Rabu, 31 Desember 2008

Penipuan dalam Transaksi Pembayaran Dengan Mencicil


Dengan hormat,

Saya ingin menanyakan masalah saya, saya merasa telah ditipu oleh customer saya. Sejak 2 bulan ini saya telah beberapa kali menjual product ke customer saya, dan dia selalu melunasinya. Sampai pada saat transaksi terakhir, dia tidak mau membayar tagihan terakhir saya ke dia. Tidak ada alasan apapun, ataupun itikad baik dari dia untuk menyicil tagihan tersebut.

Saya telah melaporkan kasus ini ke polisi, tetapi polisi mengatakan bahwa ini tidak bisa dibilang penipuan, karena dia sebelumnya sudah ada transaksi dan sudah ada pembayaran. sehingga ini akan menjadi kasus perdata.
Kalau memang demikian, berarti dia bisa saja menipu siapa saja dengan cara melakukan transaksi 1 atau 2 kali terlebih dahulu, melakukan pembayaran, kemudian pada transaksi ke -3 dia bisa dengan bebas mengatakan bahwa dia tidak mau membayar lagi.
Menurut bapak, apa yang harus saya lakukan, dan apakah ada perlindungan hukum bagi kami ?
terima kasih

JAWAB :

Secara hukum, memang mengkualifikasikan perbuatan hukum pidana dan perdata sangat sulit karena tergantung pada pembuktian tentang perbuatan itu sendiri. Namun demikian, putusan untuk menyatakan bahwa apakah perbuatan melawan hukum itu, pidana atau perdata hanyalah hakim yang berhak memutuskan. BUKAN KEPOLISIAN.
Dalam hal kasus anda dimana si pembeli telah melakukan transaksi mencicil sekilas memang telah menghilangkan unsur penipuannya namun demikian seharusnya anda tidak melaporkannya semata-mata telah melakukan penipuan (Pasal 378 KUHPidana).
Dalam kasus anda tersebut anda juga dapat melaporkannya telah melanggar Pasal 379a KUHPidana. Pasal 379a KUHPidana menyatakan sebagai berikut, "barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli baran-barag dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lama 4 Tahun".
Jadi, agar hak-hak anda tidak dilanggar lebih jauh oleh si pembeli tersebut sebaiknya anda kembali membuat laporan polisi. Jika si Polisi masih menolak laporan, anda sebagai warga masyarakat dapat mengingatkan bahwa tugas pokok kepolisian yakni untuk menerima dan menyelidik suatu laporan masyarakat dan Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan tersebut

Jumat, 19 Desember 2008

Hutang wajib pajak yang meninggal dunia dengan warisan belum dibagi


Dear Pak Kuncoro,

Salam kenal saya Avelia dari Sragen, Jawa Tengah.

Orang tua saya meninggal pada November 2006. Namun dulu ketika membuka warung makan, ia memiliki NPWP dan melakukan setoran teratur dalam kurun 1994 – 1996. Setelah warung kami tutup, semua anak bekerja di luar kota dan orang tua saya tidak pernah melaporkan maupun setor ke KPP lagi hingga meninggal karena tidak ada usaha lain dan menggantungkan dari kiriman uang anak-anaknya.

Sejak meninggalnya orang tua saya pada November 2006, rumah warisan tidak pernah disewakan maupun dibagi waris. Namun saya masih tetap mendapat surat teguran maupun tagihan sebesar Rp. 100.000. Dari nominalnya memang tidak seberapa, namun saya takut untuk melunasinya karena takut ternyata jumlahnya jauh dari yang tertera pada surat teguran dan tagihan dari KPP tersebut.

Menurut Pak Kuncoro, apakah kami semua harus berkumpul selaku ahli waris lalu melaporkan ke KPP perihal meninggalnya orang tua saya berikut harta waris yang belum dibagi? Apakah mungkin ada tagihan lain selain yang tertera di surat tagihan tersebut?

Mohon saran. Terima kasih sebelumnya.

Salam,
AG


JAWAB :


Terima kasih telah menghubungi saya ...

Pasal 10 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 161/PJ./2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang meninggal dunia, dan ahli warisnya wajib melaporkan dengan mengisi formulir yang ditentukan".

Adapun pasal 15 Keputusan Dirjen Pajak di atas menyatakan sebagai berikut :

"Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya".

Berdasarkan ketentuan diatas maka sebaiknya para ahli waris berkumpul lalu melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk melaporkan meninggalnya si wajib pajak dengan kondisi warisan belum terbagikan. Untuk mendukung laporan tersebut, dipersyaratkan adanya surat keterangan kematian Wajib Pajak dan surat pernyataan bahwa warisan belum dibagi.

Mengenai tagihan pajak almarhum, sesuai Pasal 15 di atas, maka KPP tetap akan menagihnya, jika tagihan tersebut memang lebih besar dari yang ditagihkan atau ternyata ada tagihan lain selain yang tercantum dalam surat tagihan, sebagai ahli waris anda berhak meminta keringanan.

Minggu, 07 Desember 2008

Penyanggahan Transaksi Kartu Kredit di mata hukum


Dear Pak Kuncoro,

Salam kenal, saya Iwan Prasetyo dari Semarang.

Saat ini saya sedang menghadapi proses penyanggahan terhadap sebagian transaksi kartu kredit. Saya menempuh proses ini agar sesuai dengan proses administrasi bank penerbit kartu kredit bila memiliki keberatan terhadap sebagian atau seluruh transaksi yang tercantum pada lembar tagihan.

Dalam lembar tagihan, ada 3 transaksi yang disanggah karena dilakukan oleh orang lain dan pasti bukan dengan kartu yang saya pegang. Bahkan sempat salah satu toko menelpon saya dan minta bertemu jadi saya bisa pegang 1 copy sales draft yang memiliki tanda tangan yang jelas bukan tanda tangan saya. Kebetulan toko tersebut memang jasa gesek tunai yang melayani orang yang membutuhkan cash. Bisa dikatakan toko 1/2 fiktif karena orang yang berbelanja di toko tersebut bukan benar-benar berbelanja melainkan seolah berbelanja barang tapi mendapatkan cash dipotong 2,1%-2,5% sesuai perjanjian atau sesuai besaran gesek tunai.

Masalahnya setelah proses penyanggahan, bank penerbit menolak klaim saya dan beralasan "tanda tangan berbeda tidak menjadi masalah".

Apakah benar demikian Pak Wahyu? Ini menurut saya sudah kategori pemalsuan kartu kredit karena kartu masih di tangan tapi bisa terjadi transaksi di luar sepengetahuan saya dan dilakukan oleh orang lain.

Bagaimana pendapat dari Pak Wahyu? Mohon sarannya.

Terima kasih sebelumnya.

Salam,
-wanP-

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...
Dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/52/PBI/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU dijelaskan beberapa peraturan seperti :
Pasal 24 :
"(1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
(3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
Bagi pelanggar Pasal 24 di atas, Bank Indonesia menerapkan sanksi sebagai berikut :
Pasal 51 :
"ayat (1), Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
ayat (2), Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
ayat (3), Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit".
Artinya berdasarkan ketentuan peraturan bank Indonesia, bank penerbit tidak dapat menolak/ penyanggahan transaksi dengan dalih "tanda tangan berbeda tidak masalah". Sudah seharusnya selaku penerbit kartu, bank wajib mengatur pengendalian resiko yang artinya sebelum melakukan penolakan atas klaim/ penyanggahan anda tersebut, bank sudah semestinya melakukan penelitian yang jelas sah tidaknya atas transaksi tersebut

Sabtu, 06 Desember 2008

Mohon Penjelasan Mengenai Ikatan Kontrak Kerja


Yth. Bpk. Wahyu,

Nama saya Andi Faizal. Saya mohon bantuan penjelasannya tentang hal yang akan saya jabarkan dibawah ini.

Mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin sudah pernah ada yang menanyakan. Saya bekerja pada sebuah perusahaan supplier. Ini adalah pekerjaan pertama saya. Saya mendapatkan kerja ini dengan status kontrak kerja selama 5 tahun dan sudah pernah mengikuti training ke luar negeri selama 5 minggu. Yang saya ingin tanyakan:

1. Apakah secara hukum ketenaga kerjaan, kontrak kerja selama 5 tahun itu sah?

2. Ada salah satu kalimat dalam kontrak kerja saya bahwa jika saya keluar sebelum kontrak kerja selesai, saya akan dikenai penalti sebesar 3 kali biaya training ke luar negeri saya. Kurang lebih EUR 5000. Apakah ini dibenarkan?

3. Kontrak kerja saya dari April 2005 hingga April 2010, dan saya berencana untuk mengundurkan diri awal tahun 2009. Apakah langkah tersebut boleh saya lakukan?

Dari saya kerja sampai sekarang saya belum tahu mengenai undang-undangketenaga kerjaan, jadi mohon dibantu penjelasan beserta informasi nomor undang-undang atau pasal-pasalnya.

Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,


JAWAB :

1) Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan, Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 59 ayat (7) UU No. 13/ 2003 menyatakan, Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Artinya berdasarkan kedua pasal tersebut diatas jika kontrak kerja anda selama 5 tahun itu dilakukan sekaligus dalam satu kontrak maka kontrak kerja tersebut tidak berlaku/ dapat dibatalkan dan status hukum anda otomatis adalah karyawan tetap

2) Perjanjian/ kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
Untuk Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Mengenai penalti dalam kontrak kerja sebagaimana yang anda tanyakan, hukum ketenagakerjaaan memperkenankan hal tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Permasalahan kemudian perusahaan menetapkan biaya pinalti sebesar 3 X biaya training hal itu tentunya bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.

3) Sah-sah saja anda mengundurkan diri sebelum habis kontrak kerja anda tetapi anda wajib membayar ganti rugi kepada Perusahaan

Jumat, 05 Desember 2008

Hak Karyawan atas pengunduran diri



Selamat malam Pak,
Saya mau nanya nih,Orang tua saya sudah bekerja di satu perusahaan selama 20 tahunan lebih dan sekarang usia orang tua saya sudah 60 an trus keliatannya Boss nya itu sudah tidak enak dengan orang tua saya berhubung karena ada perselisihan belakangan ini..Jadi orang tua saya memilih untuk berhenti bekerja daripada situasi kerja sudah gak nyaman..
yang perlu saya tanyakan nih Pak. ada gak undang2 yang menetapkan seorg melakukan PHK karena mengundurkan diri di bayarkan tberupa uang tunjangan dllnya?soalnya yang saya dengar perusahaan tersebut belum pernah membayarkan uang tunjangan apapun apa lagi yang namanya pesangon..dan apakah solusi terbaik untuk mengclaim supaya dana tunjangan tersebut itu dibayarkan?maklum Pak karena Orang susah makanya sangat perlu uang tersebut di hari tua..

Mohon bantuannya Pak

Sebelum dan sesudahnya Saya ucapkan banyak Terima kasih

JAWAB :

Terima kasih telah menghubungi saya ...

Berdasarkan surat menteri tenaga kerja No. B.600/Men/SJ-HK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana si karyawan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, hukum ketenagakerjaan mengatur bahwa dalam hal tersebut tidak ada uang pesangon dan atau uang masa penghargaan kerja tetapi karyawan yang mengundurkan diri tersebut berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama serta uang pisah.

Artinya, karena uang penggantian hak dan uang pisah merupakan hak dari si karyawan, maka perusahaan wajib untuk memberikannya.