Senin, 29 September 2008

Perubahan Akte waris dari Pengadilan Negri ke Pengadilan Agama


Kepada Yth
Bpk. Wahyu
Saya ingin menayakan solusi untuk permasalahan ibu saya berikut ini:
Keluarga kami tadinya semua beragama Islam. Kakek saya meninggal sekitar 11 tahun yg lalu(1997), dan nenek saya sekitar 7 tahun yg lalu(2002). Sesudah nenek meninggal akte waris dari kakek & nenek di buat di pengadilan negri secara bagi rata, ketika itu ibu saya medapatkan 1/6 bagian dari keseluruhan & masih beragama islam. Namun harta warisan tersebut (berupa tanah, rumah) tidak dibagikan saat itu juga karena alasan saudara ibu saya masih berkecukupan dan belum terburu-buru, namun bila ada penjulan seperti rumah atau tanah, ibu saya dibagi.
Pada tahun 2007 ibu saya pindah agama, sehingga dijauhi saudara dan dianggap murtad. Pada tahun 2008 kakak tertua dari ibu saya membuat akte waris baru di pengadilan agama jakarta selatan yg tanpa mengikutkan nama ibu saya di akte waris tersebut. Alasan kakak tertua saya adalah karena ibu saya pindah agama sehingga tidak mendapatkan warisan dari orangtua yg islam. Padahal ketika nenek saya meninggal, ibu saya masih beragama islam. Sehingga sejak sekitar bulan juli 2008 ibu saya tidak mendapatkan apa-apa bila ada penjulan dari tanah/rumah dari warisan kakek saya.
Perlu diketahui ibu dan bapak saya, juga kakak tertua saya sudah tidak beragama islam lagi, sedangkan saya dan kakak saya satu lagi masih beragama islam.
Tolong bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini & ibu saya bisa mendapatkan harta warisannya kembali.


terima kasih.




Jawab


Terima kasih telah menghubungi saya ....

Persoalan agama dalam pembagian waris secara hukum Islam memang sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui identias atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, dst ..."

Berlakunya hukum waris secara Islam di Indonesia tidaklah mutlak, artinya para pihak dalam sengketa waris bisa menetapkan pembagian waris dengan cara yang lain, yang diakui pula oleh Pemerintah seperti hukum waris adat maupun hukum waris perdata barat.

Dalam kasus anda, sebaiknya anda memastikan terlebih dahulu apakah permohonan perubahan hak waris yang dilakukan kakak tertua Ibu anda tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan? menurut asumsi saya, saya rasa sangat sulit hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan dapat mengabulkan permohonan si kakak tertua Ibu anda mengingat Pasal 173 Kompilasi hukum Islam hanya menyatakan bahwa "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekutan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat".

jika belum ada putusan pengadilan agama tentang permohonan perubahan hak waris, anda masih dapat melakukan upaya hukum yang lain seperti melakukan bantahan-bantahan atau diajukannya permohonan tersebuk karena sesungguhnya akta waris tidak dapat diajukan perubahan oleh seorang ahli waris, akta waris hanya dapat dirubah oleh sipewaris sendiri.

Namun bila sudah ada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan pembatalan hak waris, saya berpendapat, supaya tidak salah langkah, sebaiknya anda mengajukan terlebih dahulu permohonan fatwa ke mahkamah agung untuk menentukan penyelesaian dan memperoleh hak waris karena sebelum pindah agama, Ibu sudah mendapat terlebih dahulu hak waris berdasarkan akta waris. Pembatalan hak waris Ibu karena didasarkan semata-mata pada putusan hakim Pengadilan Agama tentunya tidak objektif.

Kamis, 25 September 2008

Akta Wasiat


Yth. Pak Wahyu,

Pak Wahyu, perkenalkan nama saya AN, saat ini keluarga kami ada masalah tentang harta warisan.Ibu kami mendapatkan warisan (ada akta wasiatnya) dari orangtuanya (kakek saya) sebuah rumah. Ibu kami berniat menjual rumah tersebut karena lokasinya tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali. Persoalan mulai muncul karena saudara dari nenek (nenek masih hidup) meminta bagian atas penjualan rumah tersebut. Mereka beralasan bahwa ibu kami adalah anak angkat sehingga tidak berhak atas rumah tersebut. Nenek kami dalam hal ini lebih membela saudaranya. Perlu pak Wahyu ketahui bahwa nenek dan kakek kami menikah dibawah tangan (tidak punya surat nikah) dan tidak dikaruniai anak kandung.

Pertanyaannya :

1. bagaimana status hukum atas kepemilikan rumah tersebut, apakah ibu kami bisa balik nama atas setipikat tanah tersebut mengingat saat ini setipikat rumah tersebut masih atas nama kakek kami?

2. jika ibu kami tetap menjual rumah tersebut, apakah bisa ibu kami digugat dengan alasan penggelapan?

3. pihak saudara nenek mengancam akan menuntut ke pengadilan untuk membatalkan akta wasiat tersebut dengan alasan ibu kami bukan anak kandung, sedangkan dalam akta wasiat tertulis “ …mewariskan sebuah rumah kepada anak kandung saya….”, bisakah hal ini dilakukan?

4. mana yang lebih kuat akta waris ataukah surat wasiat yang dibuat dibawah tangan?

Terima kasih atas jawabannya.



Jawab :

1) Jika memang benar Ibu anda adalah anak angkat maka secara hukum, anak angkat memang tidak berhak atas harta warisan. Namun, hukum memang mensyaratkan pewaris dapat memberikan wasiat kepada mrk diluar hubungan anak kandung. Namun demikian wasiat tidak boleh melebihin hak-hak para ahli waris, misalnya jika ahli waris itu mendapat 1, maka penerima wasiat tidak boleh menerima 2.

Saran saya, sesuai dengan penjelasan anda bahwa kakek dan nenek tidak dikaruniai anak kandung maka perlu diklarifikasi dari para orang-orang yang tahu benar silsilah keluarga tersebut. Ini perlu guna menegaskan akta wasiat yang ada pada Ibu anda, agar kelak memang akta wasiat tersebut tidak dipermasalahkan dikemudian hari. Kemudian juga harus dilihat apakah akta wasiat tersebut sudah melalui prosedur yang benar atau tidak. Maksudnya penerbitan wasiat tersebut melalui akta notaris dan didaftarkan ke Balai harta Peninggalan. Jika ternyata akta wasiat tersebut tidak melalui prosedur, bisa jadi akta tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal.

2) Bisa saja, karena itu saya sarankan sebaiknya diselesaikan dulu permasalahannya hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga kelak jika terjadi penjualan/ pengalihan atas hak tidak dipermasalahkan lagi

3) lihat jawaban saya no. 1

4) Tentunya lebih kuat akta waris karena pembatalannya harus melalui putusan pengadilan sedangkan surat wasiat dibawah tangan dapat dibatalkan jika dalam pelaksanaan para pihak menolaknya

Sabtu, 13 September 2008

STATUS KARYAWAN AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA



Perkenalkan nama saya BD, dan saat sekarang saya bekerja di INGO (Save The Children). Di Indonesia ada dua Save the Children, yaitu yang berasal dari Amerika dan Inggris. Pada saat sekarang sedang terjadi proses UNIFIED PRESENCE (UP), yang akan menjadi satu dengan nama SAVE THE CHILDREN INDONESIA. Proses UP ini sudah mencapai tahap akhir, yaitu tahap untuk penyusunan struktur organisasi baru, dan tahap seleksi perekrutan.

Pertanyaan saya adalah:

Pada struktur organisasi baru, terdapat posisi saya sekarang yaitu SUPPLY CHAIN MANAGER. Namun, saya diwajibkan untuk apply lagi diposisi tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan didalam ketenagakerjaan? Perlu bapak ketahui saat sekarang saya sudah menjadi karyawan tetap. Dan bagaimana sebaiknya saya mengambil sikap atas hal ini? Bila nanti pada saat proses recruitment, saya dianggap tidak qualified, maka saya akan disingkirkan atau di PHK. Apakah ini dibenarkan dalam ketenagakerjaan? Sedangkan posisi saya tersebut akan diisi oleh staff yg dianggap qualified. Bila terjadi PHK, Apakah saya berhak atas pesangon? Mengingat saya baru bergabung pada Januari 2008 lalu.

Demikian pak, pertanyaan saya.

Sebelum dan sesudahnya say ucapkan terimakasih.

Salam,
BD






Jawab :

Secara hukum ketenaga kerjaan diperkenankan karena dengan perubahan kepemilikan dan status perusahaan, maka perusahaan harus membuat perjanjian kerja baru dengan pekerjanya. Ingat, unsur utama dalam hubungan kerja adalah adanya perjanjian kerja jadi sah-sah saja perusahaan meminta apply lagi di posisi tersebut. Berdasarkan pasal 156 UU Ketenagakerjaan, karena PHK itu bukan dari keinginan anda tetapi karena kebijakan penggabungan usaha perusahaan maka anda berhak mendapat pesangon 1 bulan sesuai dengan masa kerja anda yakni kurang 1 tahun

Rabu, 10 September 2008

Ingkar Dalam Hal Pengembalian Modal


Pak Wahyu

Ass.wr.wb

Saya menulis surat ini untuk meminta bantuan mengenai kasus yang menimpa ibu saya. Ibu saya (usia 71 tahun) tanpa sepengetahuan anak-anaknya terbujuk meminjamkan uang tabungannya kepada sdri. DW yang masih kerabat karena ingin menolong Sdri DW (usia 35 tahun).

Sdri DW berkediaman di luar negeri dan memiliki toko yang menjual barang-barang kerajinan dari Indonesia. Sdri DW menulis surat perjanjian menyatakan bahwa uang modal tersebut akan ia dikembalikan dalam tempo 2 bulan (jatuh tempo pada akhir tahun 2006). Uang tersebut oleh Sdri DW dibelikan barang-barang kerajianan dan kemudian ia kirim menggunakan kontainer ke tempat kediamannya. Hingga saat jatuh tempo, sdri DW tidak juga melakukan pembayaran. Ketika ditanya, ia menjelaskan melalui telepon bahwa barang-barang tersebut dirampok, sehingga ia tidak bisa melakukan pengembalian modal. Ketika ditanya mengenai laporan perampokan, ia menyatakan bahwa ia tidak melaporkannya kepada yang berwajib.

Di awal tahun 2008, kakak saya meminta Sdri DW untuk membayar hutangnya kepada ibu saya. Sadri DW menjawab bahwa ia tidak dapat membayar dalam waktu dekat. Ia akan usaha mencari pekerjaan, dan ia akan mengusahakan untuk menjual rumahnya untuk melunasi hutang. Namun, hingga saat ini, ia tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi perkataannya itu. Sdri DW dan suaminya bukanlah orang tidak mampu, suaminya (WNI) adalah ekspatriat yang bekerja di perushaan besar, mereka memiliki rumah yang mewah di luar negeri. Mereka sering bepergian ke LN untuk berjalan-jalan.

Kami tidak paham mengenai aturan hukum, sehingga saya harap Bpk Wahyu dapat memberi masukan. Pertanyaan saya:

1) Sdri DW menandatangai perjanjian pinjaman modal selaku pribadi, tanpa membawa nama perusahaannya. Untuk mengingkari kewajibannya membayar, ia menggunakan alasan barang-barang tokonya di rampok, toko bangkrut. Ia juga tidak bersedia memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa pernyataannya adalah benar. Apakah perbuatan Sdri DW ini tergolong tindak pidana penipuan?

2) Kemanakan Ibu saya bisa mengadukan Sdri DW ? ke Polisi ? atau ke Pengadilan Negeri?

3) Jika perbuatan Sdri DW merupakan wanprestasi, kemana ibu saya harus mengadukannya?


Terima Kasih




Jawab :


Untuk mengetahui apakah ada unsur penipuan atau unsur pidana yang lain, harus didukung minimal 2 alat bukti. Kalau dari uraian yang anda ceritakan memang tampaknya ada unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan DW. Kalau anda yakin memang DW melakukan penipuan, laporkan saja perbuatannya tersebut ke kantor polisi terdekat.

Dalam kasus ini memang dapat dilakukan upaya pidana dan perdata. Untuk pidananya, anda dapat mengadukan DW ke kantor polisi dimana transaksi uang tersebut diserahkan atau ditempat wilayah anda. Sedangkan untuk gugatan DW karena telah melakukan wanprestasi, anda dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri diwilayah anda.

Jumat, 05 September 2008

Apakah Accounting Termasuk Sebagai Pekerjaan Yang Bersifat Tetap ?


Saya seorang pegawai kontrak PKWT salah satu perusahaan swata. Dalam kontrak PKWT tercantum jabatan saya sebagai senior staff accounting, yang secara fungsi dan tugasnya tidak dapat diselesaikan dalam satu kali masa kontrak. Karena selama perusahaan itu belum ditutup secara hukum, pekerjaan saya tidak akan pernah selesai.

Pertanyaan, pada UU No. 13 Ketenagakerjaan pasal 59 diatur tentang deskripsi pekerjaan kontrak kerja waktu tertentu. Apakah kontrak saya masih sah di mata hukum dan pengadilan? Dan apa yang menjadi dasar saya untuk proses di pengadilan jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan ?

Hormat saya,
Tto

JAWAB :

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, ayat (1)-nya, secara tegas menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2)-nya dikatakan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dikatakan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2), adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Apakah accounting termasuk dalam pengertian pekerjaan tetap sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 59 ayat (2) tersebut ? menurut saya, tentunya accounting tidaklah termasuk pekerjaan yang bersifat tetap karena umumnya kegiatan accounting hanya mencatat, menggolongkan, menyajikan dan menafsirkan data keuangan yang tentunya keseluruhan kegiatan tersebut bukan bagian dari suatu proses produksi suatu perusahaan. Namun demikian, apakah accounting termasuk pekerjaan yang tetap atau tidak, tergantung pula pada bidang usaha perusahaan tersebut.

Mengenai jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan atas kontrak maupun status anda sebagai karyawan tentunya anda dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit maupun tripartit atau melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Selasa, 02 September 2008

Pembagian Hak Waris


Yth Bapak Wahyu,

Mohon pencerahan atas masalah berikut,

Ibu saya mendapat warisan sebuah rumah dan tanah dari nenek saya. Sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama ibu saya dan nama saya sebagai ahli warisnya. Sertifikat tersebut dibuat pada tahun 1987, saat saya berumur 6 tahun (anak tunggal) dan waktu itu ibu saya sedang dalam proses bercerai dengan ayah saya. 5 tahun kemudian ibu saya menikah lagi dengan seorang perjaka dan kemudian mempunyai 2 orang anak dengan ayah tiri saya tersebut. 6 bulan lalu ibu saya meninggal dunia dan sekarang ayah tiri saya sudah menikah lagi.

Pertanyaan saya, apakah bisa kedua adik tiri saya tersebut (berumur 15 dan 9 tahun) di kemudian hari menuntut pembagian hak atas rumah dan tanah dari ibu saya tersebut? Sampai dengan sekarang, sertifikat tersebut tidak mengalami perubahan, hanya ada nama saya sebagai ahli warisnya.

Ayah tiri saya menuntut agar peninggalan ibu saya juga dibagi kepada kedua adik tiri saya, sahkan hal tersebut secara hukum? Jika iya, bagaimana pembagiannya, menginggat warisan tersebut berasal dari nenek saya? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan untuk memperkuat kepemilikan rumah dan tanah tersebut, supaya tidak bisa lagi dituntut?

Apakah hak dan kewajiban saya secara hukum terhadap sertifikat rumah dan tanah tersebut?

Atas jawabannya saya ucapkan banyak terimakasih.

Best Regards,
Lyy


JAWAB :


Terima kasih telah menghubungi saya .....

Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara.

Berdasarkan pengertian pasal di atas maka sebenarnya yang menjadi ahli waris adalah anda dan kedua saudara tiri sebagai anak dari almarhum dan sang suami almarhum. Berdasarkan pengertian pasal tersebut pula, memang ada kewajiban anda untuk berbagi dengan saudara-saudara tiri. Mengenai pembagian tergantung pada mekanisme pembagian seperti apa yang anda kehendaki karena hukum waris memberikan pilihan sistem pembagian. Adapun sistem pembagian hukum waris ada 3 yakni :

a. berdasarkan sistem hukum eropa/ SISTEM BW, dimana semua ahli waris dikumpulkan dan pembagian warisan dilakukan bagi rata pada semua ahli waris yang hadir,
b. berdasarkan sistem hukum Islam, pembagian dilakukan berdasarkan jumlah per kepala, dengan asumsi satu anak laki-laki kita hitung dua kepala (hitungan), dan satu wanita satu kepala
c. berdasarkan adat, tergantung pada mekanisme adat yang berlaku.

Agar dalam pembagian warisan tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut saran saya, sebaiknya anda mengajukan permohonan pembagian warisan kepada Pengadilan


video