Dapatkan Postingan Terbaru
di Kotak Email Anda

Syarat dan Ketentuan

Blog layanan konsultasi hukum gratis ini dibuat dan dikelola oleh NM. Wahyu Kuncoro, SH sebagai dedikasi pelayanan hukum seorang Advokat kepada Masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi hukum.

Syarat dan Ketentuan Layanan :

1) Uraikan permasalahan hukum Anda dan kirimkan ke email advokatku.on(at)gmail.com.

2) 1 akun email hanya 1 X Konsultasi Hukum. Jika ingin konsultasi berlanjut, silahkan disampaikan dalam email selanjutnya.


3) Konsultasi hukum melalui telepon hanya berlaku bagi pembeli buku yang ditulis NM. WAHYU KUNCORO, SH dengan menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam buku. Tidak melayani SMS atau media messenger lainnya.


4) Dengan konsultasi melalui email, Anda dianggap setuju atas publikasi permasalahan hukum yang disampaikan dan selanjutnya membebaskan pengelola blog/web dari segala tuntutan/ gugatan atas pencantuman URL akun email Anda.


5) Materi pertanyaan/ yang dikonsultasikan TIDAK TERKAIT MATERI PERSIDANGAN, kepentingan perkuliahan, tugas akademik dan atau kepentingan pendidikan.


6) Jawaban/ Opini yang termuat, tidak dapat dijadikan acuan hukum dan tidak menunjukkan hubungan hukum advokat dengan kliennya.


7) Segala bentuk konsultasi Hukum yang termuat dalam blog ini, akan termuat dalam beberapa situs yang teraffliansi, tanpa pemberitahuan atau seijin yang bersangkutan.


Dengan memenuhi syarat dan ketentuan di atas, berarti Anda telah menghargai diri sendiri dan orang lain.

Diberdayakan oleh Blogger.

More on

About Me

Foto Saya

Konsultasikan masalah hukum Anda dengan menghubungi NM. Wahyu Kuncoro, SH di WAHYUMITRA Advocate Office, Jl. Mandar Utama DC XI/ 19 Sektor 3A Perumahan Bintaro Jaya - Tangerang Selatan. 

Tlp : 021 - 7357778
Hp : 0811 820 71 96

TIDAK MELAYANI KONSULTASI HUKUM MELALUI SMS/ CHATTING MEDIA MESSAGER 

Contact Us

Total Pembaca

Search

Type your search keyword, and press enter

Jumat, 05 September 2008

Apakah Accounting Termasuk Sebagai Pekerjaan Yang Bersifat Tetap ?


Saya seorang pegawai kontrak PKWT salah satu perusahaan swata. Dalam kontrak PKWT tercantum jabatan saya sebagai senior staff accounting, yang secara fungsi dan tugasnya tidak dapat diselesaikan dalam satu kali masa kontrak. Karena selama perusahaan itu belum ditutup secara hukum, pekerjaan saya tidak akan pernah selesai.

Pertanyaan, pada UU No. 13 Ketenagakerjaan pasal 59 diatur tentang deskripsi pekerjaan kontrak kerja waktu tertentu. Apakah kontrak saya masih sah di mata hukum dan pengadilan? Dan apa yang menjadi dasar saya untuk proses di pengadilan jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan ?

Hormat saya,
Tto

JAWAB :

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, ayat (1)-nya, secara tegas menyatakan bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2)-nya dikatakan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dikatakan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap, menurut penjelasan Pasal 59 ayat (2), adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Apakah accounting termasuk dalam pengertian pekerjaan tetap sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 59 ayat (2) tersebut ? menurut saya, tentunya accounting tidaklah termasuk pekerjaan yang bersifat tetap karena umumnya kegiatan accounting hanya mencatat, menggolongkan, menyajikan dan menafsirkan data keuangan yang tentunya keseluruhan kegiatan tersebut bukan bagian dari suatu proses produksi suatu perusahaan. Namun demikian, apakah accounting termasuk pekerjaan yang tetap atau tidak, tergantung pula pada bidang usaha perusahaan tersebut.

Mengenai jika terjadi perselisihan ketenagakerjaan atas kontrak maupun status anda sebagai karyawan tentunya anda dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit maupun tripartit atau melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Selasa, 02 September 2008

Pembagian Hak Waris


Yth Bapak Wahyu,

Mohon pencerahan atas masalah berikut,

Ibu saya mendapat warisan sebuah rumah dan tanah dari nenek saya. Sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama ibu saya dan nama saya sebagai ahli warisnya. Sertifikat tersebut dibuat pada tahun 1987, saat saya berumur 6 tahun (anak tunggal) dan waktu itu ibu saya sedang dalam proses bercerai dengan ayah saya. 5 tahun kemudian ibu saya menikah lagi dengan seorang perjaka dan kemudian mempunyai 2 orang anak dengan ayah tiri saya tersebut. 6 bulan lalu ibu saya meninggal dunia dan sekarang ayah tiri saya sudah menikah lagi.

Pertanyaan saya, apakah bisa kedua adik tiri saya tersebut (berumur 15 dan 9 tahun) di kemudian hari menuntut pembagian hak atas rumah dan tanah dari ibu saya tersebut? Sampai dengan sekarang, sertifikat tersebut tidak mengalami perubahan, hanya ada nama saya sebagai ahli warisnya.

Ayah tiri saya menuntut agar peninggalan ibu saya juga dibagi kepada kedua adik tiri saya, sahkan hal tersebut secara hukum? Jika iya, bagaimana pembagiannya, menginggat warisan tersebut berasal dari nenek saya? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan untuk memperkuat kepemilikan rumah dan tanah tersebut, supaya tidak bisa lagi dituntut?

Apakah hak dan kewajiban saya secara hukum terhadap sertifikat rumah dan tanah tersebut?

Atas jawabannya saya ucapkan banyak terimakasih.

Best Regards,
Lyy


JAWAB :


Terima kasih telah menghubungi saya .....

Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara.

Berdasarkan pengertian pasal di atas maka sebenarnya yang menjadi ahli waris adalah anda dan kedua saudara tiri sebagai anak dari almarhum dan sang suami almarhum. Berdasarkan pengertian pasal tersebut pula, memang ada kewajiban anda untuk berbagi dengan saudara-saudara tiri. Mengenai pembagian tergantung pada mekanisme pembagian seperti apa yang anda kehendaki karena hukum waris memberikan pilihan sistem pembagian. Adapun sistem pembagian hukum waris ada 3 yakni :

a. berdasarkan sistem hukum eropa/ SISTEM BW, dimana semua ahli waris dikumpulkan dan pembagian warisan dilakukan bagi rata pada semua ahli waris yang hadir,
b. berdasarkan sistem hukum Islam, pembagian dilakukan berdasarkan jumlah per kepala, dengan asumsi satu anak laki-laki kita hitung dua kepala (hitungan), dan satu wanita satu kepala
c. berdasarkan adat, tergantung pada mekanisme adat yang berlaku.

Agar dalam pembagian warisan tidak terjadi perselisihan yang berlarut-larut saran saya, sebaiknya anda mengajukan permohonan pembagian warisan kepada Pengadilan


video