. Fotokopi Paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang sahkan oleh KBRI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI.
c. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh KBRI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai.
d. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang disahkan oleh KBRI bagi yang mempunyai anak.
e. Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada NKRI, UUD RI 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas.
f. Pernyataan terulis dari pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan RI.
g. Daftar Riwayat Hidup Pemohon.
h. Pasfoto Pemohon terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 6 lembar.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. M.01.HL.03.01 Tahun 2006 menegaskan jangka waktu pengurusan dan penyelesaian permohonan perolehan kembali kewarganegaran kurang lebih 4 (empat) bulan sejak diterima pendaftaran pemohon oleh KBRI setempat.

Mengenai biaya, sebaiknya anda tanyakan pada KBRI setempat.

2) PP NO 111/ 2000 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT menyatakan :

Pasal 2 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.

Pasal 3 : Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Pasal 4 :
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, dapat diperkirakan rumus penghitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh para ahli waris dalam mengurus balik nama asset warisan adalah :

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan) = 50 % + NJOP asset.

Untuk balik nama asset, hukum tidak mengatur berapa nama bisa dibuat untuk satu asset. Namun demikian, sebaiknya masing-masing asset langsung dibalikkan nama kepada masing-masing ahli waris berdasarkan bagian warisnya masing-masing.

3) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 5/ 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA menyatakan :

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karenapewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satutahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudahjangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainyang membebaninya tetap berlangsung.

(4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Berdasarkan Pasal di atas, selama anda masih mempertahankan kewarganegaraan asing dan atau sepanjang anda belum memperoleh kembali kewarganegaran Indonesia, anda tidak bisa menerima warisan dalam bentuk hak kepemilikan asset peninggalan almarhum ayah anda.

Solusinya, mau tidak mau anda harus mengurus kewarganegaraan Indonesia kembali atau anda hanya dapat meminta bagian waris secara tunai, bukan kepemilikan asset warisan.

4) Bisa saja, tentunya sepanjang dalam hal ini harus ada kesepakatan bersama antara adik, ibu dan anda mengenai hal tersebut.

Rabu, 24 Juni 2009

Hak Pekerja ketika Sakit Terus menerus

Saya, seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta yang telah bekerja sejak tahun 1994 sampai sekarang. 5 (lima) tahun yang lalu saya divonis terkena kangker payudara. Pada saat itu perusahaan menawarkan untuk dioperasi/ diangkat dengan biaya perusahaan.
Setelah berunding dengan keluarga akhirnya saya memutuskan untuk menolak tawaran perusahaan tersebut dan memilih pengobatan alternatif dengan biaya sendiri (karena perusahaan hanya mau mengeluarkan biaya pengobatan melalui dokter) selama kurun waktu 5 tahun.
Saya akui absensi saya jelek, tapi perusahaan tetap membayarkan upah saya 100%. Sudah 1 1/2 (satu setengah) bulan ini saya tidak dapat masuk kerja karena keadaan saya yang semakin parah dan selama itu pula perusahaan tetap membayarkan upah saya 100%.
Yang ingin saya tanyakan adalah :
1. seberapa jauh perusahaan bisa memberikan pengobatan dokter kepada saya dalam keadaan saya sekarang ini ? ( karena saya pernah menolak pengobatan dari perusahaan sewaktu saya belum separah sekarang)
2. Apa yang saya dapatkan bila perusahaan mem PHK saya?
3. Apa yang saya dapatkan dari perusahaan bila saya meninggal dunia sebelum di PHK?
4. Apa yang saya dapatkan bila saya mengundurkan diri?
Sebagai informasi tambahan bahwa sejak awal tahun 2006 perusahaan saya ikut program jamsostek untuk tunjangan hari tua dan kecelakaan kerja saja tanpa ikut program tunjangan kesehatan dan semua karyawan/wati menyetujui.
Mohon penjelasan dari bapak, karena saya sangat awam tentang perundang undangan ketenagakerjaan. Atas perhatian dan penjelasannya saya mengucapkan banyak terima kasih.
Hormat saya,
JAWAB :
Terima kasih telah menghubungi saya ....
1) Untuk mengukur seberapa jauh Perusahaan bisa memberikan pengobatan dokter kepada anda, disarankan terlebih dahulu anda melihat dan mempelajari ketentuan tunjangan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dimana anda bekerja.
Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa :
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerjayang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam UU No. 3/1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, ada empat program yang wajib diikuti oleh perusahaan untuk pekerjanya, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).
Mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dalam UU No. 3/1992 secara jelas mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan, secara efektif dan efisien.
Bila ternyata Perusahaan tidak menyediakan jaminan kesehatan bagi Pekerja-nya, Pasal 29 ayat (1) UU No. 3/1992 menegaskan ada sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi pimpinan perusahaan yang mengabaikan keberadaan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
2) Berdasarkan Pasal 27 KEP-78 /MEN/2001, bila perusahaan mem- PHK-kan anda karena kondisi penyakit yang diderita anda, sebagai Pekerja anda berhak atas :
a. uang pesangon paling sedikit sebesar 2 ( dua ) kali ketentuan Pasal 22 KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN,
b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 KEP-150/MEN/2000, dan
c. ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24 KEP-150/MEN/2000
3) Pasal 61 ayat ( 5) UU No. 13/2003 menyatakan, "Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".
Terkait dengan ketentuan Pasal 61 UU di atas, Pasal 32 KEP-78 /MEN/2001 menyatakan :
"Dalam hal pekerja/buruh putus hubungan kerjanya karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, maka pengusaha wajib membayar santunan kepada ahli waris pekerja/buruh yang sah :
a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22 KEP-150/MEN/2000,
b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 23 KEP-150/MEN/2000, dan
c. ganti kerugian 1 (satu) kali ketentuan Pasal 24 KEP-150/MEN/2000"
4) Pasal 172 UU No. 13/2003 menyatakan :
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaankerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan :
a. uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003,
b. uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003, dan
c. uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 .

Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003


Perusahaan saya sedang melakukan efisiensi karyawan atau PHK massal yang besarnya 20% dari total karyawan. Nah, saya di berikan paket pesangon, tapi pihak perusahaan tidak mau menambahkan pasal 164 ayat 3 (yaitu 2 x pasal 156 ayat 2). Dengan alasan perusahaan belum tutup dan masih ingin meneruskan bisnis di Indonesia.

Bagaimana tanggapan bapak tentang masalah ini?
Terima kasih,

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Saya rasa Pihak Perusahaan salah mengartikan tentang Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003.

Dalam pasal tersebut jelas disebutkan :

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh :

a. karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut

atau bukan

b. karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,

dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".

Pengertian efisiensi dalam pasal 164 ayat (3) adalah jelas, menunjukkan arti "penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yg optimum". Jadi, dalam hal ini perusahaan tidak akan tutup.

Justru, kalau perusahaan tutup, artinya perusahaan malah harus menjalankan ketentuan pasal 164 ayat (1) UU No. 13/ 2003 :

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".

Jika ternyata perusahaan tetap pada pendiriannnya, sebaiknya masalah anda tersebut diadukan kepada kantor disnaker setempat untuk dimediasikan. Kelak, jika tidak ada kesepakatan mediasi, anda dapat mengupayakan menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Jumat, 19 Juni 2009

Pembagian Harta Bersama ...


Saya seorang istri dengan satu anak perempuan umur 15 tahun akan mengajukan perceraian bagaimana pembagian harta setelah kami bercerai. Rumah yang kami tempati adalah rumah atas nama masing-masing (suami dan saya).

Sebelum menikah kami sudah punya rumah masing-masing bersebelahan, setelah menikah rumah tersebut digabung. Perlu diketahui bahwa sebagian besar (80%) biaya renovasi dan perabotan dari saya sedangkan suami hanya sebagian kecil.

Suami hanya memberikan gaji tiap bulan dan THR saja itupun tidak semuanya sedangkan diluar itu (bonus atau yang lainnya) tidak pernah diberikan ke istri, sementara saya jika saya mendapatkan penghasilan diluar gaji saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga seperti renovasi dan membeli perabotan kalopun saya pinjam kpr cicilannya itu dipotong dari gaji saya dan saya semua yang mengurusnya karena suami tidak ingin berhutang.

Bagaimana pembagian harta menurut hukum. apakah rumah dua-duanya dijual lalu dibagi dua sama rata atau rumah yang milik suami aja yang dibagi karena rumah saya didapat sebelum menikah.

Beberapa tahun yang lalu suami saya pernah berucap "kalaupun terjadi perceraian saya tidak akan mempermasalahkannya, rumah itu untuk anak saya". Dengan ucapan tersebut bisakah saya menuntut bahwa rumah itu saya yang menempati beserta anak saya dengan kondisi rumah tersebut sudah atas nama anak saya.

Mohon penjelasan dari pak wahyu.

Terimakasih atas perhatiannya.



Terima kasih telah menghubungi saya ....

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, dirunut dari kronologis yang disampaikan dimana masing-masing sebelum menjadi suami istri telah memiliki rumah yang kemudian setelah Perkawinan digabungkan menjadi satu maka sepanjang dalam perkawinannya tersebut TIDAK ADA PERJANJIAN PERKAWINAN maka hukum menganggapnya telah terjadinya percampuran harta dalam perkawinan.

Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan :

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarĂ  suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri".

Bagaimana jika ada perceraian ?

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan :

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Artinya, jika dalam perkawinan Ibu ternyata harus ada perceraian maka rumah yang telah menjadi satu tersebut harus dibagi antara suami dan istri. Adapun pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan hukum agama (kalau anda muslim maka berlaku Kompilasi Hukum Islam, jika non muslim berlaku KUHPerdata) atau berdasarkan adat yang mengikat suami - istri tersebut atau juga dapat berlaku berdasarkan kesepakatan suami - istri. Singkat kata, untuk soal pembagian harta bersama, Ibu dan Suami berhak memilih bentuk pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai dengan pilihan hukum yang dikehendaki.

Jika ibu adalah non muslim, dalam pembagian harta bersama perkawinan, berlaku ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan :

"Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

Kalau ibu adalah Muslim, pembagian harta bersamanya didasarkan pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Jadi secara hukumnya, dibagi sama rata. Jika terjadi perceraian, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap harta bersama tersebut, Istri mendapat 1/2 dan Suami mendapat 1/2-nya pula dari harta bersama tersebut.

Bagaimana mekanisme pembagiannya, Hukum tidak menentukan mekanisme pembagiannya. Dalam hal ini mekanisme pembagiannya diserahkan kepada suami - istri tersebut, apakah dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi 2 atau langsung dibagi 2 dengan merubah status kepemilikan atas harta bersama tersebut.

Terkait dengan ucapan suami yang menyatakan "kalaupun terjadi perceraian saya tidak akan mempermasalahkannya, rumah itu untuk anak saya". Hal itu tidak dan belum bisa dijadikan dasar bagi Ibu untuk menuntut rumah itu ditempatkan Ibu bersama anak meskipun dengan kondisi rumah tersebut sudah atas nama anak. Dalam hal ini harus ada putusan hakim yang menegaskan hal tersebut atau memang ada kesepakatan dan persetujuan tertulis dari suami.

Kamis, 18 Juni 2009

Dipaksa Mengundurkan Diri dengan Tidak Hormat


Dengan hormat, saya dengan ini ingin menanyakan masalah yang menimpa teman saya. Teman saya adalah seorang manager disalah satu perusahaan nasional.


Baru-baru ini beliau diminta mengundurkan diri dari pekerjaannya secara langsung karena dianggap merugikan perusahaan.

Adapun kronologis peristiwa yang terjadi adalah sbb:

Teman saya dituduh menggelapka uang perusahaan karena teman saya memark up uang sewa hotel tidak sesuai dengan tarif hotel yang asli. Teman saya melakukan bisnis trip keluar kota dan jatah uang sewa hotel untuk manager diperusahaan dia berkerja adalah Rp 400.000/malam. Karena teman saya hanya mendapatkan hotel yang tarifnya Rp 200.00/malam, teman saya mengclaim ke perusahaan sebesar Rp 350.000/malam tapi tidak melewati jatah sebenarnya dari perusahaan. Dan hal ini diperiksa oleh auditor perusahaan yang mengecheck ke hotel tersebut.Teman saya dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan yang notabene adalah memang hak nya dia sebagai manager ketika melakukan bisnis trip dan dipaksa mengundurkan diri langsung.

Yang ingin saya tanyakan apakah hal ini kuat secara hukum? mengingat itu bukanlah penggelapan karena teman saya hanya meminta jatah uang hotelnya saja dan tidak lebih dari yang ditentukan oleh perusahaan. Apakah hal ini bisa kami tempuh melalui jalur hukum?karena selama berkerja teman saya belum pernah cacat hukum sekalipun. Bagaimana saran pengacara online sekalian? apakah ada yang bersedia membantu? tolong dibantu teman saya ya karena dia dipaksa mundur secara tidak hormat.

terima kasih..
Regard's


JAWAB :

Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita bicarakan pengertian tentang penggelapan dalam hukum.

Pasal 372 KUHPidana menyatakan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perhatikan definisi tentang penggelapan dalam Pasal 372 di atas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Singkatnya, penggelapan adalah perbuatan menguasai dan atau memiliki suatu barang tidak dengan jalan kejahatan.

Dalam hal yang rekan anda alami, secara hukum memang mutlak dapat dikatakan penggelapan karena ia mengklaim harga penginapan 350 rb padahal sebenarnya hanya 200 rb. Dan rekan anda tersebut telah berhasil menerima uang pengganti dari Perusahaan dan menguasai selisih 150 rb tersebut. Disitulah terjadi penggelapannya.

Khan ketentuannya jatah dia 400 rb smalam, dia cuma minta 350 rb ? harus disadari, ketentuan 400 rb merupakan penetapan perusahaan yang akan diberikan dan menjadi hak si karyawan jika sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan, dalam hal ternyata harga penginapan hanya 200 rb, maka yang jadi hak teman anda hanyalah 200 rb itu.

Lho dia belum terima uang yang diklaim kog ? tetap saja dapat dikenakan dalih penggelapan karena dengan ia mengklaim uang tersebut, ia telah sengaja melawan hukum untuk menguasai barang, dalam hal ini selisih uang penginapan yang dapat diklaim.

Untuk menempuh upaya hukum kepada Perusahaan secara pidana dan atau Perdata, sebaiknya rekan anda mempertimbangkannya mengingat belum tentu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi rekan anda sendiri. Namun dalam konteks hukum ketenaga kerjaan, apa pun dalih perusahaan, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan berdasarkan penetapan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/ Pusat, bukan melalui mekanisme pemaksaan pengunduran diri.

Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-78 /MEN/2001 mensyaratkan bahwa :

(1) Ijin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha; atau
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha atau kepentingan negara; atau
c. mabok, minum-minuman keras yang memabokkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obatobatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang ditetapkan perusahaan; atau
d. melakukan perbuatan asuslia atau melakukan perjudian di tempat kerja; atau
e. menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan; atau
f. menganiaya, mengancam secara physik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja; atau
g. membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk metakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku; atau
h. dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pengusaha; atau
i. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya; atau
j. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; dan
k. hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(2) Pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyertakan bukti yang ada dalam permohonan ijin pemutusan hubungan kerja.

(3) Terhadap kesalahan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tindakah skorsing sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat dengan ketentuan skorsing tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan Pasal 18 Kepmenaker No. KEP-78 /MEN/2001 di atas, seharusnya, sekali lagi ditegaskan, pemilihannya adalah pemutusan hubungan kerja adalah melalui mekanisme PHK yang telah ditetapkan bukan memaksa pengunduruan diri. Jika ternyata tetap dilakukan pemaksaan pengunduran diri, sesungguhnya Perusahaan dapat dituntut.
Terkait dengan pesangon, apakah rekan anda berhak atas pesangon, jawabnya rekan anda tidak berhak atas pesangon. Adapun dasar hukumnya diatur Pasal 18 ayat (4) Kepmenaker No. KEP-78 /MEN/2001 yang menyatakan :
Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha) tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tetapi berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 B.

Pasal 26 B Kepmenaker No. KEP-78 /MEN/2001 mengatur :
Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) meliputi :
a. ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan belaku peraturan istirahat panjang dan pekerja/buruh belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja/buruh dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang;
c. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
d. penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari upah :

1. 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurangdari 1 (satu) tahun;
2. 2 (dua) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu)tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun;
3. 3 (tiga) bulan bagi pekerja/buruh, yang mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. 6 (enam) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 3(tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun;
5. 7 (tujuh) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
6. 8 (delapan) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;
7. 10 (sepuluh) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun;
8. 11 (sebelas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun;
9. 12 (dua belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun;
10. 13 (tiga belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
11. 14 (empat belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun;
12. 15 (lima belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluhempat) tahun;
13. 17 (tujuh belas) bulan bagi pekerja/buruh yang mempunyal masakerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih;
e. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.
Berdasarkan ketentuan Kepmenaker di atas, jelas rekan anda tidakberhak pesagon. Hanya berhak atas upah ganti rugi. Soal referensi menjadi kewenangan perusahaan. Diberikan atau tidak, peraturan ketenagakerjaan tidak mengaturnya.

Saran saya, sebaiknya rekan anda tetap menolak dan meminta dilakukan PHK sesuai dengan mekanisme hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Jika membutuhkan pendampingan silahkan menghubungi saya, NM. Wahyu Kuncoro, SH di 0817 48 63 862 atau di 021- 335 16 924.

Rabu, 17 Juni 2009

Toko yang sudah saya bangun harus Dibongkar ? Dasar hukumnya apa ?


Salam pak


Salam kenal dari saya : Ny. Mih di Gorontalo

awal kisah kasus :

Sebuah rumah beserta tananhya di jual oleh Ayah si Agus kepada saya, sekarang si Agus menggugat ke pengadilan perihal penjualan tanah oleh ayahnya tersebut.... Agus menggugat Ayahnya dan Suami saya di pengadilan. Tanah dan rumah tersebut dibangun oleh ayahnya tanpa bantuan si Agus. tapi karena ibunya si Agus tersebut telah meninggal dunia jadi dia merasa punya hak waris atas rumah tersebut, jadi dia memiliki hak atas rumah tersebut walau tak sepeserpun dia mengeluarkan biaya untuk pembangungan rumah tempat ia di besarkan...

Hasil dari gugatannya.... pengadilan Agama memutuskan beberapa point yang diantaranya bahwa:

1. Tanah merupakan harta bawaan dari Ayah si Agus
2. Rumah merupakan harta bersama
3. Toko yang berdiri di atas tanah harta bawaan harus dibongkar

Toko tersebut adalah milik saya... yang saya bangun setelah akad jual beli dengan ayahnya si Agus di tahun 2006... yang jadi pertanyaan saya kenapa "toko yang sudah saya bangun harus dibongkar, padahal toko tersebut berdiri di atas tanah bawaan dari Ayahnya si Agus yang telah diputuskan oleh pengadilan ?"

Putusan ini sudah merupakan hasil naik banding ke tingkat pengadilan tinggi.yang sebelum naik banding diputuskan bahwa :

1. Tanah dan rumah merupakan harta bersama
Terima kasih atas bantuannyasemoga amal dan bantuan bapak di ridhoi oleh Allah SWT, dan beroleh berkah.. Amieen


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya .....

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA menyatakan sebagai berikut : "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Oleh karena hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat maka baik sistem, azas, konsepsi, maupun lembaga-lembaga hukum harus merujuk dan berdasarkan pada hukum adat. Salah satu azas dalam hukum adat yang dikenal dengan istilah "Azas Pemisahan Horizontal", bermakna adanya pemisahan antara tanah dengan benda-benda yang ada di atasnya, seperti bangunan, tanaman dan sebagainya. Konsekuensinya dalam hal kepemilikan adalah hak kepemilkan atas tanah tidak serta merta meliputi benda-benda yang ada di atasnya, boleh jadi pemilik tanah dengan pemilik bangunan dan/atau tanaman yang berada di atas tanah tersebut merupakan orang yang berbeda. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan hukum tertentu antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan dan/atau tanaman yang dimaksud, misalnya antara pemilik tanah dengan pihak lain ada hubungan sewa menyewa atau pinjam pakai.

Dalam kasus yang Ibu hadapi, meskipun Ayah si Agus sudah menjual/ mengalihkan hak atas tanah bawaannya tersebut kepada Ibu tidak berarti hak atas Bangunan ikut terjual, terkecuali dalam transaksi jual beli tersebut (mohon lihat dan dicermati akta jual beli tanah ybs) secara tegas disebutkan bahwa pemilik menjual tanah sekaligus bangunan di atasnya.

Jika, dalam akta jual beli pada pokoknya hanya menyatakan penjual (ayah si Agus) hanya menjual tanah tsb, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat karena telah mempertimbangkan asas horisontal pertanahan dalam putusannya.

Jika, ternyata dalam akta jual beli disebutkan secara tegas bahwa penjual menjual sebidang tanah berikut hak-hak bangunan yang ada di atasnya, maka jelas Putusan Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum mengingat tanah tersebut merupakan harta bawaan Ayah si Agus yang artinya secara hukum, Ayah si Agus berhak secara penuh mengalihkan haknya atas tanah tersebut kepada pihak siapa pun. Untuk itu, Ibu bisa melakukan upaya Kasasi atas putusan tersebut.

Selasa, 16 Juni 2009

Memulihkan Nama Baik


Selamat siang bapak...

Saya sedang was-was dengan masalah masa lalu saya. Begini, saya dulu pengusaha muda yang sukses, umur saya saat ini 32 Tahun dan kekayaan saya sudah lumayan banyak. Di kota Malang saya cukup terkenal karena kesuksesan saya memegang perusahaan rokok milik mertua yang awalnya mempunyai karyawan hanya 20 orang dan setelah di tinggal Bapak mertua dan saya yg memimpin perusahaan karena istri saya anak tunggal hingga mencapai top nya 1500 karyawan dengan kapasaitas produksi yang sudah lumayan besar.

Tanpa di sadari mungkin karena kepercayaan lebih saya dalam memimpin perusahaan dan yakin sudah tidak bisa di goyang baik dari sisi karyawan, management maupun pemasaran dan ternyata saya lengah dari sisi keluarga saya. Istri saya waktu itu mulai di ganggu oleh beberapa pihak baik di ganggu secara fisik maupun pemikiran sehingga dia berpaling dari saya dan mencoba mencampakkan saya begitu saja. Perusahaan saya waktu itu langsung goyang setelah perceraian terjadi.

Di masa perceraian itu, karena harta gono gini yang sangat besar sepertinya pengacaranya dia dengan licik ingin segera menyelesaikan masalah kami dengan melaporkan saya sebagai bandar Narkoba terbesar di kota Malang. Dengan begitu saya seandainya terbukti bersalah tentunya segala gugatan saya untuk gono gini dan dua anak saya tentunya gagal.

Waktu itu sekitar hampir 2 thn lalu saya pernah di grebek polisi dengan tuduhan tersebut di atas. Waktu itu saya menuduh istri saya yang berbuat dengan melaporkan bandar tersebut. Karena memang saya tidak pernah memakai barang-barang itu penggerebegan tersebut hasilnya Nihil. Hampir 2 tahun kejadian tersebut terlewatkan.

Dari keputusan pengadilan saya tidak punya hak untuk mengasuh anak2, gono gini di alihkan di pengadilan negeri dan harus memberikan haddah untuk kedua anak saya sebesar masing2 8 juta perbulan. Padahal saya saat itu tidak punya pekerjaan dan uang. uang saya sudah habis oleh pengacara saya yang akhirnya di sogok pula oleh pihak istri. Tapi saat ini ketakutan saya soal fitnah bandar narkoba muncul kembali.

Yang ingin saya konsultasikan, bagai mana saya membersihkan nama saya dari fitnah tersebut karena saya sedang memulai usaha dari nol dan Mudah2an dapat berkembang dengan baik tapi ketakutan saya cukup besar. takut hal tersebut terulang kembali karena menurut teman saya di Polresta Malang, nama saya sebagai TO masih ada, Mohon pertimbangan hukumnya pak bagaimana caranya agar nama saya dpat bersih kembali. Oya, saya pun sempat di cari oleh BNK ( badan Narkotika Kota).

Terima Kasih


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Untuk memulihkan nama baik Bapak tidak ada upaya lain selain menuntut orang yang telah sengaja merusak kehormatan atau nama baik Bapak tersebut ke pihak berwajib dan atau ke Pengadilan. Tanpa adanya putusan hakim tentang pemulihan nama baik bapak, maka masyarakat dan atau aparat hukum memang akan selalu menganggap apa yang dituduhkan lepada Bapak adalah benar.
Untuk menuntut pelaku pencemaran nama baik, bapak bisa mendalilkan sipelaku berdasarkan pasal-pasal :

A. Hukum Pidana :

Pasal 310.
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satutahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) KUHPidana :

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulisdibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidakmembuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yangdiketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjarapaling lama empat tahun".

B. Hukum Perdata :

Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan, Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Pasal 1373 KUHPerdata :
Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya siterhukum.

Pasal 1374 :
Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pemyataan yang berbunyi bahwa Ia menyesali perbuatan yang telah dilakukan, bahwa Ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.

Pasal 1375 :
Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau isteri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap isteri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.

Pasal 1376 :
Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secaraterpaksa.
Pasal 1377 :
Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orangyang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatanyang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.
Pasal 1378 :
Segala tuntutan yang diatur dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampuan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan.

Pasal 1379 :
Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina.

Senin, 15 Juni 2009

kasus tabrakan, enaknya dituntut apa digugat ya ?

selamat sore, bung wahyu...
Perkenalkan saya agunk, di Bali. Saya ada pertanyaan ni ttng kasus tabrakan kebetulan saya yg mengalaminya...
langsung saja ya kronologisnya :
td siang sy mengendarai mobil mau jln2 ma kluarga, pas saat OTW tiba tiba ada sepeda motor nyalip dari kiri dengan kecepatan kencang menabrak spion kaca mobil saya dan braaaakkk... spion mbl langsung lepas, dan si penabrak terjatuh, kondisinya luka memar dan spd motornya rusak dikit. dan kebetulan disana ada polisi lalu lintas yang datang. saya mau minta ganti rugi sama si penabrak tetapi si penabrak ga mau katanya ga punya uang untk ganti rugi spion saya, dan kata polisi kalau mau ke pengadilan katanya mobil saya dan sepeda motor penabrak harus disita sebagai barang bukti.
Pertanyaan saya :
1. bagaimanakah jalan ceritanya kasus saya kalau saya mau ke pengadilan untuk minta ganti rugi? apakah untung dan ruginya buat saya kalau sy jd ke pengadilan? dan apakah benar mobil dan motor disita sama polisi dalam kasus ini?
2. apakah kasus saya ini perkara pidana atau perdata?
3.apakah bisa saya minta ganti rugi si penabrak lewat pengadilan tanpa mobil saya disita? (males berperkara karena mobil sgt kita perlukan) dan saya akhirnya damai dgn si penabrak, dgn anggapan resiko dijalan memang kita tidak ketahui (Nasib lg apes aja) Tetapi sampai sekarang pikiran masih ngeganjal ni.... makanya saya minta tolong sama bung wahyu untk konsultasi kasus ini dan semoga cepat dijawab ama bung wahyu.
thanks ya atas jawabannya...........n mohon maaf jika ada kata2 saya yang salah.
salam,
JAWAB :
1) Untuk menuntut kasus anda secara hukum tentunya bisa. Dalam hal ini sebelumnya anda harus membuat laporan polisi mengenai kejadian perkara, tentang si pelaku dan sebagainya yag berkaitan dengan perkara. Mengenai sita menyita barang dalam kasus pidana, Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan :
"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan".
Berdasarkan urain pasal 39 ayat (1) khusus huruf (e) KUHAP di atas, karena mobil dan motor merupakan bagian dari rangkaian kejadian perkara, bisa saja penyidik melakukan penyitaan sebagai barang bukti atas mobil dan motor tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas duduk perkara.
Terkait untung ruginya buat anda jika perkara ini sampai di pengadilan, tentuny harus diliat dari niatan anda untuk mempertahankan atau tidak hak-hak anda sebagai korban dan atau sebagai warga negara. Kalau anda terus mengupayakan perkara sampai ke Pengadilan berarti anda telah mempertahankan hak-hak anda tapi kalau anda tidak memperkarakannya, tentunya anda dianggap telah melepas hak-hak anda.
2) Dirunut dari uraian perkara yang disampaikan, jelas perkara anda adalah perkara pidana.
3) Untuk kasus yang anda hadapi, meskipun mutlak pidana tidak tertutup kemungkinan anda bisa langsung mengupayakan tuntutan perdata terhadap pelaku langsung ke Pengadilan dengan dasar pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata yang menyatakan sbb : "Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya".

Jumat, 12 Juni 2009

Pernikahan Dua Negara dan Anak Luar Nikah


Selamat malam bapak,

Saya ada beberapa persoalan yang saya sangat berharap bapak bisa memberi jawaban berdasarkan hukum UU Republik Indonesia.

Saya seorang lelaki warganegara Malaysia berhasrat untuk bernikah ama isteri (dari pernikahan siri) berwarganegaraan Indonesia. Kami sudah pun bernikah siri selama 1 1/2 tahun dan selama ini dikarnakan saya bekerja di Indonesia kami belum pernah diskusi tentang hidup untuk 3 tahun kedepan. Dikarnakan situasi dunia sekarang, kemungkinan besar saya akan pulang ke Malaysia dan saya berharap untuk membawa pulang isteri sama anak.

Kami sekarang berencana untuk bernikah secara resmi. Tetapi beberapa persoalan timbul mengenai status anak kami :

1) Dikarnakan nikah siri itu tidak diiktirar Kantor KUA/Republik Indonesia, anak kami tidak mempunyai Akta Kelahiran. Apakah anak saya otomatis berstatus Anak Luar Nikah?

2) Selepas bernikah resmi, apakah kami bisa meminta status anak kami dan mendapat Akta Kelahiran?

3) Anak kami dilahirkan pada tanggal 19 Agustus 2008 dan dari tanggal hari ini udah hampir 10bulan telat. Selepas nikah resmi dan registrasi pernikahan, apakah akta kelahiran anak kami bisa mengikut tanggal lahir asli atau berdasarkan tanggal pernikaha resmi orang tuanya?
Diharap pihak bapak bisa membantu kami dengan keahlian bapak di bidang perundangan.

Terima Kasih


JAWAB :

1) Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Berdasarkan pasal di atas, karena perkawinan anda adalah perkawinan siri dan perkawinan siri bukanlah bentuk perkawinan yang sah maka secara hukum anak adalah berstatus anak luar nikah.

2) Maaf, saya tidak tahu agama apa yang dianut oleh anda dan pasangan anda. Jika anda bergama non muslim, maka yang harus dilakukan adalah menikah secara resmi di Kantor Catatan Sipil. Tapi, jika anda dan pasangan beragama Islam, mengingat anda sudah nikah siri anda tidak perlu mengajukan permohonan ijin nikah di KUA. Cukup anda mengajukan permohonan Issbat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup domisili anda dan pasangan.

Adapun dasar hukum dan tata cara permohonan isbat di atur Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
(3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
(b) Hilangnya Akta Nikah
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no 1 tahun 1974 , dan(e) Perkawinan yang dlakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

(4) Yang berhak mengajukan permohonan Istbat nikah ialah pihak suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam permohonan isbat tersebut, disarankan sebaiknya status anak dimohonkan pula sebagai anak dalam perkawinan sehingga kelak anak dikemudian hari dapat dikatakan secara hukum sebagai anak kandung.

3) Setelah ada penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama, anda dapat mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah anda. Kelak berdasarkan penetapan isbat tersebut, kantor catatan sipil akan menerbitkan akta kelahiran istimewa.

Rabu, 10 Juni 2009

Hak waris antara istri sah berdasarkan hukum dan istri nikah siri


Yth Bpk Wahyu,

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai hukum waris. Saya memiliki seorang kakek, dimana kakek saya memiliki 4 orang istri (satu dicerai) dan 16 orang anak. Sekitar sebulan yang lalu, kakek saya meninggal dunia, dan sebelum meninggal kakek saya tidak meninggallan surat wasiat baik untuk istri maupun anak-anaknya.


Pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai harta warisan dari almarhum kakek saya adalah sebagai berikut:

• istri pertama masih ada, nikah sah scr hukum maupun agama islam & mempunyai 5 orang anak yg terdiri dari 3 perempuan 2 lelaki
• istri kedua masih ada, nikah sirih mempunya 8 orang anak yg terdiri dari 3 perempuan 5 lelaki

istri ketiga status sudah bercerai secara sah (tidak dibicarakan lebih lanjut karena status bercerai), akan tetapi mempunyai 3 orang anak lelaki
• istri keempat masih ada, nikah sirih tidak mempunyai anak.

Berarti secara total ahli waris kakek saya mempunyai 3 istri & 16 orang anak sampai akhir hayatnya. Mengenai aset yang kakek punya berupa sertifikat ada 9 sertifikat dimana ke-6 sertifikat tersebut dibeli oleh kakek tapi diberikan ke istri kedua. ke-6 sertifikat tersebut atas nama istri kedua, lalu 1 sertifikat dibeli oleh kakek akan tetapi atas nama salah satu anak dari istri kedua, yang masih murni atas nama kakek hanya tertinggal 2 sertifikat.

Dari ke-9 sertifikat tersebut ada 6 yang bermasalah & masih menjadi tanggungan bank, dimana 6 sertifikat yg bermasalah tersebut 5 diantara nya atas nama istri kedua, sisa nya atas nama kakek & proses nya sampai saat ini masih belum jelas (masih di proses).

Sebagai tambahan informasi dengan istri pertama sudah menikah lebih dari 50 tahun & selama lebih dari 20 tahun terakhir tidak pernah diberikan nafkah oleh kakek, selama pernikahan nya 50 tahun tsb juga tidak pernah diberikan tempat perlindungan (rumah) oleh kakek (status tempat tinggal kontrak dibiayai oleh kelima anak nya).

Istri kedua sudah menikah kurang lebih 25 tahun, beliau beserta dengan anak2nya mendapatkan nafkah & diberikan rumah atas nama istri kedua (salah satu dari 9 sertifikat tsb 1 sertifikat nya berupa tempat tinggal yg diduduki oleh beliau).

Istri ketiga baru menikah 6 tahun, diberikan nafkah, tempat tinggal kontrak (di support oleh kakek)

Pertanyaan nya :

1. Bagaimana pembagian hukum waris yang sah secara agama, dilihat dari asset kakek yang mayoritas (78%) atas nama keluarga dari istri kedua?
2. Secara agama Islam benarkah bahwa kakek mempunyai hutang kepada istri pertama? Mengingat selama hampir setengah dari 50 tahun pernikahan mereka istri pertama tidak dinafkahi?
3. Apabila dari istri kedua menuntut hak gono gini, bagiamana status hukumnya? Apakah bisa? Lalu brp bagian yg benar untuk ahli waris yang terisisa?
4. Bagaimana kekuatan dan kelemahan istri pertama dan posisinya serta anak2nya mengenai hak waris dimana sebagian dari sertifikat atas nama istri kedua.


Terima kasih
RN


JAWAB :

1) Maaf jika pertanyaannya merujuk sah tidaknya secara agama, ada tepatnya mungkin pertanyaan tersebut diajukan kepada "ahli"-nya yakni ustadz atau alim ulama atau lain sebagainya. Jawaban yang diberikan ini hanya merujuk pada ketentuan hukum yang ditetapkan Pemerintah, dengan asumsi si pewaris adalah pemeluk agama Islam maka jawaban yang diberikan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI").

Pasal 94 KHI menyatakan sebagai berikut :

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Berdasarkan Pasal 94 KHI diatas dikaitkan dengan permasalahan yang disampaikan dimana pada kenyataannya ke-6 sertifikat hak milik tersebut dibeli oleh kakek tapi diberikan dan di atasnamakan ke istri kedua maka hukum menganggapnya sertifikat tersebut merupakan sebagai milik dan termasuk harta bersama perkawinan kedua. Artinya, ahli waris dari perkawinan pertama, ketiga dan keempat tidak ada hak untuk mendapatkan bagian dari harta perkawinan kakek yang kedua.

Warisan yang merupakan bagian harta bersama perkawinan kedua hanya dibagi dan diperuntukan untuk ahli waris dalam perkawinan kedua yakni 8 orang anak yg terdiri dari 3 perempuan 5 lelaki dan seorang Istri.

Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tentang status nikah siri. Karena pernikahannya kakek dengan si istri kedua adalah nikah siri yang artinya tidak tercatat dan tidak dianggap sebagai perkawinan yang diakui oleh UU No. 1 Tahun 1974, tentunya hal tersebut semakin memperjelas dan memperkuat kedudukan istri kedua sebagai yang paling berhak atas warisan kakek yang diatasnamakan istri kedua tersebut.

2) Pasal 80 KHI menyatakan :

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Perhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (7) KHI di atas, nusyuz (perbuatan yang tidak disenangi suami) adalah suatu hal yang menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah. Dalam masalah kakek ternyata 50 tahun pernikahan tidak memberikan nafkah hidup kepada istrinya, harus dipertimbangkan apakah sang istri tersebut pernah melakukan nusyuz ? jika pernah, maka nafkah yang terlalaikan bukanlah kewajiban si kakek dan bukan juga sebagai hutang yang harus dibayarkan.

3) Lihat jawaban no. 1.

4) Lihat jawaban no. 1.

Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri


Dear : Pak Wahyu,

Mohon advisenya sbb :

1. Saya WNI (Kristen) rencana menikah dengan WNA German yang tinggal di America (permanent resident/ Green Card Holder).

2. Rencana pernikahan di America, mengikuti hukum America (Dan kami akan tinggal di America setelah menikah)


3. Setelah menikah, dia tetap menjadi WNA German & pada saat yang sama permanent resident USA. Sedangkan saya juga tetap WNI Dan pada saat yang sama juga sebagai permanent resident USA .

Yang ingin saya tanyakan sbb :

1. Apa yang harus saya lakukan agar pernikahan kami menjadi pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia ?

2. Apakah harus di daftarkan di Kedubes Indonesia yang Ada di US ?

3. Apakah pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negri bisa di akui oleh Indonesia ? (saya Kristen & pacar : kepercayaan).

4. Apakah Ada keharusan untuk mendaftarkan pernikahan kami di catatan sipil Indonesia dalam wakyu satu tahun setelah pernikan di selengarakan ? / apa pendaftaran bisa di wakilkan ? Atau harus pasangan (saya & suami) yang melakukan atau hanya salah satu dari kami, selain dokumen apa saja yang di perlukan.

5. Bagi anak yang akan dilahirkan nanti, akan mengikuti ayah atau ibu untuk kewarganegaraan ?

Mohon advisenya.
Thanks,


JAWAB:

1) Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut :

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuanUndang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 di atas maka agar perkawinan sah secara hukum Indonesia, maka anda dalam kurun waktu 1 Tahun sejak kembali ke Indonesia, anda harus membuat Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan Luar Negeri pada Kantor Catatan Sipil di Indonesia.

Adapun persyaratannya untuk membuat Surat Tanda Bukti laporan perkawinan luar negeri adalah:

1. Foto Copy perkawinan dari Amerika (Translate dilakukan oleh penerjemah tersumpah)
2. Foto Copy akta kelahiran Isteri
3. Foto Copy KK dan KTP
4. Foto Copy Pasport suami-isteri
5. Pas photo berwarna 4x6 = 5 lembar (berdampingan)

2) Dikoreksi, anda tidak harus mendaftarkan perkawinan tersebut di Kedubes tetapi hanya melaporkan perkawinan yang anda lakukan tersebut. Pendaftaran perkawinan hanya dilakukan oleh Catatan Sipil di Indonesia.

Pelaporan perkawinan di Kedubes ini berkaitan agar kewarganegaraan anda tidak hilang. Hal ini berkaitan dengan Pasal 58 UU Perkawinan Jo. Pasal 26 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menegaskan :

"Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".

"Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut".

3) Pada azasnya perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya pasangan yang melakukan pernikahan (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) yang artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Perkawinan tersebut dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan di atas, pada dasarnya memang perkawinan beda agama tidak dikenal dan tidak diakui oleh Hukum Indonesia. Namun demikian, tidak ada pengaturan secara tegas tentang pelarangan perkawinan beda agama dan atau beda kepercayaan. Jadi ada banyak tafsir tentang pelaksaanaan dan pengakuan perkawinan beda agama.

Satu-satunya dasar hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawianan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum.

Kembali pada pertanyaan anda, apakah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri bisa diakui Indonesia ? jawabnya bisa, sepanjang negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, tidak mempermasalahkannya. Artinya tidak ada masalah dalam perkawinan beda agama yang dilakukan anda. Yang perlu anda lakukan adalah mencatatkannya perkawinan tersebut pada catatan sipil di Indonesia.

4) Lihat, jawaban no. 1. Untuk pendaftaran perkawinan bisa dilakukan oleh kuasa.

5) Pasal 4 huruf (d) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan :

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Jadi dalam hal anak, pada dasarnya semenjak adanya UU No. 12 Tahun 2006 di atas, anak yang lahir dari perkawinan campur orangtuanya maka si anak tersebut secara otomatis dianggap berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ternyata sistem hukum kewarganegaraan suami berdasarkan pada Asas ius sanguinis (law of the blood) atau yang berdasarkan pada asas kewarnegaraan yang bertentangan dengan Asas ius soli (law of the soil) yang dianut Indonesia, maka anak secara otomatis dianggap berkewarganegaraan ganda sebagaimana di atur Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006.

Selasa, 09 Juni 2009

Pewaris dan Ahli Waris, apa yang harus disiapkan ?


Kepada Yth,

Dengan hormat,
Saya berusia 52 tahun keturunan Batak, beristerikan putri sulung (48 tahun) dari 7 bersaudara yang dua diantaranya yakni anak ke-3 dan ke-5 adalah lelaki.

Semua saudara isteri saya telah berkeluarga, yang juga dengan orang Batak kecuali Adik ipar lelaki yang nomor-3 menikah dengan keturunan India. Ibu mertua saya meninggal pada tahun 2007 dan dimakamkan di tanah Batak.

Mertua lelaki saya (79 tahun)/pensiunan PNS, sampai saat ini masih sehat memiliki 2 rumah besar dimana rumah pertama ditempati oleh anak lelakinya yang pertama (anak ke-3) sedangkan rumah yang kedua ditempati bersama oleh mertua saya, keluarga anak lelakinya yang kedua (anak ke-5) dan keluarga saya.

Sebagaimana lajimnya dalam tradisi Batak, mertua saya sangatlah berharap bahwa kedua anak lelakinya menjadi pewaris sekaligus penerus marganya apalagi beliau adalah pendiri dan pemuka adat dari marganya sejak tahun 1960-an.

Tapi apa yang menjadi harapan mertua saya selama lebih dari 15 tahun ternyata kandas, karena tidak bisa dipenuhi oleh kedua ipar saya yang kelahiran Jakarta, apalagi oleh ipar saya yang terbesar yang menikah dengan keturunan India (meskipun telah dinobatkan secara adat menjadi puteri Batak).

Yang menghibur mertua saya justeru keluarga dari ke-5 puterinya jauh lebih interest terhadap tradisi Batak termasuk dalam hal memelihara tatakrama yang patut dalam hubungan anak, orang tua dan sesame sanak saudara.

Sebaliknya semakin banyak perilaku yang tidak wajar yang diperlihatkan oleh isteri ipar saya yang keturunan India. Tidak mau dan tidak diketahui asal usul sanak familinya, tidak mengurus suami apalagi anak (4 lelaki), bertengkar suami isteri, suami yang mengurus anak, keuangan terpisah, keluyuran siang pulang malam, berpakaian seronok ini merupakan peristiwa yang dipertentangkan setiap hari oleh mertua terhadap keluarga ipar saya.

Dalam situasi ini maka pembelaan paling gigih terhadap mertua saya dilakukan oleh isteri saya sebagai puteri sulung. Sejak tahun 2005, ketika mendiang ibu mertua saya dalam keadaan sakit parah memang mertua saya memanggil isteri saya untuk tinggal bersama mereka mengurus kehidupan keseharian. Namun pembelaan isteri saya ini ternyata telah menjadi awal sengketa hebat diantara sesama saudara, yang dari hari ke hari semakin sering terjadi bahkan menjurus pada penganiayaan berbahaya terhadap isteri saya (diantaranya kali yang ke-4 terjadi pada Januari 2009 lalu dan telah kami laporkan ke Polres Jakarta Timur namun setelah visum RSCM kami batalkan karena tidak tega untuk memprosesnya).

Khawatir terhadap kenyataan bahwa dalam masa hidupnya saja pertikaian bersaudara ini telah menjurus pada perang saudara, maka mertua saya berniat agar dalam sisa hidup beliau bisa melikuidasi semua hartanya dan membagikannya secara proporsional kepada:

(1) ke-7 keturunannya,
(2) ke-5 cucu dalamnya (jumlah cucu 14 orang) dan
(3) termasuk ongkos untuk penguburannya ketanah Batak bila saatnya tiba.

Dan untuk itu setelah melalui konsultasi dengan Notaris kemudian beliau meminta kuasa waris kepada ke-7 anaknya, namun hanya 2 keluarga yang menyetujui (isteri saya + seorang adik perempuannya yang sependirian) sedangkan 5 diantaranya menolak untuk tandatangan (bahkan merobek naskah surat kuasa), padahal dalam rapat keluarga semua menyetujui menyerahkan kewenangan atas harta warisan kepada beliau.

Melalui berbagai diskusi saya dengan beliau selama ini, saya dapat menyimpulkan beberapa keinginan beliau yang antara lain adalah sbb.:

1.Beliau tidak berkeinginan menerapkan hukum adat batak dalam hal penyelesaian masalah warisannya kelak.
2.Beliau berkeinginan bahwa perkara penyelesaiaan warisan ini diselesaikan secara hukum perdata artinya tidak ada perbedaan hak antara anak lelaki maupun perempuan.
3.Beliau juga berkehendak ada bagian warisan terhadap ke-5 cucu dalamnya yang tidak boleh diutak-atik siapapun termasuk orang tua kandungnya dan hanya bisa dicairkan setelah lulus SLTA. (hal ini berkenan dengan kesangsian beliau akan kelanggengan rumah tangga ipar lelaki terbesar dikelak kemudian hari).
4.Beliau juga mengeluh bahwa hal ini menjadi sulit direalisasikan karena assetnya adalah harta tak bergerak(2 unit rumah & tanah) yang selain harus dijual dulu juga belum tentu disetujui, terlebih kedua rumah tersebut saat ini dikuasai/dihuni oleh kedua anaknya.
5.Adanya gejala ipar saya untuk bertahan menduduki kedua rumah tersebut secara permanent dengan dalih bahwa hak warisan secara huikum batak adalah pada anak lelaki terlebih rumah tersebut saat ini memang dipakai sebagai lahan usaha.

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas maka saya dengan ini meminta bantuan advis hukum dari Anda atas hal-hal sbb.:

1.Mungkinkah keinginan dari mertua saya bisa diwujudkan dan bagaimana prosesnya ?
2.Apakah yang harus disiapkan oleh beliau sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap beliau secara mendadak, keinginannya tetap dapat terwujud ?
3.Apakah yang harus disiapkan oleh isteri saya dan salah seorang adik perempuannya yang sependirian untuk menjamin haknya sebagai ahli waris yang sah.

Demikianlah surat ini saya sampaikan, dan atas bantuannya saya ucapkan terima kasih banyak.
Hormat Saya

Haru


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ... berikut jawaban saya :

1) Keinginan mertua Anda sebagai pewaris dapat saja diwujudkan melalui surat wasiat. Surat wasiat atau yang lebih dikenal akta wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan, Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Didalam surat/ akta wasiatnya tersebut, mertua anda dapat menetapkan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan oleh ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris berikut tentang hak cucu atas harta peninggalannya.

Untuk membuat surat atau akta wasiat, mertua Anda harus dalam keadaan sehat walfiat, tidak dalam keadaan tertekan atau paksaan dari pihak manapun. Pasal 931 KUHPerdata menegaskan bahwa Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Surat/ akta Wasiat tersebut harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu. Bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatangan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Kelak notaris yang bersangkutan harus melaporkan surat/ akta wasiat tersebut kepada ke Departemen Hukum dan HAM, khususnya di Sub Direktorat Balai Peninggalan dalam waktu sebulan kemudian setelah akta wasiat dibuat.

2) Lihat jawaban no. 1 di atas, yang harus disiapkan tentunya surat/ akta wasiat tersebut.

3) Sebagai ahli waris, istri dan saudara-saudaranya yang lain harus memiliki Surat Keterangan Wasiat. Adapun cara mendapatkan Surat Keterangan Wasiat (SKW), yaitu mengajukan permohonan ke Depkumham selaku pusat data wasiat. Bagi yang mengajukan harus melengkapi permohonan dilampirkan fotocopy akta kematian atas nama pemilik wasiat, Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Kelurahan, KTP, KK, Surat Kelahiran dan Akta Nikah.