Rabu, 25 Februari 2009

Penggelapan Premi Asuransi


Yth Advokatku,

Saya adalah korban dari seorang agen sebuah perusahaan asuransi yg sdh punya reputasi baik dengan berbagai penghargaan, dengan kronologi sbb:.

1. saya dan teman saya ditawari produk oleh agen b,

2. saya dan teman saya di prospek lanjutan oleh agen a (upline agen)

3. saya dan teman saya menjadi nasabah dengan jenis invest produk perusahaan tersebut, langsung ditangani agen a sepngetahuan agen b bulan Desember 2007.

4. saya dan teman saya menerima bukti peneriman dan polis dari perusahaan asuransi.

5. setelah bulan 5 saya tarik separuh invest saya sesuai prospek.

6. bulan september 2008 terima surat dari perusahaan itu, berisi pemutusan kerja dengan agen a.

7. saya konfirmasi perusaan tersebut diketahui hanya + 15 % disetor ke perushaan tersebut dari nilai invest, saya fax bukti diterima dan dibenarkan sbgai pekerjaan agen a dan disuruh tunggu untuk proses lebih lanjut.

8.saya konfirmasi ke agen a, invest saya yang lain diakui di amankan di perusahaan pialang saham, janji kembalikan tapi ingkar.

9. saya konfirmasi ke suami agen a temen kerja satu perusahaan juga downline age a, tapi dia juga ingkar malah mau ngakali mau pinjam uang atas nama saya, tapi saya tolak.

10. saya di konfirmasi untuk datang ke perusahaan asuransi, tapi saya tanya tidak ada kepastian hukum jadi saya gantung. Saya ingin lakukan proses hukum.


Pertanyaannya adalah :

1. sebaiknya diperdatakan atau dipidanakan kasus tersebut, yang ternyata ada juga temen lain yang kena dan ada yang posisi aman pula ?

2. yang paling efektif dan efisien dari kedua proses hukum tersebut mana yang sebaiknya dipilih, maklum situasinya.

3. apakah perusahaan tersebut bisa dituntut secara materil ataupun imateril , karena ternyata saya sebagai konsumennya tidak aman ...... waduh nyesek banget pak advokat, suaminya temen ...eh rupanya temen makan temen.

4. tatacara pengajuan seperti apa dan kemana ?

mohon dengan segala hormat Pak Advokat dapat memberikan solusi dan ketenangan kepada saya, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesedian Pak advokat.


JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Secara umum permasalahan yang bapak hadapin merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen asuransi A dan Perusahaan Asuransi tersebut yang kesemuanya dapat dijerat secara Pidana dan atau Perdata dengan mengkaitkan pada aturan-aturan hukum dibidang Per-asuransian dan Perlindungan Konsumen.

Adapun ketentuan pidana/ perdata yang dapat dijeratkan kepada mereka adalah sebagai berikut :

1) Bidang Usaha Perasuransian : (UU No. 2 Tahun 1992)

Kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen asuransi A adalah jelas merupakan tindak pidana kejahatan penggelapan premi asuransi sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan penggelapan premi asuransi adalah dikarenakan si agen A hanya menyetor 15 % dari premi asuransi yang dibayarkan Bapak ke Perusahaan dan melakukan investasi ke perusahaan pialang saham tanpa sepengetahuan Bapak atas premi yang Bapak setorkan kepadanya.

2) Bidang Perlindungan Konsumen : (UU NO. 8 Tahun 1999)

Oleh karena Bapak telah menjadi nasabah dari Perusahaan Asuransi tersebut, sudah seharusnya Bapak mendapatkan perlindungan selaku konsumen dari pelaku usaha. Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kembali pada pertanyaan Bapak, sbaiknya dipidanakan atau diperdatakan, saya tidak dapat memberikan advice yang tepat untuk itu, kesemuanya pilihan dan sikap yang harus dipilih merupakan kewenangan Bapak untuk menentukannya sendiri. Bapak bisa memilih salah satu atau memilih menjalankan kedua pilihan hukum tersebut secara sekaligus.

Mengenai efektifitas dan efisiensinya dari kedua pilihan penyelesaian hukum, pidana dan atau perdata, keduanya tetap efektif dan efisien sepanjang Bapak sudah menentukan tujuan penyelesaian hukum yang hendaki.

Mengenai kedudukan perusahaan, meskipun kesalahan dilakukan oleh si Agen, Perusahaan asuransi tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan umum hukum Perdata sebagaimana diatur Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan, "seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

Untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Pidana, Bapak dapat mengajukan tuntutan pidana melalui Kantor Kepolisian yang wilayahnya mencakup dimana bapak dulu bertransaksi melakukan pembayaran premi asuransi dimaksud sedangkan untuk Perdatanya, Bapak dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perusahaan Asuransi dimaksud.

Selasa, 24 Februari 2009

Ayah Tiri Vs Anak Tiri dalam perebutan harta warisan


Yth. Bpk. wahyu,


saya mohon bantuannya mengenai aturan hukum waris, kakak laki2 saya menikah dengan seorang janda beranak satu (kelamin cewek), beberapa tahun kemudian buah pernikahan dgn janda tsb melahirkan anak laki2.istri kakak say ini memiliki harta bawaan sebidang tanah dan toko, yg kemudian dijadikan tempat usaha kakak saya beserta istrinya dan kondisinya cukup berkembang.


Beberapa tahun kemudian istri kakak saya meninggal dunia karena sakit, kakak saya menikah untuk kedua kalinya dan hingga saat ini belum dikaruniai anak. saat ini kakak saya menghadapi masalah yaitu anak cewek dari istri pertama (anak tiri) menuntut semua harta waris peninggalan ibunya (seperti tsb diatas, sebidang tanah dan toko) beserta harta gono-gini atas hak ibunya. anak cewek ini menuntut semuanya dan adik cowok (hasil pernikahan kakak saya dgn janda tsb) tidak mendapat bagian sama sekali.


Saat ini kakak saya bingung menanggapi maslah ini, mohon bantuan penjelasan hukumnya. sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


salam
AZ


JAWAB :


terima kasih telah menghubungi saya ....


Dalam pembagian waris, para pihak ahli waris dapat menentukan pembagiannya berdasarkan bentuk hukum pilihan yang disepakati dan dikehendaki bersama. Adapun pilihan bentuk hukum pembagian waris yang dapat disepakati dan dikehendaki para ahli waris adalah pembagian waris berdasarkan pada Hukum Perdata, Hukum Agama atau Hukum Adat. Karena anda tidak menyebutkan agama yang dianut oleh Kakak pada waktu menikah dengan si Pewaris (si janda) maka jawaban yang saya berikan didasarkan pada aturan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara umum banyak dianut dalam sengketa pembagian harta warisan disamping kemudahannya dalam praktek pembagiannya :

Dalam Pasal 852a KUHPerdata kurang lebih dikatakan sebagai berikut : "Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si Istri atau suami yang hidup terlama, ...dst .., dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak. Atau dalam hal bilamana anak tsb meninggal lebih dahulu, sekalian dengan keturunan penggantinya, tidak boleh bagian si Istri atau suami itu lebih dari 1/4 harta peninggalan si meninggal".


Pasal 857 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut : "pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Jika namun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang harus diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam 2 bagian, yakni bagian bagi garis Bapak dan bagi bagian garis Ibu. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis, sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada"


Berdasarkan pengertian Pasal 852a KUHPerdata dan Pasal 857 KUHPerdata tersebut di atas, disesuaikan dengan masalah yang disampaikan, didapat ahli waris yakni Suami, 1 anak perempuan tiri (anak bawaan si Janda) dan 1 anak laki-laki (hasil perkawinan).


Adapun bagian warisnya adalah 1/4 untuk si suami, 1/2 bagian untuk si anak perempuan tiri dan 1 bagian untuk anak laki-laki.


Tuntutan pembagian harta gono-gini yang dilakukan si anak perempuan tiri, secara hukum, tidaklah mendasar sepanjang dalam perkawinan si Janda dengan si Kakak tidak ada perjanjian pemisahan harta mengingat secara hukum ketika terjadi suatu perkawinan maka tercampurlah harta bawaan masing-masing pihak. Memang benar, Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dalam perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak, namun dalam praktek hukumnya, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa benar harta tersebut adalah harta bawaan si istri dan harus dibuktikan pula bahwa benar si suami - istri tersebut tidak menentukan aturan khusus terhadap harta bawaan tsb.


Saya menyarankan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan juga untuk mendapatkan kepastian hukumnya, sebaiknya, jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, Kakak anda meminta penetapan hakim tentang pembagian waris dari harta peninggalan si Janda tsb.


Demikian penyampaian dari saya, semoga membantu

Kamis, 19 Februari 2009

Segel Vs Sertifikat


Yth. Bpk Wahyu

Saya membeli sebidang tanah di pinggir jalan panjang = 30 m, lebar = 50 m dengan surat tanah berupa Segel th 1975. Setelah mau saya bangun, ternyataada gugatan dari orang lain yang punya Sertifikat th 1995. Setelahs aya lihat sertifikatnya, luas tanah dan ukurannya beda di lapangan,sedangkan alas terbitnya sertifikat itu berdasarkan segel th1980. Setelah saya telusuri lagi, saya menemukan segel dari tanah yangberbatasan dengan tanah saya itu, dan segel nya th 1975. Untuk diketahui bahwa sebelum segel th 1975 itu, ada surat keputusan bupati th 1973 tentang pemberian lahan itu kepada pemilik yang tercantum dalam segel th 1975.Bagaimana mengatasi masalah ini?

Saya mohon bantuan bapak. Terima kasih

AR

JAWAB :

Terkait dengan alas hak atas tanah mana yang lebih kuat, yang berdasarkan segel tahun 1975 dengan sertifikat tentunya secara hukum sertifikatlah yang paling kuat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjandi g data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Meskipun berdasarkan ketentuan PP tersebut, dikatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak namun karena sistem pertanahan Indonesia menganut sistem "positif publikasi negatif" yang artinya pendaftaran hak tanah merupakan satu-satunya alat bukti, maka logikanya negara bertanggung jawab atas data yang disajikan, dan hal ini dapat menjamin kepastian hukum namun demikian sertifikat sebagai salah satu tanda bukti hak atas tanah, sebagai tanda bukti yang kuat, tapi tidak mutlak. Artinya, negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap data yang disajikan, konsekwensinya sertifikat tidak menjamin kepastian hukum.

Terkait dengan permasalah bapak, jika yang menjadi alas hak adalah sama yakni berdasarkan segel Tahun 1975 yang menyatakan tentang tentang pemberian lahan tersebut kepada pemilik yang tercantum dalam segel dimaksud maka yang perlu bapak lakukan adalah mengecek data yuridis tanah tersebut yang ada di buku tanah desa dan kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Dari hasil data buku tanah tersebutlah akan kelihatan sah tidaknya riwayat terbitnya sertifikat tanah dimaksud

Senin, 16 Februari 2009

Persilisihan Penggarap dengan Penggarap Tanah Negara

Salam Mas Wahyu,

Permasalahan saya :

Ayah saya memiliki sebidang tanah perwatasan seluas + 1hektar yang telah dijual kepada perusahaan tambang batubara dengan nilai 250jt pada tahun 2007 silam. Tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari orangtuanya. Sebelum dijual ayah saya tidak memiliki surat atas tanah tersebut. Namun saksi batas tanah tersebut menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik ayah saya. Berdasarkan hal tersebut pada tahun yang sama ayah saya membuat SKT atas tanah dimaksud dan dilakukanlah proses jual beli.

Setelah proses jual beli dilakukan muncul pengakuan dari pihak lain yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagian milik mereka berdasarkan SKT th. 1997. Mereka menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian seseorang misalnya S. Berdasarkan hal itu mereka menggugat ayah saya dengan gugatan ganti rugi sebesar 250jt.

Saya konfirmasi ulang kepada para saksi batas yang berbatasan dengan tanah ayah saya, menanyakan apakah benar tanah tersebut milik ayah saya dan mengapa tanah tersebut diberikan oleh S kepada pihak penggugat. Para saksi tetap berkeyakinan tanah tersebut milik ayah saya dan bukan milik S.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas saya mohon saran, apa yang harus saya lakukan berkaitan dengan gugatan yang diajukan mereka. Dan menurut mas Wahyu apakah ayah saya bisa menang melawan gugatan mereka?

Salam & Terimakasih
Rb

JAWAB :

Sesuai dengan penjelasan anda, dapat diartikan bahwa tanah yang dimiliki ayah anda tersebut adalah tanah garapan diatas tanah yang langsung dikuasi negara (vrij landsdomein). Tanah garapan adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula. Adapun lengkapnya pengertian tanah garapan adalah Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Pada dasarnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukanlah status hak atas tanah. Adapun satu-satu sumber hukum yang mengatur tentang hak penggarap adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah.

Karena pada dasarnya penggarap dan tanah garapan tidak diakui secara hukum maka satu-satu penyelesaian dalam masalah hak garap hanyalah berdasarkan catatan riwayat tanah dikantor desa/ kelurahan. Untuk itu coba selain memastikan keterangan saksi-saksi pembatas tanah, coba anda telusuri jejak atau riwayat tanah berikut surat-surat yang menyertainya. Umumnya segala bentuk peralihan hak garap atas tanah garapan akan dicatatkan dalam buku tanah desa sehingga dari buku tanah desa tersebut akan terlihat mana SKT yang benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Soal kemenangan dalam perkara hukum, baik diluar maupun didalam persidangan tergantung pada alat-alat bukti yang dimiliki para pihak. Sepanjang alat-alat bukti para pihak mendukung dan kuat maka ialah pemenangnya.

HUTANG PIUTANG DENGAN APARATUR PENEGAK HUKUM


YTH Bpk. Wahyu Kuncoro, Saya dari Balikpapan mohon saran dan petunjuk hukum tentang masalah hutang-piutang yang sedang kami alami.


Sekitar 7 bulan yang lalu seorang anggota polisi polda kaltim minta bantuan meminjam uang kepada kami senila 200jt untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah yang janjinya akan dititipkan sertifikat asli tanah tersebut kepada kami apabila sertifikat tersebut telah jadi dan akan melunasi setelah tanah tersebut laku terjual akan tetapi pada kenyataanya pengurusan setifikat tersebut masih belum selesai sampai sekarang karena katanya masih ada masalah kepemilikannya alias sengketa. Beberapa kali kami menagih selalu di beri janji2 manis belaka oleh karena itu kami membuat surat pernyataan hutang bermaterai dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan beberapa saksi. Sayangnya kami tidak memberi batas waktu penggembalian hutang yang tegas di dalam surat pernyataan tersebut karena kami masih ingin masalah ini bisa di atasi secara kekeluargaan. Kami sangat mengharapkan uang tersebut segera bisa dilunasi segera untuk berobat orang tua kami yang sedang sakit parah dan juga pada masa krisis sekarang ini kami sangat perlu sekali dana itu. Kami tidak tahu harus bagaimana menghadapi aparat penegak hukum ini dan apalagi ternyata ada anggota polda kaltim yang lain juga melakukan pemerasan dan penipuan sampai berita terakhir ada bripka yang dicopot oleh kapoldanya gara2 masalah tersebut yang diliput oleh media Tribun Kaltim.


1. Apa kami tidak akan di ping-pong apabila melaporkan kepada kepolisian? perkara pidana atau perdata? pasalnya apa?


2. Apakah kami perlu malapor ke pada atasanya di polda kaltim? atau lapor ke PM? gimana caranya ya?


3. Apakah aman menggunakan jasa debt collector? debt collector mana yang murah, baik, dan profesional?

Mohon sekali bapak bisa membantu dan saran tentang dasar2 hukumnya atau solusi yang paling tepat menghadapinya agar supaya uang kami kembali dengan selamat


Terima kasih atas perhatianya dan kami sangat berharap bantuanya segera

JAWAB
Terima kasih telah menghubungi ... berikut jawaban saya :
1) Melaporkan tindakan indispliner aparat penegak hukum terkadang memang sangat sulit untuk diterapkan namun demikian sepanjang hak-hak anda dirugikan, anda berhak untuk melaporkan tindakan aparat tersebut kepada atasannya. Dalam permasalahan anda mengingat sudah ada pernyataan hutang antara anda dengan si aparatur tersebut maka jelas kedudukan perkaranya adalah perkara perdata meskipun tidak tertutup kemungkinan ada unsur pidana (untuk lebih pastinya, coba anda amati klausul-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut) Untuk penuntutannya, karena dalam perjanjian/ pernyataan hutang tidak disebutkan batas waktu pengembalian hutang tersebut, sepertinya (menurut saya) terlalu dini jika anda melakukan penuntutan terhadap si aparatur tersebut
2) Saran saya, memang sebaiknya anda melaporkan tindakan aparatur tersebut kepada atasannya. Adapun prosedurnya anda bisa melaporkan tindakan aparatur tersebut melalui div. propam yang ada dikantor dimana si aparatur tsb bekerja (bukan ke Polisi Militer).
3) Menggunakan jasa debt collector aman-aman saja karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang seseorang untuk menggunakan jasa debt collector, sepanjang tindakan-tindakan debt collector tersebut tidak melawan hukum. Mengenai debt collector mana yang murah , baik dan profesional, saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak tahu seluk beluk lingkungan kerja debt collector

Sabtu, 14 Februari 2009


Dear pak Wahyu Kuncoro, S.H. dkk,

Saya sangat mengharapkan bantuan bapak untuk masalah dibawah ini.

Saya membeli sebidang tanah (Girik) yang berbatasan dengan tanah kehutanan (hutan lindung). Dan untuk terjaminnya secara hukum, sudah 5 bulan ini saya sedang mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut. (akte Jual Beli sudah ada).

Saat ini proses pengurusan SHM tersebut menjadi tersendat karena adanya masalah dimana di sebutkan bahwa pihak kehutanan tidak mau menandatangani surat batas tanah (utk pengurusan ke BPN) karena ada yang memindahkan patok batas dengan tanah kehutanan., yang merugikan kehutanan.(+/- 200(duaratus)m2, tanah yang saya beli 6.000(enamribu) m2)

Beberapa saat yang lalu, memang ada beberapa pekerja borongan yang saya tugaskan untuk membuat pagar karena lahan akan di tanami beberapa jenis tanaman., tapi saya sendiri tidak bisa memastikan apakah mereka memindahkan patok tersebut atau tidak.

Saya menjadi sangat kuatir karena menurut aparat kehutanan di lokasi, memindahkan patok / batas tersebut dapat di kenai sanksi hukum minimanl 5 (lima) tahun penjara.
Padahal secara pribadi saya sungguh2 tidak terlibat dengan urusan memindahkan patok2 tersebut.

Mohon bantuan bapak, dimana saya dapat membaca / mengetahui mengenai informasi2 sehubungan dengan sanksi tersebut atau aturan2 / hukum yang mengatur mengenai hal tersebut., sehingga saya mempunyai 'pegangan' untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi pihak2 terkait dan dalam proses pengurusan SHM.

Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuan bapak.

PRM

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ....

Dalam kasus pertanahan dengan indikasi pidana berupa pemindahan patok/ batas tanah umumnya digolongkan dalam tindakan menghancurkan atau merusak barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 406 KUHPidana menyatakan sebagai berikut :

(1) barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamaya 2 tahaun dalapan bulan.

(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Jika pengrusakan barang, dalam hal ini patok tanah, dilakukan oleh dua orang lebih, maka tindakan tersebut diancam dengan hukum yang lebih berat, sebagaimana diatur Pasal 412 KUHPidana, dengan ancaman hukum ditambah dengan sepertiganya.

Kembali pada soal pengrusakan, jika pengrusakan tersebut dilakukan atas barang/ tanah yang digunakan untuk kepentingan umum maka pasal pidana yang berlaku adalah pasal 408 KUHPidana.

Rabu, 04 Februari 2009

Saya An dari Anyer mau minta tolong kepada mas Wahyu.

Sudah Satu tahun lebih saya sangat stress dengan masalah yang saya sedang hadapi sekarang ini dan saya tidak tau apa yang saya harus lakukan, dan saya tidak tau harus bertanya kemana lagi selain ke mas Wahyu.

Saya pernah menikah dengan laki laki berkerwarganagaran WNA, dan kami menikah di Balisetelah menikah kami tinggal di luar negeri,tapi setelah 2 bulan kami menikah saya putuskan untuk kembali ke Indonesia tampa di dampingi oleh suami dan saya tidak pernah kembali untukmenemui suami di negara asalnya.
Dan sudah lebih dari satu tahun saya tidak pernah bertemu atau contact dengan suami, sekarang sayamemutuskan untuk bercerai dengan suami saya dikarenakan sudah tidak bisa lagi hidup satu rumah dengan dia,dan selama saya kembali ke Indonesia suami tidak pernah memberi nafkah.

Pertanyaan saya adalah:
1. Apa yang saya harus lakukan jika ingin menceraikan suami yang tidak tinggal di Indonesia dan berkebangsaan WNA.
2. Apakah saya bisa melimpahkan gugatan cerai di kantor catatan sipil di Jakarta sedangkan saya menikah di Bali.
3. Bisakah saya menceraikan suami yang tidak ingin bercerai karena dia tidak akan pernah percaya dengan perceraian walau pun kita tidak pernah bertemu dan dia tidak pernah memberi nafkah selama saya kembali ke Indonesia.
Saya hanya mau bercerai tanpa harta dan kami belum sempat mempunyai anak
Saya mohon untuk kepada mas Wahyu untuk membantu saya memberikan jawaban lewat email
Terimakasih banyak atas bantuannya
Semoga hari anda menyenagkan.
JAWAB
Terima kasih telah menghubungi saya ...
Untuk menceraikan suami yang tidak tinggal di Indonesia dan berkebangsaan WNA, anda terlebih dahulu harus memastikan alamat dan keberadaan si suami mengingat berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan apabila tergugat berada di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Artinya kedutaan maupun KBRI setempat harus memastikan keberadaan si suami.
Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan menyatakan sebagai berikut : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Berdasarkan pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, sepanjang perkawinan anda dicatatkan di Indonesia, anda dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan ditempat kediaman anda, tidak perlu harus mengajukannya di Bali. Misalnya, saat ini anda berdomisili di Jakarta, maka anda bisa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta.
Perceraian merupakan hak dari suami - istri yang artinya meskipun salah satu pihak tidak ingin bercerai, sepanjang pihak yang mengajukan cerai dapat membuktikan alasan-alasannya maka hakim pun akan mengabulkan dan memutuskan adanya perceraian