Postingan

Menampilkan postingan dari Maret 15, 2009
loading...
loading...

OBJEK PEKERJAAN PKWT

Gambar
Yth. saudara advokatku

Berikut pertanyaan seputar masalah hukum ;
1) Saya adalah calon pegawai pada salah satu BUMN yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan jenis pekerjaannya merupakan pekerjaan tetap yang berkaitan langsung dengan proses produksi perusahaan. persoalannya dalam UU 13 tahun 2003 pasal 59 jelas disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diberikan untuk jenis pekerjaan tetap tetapi hanya pekerjaan bersifat sementara dan atau pekerjaan baru. kalau diliat dalam BW pasal 1320 point ke-4 salah satu syarat sah perjanjian adalah causa yang halal dalam artian tidak melanggar peraturan yang ada. pertanyaan saya adalah apakah PKWT saya sah dalam perspektif hukum?
2) Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. pertanyaan saya apakah asas tersebut berlaku dalam bidang hukum yang lain misalnya HTN atau HAN? klo iya tolong diberikan referensinya. Ssebelum dan sesudahnya, terima kasih atas bantuannya. IZ Jawab : 1) Mungkin ada baiknya, saya kutip Pasal…

Gono-Gini .... (bosen juga bahas ginian)

Gambar
Ass.Wr.Wb, Saya Ti, mohon bantuannya dalam masalah hukum yang sedang saya alami.. Langsung ke masalahnya ya.. Saat ini suami akan mengajukan gugatan talak ke saya, sebelum diajukan ke PA, kami membuat Surat Pernyataan (SP) yang merupakan kesepakatan tentang harta gono gini. Jika tidak ada kesepakatan diantara kami berdua, maka suami tidak akan mengajukan gugatan, artinya saya tetap digantung atau saya yang harus mengajukan gugatan cerai ke PA. SP yang suami buat isinya : - Pemberian rumah buat saya beserta surat2 yang terkait - Uang 60 juta, a.l : 15 juta cash untuk perbaikan rumah, sisanya 45 juta dicicil selama 3 bulan. -Biaya ganti nama sertifikat rumah ditanggung berdua, saya dan suami Sementara saya mengajukan SP : -Rumah dan surat2 yang terkait dengan kepemilikan -Uang 70jt cash tanpa dicicil-Biaya balik nama rumah ditanggung suami-Biaya bulanan 2 jt perbulan sampai saya menikah lagi Saya mengajukan SP seperti diatas karena saya sangat tahu betul dengan kemampuan suami. Sampai sekarang…

Notaris Kog Gitu ...

Gambar
Pak Wahyu Kuncoro, senang sekali saya menemukan blog Bapak.
Saya ingin bertanya, bagaimana kekuatan akta notaris jika perjanjian dibacakan di depan pihak kedua dan WAKIL pihak pertama (ada surat kuasa)? Dan stlh dibacakan, yg menandatangani pada saat itu baru pihak kedua saja (pihak pertama tanda tangan belakangan sebab berada di luar kota).
Apakah dalam hal ini pihak kedua cukup mempercayakan saja kpd notaris bahwa si notaris pasti akan "menagih" tanda tangan pihak pertama? Sebab copy akta tsb (minuta ya namanya?) baru akan diberikan stlh selang bbrp hari kepada saya (pihak kedua).
Dan apakah praktek tsb wajar terjadi? Sebab dalam pengertian saya yg awam, mestinya notaris menyaksikan penandatanganan yg dilakukan oleh keduanya.
Terima kasih atas bantuan Bapak.
-MHA-

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ... Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut : (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh seti…

kAWIN DI LUAR NEGERI DENGAN WNA ... PROBLEMNYA ?

Gambar
Saya (WNI) berencana menikah dengan warga negara Amerika di Jerman bulan june 2009 ini. Kami beragama Kristen, kami berencana untuk menikah secara hukum dan melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). apa yang harus kami lakukan agar pernikahan kami ini bisa dianggap Sah secara hukum pernikahan di Indonesia? Apakah kami bisa mendaftarkan pernikahan kami ini ke kedutaan besar masing2 di jerman?? Apakah konsulate bisa membantu dalam hal pengesahan akte nikah kami?? karena kami berencana akan tinggal di jerman selama beberapa tahun.

Saya ingin menanyakan dua hal:
Pertama, mengenai status kesahan perkawinan saya menurut hukum perkawinan Indonesia:
1. Dengan kondisi di atas, menurut UU Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 2, Ayat 1 dan 2, apakah perkawinan tersebut belum sah karena belum didaftarkan di catatan sipil di Indonesia (walaupun nanti kami akan mendaftarkan di Kedubes Indonesia di Jerman)? Apakah proses pencatatan sipil hanya bisa diadakan d…