Postingan

Menampilkan postingan dari Mei 17, 2009
loading...
loading...
042770f43c82904f32eeeae4020c3d9d7fea6d21266e668ca6

Bisnis, Penanaman Modal dengan Orang Asing

Gambar
Saya ingin berkonsultasi tentang hukum yang menyangkut situasi saya sekarang ini, yaitu perihal hukum bisnis.Bila tidak keberatan, mohon bantuan anda.
Saya mengalami situasi seperti ini :
Saya mempunyai kerjasama investasi di usaha saya, dan investor saya adalah orang luar (WNA), karena kerjasama tersebut, saya menandatangani sebuah MOA (terlampir) dan MOA tersebut di waarmerking oleh saya ke notaris di tempat saya. Isi dari MOA tersebut yang saya sorot sekarang ini adalah pasal 2 point c tentang wakil yang dia tunjuk (belum ditentukan di surat) dan pasal 3 point a tentang awal kerjasama setelah penempatan dana di perusahaan.
Namun realisasi kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
Dikarenakan beliau WNA dan tidak bisa langsung invest di Indonesia, maka yang digunakan adalah orang Indonesia. Kami sepakat untuk membuat sebuah CV (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlampir) dengan persero yang tercatat adalah saya dan orang Indonesia yang beliau tunjuk (Sebut untuk selanjutnya Tu…

Kekuatan hukum Fidusia

Gambar
Selamat pagi Bapak.............
Saya mau bertanya Bagaimakah kekuatan hukumnya apabila kredit di Bank sudah jatuh tempo dan oleh bank baru didaftarkan ke lembaga fidusia? Terimakasih
PN

JAWAB
Secara konstruksi hukum, fiducia merupakan perjanjian tambahan yanglebih mempertegas dan memperkuat kedudukan pemberi kredit dalamperjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya atas barang yangdijaminkan. Kedudukan bank akan lebih menguat, terkait dengankedudukan Bank atas pihak ketiga. Dimana Bank sebagai penerima fidusia akan lebih diutamakan.
Pasal 27 UU 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Bendayang menjadi objek jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
Penjelasan ayat (1)…

Di PHK karena Sakit

Yth. Mas WAHYU KUNCORO, SH, Saya karyawan swasta yg bekerja disalah satu perusahaan di pulau Bintan KEPRI sejak september 1994.dengan kondisi kesehatan yang sangat prima ( SEHAT). Semenjak beberapa tahun terakhir kesehatan saya mulai menurun alias sakit sehingga dokter yang merawat saya memberikan advis mengurangi jam kerja dan beban kerja. Tg 19 Maret 2009 saya dipanggil Manager dan memberitahukan bahwa saya akan diberhentikan bekerja diperusahaan tersebut terhitung 1 April 2009 dengan alasan efisiensi dan memberikan pesangon kira kira 23 bulan gaji sesuai dengan ketentuan uu 13 th 2003 pasal 156. Ketika saya tanyakan bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan saya ? karena saya tertular penyakit ini disebabkan oleh hubungan kerja atau karena penyakit akibat kerja(saya bekerja di klinik perusahaan yg ada perawatan) disamping itu tukang masak diperusahaan tersebut ada yang menderita penyakit ini.(kemungkinan besar merupakan sumber penyakit yang saya derita) Sang Manager belu…

Tender Tertutup dengan modus pajak disetor oleh orang lain

Gambar
dear Bpk. Wahyu
Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan :
1. Saya mempunyai perusahaan (CV & PT). 6 bulan yang lalu kami menjalin hub kerjasama dengan pihak instansi pemerintah sebagai agensi penjualan .dalam perjalanan waktu profil perusahaan (5 buah) dan administrasinya diminta sebagai persyaratan tersebut seperti: SIUP, Bukti Pajak, Kwitansi, Kop Surat.

2. Pada saat pendataan Pajak Perusahaan bulan maret, kami kaget karena ada beberapa pajak yang disetor yg bukan dari sepengetahuan kami dan telah disetorkan oleh orang lain.
3. setelah diusut ternyata dari pihak instansi pemerintah tsbt yang melakukan tender tertutup untuk pengadaan barang dan jasa dengan peserta tender dari perusahaan kami (memakai nama perusahaan kami), dilakukan secara sepihak (surat menyurat dibuat seakan akan benar adanya) oleh beberapa orang & pimpinan instansi pemerintah tersebut dengan maksud monopoli harga dan mendapatkan keuntungan sebesar besarnya.
Dalam hal ini yang mau saya tanyakan pasal dan uu y…